Judex Juris NyataNyata Telah Mengabaikan Azas Kecermatan danKetelitian Serta Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa danMemutus Perkara a quoBahwa dalam pertimbangan hukum Judex Juris terdapat beberapa hal yangsaling bertentangan baik antara satu pertimbangan hukum denganpertimbangan hukum iainnya maupun antara pertimbangan hukum dengandiktum putusan, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Judex Jurisnyatanyata telah mengabaikan azas kecermatan dan ketelitian dalammemeriksa dan memutus perkara a

Apa Lacur terbuktisaja dengan tindakan Judex Facti dan Judex Juris yang terkesan bagaipengacara Termohon Peninjauan Kembali, rela dan ikhlasmempertontonkan, atau dengan sengaja mengabaikan atau purapura tidaktahu syarat sah nya kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.entah dimana lagi mencari keadilan di negeri ini ???!!!Halaman 30 dari 32 hal. Put.

Administasi Jakarta Pusat, mengingat dengan adanya SuratNomor 1563/1.835.1, tanggal 21 Agustus 2015, maka sudah tidak adalagi perselisinan ketenagakerjaan antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi;Bahwa sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat(2) HIR juncto Pasal 189 ayat (2) RBG juncto Pasal 50 RV, Judex Factiharus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili seluruhbagian dari gugatan dan jawaban yang diajukan para pihak, dan JudexFacti berkewajiban untuk tidak mengabaikan

Kasasi telahmengundurkan diri, membuktikan Judex Facti salah menerapkanketentuan hukum untuk menentukan kewajiban Pemohon Kasasi terhadapPara Termohon Kasasi;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi telah mengundurkan diri atasinisiatif sendiri karena menolak bekerja di perusahaanperusahaan dimanaPara Termohon Kasasi memiliki hubungan kerja setelah dilakukannyamutasi oleh Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak memilikikewajiban dalam bentuk apapun terhadap Para Termohon Kasasi;Judex Facti telah mengabaikan

fakta hukum yang tercantum dalam perjanjiankerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi; dan PeraturanPerusahaan18.19.Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta hukum mengenai ketentuanPasal 7 dalam Surat Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi (vide: Bukti T1, Bukti T4, Bukti T7 dan Bukti T12),yakni klausul mengenai kewajiban Para Termohon Kasasi selaku pihakkedua, yang mengatur sebagai berikut:Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk:a) Dimutasikan ke bagian lain

di dalam lingkungan Perusahaan dimanapihak Kedua diterima bekerja atau dimutasikan ke perusahaan lainseperti namun tidak terbatas di lokasi perkebunan maupun pabrik yangmasih termasuk dalam BW Group;b) Membantu Perusahaan/BW Group untuk melaksanakan tugastugaslainnya guna kelancaran pekerjaan di Perusahaan jika diperlukan.Bahwa Judex Facti juga telah mengabaikan fakta hukum mengenaiketentuan Pasal 12 Peraturan Perusahaan (vide: Bukti T17), mengenaipromosi, mutasi dan demosi, yang mengatur sebagai

Adanya kelalaian, kejanggalan dalam pertimbangan dan putusan judex 1factie yang telah mengabaikan penerapan Hukum Acara Pidana dalamperkara quo ;2. Penerapan pengenaan pasal dalam surat dakwaan dan tuntutan JaksaPenuntut Umum (JPU) telah melanggar aturan hukum Pidana dan azashokum Pidana yaitu "Lex Specialis Derogate Leg Generalis" sehinggakepastian hukum dalam perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur;3.

No. 485/PID/2011/PT.DKI10.11.1213.14.Bahwa dalam persidangan perkara aquo terungkap dan terbukti bahwaperkara aquo belum lengkap karena ada barang bukti yang belum disitaoleh penyidik maupun JPU dan tidak dilampirkan dalam berkas perkaraaquo ; Judex factie dalam pertimbangan dan putusan nya serta penerapan hukummengenai pembukian terhadap unsurunsur dalam pasal tindak pidanaPenipuan dan Pencucian uang secara bersamasma terhadap Terdakwa IItelah mengabaikan penerapan Hukum Acara Pidana dalam perkara

Judex factie telah mengabaikan faktafakta hokum yang terungkapdipersidangan terkait alas an Yuridid Pencabutan BAP/Penyangkalan yangdikemukakan Terdakwa III ;Judex factie telah mengabaikan faktafakta hokum yang terungkapdipersidangan terkait alas an Yuridid Pencabutan BAP/Penyangkalan yangdikemukakan Terdakwa dalam pledoinya yang mengungkapkan faktaadanya rekayasa Hukum Dalam Perkara Aquo ;Bahwa dari seluruh saksisaksi termasuk saksi korban dalam perkara 11aquo, tidak ada satupun yang mengenal, atau

Majelis Komisioner Tidak Cermat dan Justru Mengabaikan Konsekuensidan Dampak Nyata Apabila Informasi A Quo Dibuka dan/atau Diberikankepada Termohon Keberatan21.22.23.Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan justru mengabaikan dalildalil, penjelasanpenjelasan, dan buktibukti yang Pemohon Keberatansampaikan perihal adanya konsekuensi dan dampak nyata yangberdampak bagi Pemohon Keberatan selaku instansi Pemerintahmaupun bagi Negara, apabila informasi yang dimohonkan dibukadan/atau diberikan kepada

Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan Majelis Komisioneratas sengketa a quo dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta.Majelis Komisioner Mengabaikan Fakta Bahwa Termohon Keberatan TidakBeritikad Baik Dalam Mengajukan Proses Penyelesaian Sengketa A QuoHalaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.32.

Dan oleh karenanya, KomisiInformasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketainformasi a quo.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwa MajelisKomisioner KIP tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memutusHalaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.sengketa a quo karena mengabaikan faktafakta yang terjadi dalampersidangan sehingga sudah sepatutnya Putusan Majelis KomisionerKIP dibatalkan.G.

Herianto alias Acuan, Adi Sufianto alias PemPeng, Hasan Thomas alias Apong, Herlina alias Ai Hua, Diana dan RosmawatiDjingga dan diketahui Terdakwa, kunci kotak SDB No.112 tersebut ada padasaksi korban Rosmawati Djingga, Selanjutnya hanya berdasarkan datadatatersebut, tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, dan mempergunakan masatenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan

No. 838 K/Pid/201 1tenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan datadata keberadaan saksi korbanRosmawaty Djingga yang sebelumnya pernah datang bersamasama denganHerlina alias Ai Hua, Diana alias Cin Cin, Drs.

Herianto alias Acuan, Adi Sufianto alias PemPeng, Hasan Thomas alias Apong, Herlina alias Ai Hua, Diana dan RosmawatiDjingga dan diketahui Terdakwa, kunci kotak SDB No. 112 tersebut ada padasaksi korban Rosmawati Djingga, Selanjutnya hanya berdasarkan datadatatersebut, tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, dan mempergunakan masatenggang untuk dilakukan proses, Terdakwa langsung pada hari itu jugamengabulkan penutupan rekening dan SDB No.112 an.Tho Cing Weng tersebutdan Terdakwa juga mengabaikan

Jenderal Sudirman 28 Bendungan HilirJakarta Pusat, 10210, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yangmenjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kernbali (semula Terbanding) tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku di Indonesia.Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebin lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.27394/PP/M.1/15/2010 tanggal 24 November 2010tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahsalah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

KoreksiReturn & Allowance sebesar Rp3.120.813.078,00 sehingga hal tersebutnyatanyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidangperpajakan di Indonesia.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.27394/PP/M.1/15/2010 tanggal 24 November 2010 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak telah mengabaikan

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yangterungkap di persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlakudalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehinggapertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketabanding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliruserta tidak sesuai dengan ketentuan

Haltersebut sangat jelas mengabaikan hakhak Pemohon Banding sehinggatidak sesuai dengan Pasal 29, Pasal 31 UU KUP dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentangTata Cara Pemeriksaan Pajak (Pasal 2, Pasal 3) dan Peraturan MenteriKeuangan Keuangan No.82/PMK.03/2011 (pasal 5 ayat (3), (4) dan (8));2.

Pokok Pembahasan1Bahwa seperti telah dijelaskan dalam kronologi pengajuan permohonankeberatan bahwa Direktur Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan PajakPerusahaan Masuk Bursa) telah menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun 2004 No.: 00003/201/04/054/12tanggal 19 September 2012 dengan mengabaikan/melanggar Pasal 29,Pasal 31 UU KUP yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.: 545/KMK.04/2000 dan No.: 682/PMK.03/201 1;Bahwa PT.Tempo Inti Media Tbk. pada tanggal 15 September

Desember 2012, tentang Pemberitahuan Surat KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan Formal ;yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.59277/PP/M.XVIA/10/2015 tanggal 3 Februari 2015, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan

Bahwa Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yakni tidakdipenuhinya persyaratan dalam Pasal 25 ayat (2) UU KUP dalam suratpengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding).h.

Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumnya tersebut diatas, terlinat dengan sangat jelas bahwa Judex Facti telah salah dalammemahami serta menafsirkan tentang makna atau arti dari suatu pokokgugatan dan bahkan mengabaikan faktafakta persidangan yang sudahjelas terungkap di dalam persidangan;3.

Sehingga, apabila dikaitkan antara pertimbangan Judex Facti dan kaidahYurisprudensi tetap tersebut di atas, jelas Putusan Judex Facti telahmengesampingkan bukti yang ada tanpa mempertimbangkan buktitersebut sebagai petunjuk dalam perkara a quo;25.Selain telah menabrak ketentuan hukum Pasal 1338 KUHPerdata, JudexFacti pun telah dengan lalai mengabaikan ketentuan hukum tentangException Pacti Conventi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahlihukum M.

yang memangdiamanatkan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi:Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;31.Namun, meski Pemohon Kasasi telah mengungkapkan sertamembuktikan dasar atau alasan Pemohon Kasasi yang dengan terpaksaharus merumahkan para pekerjanya, Judex Facti tetap tidak dapatmenerima dan bahkan mengabaikan

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi saja dantidak sama sekali mempertimbangkan dalildalil Pemohon Kasasi, JudexFacti telah nyatanyata mengesampingkan Asas /mparsialitas dan AsasAudi Et Alteram Partem, karena tidak memeriksa perkara a quo denganseimbang dan mengabaikan hakhak Pemohon Kasasi untuk diperiksasecara adil dan seimbang.

No. 3401 K/Pdt/2012"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni telah dengan sengaja "membiarkan" Sita Jaminan atas tanah danbangunan milik Penggugat tetap melekat selama 3 (tiga) tahun, sehinggamerugikan Penggugat";Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan dasardasar atau esensi gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal mana terbuktisebagai berikut:a Penekanan kata pada esensi gugatan menjadi berubah dari yang semula adalah"pembiaran sita

Olehkarenanyalah, sudah seyogyanya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harusdibatalkan;Keberatan Kedua:Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Secara Salah Menerapkan Atau MelanggarPeraturanPeraturan Hukum Yang Berlaku Yaitu Telah Melanggar Pasal 1365KUHPerdata Serta Telah Mengabaikan Perumusan Yang Luas Dari Perbuatan MelawanHukum;1Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada alinea ke 3halaman 11, yang berbunyi:Hal. 21 dari 32 Hal. Put.

;Merupakan pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHpPerdataserta telah mengabaikan perumusan yang luas dari perbuatan melawanhukum, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:Isi Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi:"Tiaptiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugiantersebut";Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum,maka dengan mengutip pendapat dari Mariam

hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, olehkarenanya "tidak diberitahukannya kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi" mengenai adanya sita jaminan, jelaslah telahmemenuhi unsur kesalahan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding/ PemohonKasasi sudah dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukumdan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah secara salah menerapkan ataumelanggar peraturanperaturan hukum yang berlaku yaitu telah melanggarPasal 1365 KUHPerdata serta telah mengabaikan

Bahwa dasar hukum yang Pemohon PK gunakan dalam PermohonanPeninjauan Kembali adalah pasal 91 huruf e, Undangundang Nomor :14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebutUndangUndang PP), yaitu sebagai berikut : Apabila terdapat suatuputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Banding telah mengabaikan pasal 78, Undangundang Pengadilan Pajak dan pasal 33 UndangUndang Nomor : 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan

menyatakan:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian,pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;Bahwa sesuai pasal 78, UndangUndang PP tersebut, bahwa PutusanPengadilan Pajak tidak hanya berdasarkan pada keyakinan Hakim saja,tetapi harus berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturanPerundangUndangan Perpajakan, dengan dalildalil yang digunakanPemohon PK sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Banding, telah mengabaikan

Stuffing yang memang benar dibuat olehSurveyor Independen PT.Pakita Mitra Sejati sebagai pembuktianketerkaitan barang Melamine asal Bontang adalah sama denganbarang Melamine asal Surabaya yang diekpor ke luar negerisebagaimana telah Pemohon PK jelaskan diatas;Bahwa Majelis Hakim Banding telah terbawa arus pola pikirPemeriksa (Termohon PK) yang tidak paham atau tidak mengertiatas penjelasan sebagaimana Pemohon PK jelaskan , selanjutnyamempertahankan Koreksi Penyerahan Lokal Rp.41.494.026.690,dengan mengabaikan

tempat Penerbit FakturPajak, dimana konfirmasi, Pajak Masukan dijawab Ada, bahwa buktiitu sudah cukup membuktikan bahwa Faktur Pajak Masukan sebesarRp.4.148. 140.772, adalah sudah benar, sehingga Auditor tidak perlulagi meminta buktibukti lainnya, apalagi bukti General Ledger danjurnal entry yang tidak relevan;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terbukti MajelisHakim Banding telah keliru dalam putusannya denganmempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesarRp.4.148.140.772, karena telah mengabaikan

;Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut adalah salah besar (absurd)karena pasti berbeda antara nomor serie container asal Bontangdengan nomor serie container asal Surabaya, karenacontainernya memang lain, seperti yang Pemohon PK jelaskan diatas;Bahwa Majelis Hakim Banding telah terbawa arus pola pikirPemeriksa (Termohon PK) yang tidak paham atau tidak mengertiatas penjelasan sebagaimana Pemohon PK jelaskan di atas,selanjutnya mempertahankan Koreksi Penyerahan LokalRp.41.494.026.690, dengan mengabaikan

Judex Facti (Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Bandung)mengabaikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 155 ayat (2) yaitu selama putusan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baikPengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segalakewajiban dan ayat (3) yaitu Pengusaha dapat melakukan penyimpanganterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakanskorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam

Untuk Pelanggaran Kesatu: Judex Facti mengabaikan Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE13/MEN/SJHK/I/2005 tentangKeputusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 yang berisi bahwa untuk memenuhi cukup bukti dalammelakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja yang didugamelakukan kesalahan berat, harus terlebih dahulu ada proses secara pidanabaik atas laporan Pengusaha atau pihak lainnya dan putusannya sudahberkekuatan hukum tetap (inkracht

Yang dimaksud dengan biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit adalah biaya yangdikeluarkan selama Pekerja atau Keluarganya di rawat di rumah sakit.Maka hal ini sangat jelas bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan perubahan sikap ataspermohonan yang diajukan oleh Penggugat, dan terbukti telah mengabaikan hak dari Penggugatuntuk mendapatkan klaim penggantian atas biaya yang timbul akibat adanya kecelakaan yangmenimpa anak Penggugat, terbukti harus terlebih dahulu membuat proposal pengajuan klaimkepada

Oleh karena itupembuktian dan dikuatkan pembuktian secara legal formal dan materiil sebagaimanadiamanatkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, serta Undangundang Nomor 3 tahun 1992 tentangJamsostek, Penggugat telah meminta agar mematuhi sesuai yang diamanatkan oleh Undangundang yang berlaku akan tetapi Tergugat telah mengabaikan sehingga dapat diartikan Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hokum dengan telah melanggar aturan

Untuk pekerja wanita dianggap berstatustidak menikah sehingga jaminan kesehatan hanya berlaku untuk dirinya saja, kecuali dapatdibuktikan dengan surat keterangan resmi bahwa di tempat suami bekerja tidak mendapatkanjaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya dan pekerja wanita tersebut berstatus jandadan anakanaknya menjadi tanggungannya.Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Tergugattelah mengabaikan hakhak Penggugat dengan cara tidak merespon surat EdaranMenteri

dan dengan dasar hukum yang tersendiri serta lingkupperadilan yang berdiri sendiri, akan tetapi PENGGUGAT dalam perkara a quo melakukanPenggabungan objek perkara Gugatan Hak dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumdan ganti kerugian hal ini terbukti dari :161717cBahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2011,halaman menyatakan Perihal : Gugatan Perselisihan Hak ;Bahwa PENGGUGAT selanjutnya dalam posita gugatannya halaman 14paragraf 1 baris ke2 menegaskan :9akan tetapi Tergugat telah mengabaikan

Bahwa Termohon seringkali mengabaikan pekerjaanrumah sebagai Istri sekaligus Ibu rumah tangga, sehinggaPemohon seringkali mengerjahkan pekerjaan rumahmenyapu dan mengepel rumah serta kadangkala memasaksetelah pulang bekerja yang seharusnya dikerjakan olehTermohon sebagi istri dan Ibu rumah tangga;5.3.

No. 562/Pdt.P/2021/PA.Sbsitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pernikahan ParaPemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1996, di Desa SungaiNilam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, harus dinyatakan tidak dapatditerima (N.O.

hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelisHakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu MajelisHakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formaldan Majelis Hakim memandang Penggugat tidak serius dalam mengajukangugatan serta telah mengabaikan

tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelisHakim berpendapat, bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan, bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat hukum formal danMajelis Hakim memandang Pemohon tidak serius dalam mengajukanpermohonan serta telah mengabaikan

Tergugat telah mengabaikan Penggugat selama 5 tahun. Bahwa oleh karena tuntutan ekonomi dan akibat tindakan tersebut diatas,maka Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong dan setiap 2 tahun sekaliPenggugat pulang, pada saat Penggugat pulang pada tahun 2008 inilahpuncak percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Pisah ranjang 5 tahun..

Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hakhaknya di persidangan;Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 17Juni 2019 mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 09 Mei 2019,yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas Bdengan Register Nomor ....

Tergugat telah mengabaikan Penggugat selama 8 tahunh. Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat.. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Penggugat sejak bulan September2007, berangkat bekerja ke Hongkong dan setiap 2 tahun sekali Penggugat pulang,pada saat Penggugat pulang pada tahun 2012 inilah puncak percekcokan antaraPenggugat dengan Tergugat, sehingga Pengugat dengan Tergugat sudah pisahrumah dan Pisah ranjang 4 tahun..

Dengandemikian Tergugat telah mengabaikan hak haknya dandianggap telah mengakui alasan alasan cerai Penggugatserta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadiranTergugat.