• Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai karyawan resmi pada perusahaanmilik saksi secara lisan dengan menerima gaji / upah per bulannya Rp.1.000.000, (Satu juga rupiah) dan mendapat gaji hariannya Rp. 50.000,(lima pulih ribu) per hari.Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa menggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan selisih gas LPG yang ada di tabung gas digudang dengan pembukuan yang ada di perusahaaan hal tersebut kemudiandilakukan tindakan perhitungan atau audit sebanyak 2 (dua) kali yaitu

  Bahwa selain adanya kecurigaan sebagaimana pada point diatas kecurigaanjuga timbul ketika terdakwa selalu terlambat untuk setor ke Bank untukpenebusan DO sehingga saksi melakukan perhitungan mendadak bersamasdr MAKI dan sdr RINI diketahui terdakwa tempat nya pada hari Senintanggal 16 September 2019 ternyata ada kekurangan jumlah tabung yangseharusanya berisi gas LPG, yaitu yang seharusnya asep tabung LPG 12 kgdan BG 12 harus berjumlah 605 buah yang berisi ketika diperiksa jumlahtabung gas LPG 12

  Bahwa saksi awalnya mengetahui terdakwa adanya penggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan adanya selisih gas LPG yang ada ditabung gas di gudang dengan pembukuan yang ada di Perushaaan haltersebut kemudian dilakukan tindakan perhitungan atau audit sebanyak 2(dua) kali yaitu : pertama dilakukan pada hari Sanin tanggal 16 September2010 dan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020. diKantor PT PETALAGAS SUBUH.

  Bahwa selain adanya kecurigaan sebagaimana pada point diatas kecurigaanjuga timbul ketika kinerja terdakwa selalu terlambat untuk setor ke BANKuntuk penebusan DO sehingga saksi melakukan perhitungan mendadakHalaman9dari20halaman Putusan Nomor172/Pid.B/2020/PN Cms.bersama sdr MAKI dan sdr RINI diketahui terdakwa tempat nya pada hariSenin tanggal 16 September 2019 ternyata adanya kekurangan adanyajumlah tabuh yang seharusanya berisi gas LPG, yaitu yang seharusnya aseptabung LPG 12 kg dan BG 12 harus

  petugas keuangan namun tidak diakui juga bahwa uangnya telahdiserahkan kepada terdakwa , padahal selain saksi ingat ketikapenyerahannya dilihat juga oleh sdr RINI yang sama sama pegwai di PTPETALAGAS SUBUR tersebut.Halamani0dari20halaman Putusan Nomor172/Pid.B/2020/PN Cms.Bahwa saksi mengetahui terdakwa adanya penggunakan uang milikperusahaan ketika ada kecurigaan adanya selisih gas LPG yang ada ditabung gas di gudang dengan pembukuan yang ada di Perushaaan haltersebut kemudian dilakukan tindakan perhitungan

• Sehingga Termohon Keberatan dalam perkara iniharus melaksanakan selurun kewajibannya dalam PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor : 403101200540;Bahwa BPSK telah keliru karena membandingkan perhitungan antarauang yang sudah dan harus dibayarkan oleh Termohon Keberatanaquo Kepada Pemohon Keberatan secara kredit atau mengangsur,dengan harga kontan 1(satu) unit mobil Kia Picanto.

  /PN.MdnHalaman 10 dari 23 Halamanperkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, makapersidangan ditunda hingga tanggal 12 Agustus 2015, denganmemerintahkan kembali kepada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenMedan untuk mengirim berkas perkara dimaksud ;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2015Majelis telah menerima berkas gugatan/pengaduan Termohon Keberatanselaku Konsumen dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaMedan, sehingga adalah tepat dan adil apabila perhitungan

  a.Putusan tersebut hanya mengakomodir dan berpihak padapengaduan/ gugatan Termohon keberatan, sedangkan PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor 403101200540 antara PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan adalah sebagai hukum yangmengikat kedua belah pihak (Pacta sun Servanda) ;Dalam putusan tersebut telah salah memperhitungkan besarnyaangka tunggakan secara riel Termohon Keberatan adalah sebesar Rp81.601.212,50 (delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu dua ratusdua belas rupiah lima puluh sen), perhitungan

  riburupiah), maka jumlah pembayarannya adalah berjumlah Rp82.608.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan riburupiah), maka dengan demikian masih ada hutang TermohonKeberatan yang belum terbayar adalah Rp 165.216.000,00 (seratusenam puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dikurang Rp82.608.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus delapan riburupiah) adalah sebesar Rp 82.608.000,00 (delapan puluh dua jutaenam ratus delapan ribu rupiah) ;Putusan tersebut juga telah memperbandingkan perhitungan

  antarauang yang sudah dan harus dibayar oleh Termohon Keberatan kepadaPemohon Keberatan secara kredit atau mengangsur dengan hargaPutusan Perk.Reg.No.366/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.MdnHalaman 20 dari 23 Halamankontan 1 (satu) unit mobil Kia Vicanto, apalagi ternyata uang mukapembelian mobil tersebut telah dibayar Pemohon Keberatan kepadaShow Room Penjual, bukan kepada Pemohon keberatan, sehingasangat tidak tepat perhitungan sisa hutang Termohon Keberatankepada Pemohon Keberatan menjadi Rp 60.000.000,00

• ) (Bukti Pemohon PK6) yangdiucapkan pada tanggal 16 Oktober 2014 atas sengketa Bandingberdasarkan Putusan Pengadilan Pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP645/WPJ.07/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Keberatan atasSKPLB PPh Badan Nomor 00040/406/08/055/10 Tahun Pajak 2008tanggal 8 April 2010, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnyaPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014, perhitungan

  Semula Penggugat)melalui surat Nomor FIN/117/IX/CBT/15 tanggal 29 September 2015mengajukan surat Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang Tidak Benar (Bukti Pemohon PK11) kepada KPPPMA Dua terkait kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak 2009 yangseharusnya telah berubah dari sebesar Rp79.759.613.843,00 menjadiRp106.716.073.329,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan PajakNomor 56213, yang diterima oleh KPP PMA Dua tanggal 1 Oktober2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya perhitungan

  PPhtahun pajak 2009 adalah Lebih BayarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Badan untuk sebesar Jumlah SKPLB yangJumlah berdasarkan seharusnyaKeterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp = 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam

  Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), maka seharusnya perhitungan PPhBadan untuk tahun pajak 2009 adalah Lebih Bayar sebesarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 21 dari 30 halaman.

  Keterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) Rp 131.904.943.458 Rp 131.128.764.7756 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa.

• Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;7. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;Hal. 17 dari 28 hal.Put.No. 839 K/Pid/200910.. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

  Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT.

  Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

  Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT PMJ Rp 10, (sepuluh rupiah)dalam satu kilogram dengan total jumlah uang Rp 236.464.120, (duaratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratusdua puluh rupiah) semenjak tanggal 28 Agustus 2002 s/d 25 Juli 2006;Dikembalikan kepada saksi NAZRA FUADI NAZAR;11.12.2 (dua) lembar

• Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp2.320.747.193,00 dengan PPN sebesar Rp232.074.719,00bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPNTerbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari: Keterangan DPP PPNSe dart Luar Usaha p, 2.328,443.713,00 Rp 232.844.371,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha (Rp 7.696.520,00) (Rp 769.652,00)yang diterima sebagian Total Koreksi Penghasilan dariLuar Usaha Rp =. 2..320.747.193,00 Rp 232.074.719,00 bahwa adapun dasar perhitungan koreksi

  penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasilSurat Kep.

  Rp 86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang (d) (Rp 1.827.032.616,00)Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding (e)=(c)+(d) Rp 84.287.098.518,0Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):Penjualan Lokal Rp 46.083.499.720,00Jasa Rp 3.800.763.793.00Jumlah omset penjualan menurut GL Rp = 49.884.263.513,00PPN Rp 4.988.426.351,00Ekspor Rp 1.473.084.101,00Total omset penjualan menurut GL (f) (Rp56.345.773.965,00)Koreksi penghasilan dari luar usaha Rp = 27.941.324.553,00bahwa adapun dasar perhitungan

  koreksi penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding(dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskanHalaman 3 dari 35 halaman.

  Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.

• Uraian Menurut MenurPemohon Banding Terban1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.660.680.153 1.660.68Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 166.068.015 166.062 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.352.516.313 4,948.67Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (5.186.448.298) (4.782.6113 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.186.448.298 5.186.444 PPN yang Kurang Dibayar 0 403.835 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP

  Putusan Nomor 534/B/PK/PJK/2015Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP502/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: Uraian Semula Cikenangh Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 403.837.026 403.837.026Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP Sanksi Kenaikan pasal 13 (8) KUP 403.837.026 403.837.026Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 807.674.052 807.674.052 Bahwa materi

  Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN masukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNmasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keselurunhan penyerahanBKP dan non BKP.

  PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Mei 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:wenwt fey PeNo.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 2 5,186,448, 298 4,782,611,2723 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5,186,448, 298 5, 186,448,298b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 5,186,448, 298 5,186,448,2984 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 403,837,0265 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 403,837,026e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

• Pokok Materi Banding;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP507/WPUJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: . Ditambah/ .Uraian Semula .

  Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN MasukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNMasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keseluruhan penyerahanBKP dan non BKP.

  Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Oktober 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut Menurut Pemohon PembatalanNo.

  Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2015September 2010 Nomor 00032/207/10/112/12 tertanggal 27 Januari2012 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No.UraianJumlah dalam Rupiah Pemohon PKTermohon PK Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2,947,417,2252,947,417,225 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)7,807,514,4347,937,969, 133 Kelebihan Pajak yang sudah: 3a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7,807,514,434 7,807,514,434b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 7,807,514,434 7,807,514,4344 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 269,545,301 Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 269,545,301 e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 269,545,301g.

• ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak di Jakarta dapatmengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan seluruhnyapermohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadapKeputusan KEP46/WPJ.16/BD.06/2011 tanggal 31 Mei 2011 berkenaandengan keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor: 00001/206/08/823/10tanggal 25 Mei 2010 untuk Tahun Pajak 2008" dengan perhitungan pajak sesuaidengan keberatan yang diajukan

  Pengajuan Banding atas Materi Sengketa;Bahwa perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Untuk Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/206/08/823/10 tanggal 25 Mei2010, dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut Menurut oreketNo. Uraian Pemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1. Peredaran Usaha 124.450.075.031) 131.771.333.891 7.321.258.8602. Harga Pokok Penjualan 124.265.309.206 122.650.134.880 1.615.174.3263. Laba Bruto 184.765.825) 9.121.199.011) 8.936.433.1864.

  Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.736.014.361,69;Menurut Pemeriksa:Bahwa Koreksi tersebut didasarkan pada pendekatan arus piutang untukmenentukan penjualan eksort dengan perhitungan sebagai berikut: UraianEkspor(Dilaporkan sebagai Peredaran Usaha)(Rp) Saldo Awal Piutang Usaha( 6.607.869.364,96) Saldo Awal Penjualan Diterima Dimuka2.319.354.324,00 Penerimaan Penjualan Masuk ke R/K. Bank: Bank Mandiri KCP.

  Koreksi positif atas Kredit Pajak sebesar Rp21.892.768,00;Bahwa Pemohon Banding setuju dilakukan koreksi;Bahwa perhitungan Pajak Yang Sebenarnya adalah sebagai berikut: MenurutNo. Uraian Pemohon Banding(Rp)1. Peredaran Usaha 124.450.075.0312. Harga Pokok Penjualan 124.265.309.2063. Laba Bruto 184.765.8254. Biaya Usaha 10.381.807.0365. Penghasilan neto dalam negeri ( 10.197.041.211)6. Penghasilan neto dalam negeri lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha 6.661.175.000b.

  Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 47153/PP/M.III/15/2013 tanggal 17 September 2013, dapatdiketahui faktafakta sebagai berikut:a) Bahwa hasil perhitungan arus produksi yang dilakukan oleh Pemeriksaterhadap penghasilan dari luar usaha (penjualan lokal) untuk tahun pajak2008 menunjukkan terdapat koreksi sebesar Rp7.360.521.241, denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm. SPT Cfm.

• Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada marjin danperhitungan keuntungan yang dikelola Penggugat dengandikalikan selama 10 (sepuluh) bulan maka didapatkan nominalsesuai dengan point 16 tersebut ;18.

  Bahwa tidak jelas dalil (0osia) gugatan PENGGUGAT butir 16sampai dengan butir 21 yang pada intinya menguraikantentang adanya kerugian materiil maupun immateriil yangdiderita PENGGUGAT, dan tentang ketidakjelasan dalil gugatantersebut dapat TERGUGAT uraikan sebagai berikut:5.1 Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalilgugatan PENGGUGAT butir 16 dan butir 17, sama sekalliTIDAK JELAS oleh karena (i) hanya menyebutkan angkaHalaman 9 Putusan No. 226/PDT.G/2009/PN.JKT.BRT7,5 % X Rp.300.000.000, % 10

  Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas ataukabur (Obscuur Libe) dimana dalil (Posta) GugatanPENGGUGAT butir 16 sampai dengan butir 21 tentang klaimkerugian materiil maupun immateriil tidak menguraikansecara terang benderang tentang dasar perhitungan kerugiandan kontradiktif dimana pada satu sisi PENGGUGATmengakui bahwa Perjanjian tersebut telah terlaksana selama2 (dua) bulan sementara disisi lain PENGGUGAT menuntuthai hai yang belum terlaksana, padahal perianiian tersebutsifatnva timbal balik dimana

  Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam daligugatan PENGGUGAT butir 16 s/d butir 19, samasekali TIDAK JELAS oleh karena (i) hanyamenyebutkan angka 7,5% X Rp.300.000.000, X 10 bulan= Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima jutaRupiah) dengan sedikit keterangan tentang dasar margindan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGATnamun tidak menguraikan secara terang benderangtentang bentuk riillnya margin dan perhitungan keuntunganyang dikelola PENGGUGAT seperti apa dan bagaimanadan juga tidak

  Menolak Peftum gugatan PENGGUGAT tanggal 14Maret 2019, butir 4, yang meminta agar Pengadilan NegeriJakarta Barat "Menghukum Tergugat untuk membayarkompensasi wanprestasi kepada Para Penggugat selama 10(Sepuluh) bulan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Juli2019 dengan perhitungan sebagai berikut; Produk M2 yaitu7,5% X Rp.300.000.000,00 X 10 bulan = Rp.225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)";21.2.

• Oleh karena itu sudah sepatutnya SuratBanding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;PERHITUNGAN PAJAK MENURUT KEPUTUSAN KEBERATANbahwa Keputusan Keberatan No.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)(35.61 4.166.015,00)(33.880.926.896,00) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya35.614.166.015,0035.614.166.015,00 b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan) 0,00 0,00c. Jumlah (a + b) 35.614.166.015,00 35.614.166.015,000,00 1.733.239.119,00PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 1.733.239.119,00b.

  Adapun nilai sebenarnya yang tercantum dalamSPT Masa PPN Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember2008 Pembetulan ke2 adalah sebesar Rp22.980.408.047;bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Pemohon Bandingsampaikan tersebut di atas, perhitungan Pajak Pertambahan Nilaiterutang yang seharusnya adalah sebagai berikut:bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukandengan harapan mendapat pertimbangan dengan penuh keadilandari Majelis.Dasar Pengenaan Pajak a.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 3. Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 35.614.166.015,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan) 0,00c.

  Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 35.580.313.024,00)d. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 35.614.166.015,00berikutnyae. PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 33.852.991,00Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 668 /B/PK/PJK/2015f. Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 33.852.991,00 g.

• Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisin harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16.Berdasarkan uraian pada point dan II di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk pekerjaan TahaplIll tahun 2010 adalah sebagaiberikut : Harga keseluruhan real cost : Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.. Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 292.089.502,01. Selisih harga (pekerjaan kurang) ...........

  Rp. 424.274.893,25.Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negaraatas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi SulawesiTengah tahun 2010 setelah dibulatkan adalah sebesar Rp. 424.275.000,(empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh

  Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16,Berdasarkan uraian pada point dan Il di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk Pekerjaan Tahaplll tahun 2010 adalah sebagai berikut :Harga keseluruhan real cost: Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.

  Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 2.292.089.502,01 Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar ..Rp. 424.274.893,25Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negaraatas penyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi SulawesiTengah tahun

  ,Auditor yang pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara dalampembangunan gedung wanita tahun anggaran 2010 dan keterangan Ahli dariFakultas Tehnik Universitas Tadulako yaitu Ir.

• Menyatakan bahwa kenaikan Upah Tahunan Karyawan Tetap yangdilakukan Penggugat dengan perhitungan memberikan selisin antaraUpah Minimum Kabupaten Pasuruan yang baru dikurangi dengan UpahMinimum Kabupaten Pasuruan tahun sebelumnya, Sesuai dengan pasal37 ayat (5) Peraturan Daerah No. 22 tahun 2012 Kabupaten Pasuruantentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah benar dansah;3.

  No.36/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby17Pasuruan adalah berlaku untuk semua pekerja dan pengusaha di WilayahKabupaten Pasuruan ; Bahwa Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 KabupatenPasuruan adalah mengatur tentang Perhitungan Penyesuaian KenaikanUpah atas kenaikan UMK Kabupaten Pasuruan ; Bahwa Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012Kabupaten Pasuruan adalah berlaku untuk pekerja/oburunh yang sudahmenikah atau berkeluarga dan / atau memiliki masa kerja 1 (Satu) tahunatau lebih dengan

  perhitungan UMK tahun berjalan dikurangi UMK Tahunsebelumnya ditambah dengan 5% dari UMK Tahun berjalan ; Bahwa Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012Kabupaten Pasuruan adalah berlaku untuk Pekerja/Buruh yang memilikiupah diatas UMK, dengan perhitungan serendahrendahnya UMK Tahunberjalan dikurangi UMK Tahun sebelumnya; Bahwa Tabel penyesuaian kenaikan upah untuk tahun 2020 yang telahdisusun oleh Penggugat (PT.

  No.36/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sby23sebesar Rp328.615,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratuslima belas rupiah) per bulan per orang, dimana besaran nominal tersebutadalah hasil perhitungan selisin antara UMK Kabupaten Pasuruahantahun 2020 sebesar Rp4.190.133,19 dikurangi UMK KabupatenPasuruan tahun 2019 sebesar Rp3.861.518,00;7.

  penyesuaian kenaikan upah atas kenaikanUMK Kabupaten Pasuruhan tahun 2020 adalah didasarkan pada ketentuanPasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 22 Tahun2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di KabupatenPasuruan, yaitu dengan perhitungan nilai selisih antara UMK KabupatenHal. 25 dari 31 hal.

• Putusan Nomor 949/B/PK/PJK/2016 c) bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pemohon Banding, yangmenyatakan bahwa:1. bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh BadanRp64.567.582.814,00; (bukan Rp68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp38.740.606,00 tidak dapatditerima, karena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.561.021,00 tidakdapat diterima (koreksi PPh);bahwa menurut Terbanding tidak dapat dipertimbangkan

  PPh tersebut;Menurut Pemohon Bandingbahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan penguranganatau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atasPPh tidak mempengaruhi perhitungan

  Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak.B. Koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Ganda sebesarRp915.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimHalaman 7 dari 37 halaman.

  Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.1 di atas, dengan alasansebagai berikut:A.3. 13. 2.Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;.

  Namun hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidakjelas letak kesalahan perhitungan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali. Demikian juga dalam sidang banding,Majelis juga tidak meminta kepada Termohon PeninjauanKembali untuk membuktikan bantahannya denganmenyampaikan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelianmenurut Termohon Peninjauan Kembali beserta buktibuktinya.

• antara nilai kontrak cut off dengan pembayaran yang diterimaoleh Para Tergugat adalah sebesarRp. 8.537.871.572,;Terhadap hal tersebut diatas telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat II, dengan demikian Para Tergugat mengetahui dan menyetujui nilai kelebihan pembayaran dimaksud.Bahwa pada faktanya kelebihan pembayaran dimaksud meskipunterkaitpembayaran atas pekerjaan proyekproyek milik Penggugat tersebut akan tetapikelebihan pembayaran dimaksud diketahui pada saat perhitungan

  finalaccount, danperhitungan dimaksud setelahperjanjiantersebutberakhirdan atau terlaksana dengan kata lain ditemukanya kelebihan pembayarandimaksud bukan bagian yang diaturataudisepakatibaik di dalam SuratPerintah Kerja maupun dalam Perjanjian Kerjasama;: Bahwa selanjutnya pada perhitungan final account yang menerangkan kelebihanpembayaran dimaksud Bahwa atas kelebihan pembayaran yang dilakukan olehPenggugat dimaksud, telah diminta pula secara resmi melalui surat Penggugatkepada Tergugat yakni:

  40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);Bahwa di dalam perjanjian pemberikan pekerjaan memang diatur pemberianuang muka pekerjaan sebesar 23% dari nilai kontrak pekerjaan dan sudahada dibayarkan tiga kali, sedangkan untuk masalah Bon untuk mandor tidakada diatur didalam perjanjian dan jika ada perubahan kontrak ataupengurangan pekerjaan bisa diatur didalam addendum;Bahwa saksi sudah pernah melihat bukti Surat bertanda P 18 sampai denganP 24, berupa kwitansi kasbon kasbon Mandor;Bahwa dari perhitungan

  saksi ada account yang telah disepakati sebagaikelebihan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 8,5milyar;Bahwa setahu saksi jika ada perselisihan mengenai halhal yang diatur dalamkontrak maka cara penyelesaiannya telah diatur dalam kontrak ada juga yangdiatur didalam SPK;Bahwa perhitungan sampai ketemu kelebihan sebesar itu adalah jumlah uangmuka kerja dan kasbon untuk Mandor yang sudah dikeluarkan olehPenggugat kepada Tergugat dihubungkan dengan nilai prestasi pekerjaanyang telah

  fisik baru selesai 54% dari harga 60 milyar yangsudah keluar dari perhitungan fisik proyek;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan proyek yang dilaksanakanoleh Tergugat tersebut diputus karena hal tersebut merupakan masalahinternal Perusahaan tersebut:Bahwa setahu saksi jangka waktu pekerjaaan proyek dari bulan Mei 2013sampai dengan bulan Mei 2014, tetapi pada tahun 2016 pekerjaan tersebutmasih dikerjakan, dan saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatanpelaksanaan pekerjaan tersebut;.

• Dan terhadapfasilitas hutang yang disebutkan di dalam perjanjian kredit atau perubahanperubahannya tersebut di atas tidak benar dijadikan sebagai perhitungan dandianggap sebagai hutang yang wajib dibayar oleh Pembantah kepadaTerbantah, karena di dalam perjanjian fasilitas kredit yang dibuat antaraPembantah dengan Terbantah telah jelas mengatur persyaratan dan tata carapenggunaannya serta telah jelas pula mengatur tentang mekanismepengambilan atau penerimaan uangnya;Bahwa sebenarnya fasilitas hutang

  Pembantah terhadap Terbantah (PTBank Universal waktu itu) menurut perhitungan Pembantah sejak tahun 1993sampai dengan tahun 1997 adalah:a.

  No. 2705 K/Padt/2009Atas dasar uraian dan buktibukti tersebutdi atas jelas kiranya bahwa hutangpokok TLUSD Pembantah kepada Terbantah tidak benar disebutkan lagisebesar USD /7,021,516.92 atau USD /7,701,978.46 seperti di dalampermohonan eksekusi atas akta hak tanggungan jo penetapan no.57/Pen.Pdt/Eks.Akta.aan/2007/PN.CBN tanggal 24 September 2007;Bahkan justru sebaliknya, sebenarnya Pembantah telah melakukanpembayaran terhadap Terbantah melebihi jumlah perhitungan hutang(jiumlah hutang real Pembantah

  Mandira Prima Perkawayang belum dibayar kepada Pemohon Eksekusi/oank sampai dengandiajukan permohonan eksekusi ini, sebagai berikut:Fasilitas TLUSD:Pokok : USD. 6.680.461 .54;Bunga : USD. 1.021.516.92;Total : USD. 7.021.516.92;Biaya Notaris : 25.0000.000Adalah ternyata tidak berdasar/tidak benar karena rincian hutang yangdisebutkan tersebut bukan merupakan hutang real Pembantah kepadaTerbantah;Atas dasar ini hal tersebut, maka Pembantah mensumir agar Terbantahmembuktikan dasar perhitungan adanya

  No. 2705 K/Pdt/20096,680,461 .54 dan perhitungan pengenaan bunga, sehingga mencapai USD1,021,516.92 sebagaimana disebutkan Terbantah di dalam suratpermohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Agustus2007, terdaftar tanggal 19 September 2007;Bahwa sekalipun Pembantah telah memberikan nilai tanggunganPeringkat Pertama, Kedua dan Ketiga atas hutang Pembantah kepadaTerbantah sebesar Rp 4.000.000.0000, Rp 1.000.000.000 dan Rp7.800.000.000, sebagamana disebutkan di dalam penetapan No

• perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

• Mutah dan Nafkah iddah sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima pulu lima ribu rupiah);
• Nafkah lampau sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 143 hari sehingga berjumlah sebesar Rp, 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
• Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap harinyanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

  Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000, (limabelas ribu rupiah) setiapa harinya diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahunnya;3.

• Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :--------------------------------------------------------- 1.

• 1 ( satu ) lembar surat perhitungan bagi hasil tertanggal 25 Oktober 2016.
• 2 ( dua ) lembar rekening koran nomor rekening 0372299884 atas nama Sdr WASIS UTOMO periode Oktober 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

• kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

  Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

  M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

  kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

  yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

• Bahwa Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah lahiruntuk keluarga dan lebih mengandalkan penghasilanPenggugat;4.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan yang jarang ditemui jalankeluarnya;5. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2018, dimana antara Penggugatdan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak terjalinhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saatini;5.

  Saya gak pernah perhitungan dalam rumah tangga apalagi memberinafkah, saya memberi berdasarkan perhitungan/penghasilan, justru isteriperhitungan semuanya yang jelek diungkit dan gak pernah bersyukur dan diajuga gak pernah melakukan kewajiban sebagaimana seorang isteri, dan diasibuk mengurusin pekerjaannya sedangkan saya yang mengurusi pekerjaanrumah tangga, mengepel, mencuci baju, mengurusin anak sekolah, danmencuci piring, sedangkan isteri saya pulang kerja masuk kamar, tidur danmaen HP , anaknya

  Kata siapa suami tidak perhitungan, dalam rumahtangga sekarang begini, suami ngasih saya perbulan Rp. 400.000,sedangkan sebelum suami gajian saya kasih suami uang Rp. 400.000, darigaji saya. Berarti sama aja dong suami tidak memberi nafkah saya. Dan anaksaya buat bayar kontrakan aja uang segitu mana cukup.

  saya selalu ngasih bahkan masalah jajan anakanakbanyakan saya dari dia, Tapi dia gak tahu karena kalo masalah dirumahbanyakan saya, jadi jajan anak selalu saya kasih dan dia juga saya kasih tapitidak begitu banyak sebatas kemampuan saya, masalah memelihara ayamitu adalah sambilan kalo saya nggak punya duit bisa dijual dan dia kebagianjuga dan juga bisa buat dipotong buat bersama tapi kenapadipermasalahkan, dan dia selalu mencari kesalahan saya padahal saya udah berusaha semaksimalmungkin;= Yang perhitungan