./2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang mempertahankan perhitungan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp.31.552.557.513,00 sebagaiman tercantum di dalamSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00009/206/06/057/08 Tahun Pajak 2006tertanggal 25 Maret 2008 yang diterbitkan Terbanding;A DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING KE PENGADILAN PAJAK :Hal. dari 5 hal. Put. No. ...

yang masih harus dibayar Rp 31.552.557.513,00TANGGAPAN SURAT DARI TERBANDING :Bahwa berhubung karena jumlah pajak terutang yang tercantum di dalamSKPKB yang disengketakan diluar perkiraan, maka Pemohon Banding bermaksud untukmengajukan keberatan dan sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (6) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan untukkepertuan tersebut Pemohon Banding mengajukan permintaan kepada Terbanding untukdiberikan dasar dasar hukum dan dasar perhitungan

SPHP) tertanggal 17 Maret2008dikirim melalui faksimili dan diterima tanggal 18 Maret 2008;4 Surat Tanggapan Pemohon Banding diterima Terbanding pada tanggal 24Maret 2008 pada jam 16.26 melalui faksimili dengan lembaran surat yangkurang jelas dan tidak lengkap dan baru diterima secara lengkap tanggal25 Maret 2008 pada jam 07.33 dan yang melalui Pos Express padatanggal28 Maret 2008;5 Terbanding membuat Berita Acara Memberikan Tanggapan sebagai dasaruntuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan

tanggal 25 Maret 2008 dan dengan demikian SuratTanggapan dari Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu yang ditentukanTerbanding sehingga Berita Acara Tidak Memberikan Tangaapan tidak dapat dijadikanpertimbanganhukum;Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Terbanding keliru menerapkan dasarhukum, pemeriksaan, pemanggilan, dan membuat berita acara tidakmemberikan tanggapan dan dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan tidaksesuai dengan peraturan perpajakan dan oleh karena itu hasil pemeriksaanberupa perhitungan

Menyatakan, perhitungan pajak yang masih harus dibayar yang tercantumdi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan13(SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08tertanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp 31.552.557.513,00 yang terdiri atas:Pokok Pajak Rp 24.271.198.087,00Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 (2) KIP Rp 7.281.359.426.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 31.552.557.513,00dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena berdasarkan pemeriksaan yangtidak sesuai dengan

keberatan Pemohon Banding;Bahwa Surat Keputusan Terbanding a quo mempertahankan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP a quo Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00105/ WPJ.19/KP.0203/2010tanggal 7 April 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesarRp1.553.114.818,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empatbelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangantara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 31 Alinea ke3 dan 4:Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Majelis berkesimpulan bahwajumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk Masa PajakMaret 2007 adalah sebesar Rp.438.846.251,00 sehingga jumlah PajakMasukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 5.731.685.751,00(Rp.6.170.532.641 ,00Rp.438.846.251 ,00).Bahwa dengan

Put. 37455/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak September 2007.Pemohon Peninjauan Kembali> 2 Q20cd0> (semula Terbanding) dalam hal iniberpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak konsistendalam memutus sengketa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri dalamputusanputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, sehingga menimbulkanketidakadilan dan ketidakpastian hukum terutama terhadap PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana dengan Majelis Hakimyang sama, perhitungan yang sama, kondisi

yang sama dan perlakuanyang sama, akan tetapi hasil akhir putusan Majelis Hakim tidak sama.Bahwa dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melampirkan rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan atasputusanputusan Pengadilan Pajak tersebut di atas sebagai berikut : 9 9No.

Sumalindo Lestari Jaya (Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding)) sebagaimana dimaksud dalam poin11 di atas nyatanyata tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat,karena berdasarkan fakta yang dapat dilihat dalam tabel rekapitulasiPerbandingan Perhitungan Pajak Masukan atas putusanputusanPengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalamPutusan Pengadilan Pajak No. Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 dan No.

Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Bahwa perhitungan menurut keputusan tersebut adalah sebagai berikut : Ditambah / MenjadiUraian Semis (Dikurangi) Rp)(Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 59.963.862 (14.147.795) 45.816.067Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 59.963.862 (14.147.795) 45.816.067Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) 119.927.724 (28.295.590) 91.632.134 C.

Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon Bandingbahwa perhitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah : NO URAIANPERHITUNGANSEHARUSNYA (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspora.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6. Jumlah (a.1 + a.2+a.3+a.4+.5)b.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) (19.351.407.950)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 19.351.407.950b. Dikompensasikan Ke masa pajak ..... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 19.351.407.950PPN kurang dibayar (2.e + 3.c) 0Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Menghukum Tergugat membayar Penggugat sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 1 (satu) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp 131.724.450,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah ), dengan perincian

>ONVENSI

Dalam Provisi

• Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dengan dasar perhitungan upah terakhir Penggugat sebesar Rp. 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 703.800.000,- (tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunai kepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: - Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); - Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah); sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagaiberikut: Masa kerja Penggugat Konvensi 6 tahun ke atas (mulai Tahun 2005); Uang PisahSebesar : 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00Hal. 17 dari 26 hal. Put.

maka Tergugatselaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat selaku Pekerja karena keadaan mendesak tanpa pesangon;Haruslah dibatalkan, karena tidak cukup dasar hukumnya dan salah dalampenerapan hukumnya;Oleh karenanya diktum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/G/2015/PHI.Sby. tanggal 2lSeptember 2015, yang menyatakan:Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang pisah secara tunaikepada Penggugat Konvensi, dengan perincian perhitungan sebagai berikut: Masa Kerja Penggugat 6 tahun ke atas (mulai tahun 2005); Uang Pisah sebesar: 2 bulan x Rp2.705.000,00 = Rp5.410.000,00(lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);sehingga jumlah secara keseluruhan hakhak Penggugat Konvensi yangharus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi secara tunai kepada PenggugatKonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 97 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004

tentangPengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP556/WPJ.24/2012 tanggal 29 Maret 2012yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Maret 2012 dengan penjelasandan alasan sebagai berikut:KETENTUAN FORMALBahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Sidoarjo menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00116/207/09/641/11 sebagai hasil pemeriksaanpajak untuk Masa Pajak Agustus 2009 dengan perhitungan

sebagai berikut: eterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 3.874.202.506Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.037.405.077Total Dasar Pengenaan Pajak 7.911.607.583Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 403.740.505Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 130.848.831Lainlain 503.104.668Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (230.212.994)Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya 458.969.994PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 228.757.000Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 4.037.405.077 4.037.405.077sendiri Total Dasar Pengenaan Pajak 7.911.607.5837.911.607.583 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 403.740.505 403.740.505Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 359.605.831 130.848.831 228.757.000Lainlain 503.104.668 503.104.668Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (458.969.994) (230.212.994) 228.757.000Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya 458.969.994 458.969.994 PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 228.757.000 228.757.000Sanksi

Pada tanggal 4 Januari 2011, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) MadyaSidoarjo menerbitkan SKPKB PPN Nomor 001 16/207/09/641/11tanggal 4Januari 2011sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk Masa PajakAgustus2009(bukti nomor 3 terlampir)dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/B/PK/PJK/2016 Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 3.874.202.506b.

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.037.405.077Total Dasar Pengenaan Pajak 7.911.607.583Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 403.740.505Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 130.848.831Lainlain 503.104.668Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (230.212.994)Dikompensasikan di Masa Pajak berikutnya 458.969.994PPN yang Kurang (Lebih) Bayarsanks dmiristas 228.797.000a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b.

136/Pid.B/2016/PN Jkt PstBahwa menurut yusrisprudensi mahkamah agung, delict penipuan ituterjadi terletak pada cara melakukan perbuatan itu, yaitu serangkaiankebohongan, martabat palsu dan keadaan palsu, sehingga jika hal initidak ada, maka masuk pada wanprestasi;Bahwa jika dalam suatu kasus pinjam meminjam uang, maka jika sipeminjam tidak memakai uang tersebut sebagaimana peruntukannyatetapi dipakai untuk kepentingan yang lain, maka hal ini masuk sebagaipenggelapan;Bahwa jika terjadi perbedaan perhitungan

Bahwa benar dalam menjalankan usaha dana talangannya, balkterdakwa maupun saksi Riana Sari dan Mutiani tidak membuat bukucatatan berapa dana yag telah dikirim ke masihmasing pihak tetapihanya mengandalkan bukti print out dari rekening masingmasing;10.Bahwa benar akhirnya terjadi selisin perhitungan antara terdakwadan saksi Riana Sari, dimana menurut saksi Riana Sari kewajibanterdakwa kepada saksi Riana Sari masih kurang sekitar Rp.2.636.463.200,, sedangkan dalam periode yang sama, terdakwasudah transfer

Rp. 4.797.680.000,, sehingga tidak ada kewajibanlagi terdakwa kepada saksi Riana Sari;11.Bahwa benar selisih perhitungan antara terdakwa dengan saksiRiana Sari adalah sejumlah Rp. 1.300.000.000.;12.Bahwa benar akhirnya terjadi selisin juga perhitungan antaraterdakwa dan saksi Muitani, dimana menurut saksi Mutiani, terdakwamasih mempunyai kewajiban pembayaran kepada saksi Mutianisejumlah Rp. 227.500.000, sedangkan terdakwa sudah mentransferke rekening saksi Mutiani sebesar Rp. 282.380.000, sehinggaterdapat

selisih perhitungan sebesar Rp. 135.000.000.,;13.Bahwa benar saksi Mutiani dan Riana Sari sudah pernahmemberikan peringatan atau somasi kepada terdakwa sebanyak 3kali agar terdakwa segera melunasi seluruh kewajibannya dan jugaterdakwa diminta menandatangani surat pengakuan hutang meskiditolak oleh terdakwa;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam persidangan sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan dasar untukmembuktikan kesalahan terdakwa ?

Sari sebagai pemilikdana/modal dan terdakwa bersama saksi Andre Eka Saputra sebagai pihakyang memutarkan/meminjamkan modal tersebut kepada pihak ketiga dengandisertai pemberian bunga kepada saksi Mutiani dan Riana Sari serta fee bagiterdakwa dan hubungan hukum antara terdakwa dan saksi Mutiani serta saksiRiana Sari tersebut berlangsung dalam waktu cukup lama sehingga para saksitersebut sudah menikmati hubungan hukum keperdataan antara para saksidan terdakwa;Menimbang, bahwa jika terjadi selisih perhitungan

./2015/PN.Skt. atas permintaanTerlawan ;Bahwa berdasarkan Aanmaning dari Terlawan perhitungan kewajibanPelawan kepada Terlawan atas tunggakan pinjaman posita angaka 1gugatan sampai dengan bulan Juli 2015 sebagai berikut : Pokok : Rp.20.447.320.444 bunga :Rp. 5.448.142.803, Biaya : Rp. 1.641.975, Denda : Ro. 1.156.022.165, Total Hutang : Rp.27.053.127.388,hal 6 dari 24 hal Put.No.381/PDT/2016/PT.SMG(dua puluh tujuh milyard lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ributiga ratus delapan puluh delapan

rupiah);Bahwa sehubungan sebagaimana dalam salinan rekening Koran yangdiberikan oleh Terlawan kepada Pelawan jumlah perhitungan kewajibanPelawan kepada Terlawan sebagai berikut : Pokok : Rp. 8.877.589.000, bunga : Rp. 4.541.971 .223, Biaya : Rp. 1.025.000.

Total hutang : Rp.24.421.632.079,(dua puluh empat milyard empat ratus dua puluh satu juta enam ratustiga puluh dua juta tujuh sembilan rupiah);Bahwa oleh karena antara perhitungan berdasarkan annmaning jumlahkewajiban ( Posita angka 5 gugatan ) kewajiban Pelawan kepadaTerlawan sebesar Rp.27.053.127.388, sedangkan pada berdasarkansalinan rekening yang diberikan Terlawan kewajiban Pelawan terhadapTerlawan sebesar Rp.24.421.632.079, ( Posita angka 6 gugatan )dengan selisih perhitungan sebesar Rp.2.631.495.309

, ( dua milyardenam ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tigaratus sembilan rupiah ), sehingga dalam hal ini Terlawan sudahmelakukan kepada Pelawan dengan cara melakukan perhitungan bungatanpa dasar yang jelas dan sangat merugikan Pelawan oleh karena itupermohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa olehTerlawan terhadap Pelawan lewat Pengadilan Negeri Surakarta untuk di tolak;Bahwa Terlawan berama Pelawan telah melakukan Perubahanperjanjian kredit dengan Akta perjanjian

Menyatakan Perhitungan jumlah kewajiban Pelawan kepadaTerlawan pada pengajuan aanmaning oleh Terlawan tidak benar;4. Menyatakan menolak pengajuan eksekusi lelang yang diajukan olehTerlawan atas obyek sengketa jaminan hutang Pelawan kepadaTerlawan , karena belum adanya suatu jumlah kewajiban Pelawankepada Terlawan yang pasti dan benar;5.

Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitiasebagai berikut:1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; 2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250 ; Rp. 4.809.371.250 ; Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLNuntuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal15 Mei 2007 Ir BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp.150.000.000, kepada H. A. HASBI yang diserahkan dikediaman H. A.

PLN ; 11Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuanPasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimanadalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugididasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnyadengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkanpenilaian

harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,/m2 ; c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,/m2. ; Dijumlahkan Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,/m2 ; 17Bahwa seharusnya panitia dalam menentukan besaran gantirugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan

Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; 2).

NJOP adalahRp.5.000, ; Berdasarkan Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi : terendah adalah Rp. 4.000.000, luas tanah 500m2, hargaper meter persegi adalah Rp. 8.000,, dengan NJOP adalah Rp.7.150, ; tertinggi Rp. 138.000.000, dengan luas tanah 19.235m2harga permeter persegi adalah Rp. 7.174, dengan NJOP adalah Rp. 7.150, ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan

Fotokopi Surat Keberatan Nomor 016/TTN/IV/201 1/jkt/tp tanggal 8 April 2011;Pemenuhan Ketentuan Material;Perhitungan Pajak Menurut Surat Ketetapan Pajak;Bahwa perhitungan pajak menurut Terbanding sebagaimana tercantum dalam SKPNPPN adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Pemohon Menurut PemeriksaBandingEkspor 0 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0Jumlah 0 0Pajak Keluaran seluruhnya 0 0Dikurangi: 0 0 PPN yang disetor muka pada masa sama 0 0 Pajak Masukan

yang dapat diperhitungkan 101.349.111 0 Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 367.870.623 293.373.240Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 469.219.734 293.373.240PPN kurang/(lebih) dibayar (469.219.734) (293.373.240)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 469.219.734 293.373.240PPN kurang/(lebih) dibayar 0 0Sanksi Administrasi 0 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 Pajak yang masih harus dibayar 0 0 Perhitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan;Bahwa atas SKPN

Putusan Nomor 757/B/PK/PJK/2014oleh Terbanding, meskipun dalam masa pajak pengkreditan PPN Masukantersebut belum ada pajak keluaran;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPN menurutPemohon Banding untuk Masa Pajak Juni 2009 seharusnya adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut PemohonBandingEkspor 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0Jumlah 0Pajak Keluaran seluruhnya 0Dikurangi: 0 PPN yang disetor

Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta12950, sehingga dihitung kembali menjadi sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnyapermohonan

Nomor 1308 K/Pdt/2017(duapuluh juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 5 bulan yangbelum dibayarkan = Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);Pokok + Bunga/jasa pinjaman yang belum diayarkan + denda keterlambatanadalah 5 bulan = Rp400.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp5.000.000,00= Rp505.000.000,00 (limaratus lima juta rupiah);Bahwa perhitungan yang benar berdasarkan dalil penggugat seharusnyahanya sebesar Rp505.000.000,00 tidak sebesar Rp620.000.000,00sebagaimana didalilkan dan dimintakan dalam

petitum;Dengan perbedaan jumlah yang cukup jauh antara perhitungan tergugatdengan dalil penggugat adalah salah bukti bahwa penggugat adalahpenggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan mengambil keuntunganyang besar tanpa memperdulikan hasil perhitungan sebenarnya dan haltersebut mencerminkan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yangtidak cermat, jelas dan kabur;Jumlah pokok pinjaman kedua menurut Penggugat adalah sebesarRp600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 5 %perbulan

Untuk denda keterlambatan 5 % dari bunga 5 persen perbulannya, yangartinya kewajiban atas keterlambatan adalah 5 % X Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) = Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus riburupiah) X 5bulan yang belum dibayarkan = Rp7.500.000,00 (tujuhjuta limaratusriburupiah);Pokok + Bunga/jasa pinjaman yang belum diayarkan + denda keterlambatanadalah 5 bulan = Rp600.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp7.500.000,00= 757.500.000,00 (tujuhratus limapuluh tujuh juta limaratus ribu rupiah);Bahwa perhitungan

yang benar berdasarkan dalil penggugat seharusnyahanya sebesar Rp/75/.500.000,00 tidak sebesar Rp930.000.000,00sebagaimana didalilkan dan dimintakan dalam petitum;Dengan perbedaan jumlah yang cukup jauh antara perhitungan tergugatdengan dalil penggugat adalah salah bukti bahwa penggugat adalahpenggugat yang tidak beritikad baik dan terkesan mengambil keuntunganyang besar tanpa memperdulikan hasil perhitungan sebenarnya dan halHalaman 5 dari 22 hal.Put.

Saudara Bruce Anthony Howe menyatakan kepadaPenggugat Saudara berhenti mulai tanggal 28 Februari 2014 dan kami memintasaudara untuk menanda tangani surat perhitungan pesangon pensiun. Pada saatitu juga Saudara Bruce Antony Howe menyerahkan surat Tergugat berjudulCIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS PT ASURANSI QBE POOLINDONESIA.

Bahwa perkara aquo masuk dalam ruang lingkup kewenangan PengadilanHubungan Industrial dengan alasan sebagai berikut: perhitungan gantikerugian PENGGUGAT yang di dalamnya terdapat uang pesangon, gaji,penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti tahunan, bonus tahunan, uangpenggantian fasilitas kendaraan dan sebagainya. Kesemuanya merupakankomponen kompensasi yang diminta PENGGUGATyang diatur dalam Pasal156 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKetenagakerjaan).4.

Fasilitas mobil yang dipakai PENGGUGAT terakhiradalah berupa mobil Toyota Camry Tahun 2013 yang nilainya saat ini sebesar Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah);6) Uang penggantian hak cuti dari TERGUGAT selama setahun untuk tahunkerja 2014 yaitu 20 (dua puluh) hari dengan cara perhitungan jumlah hari cuti dibagi30 (tiga puluh hari/sebulan) dikalikan dengan gaji/upah per bulan sama dengan =20/30 x Rp. 66.288.795, = Rp. 44.192.530, (empat puluh empat juta seratussembilan puluh dua ribu lima ratus

Pasal 156 ayat 3 UUKetenaga kerjaan menentukanmengenai Perhitungan uang Penghargaan masa kerja.4. Pasal 156 ayat 4 UUKetenaga kerjaan menentukanmengenai uang Penggantian hak.Dengan demikian terbukti bahwagugatan Penggugat yangmenuntut uang pesangonmerupakan kompetensiPengadilan Hubungan Industrial.

Tuntutan pesangon tersebutharus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.Bahwa perkara aquo masuk dalam ruang lingkup kewenangan PengadilanHubungan Industrial dengan alasan sebagai berikut: perhitungan gantikerugian Penggugat yang di dalamnya terdapat uang pesangon, gaji,penghargaan masa kerja, penggantian hak cuti tahunan, bonus tahunan, uangpenggantian fasilitas kendaraan dan sebagainya.

Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120,- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air Itam Kota Pangkalpinang ;4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl. Alexander (Jl. Mr.

Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuhJI. Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air ltam Kec. Bukit Intan KotaPangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120, (Empat Milyar EmpatRatus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh TujuhRibu Seratus Dua Puluh Rupiah) ;3. Perhitungan luas dan penggantian persil tanah JI. Alexander Kel. Airltam Kota Pangkalpinang ;4. Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunanJl. Alexander (JI. Mr.

;e Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan Ikhsan yang bermasalahsetelah diberi tahu oleh Penyidik mengenai hasil perhitungan yangdilakukan oleh Penyidik terhadap bangunan milik Ikhsan tersebut ;e Bahwa setahu saksi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PU,apabila sisa dari bangunan yang terkena pembebasan berbahayauntuk digunakan maka bangunan tersebut harus diberikan ganti rugiseluruhnya ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakmengajukan tanggapan ;16.

Hal. 63 dari 103Bahwa luas bangunan toko milik Ikhsan tersebut secara keseluruhanadalah 800 m2, dan bangunan toko yang tidak terkena pembebasanadalah seluas 482 m2 ;Bahwa perhitungan tersebut didapat dari pengukuran sebagai berikut :bangunan toko Ikhsan yang harus diganti rugi terkena pembebasan yaitubangunan utama luas 161,84 m?

Perhitungan biaya penggantian tanah, bangunan dan tanam tumbuh Jl.Alexander Kel. Bacang dan Kel. Air ltam Kec. Bukit Intan KotaPangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120, (Empat Milyar Empat RatusEmpat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu SeratusDua Puluh Rupiah) ;Perhitungan luas dan penggantian persil tanah Jl. Alexander Kel. Air ItamKota Pangkalpinang ;Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunan Jl.Alexander (Jl. Mr.

Bukit Intan KotaPangkalpinang sebesar Rp. 4. 449.197.120, (Empat Milyar EmpatRatus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh RibuSeratus Dua Puluh Rupiah) ;Perhitungan luas dan penggantian persil tanah JI. Alexander Kel. Airltam Kota Pangkalpinang ;Data hasil inventarisasi bidang tanah di lokasi rencana pembangunanJl. Alexander (Jl. Mr.

Autonusa Binindo Citra Rp 17.901.500,00Total Rp4.262.374.000,00Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitungan pajak yangbenar menurut Pemohon Banding dan sesuai dengan hasil pembahasan akhiryang telah Pemohon Banding setujui seharusnya adalah sebagai berikut:1. Penghasilan Netto menurut SPT Rp 970.758.696,002. Koreksi Pemeriksa yang Pemohon Banding setujui Rp 196.946.639,003. Penghasilan Kena Pajak Rp 1.167.705.335,004.

Mangga Dua Raya Blok BI/E1, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagai berikut: Penghasilan Netto ................0 cc ceeeeeccceceeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeees Rp 1.167.705.335,00Penghasilan Kena Pajak .................cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeees Rp 1.167.705.335,00Pajak Penghasilan terutang ..................cccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeees Rp 291.927.500,00Kredit Pajak........ cece eccccecceesseeeeesseeeesseecessaeecenseeessteeeenses

tidak tepat sertaHalaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 351/B/PK/PJK/2017menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antaralain berbunyi sebagai berikut:Halaman 2425:Bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta para pihak untukmelakukan rekonstruksi perhitungan

Jumlah ini telah sesuai dengan penerimaanpiutang yang menjadi dasar perhitungan Pemohon PeninjauanKembali dalam pengujian Arus Piutang;b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan buktibuktiterkait dokumen/bukti yang menjadi dasar transaksi atas jumlah yangdisengketakan sebagaimana diuraikan di atas;c) Bahwa buktibukti berupa Bukti Memorial, Faktur, kwitansi, dan lainlain tidak dapat ditrasir kepada nilai sengketa;d) Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali berpendapat

Mangga Dua Raya Blok BI/EI, HarcoMangga Dua, Jakarta 10730, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2010 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Februari 2013;e Pengajuan banding ini diajukan secara tertulis dengan menggunakan"Bahasa Indonesia" dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang diperusahaan;e Surat banding dilampiri dengan copy SKPKB PPN Nomor00179/207/08/431/11 maupun copy Keputusan Terbanding Nomor KEP117/WPJ.22/BD.06/2013;e Surat banding dilampiri juga dengan copy SSP yang menyatakan bahwahutang pajak telah terlunaskan minimal 50% sebelum surat bandingdiajukan;e Pengajuan banding mencantumkan pajak yang seharusnya terutangmenurut perhitungan

Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015Bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan Stamping Tools yangmerupakan penjualan jasa maklon, dimana bahan baku utama milikcustomer, sisa bahan baku yang ada diambil kembali oleh customer,Bahwa jelas dilihat dari kondisi operasional Pemohon Banding, tidakdimungkinkan perusahaan dapat melakukan penjualan scrap sedemikianbesar sebagaimana yang diperkirakan Pemeriksa Pajak;Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, berikut perhitungan PajakPertambahan Nilai terutang menurut

Mekar Armada Jaya, NPWP : 01.107.593.4431.001, alamat : Jalan Diponegoro KM. 38, Nomor 107, Jati Mulya, TambunSelatan, Bekasi, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 8.882.223.764a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut 0PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0a.5.

JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap YangMenurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :d.1 Impord.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabeand.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPNd.5 Kegiatan Membangun Sendirid.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan SemulaTidak Untuk Diperjualbelikand.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)Perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (pembetulan)c. Jumlah (a+b)PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c) 8.882.223.764oOo Oo oO Oo888.222.3760903.001.0600021.670.616924.671.6760924.671.676(36.449.300)79.363.028079.363.02842.913.728Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 755/B/PK/PJK/2015 5 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 42.913.728c.

berharga atau barangbarangnegara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yangberada dalam pengurusannya.Pasal 49 ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo.

AnggaranPendapatan Belanja Daerah yang berbunyi Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah menyebutkan Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan

Potongan PPN : Rp. 3.498.136,36Nilai pekerjaan dikurangi PPN : Rp.34.981.363,64(tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratusenam puluh tiga rupiah enam puluh empat sen )Sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh SYARIFUDDIN, SE., Auditor BPKP Perwakilan Propinsi SulawesiSelatan yang tertuang dalam BAP Ahli, tanggal 05 Mei 2009 ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal3 jo.

RSUP; yang dilakukan oleh armada kapal PT XXX, sedangkan biaya dimaksud adalah pengeluarandari kas PT XXX untuk biaya operasional kapal, untuk ini menurut Pemohon Banding tidakbisa dijadikan harga sebagai koreksi penjualan ekspor, melainkan sebagai tambahan hargalpokok; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor, bukubesar penjualan dan perhitungan harga pokok pembelian minyak kelapa Pulau Sambu KualaEnok (PSK) diperoleh koreksi penyerahan ekspor

STI 478.512.280,00 131.698.728,00 346.813.552,00Penyerahan air bersih 653.622.785,00 747.864.704,00 (94.241.919,00)Penyerahan divisi BUM 0,00 0,00 0,00Pendapatan logistik 414.523.131,00 0,00 414.523.131,001.546.658.196, 879.563.432,00 667.094.764,0000Perbedaan dalam SPT Masa PPN (14.237.946,00) 0,00 (14.237.946,00)antara Jumlah 1.759.098 .352,00 0 1.019.809.154,0 739.289.198,00 bahwa Pemohon Banding menyetujui sebagian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Agustus 2008 dengan perhitungan

dapat dikreditkan Masa Januari sampai Juli 2008 sebesar :Pemeriksa Terbanding(Rp) (Rp)Pajak Masukan 2.090.078.229,00 1.695.007.844,00Menurut bahwa menurut Terbanding koreksi atas Pajak Masukan disebabkan karena adanya PajakMajelis Pertambahan Nilai Masukan yang berhubungan dengan kegiatan membangun sendiri;bahwa kesalahan penjumlahan terjadi pada perhitungan Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari2008, sehingga atas kesalahan penjumlahan ini dilakukan pembetulan oleh Terbanding,dengan selisih sebesar

Jumlah Seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar 13.698.748.570,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi : 19.710.216.680,0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,0ic. Diperhitungkan : SKPPKP 19.710.216.680,0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0le.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (6.011.468.110,003 Kelebihan Pajak yang sudah : 7.100.281.072,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4) PPN yang kurang dibayar 1.088.812.962,005 Sanksi administrasi : 1.088.812.962,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 2.177.625.924,00

UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 oleh Tim tenagaAhli indpenden dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako yangHalaman 7 dari 66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palumenyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana hanya sebesar84,077% masih terdapat kekurang volume sebesar 15,923% sehingga saksiHartono Taula telah menerima kelebihan pembayaran sebesar 15,923%atau sejumlah Rp. 279.587.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta limaratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perhitungan

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.279.587.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluhtujun ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKPPerwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR590/PW19/5/2012 tanggal 2Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun

JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selakuPelaksana Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap Ilsehingga terdapat kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar17,424% atau senilai Rp. 654.968.000, (enam ratus lima puluh empat jutasembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai SPIKES eee =aeem eee e reece ne eee eeeee eee en eee ence eeePEKERJAAN PEKERJAANTERBAYAR TERLAKSANA SEESidURAIAN PEKERJAANVOLUME HARGA VOLUME HARGA VOLUME HARGA(m?) ( Rp. ) (m?) ( Rp. ) (m?)

1,00Ls 3.103.807,50 1,00Ls 3.103.807,50250.615.323,27SELISIH KURANG 654.966.403,05DIBULATKAN 654.968.000,00 disamping itu tim tenaga Ahli indpenden dari Fakultas Tehnik UniversitasTadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolomdiperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutubeton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K275 (Kekuatan tekanbeton karakteristik, fck = 275 kg/cm).Halaman 15 dari66 HalamanPutusan No.01/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.Palu Bahwa berdasarkan perhitungan

Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah atas penyimpangan pembangunan gedung wanitaPropinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp.654.968.000, (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat KepalaBPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor : SR591/PW19/5/2012 tanggal2 Maret 2012 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun anggaran 2009. + 22222