terjadiperselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:a) Termohon berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;b) Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon selamalebih kurang 8 bulan terhadap Pemohon;c) Termohon selalu memaksakan kehendak di luar kemampuanPemohon apabila meminta sesuatu;d) Termohon selalu marah dan cemburu buta tanpa sebab dan buktiyang sah terhadap Pemohon apabila setiap Pemohon pulang daribekerja;e) Termohon selalu membantah apabila diberi nasehat oleh Pemohondan selalu mengabaikan

pertengkaran yang terusmenerus antara Pemohon danTermohon yang disebabkan karena:a) Termohon berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;b) Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon selamalebih kurang 8 (delapan) bulan;c) Termohon selalu memaksakan kehendak di luar kemampuanPemohon apabila;d) Termohon selalu marah dan cemburu buta tanpa sebab dan buktiyang sah terhadap Pemohon, setiap Pemohon pulang dari bekerja;e) Termohon selalu membantah apabila diberi nasehat oleh Pemohondan selalu mengabaikan

tiga) bulan lamanya danTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, makaMajelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidaksesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang padaprinsipnya Tergugat telah mengabaikan

(Atau saya membiarkan (tidakmemperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelahakad nikah;Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkanTergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidupHlm 12 dari 17 hlm Putusan No. 366/Pdt.G/2020/PA.MpwPenggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugattelah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga

No. 135/Pdt.G/2019/PA.Stgpada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran yang disebabkan:a. prilaku Termohon yang tidak mau terbuka kepada Pemohon dalamsegala hal, seperti bila Termohon akan bepergian maka Termohon tidakpernah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pemohon, tibatiba sajaTermohon menelpon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon sedangke Pontianak dan hal ini sering Termohon lakukan, sehingga Termohonsering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik

bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwakehidupan rumah tangganya sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihnan danpertengkaran yang sifatnya terusmenerus, disebabkan prilaku Termohon yangtidak mau terbuka kepada Pemohon dalam segala hal, seperti bila Termohonakan bepergian maka Termohon tidak pernah terlebin dahulu bermusyawarahdengan Pemohon, tibatiba saja Termohon menelpon Pemohon danmengatakan kalau Termohon sedang ke Pontianak dan hal ini sering Termohonlakukan, sehingga Termohon sering mengabaikan

PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Kota Madiun, pertimbangan hukum yangdiberikan banyak sekali asumsiasumsi subjektif Hakim tanpa dilandasiargumentasi hukum yang sah dan valid, bahkan terkesan putusan JudexFacti a quo dilakukan secara sewenangwenang tanpa mengindahkankaidahkaidah hukum yang berlaku, seharusnya Pengadilan Tinggi dalamPutusannya mengoreksi dan memberikan pendapat hukum sebagai bagiandari upaya hukum dengan memberikan pendapat hukum yang memadai, defacto Putusan Judex Facti a quo telah mengabaikan

kewajibannya tersebutsehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan olehMahkamah Agung RI.Di samping mengabaikan kewajibannya, Pengadilan Tinggi Surabaya telahmencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

jawaban tertulis kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetapkan Disnaker Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepadaPenggugat, hal ini ditandai dengan sikap diam/pengabaian yang dilakukanTergugat baik terhadap undangan Disnaker Kota Medan maupun ajuranyang sudah ditetapkan Mediator;Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan

yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah: Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 180/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.MDN., tanggal 24Maret 2016; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebutmencerminkan keberpihakan dan ketidakadilan dalam perkara ini yangseharusnya memeriksa perkara ini berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan, ternyata dalam menjalankan fungsi dan kewenangannyatersebut telah mengabaikan

Termohon lebih memihak kepada keluarganya sehinggaTermohon mengabaikan omongan Pemohon;b. Termohon sering melawan jika di nasehati oleh Pemohon;C. Termohon lebih mementingkan orang lain dari pada Pemohon;d. Termohon dan Pemohon merasa tidak cocok dan tidaksependapat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;6.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai yang diucapkansecara lisan lalu berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan rujuk kembalidengan cara dinikahkan lagi oleh tetua adat setempat pada tahun 2012,namun terjadi lagi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon denganTermohon terjadi pada tahun 2014, disebabkan oleh Termohon lebihmemihak kepada keluarganya dan Termohon mengabaikan omonganHalaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA JmbPemohon, sehingga menyebabkan Pemohon keluar

Bahwa sehubungan dengan itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali,Majelis Hakim telah mengabaikan atau tidak sepenuhnyamelaksanakan ketentuan Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajakyang mengatur sebagai berikut:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukanpaling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1);Bahwa dari penjelasan Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajak aquo diketahui bahwa Hakim Pengadilan

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Majelis Hakim telah gagalmenerapkan atau melaksanakan prinsipprinsip penting sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 juncto Pasal 84 ayat (1)huruf f, g dan h sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkantersebut di atas, dimana Majelis Hakim telah mengabaikan begitu sajaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1365/B/PK/PJK/201710.fakta hukum tentang adanya itikad baik PT Quest Geophysical Asiayang telah membayarkan kewajiban pajak badan luar negeri

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabaikan buktipengakuan Terbanding/Penggugat terhadap Akta Jual Beli No. 1027/Agr/Jb/1984 tertanggal 15 Mei 1984.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang(vide: Pertimbangan halaman 38 alinea 2) tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, karena Pembanding/Tergugat faktanya telah dapat membuktikan bahwa yang tercantum dalam bukti P7 dan P8 adalah tidak benar,dengan mengjukan Akta Autentik berupa Akta Pernyataan yang dibuat

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan penyelundupan hukum dan mengabaikan fakta persidangan denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 161/PDT/2017/PT.BTNmempertimbangkan bukti Affidavit (tidak diakui sebagai Akta) sebagai alatbukti Surat.Bahwa Akta Pernyataan Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2014 dan AktaPernyataan Nomor 4 yang keduanya mengenai Keterangan H.

Soetomo Surabaya.Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk tetap mempertahankanrumah tangganya dengan tetap bersabar menghadapi perilaku Tergugat, namunsikap Tergugat yang tidak juga berubah dan diperparah lagi dengan tindakanTergugat akhirakhir ini yang tidak mempunyai rasa kepedulian/memberi bantuanterhadap anak mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik secara materimaupun secara moral, bahkan cenderung mengabaikan dan melepaskan diri daritanggung jawab sebagai orang tua, sehingga

Setelah renovasi rumah selesai sejak tanggal 08 Mei 2012hingga sekarang secara intens saya tunggui dan temani dia sebagai manifestasidukungan moral keluarga dengan kasih sayang untuk kesembuhannya setiap haridan pagi hari hingga menjelang maghrib baru pulang untuk menjaga rumah;Bahwa apa yang disampaikan pada point 7 oleh Penggugat tidak benar bila saya(XXXXXXK XXXXXX) mengabaikan atau tidak peduli dengan anakanak saya,pada bulan Maret (+/ akhir Maret 2012) anak kami nomor 2 : ANAK2 menderitabatu

tetap dipertahankan dalam dinaskeprajuritan dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan satuandalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Menimbang7Pasal173 ayat (1) : Keterangan saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan.Pasal173 ayat (2) : Keterangan seorang saksi saja tidakcukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya.dengan berpedoman kepada pasalpasal yang Pemohon Bandingsebutkan di atas, jelas Yudex factie telah mengabaikan

Bahwa dalam ilmu pidana tentu dikenal istilahpertanggungjawaban pidana dari suatu pidana yang terjadi maupunsebab akibat (causa) terjadinya pidana, oleh karenanya adalah suatuyang sangat tidak adil untuk memaksakan pertanggumg jawabanpidana dalam kasus ini hanya kepada Terdakwa, apalagi penilaianpembuktian perkara ini oleh Yudexfactie masih sangat prematur danhanya berdasarkan opini sehingga mengabaikan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membeladiri

putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP028/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 10 Februari 2009, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 Nomor: 00012/206/06/046/08 tanggal 27 Maret 2008, atasnama: PT Staco Estika Sedaya Finance, NPWP 01.347.670.0046.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam Pemeriksaan Banding di Pengadilan PajakHalaman

perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama :Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan TentangPertimbangan Hukum dalam Keputusannya sangat keliru dan tidak benar dalampenarapan hukum tanpa disertai pertimbangan faktafakta yang terungkapdalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan juga mengabaikan

Putusan Nomor 218 K/TUN/2016Bahwa dengan demikian sertipikat yang diterbitkan oleh pejabat Tata UsahaNegara telah menimbulkan kerugian dan hakhak Pemohon Kasasi /Penggugatmerasa terganggu dan dirugikan.Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang memeriksa gugatanPenggugat/Pemohon Kasasi hanya lebih cenderung mencaricari alasanpembenar untuk membenarkan Para Termohon Kasasi;Dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya adalah tidaktepat, tidak cermat dan mengabaikan faktafakta hukum yang

Herianto alias Acuan, Adi Sufianto alias PemPeng, Hasan Thomas alias Apong, Herlina alias Ai Hua, Diana dan RosmawatiDjingga dan diketahui Terdakwa, kunci kotak SDB No.112 tersebut ada padasaksi korban Rosmawati Djingga, Selanjutnya hanya berdasarkan datadatatersebut, tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, dan mempergunakan masatenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan

No. 838 K/Pid/201 1tenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan datadata keberadaan saksi korbanRosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersamasama denganHerlina alias Ai Hua, Diana alias Cin Cin, Drs.

Herianto alias Acuan, Adi Sufianto alias PemPeng, Hasan Thomas alias Apong, Herlina alias Ai Hua, Diana dan RosmawatiDjingga dan diketahui Terdakwa, kunci kotak SDB No. 112 tersebut ada padasaksi korban Rosmawati Djingga, Selanjutnya hanya berdasarkan datadatatersebut, tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, dan mempergunakan masatenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan

Jenderal Sudirman 28 Bendungan HilirJakarta Pusat, 10210, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yangmenjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kernbali (semula Terbanding) tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebin lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.27394/PP/M.1/15/2010 tanggal 24 November 2010tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

KoreksiReturn & Allowance sebesar Rp3.120.813.078,00 sehingga hal tersebutnyatanyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidangperpajakan di Indonesia.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.27394/PP/M.1/15/2010 tanggal 24 November 2010 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak telah mengabaikan

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yangterungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlakudalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehinggapertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketabanding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliruserta tidak sesuai dengan ketentuan

Haltersebut sangat jelas mengabaikan hakhak Pemohon Banding sehinggatidak sesuai dengan Pasal 29, Pasal 31 UU KUP dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentangTata Cara Pemeriksaan Pajak (Pasal 2, Pasal 3) dan Peraturan MenteriKeuangan Keuangan No.82/PMK.03/2011 (pasal 5 ayat (3), (4) dan (8));2.

Pokok Pembahasan1Bahwa seperti telah dijelaskan dalam kronologi pengajuan permohonankeberatan bahwa Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Masuk Bursa) telah menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun 2004 No.: 00003/201/04/054/12tanggal 19 September 2012 dengan mengabaikan/melanggar Pasal 29,Pasal 31 UU KUP yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.: 545/KMK.04/2000 dan No.: 682/PMK.03/201 1;Bahwa PT.Tempo Inti Media Tbk. pada tanggal 15 September

Desember 2012, tentang Pemberitahuan Surat KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan Formal ;yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.59277/PP/M.XVIA/10/2015 tanggal 3 Februari 2015, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yakni tidakdipenuhinya persyaratan dalam Pasal 25 ayat (2) UU KUP dalam suratpengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).h.

Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumnya tersebut diatas, terlinat dengan sangat jelas bahwa Judex Facti telah salah dalammemahami serta menafsirkan tentang makna atau arti dari suatu pokokgugatan dan bahkan mengabaikan faktafakta persidangan yang sudahjelas terungkap di dalam persidangan;3.

Sehingga, apabila dikaitkan antara pertimbangan Judex Facti dan kaidahYurisprudensi tetap tersebut di atas, jelas Putusan Judex Facti telahmengesampingkan bukti yang ada tanpa mempertimbangkan buktitersebut sebagai petunjuk dalam perkara a quo;25.Selain telah menabrak ketentuan hukum Pasal 1338 KUHPerdata, JudexFacti pun telah dengan lalai mengabaikan ketentuan hukum tentangException Pacti Conventi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahlihukum M.

yang memangdiamanatkan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi:Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;31.Namun, meski Pemohon Kasasi telah mengungkapkan sertamembuktikan dasar atau alasan Pemohon Kasasi yang dengan terpaksaharus merumahkan para pekerjanya, Judex Facti tetap tidak dapatmenerima dan bahkan mengabaikan

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi saja dantidak sama sekali mempertimbangkan dalildalil Pemohon Kasasi, JudexFacti telah nyatanyata mengesampingkan Asas /mparsialitas dan AsasAudi Et Alteram Partem, karena tidak memeriksa perkara a quo denganseimbang dan mengabaikan hakhak Pemohon Kasasi untuk diperiksasecara adil dan seimbang.

No. 3401 K/Pdt/2012"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni telah dengan sengaja "membiarkan" Sita Jaminan atas tanah danbangunan milik Penggugat tetap melekat selama 3 (tiga) tahun, sehinggamerugikan Penggugat";Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan dasardasar atau esensi gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal mana terbuktisebagai berikut:a Penekanan kata pada esensi gugatan menjadi berubah dari yang semula adalah"pembiaran sita

Olehkarenanyalah, sudah seyogyanya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harusdibatalkan;Keberatan Kedua:Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Secara Salah Menerapkan Atau MelanggarPeraturanPeraturan Hukum Yang Berlaku Yaitu Telah Melanggar Pasal 1365KUHPerdata Serta Telah Mengabaikan Perumusan Yang Luas Dari Perbuatan MelawanHukum;1Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada alinea ke 3halaman 11, yang berbunyi:Hal. 21 dari 32 Hal. Put.

;Merupakan pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHpPerdataserta telah mengabaikan perumusan yang luas dari perbuatan melawanhukum, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:Isi Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi:"Tiaptiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugiantersebut";Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum,maka dengan mengutip pendapat dari Mariam

hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, olehkarenanya "tidak diberitahukannya kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi" mengenai adanya sita jaminan, jelaslah telahmemenuhi unsur kesalahan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding/ PemohonKasasi sudah dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukumdan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah secara salah menerapkan ataumelanggar peraturanperaturan hukum yang berlaku yaitu telah melanggarPasal 1365 KUHPerdata serta telah mengabaikan

Judex Juris NyataNyata Telah Mengabaikan Azas Kecermatan danKetelitian Serta Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa danMemutus Perkara a quoBahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris terdapat beberapa hal yangsaling bertentangan baik antara satu pertimbangan hukum denganpertimbangan hukum iainnya maupun antara pertimbangan hukum dengandiktum putusan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Judex Jurisnyatanyata telah mengabaikan azas kecermatan dan ketelitian dalammemeriksa dan memutus perkara a

Apa Lacur terbuktisaja dengan tindakan Judex Facti dan Judex Juris yang terkesan bagaipengacara Termohon Peninjauan Kembali, rela dan ikhlasmempertontonkan, atau dengan sengaja mengabaikan atau purapura tidaktahu syarat sah nya kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.entah dimana lagi mencari keadilan di negeri ini ???!!!Halaman 30 dari 32 hal. Put.

Administasi Jakarta Pusat, mengingat dengan adanya SuratNomor 1563/1.835.1, tanggal 21 Agustus 2015, maka sudah tidak adalagi perselisinan ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi;Bahwa sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat(2) HIR juncto Pasal 189 ayat (2) RBG juncto Pasal 50 RV, Judex Factiharus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili seluruhbagian dari gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak, dan JudexFacti berkewajiban untuk tidak mengabaikan

Kasasi telahmengundurkan diri, membuktikan Judex Facti salah menerapkanketentuan hukum untuk menentukan kewajiban Pemohon Kasasi terhadapPara Termohon Kasasi;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri atasinisiatif sendiri karena menolak bekerja di perusahaanperusahaan dimanaPara Termohon Kasasi memiliki hubungan kerja setelah dilakukannyamutasi oleh Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak memilikikewajiban dalam bentuk apapun terhadap Para Termohon Kasasi;Judex Facti telah mengabaikan

fakta hukum yang tercantum dalam perjanjiankerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi; dan PeraturanPerusahaan18.19.Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum mengenai ketentuanPasal 7 dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi (vide: Bukti T1, Bukti T4, Bukti T7 dan Bukti T12),yakni klausul mengenai kewajiban Para Termohon Kasasi selaku pihakkedua, yang mengatur sebagai berikut:Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk:a) Dimutasikan ke bagian lain

di dalam lingkungan Perusahaan dimanapihak Kedua diterima bekerja atau dimutasikan ke perusahaan lainseperti namun tidak terbatas di lokasi perkebunan maupun pabrik yangmasih termasuk dalam BW Group;b) Membantu Perusahaan/BW Group untuk melaksanakan tugastugaslainnya guna kelancaran pekerjaan di Perusahaan jika diperlukan.Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta hukum mengenaiketentuan Pasal 12 Peraturan Perusahaan (vide: Bukti T17), mengenaipromosi, mutasi dan demosi, yang mengatur sebagai

Adanya kelalaian, kejanggalan dalam pertimbangan dan putusan judex 1factie yang telah mengabaikan penerapan Hukum Acara Pidana dalamperkara quo ;2. Penerapan pengenaan pasal dalam surat dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum (JPU) telah melanggar aturan hukum Pidana dan azashokum Pidana yaitu "Lex Specialis Derogate Leg Generalis" sehinggakepastian hukum dalam perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur;3.

No. 485/PID/2011/PT.DKI10.11.1213.14.Bahwa dalam persidangan perkara aquo terungkap dan terbukti bahwaperkara aquo belum lengkap karena ada barang bukti yang belum disitaoleh penyidik maupun JPU dan tidak dilampirkan dalam berkas perkaraaquo ; Judex factie dalam pertimbangan dan putusan nya serta penerapan hukummengenai pembukian terhadap unsurunsur dalam pasal tindak pidanaPenipuan dan Pencucian uang secara bersamasma terhadap Terdakwa IItelah mengabaikan penerapan Hukum Acara Pidana dalam perkara

Judex factie telah mengabaikan faktafakta hokum yang terungkapdipersidangan terkait alas an Yuridid Pencabutan BAP/Penyangkalan yangdikemukakan Terdakwa III ;Judex factie telah mengabaikan faktafakta hokum yang terungkapdipersidangan terkait alas an Yuridid Pencabutan BAP/Penyangkalan yangdikemukakan Terdakwa dalam pledoinya yang mengungkapkan faktaadanya rekayasa Hukum Dalam Perkara Aquo ;Bahwa dari seluruh saksisaksi termasuk saksi korban dalam perkara 11aquo, tidak ada satupun yang mengenal, atau