Ditemukan 875498 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 29-03-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 23-10-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 20 September 2016 — Situ Sigollo sebagai Penggugat; Melawan: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Tergugat; 2. H. Abdullah Dg. Lawa sebagai Tergugat II Intervensi;
75 — 44
  • DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Situ Sigollo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggaldi Bontorita RT.003/RW.002, Kelurahan Tubajeng, KecamatanBajeng, Kabupaten Gowa:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingDEMNANNA se=sseseseseeseeesneciee ester
    ,Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PENDIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2016, tentangPemeriksaan dengan acara biaSa 5"""Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2016, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 29/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti
    ,sanggahan ataupun keberatan dari pihak lainnya termasuk dari pihakpenggugat, sehingga sangat tidak berdasar permohonan Penggugat yangdalam petitum gugatannya memohonkan batal sertipikat in litis; Berdasarkan uraianuraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepadaMajelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: Dalam Ekseps! : Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1.
    Bahwa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaradalah gugatan yang prematur/terlampau dini diajukan, sebab jika menelaahsegala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya sangat nyatajika lembaga peradilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara @ QUO; ~ =n onoHalaman 17 dari 82 halaman Putusan Perkara No.29/G/2016/PTUN.Mks.,2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Tergugat I!
    ,Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan kepemilikannya di atastanah seluas 2139 M2, oleh karena itu jika mencermati hal di atas yangkemudian dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat sangat nyata berbedaletak masingmasing tanah tersebut, sehingga berdasar ketentuan Pasal 53ayat (1) Undangundang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undangundang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan inikami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangkamemeriksa, memutus dan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
SAHABA DG. TUTU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
329 — 175
  • PUTUSANNomor : 61/G/2020/PTUN.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalamsengketa antara :SAHABA DG.
    Ngitung(Mustafa Bin Kulle) pada tanggal 12 Mei 2020 No.01/KS/V/ 2020:Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : Pengadilan Tata UsahaNegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama ;Untuk itu gugatan sudah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar sebab kepentingan hukum penggugat dirugikan akibat terbitnyakeputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa yang berupa Sertipikat HakMilik No.01527/Desa Toddotoa Tanggal 27 Mei 2019
    hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaimtanah obyek sengketa dan menunjuk sertipikat in litis yangditerbitkanberdasarkan Akta Jual Beli yang di sangkal oleh Pemilik awal yaituGALLA DG RANI padahal yang bersangkutan telah sepakat dan memberi capjempol pada Akta yang dimaksud dengan disaksikan oleh Kepala DesaToddotoa dan Kepala Dusun Marodeng serta di Tanda Tangani Oleh CamatKecamatan Pallangga selaku PPATS, sangat nyata merupakan kompetensilembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus
    TUTU/ Penggugat dengan MUSTAFADG.NGITUNG (MUSTAFA BIN KULLE) yang sudah berkekuatan hukum tetapatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.01527/Desa Toddotoa, Tanggal 27 MeiHalaman 22 dari 24 halaman Putusan Perkara Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mks2019, Surat Ukur No. 01527/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Luas 2.286 M2, makadengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus
    dan menyelesaikan sengketa a quo, karena barupada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukumtentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalamhukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktianbebas terbatas (Vnjs bewijs) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 25-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA MAROS Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mrs
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 20
  • Pengadilan Agama berwenang secara absolut untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1 dan P.2)telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putuskarena perceraian, sehingga sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.MrsUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009
    Adapun batas sempadan yangdigunakan untuk memutus perkara adalah batas sempadan berdasarkanpemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti Penggugat,serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan faktafakta sebagai berikut:Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh hartabersama berupa: sebidang tanah luas 467 M2 (empat ratus enam puluh tujuhmeter persegi) dan sebuah rumah permanen 2 (dua) lantai yang berdiri di atastanah sebagian milik Tergugat seluas
    Dalamkonteks objek pemeriksaan Posita 5.2, hasil pemeriksaan setempat tersebutmenurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;Menimbang, bahwa memang terdapat perbedaan batas sempadanpada objek Posita 5.2 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaansetempat, batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.2 tersebutadalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, terhadap adanyaperbedaan sempadan tersebut, karena perbedaan tersebut hanya merupakankekeliruan pengetikan
    Dalamkonteks objek pemeriksaan Posita 5.5, hasil pemeriksaan setempat tersebutmenurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan batas sempadan padaobjek Posita 5.5 antara gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat,batas sempadan hasil pemeriksaan setempat objek 5.5 tersebut adalahsebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakimberpendapat objek Posita 5.5 tersebut dapat digunakan untuk memutusperkara adalah batas
    perkara;Menimbang, bahwa tidak terdapat perbedaan keadaan dari segikuantitas pada objek Posita 5.6 antara gugatan Penggugat dan hasilpemeriksaan setempat, keadaan dan jumlah pada pemeriksaan setempatobjek 5.6 tersebut adalah sebagaimana telah disebutkan dalam dudukperkara, maka Majelis Hakim berpendapat objek Posita 5.6 tersebut dapatdigunakan untuk memutus perkara adalah keadaan dan jumlah objekberdasarkan pemeriksaan setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, buktibuktiPenggugat,
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
72 — 44
  • PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara iniuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam ProvisiHalaman 18 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.1.
    Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengangugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenanganMahkamah Konstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasilpemilihan umum..
    Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum (pemilu).
    tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 79 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini menurut hukum.DALAM POKOK PERKARA :1.
    Memutus terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat Ill terkait dengankompetensi absolut sebelum pemeriksaan pokok perkara;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietHalaman 87 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.ontvankelijk verklaard):2.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-01-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 26 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 7
  • PA.CbnMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenaHalaman 7 dari 10, Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Cbnpercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 23-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 7
  • 2020/PA.CbnMenimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantahTermohon terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenaHalaman 7 dari 10, Putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PA.Cbnpercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut".Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2745/Pdt.G/2018/PA.PLG
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 1
  • Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama Palembang, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 2745/2019/Pat.G/PA.PlgPRIMER :1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
    KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinyadan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinanPemohon dengan Termohon maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telahHalaman 6 dari 10 putusan Nomor 2745/2019/Pat.G/PA.Plgmencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatanpembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapatdipertimbangkan dalam mengadili dan memutus
    Pasal 1905,1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebutdapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebutmengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon danTermohon sebagaimana didalilkan pada pada angka 46 permohonanPemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksitersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syaratmateril sebagaimana ketentuan
Pengadilan PA KLATEN Perdata Agama
Register : 23-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.Klt
Tanggal 9 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
  • Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak yang diangkatdengan orangtua kandungnya;8.
    Lina Dewi Marifahtersebut adalah anak Lina Dewi Ma'rifah dan yang ke 1; Bahwa Lina Dewi Ma'rifah selaku orang tua kandung anak tersebut dengan tulusikhlas telah menyerahkan anaknya yang bernama Masyitoh Az Zakiyyah bintiLina Dewi Ma'rifah kepada Pemohon dan Pemohon II untuk diasuh sebagaianak angkat ; Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kemaslahatan dan masa depanyang lebih baik bagi anak yang diangkat ; Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanpa memutus
    permohonan Pemohon adalahseperti telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwaperkara ini termasuk Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islamdan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten,maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenanguntuk memeriksa dan memutus
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 17-09-2011
Putusan PA MARTAPURA Nomor 005/Pdt.G/2011/PA Mtp
Tanggal 23 Mei 2011 — Penggugat vs Tergugat
6 — 0
  • PUTUS ANNomor: 005/Pdt.G/2011/PA Mtp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat pada tingkatpertama dalam persidangan Majelis' telah menjatuhkanputusan sebagai berikut antaraPenggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanPetani, tempat tinggal di Kabupaten Banjar,selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";MELAWANTergugat , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaanPetani, tempat tinggal di
    Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segeramemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian;3.
    selanjutnya Penggugat menyatakantidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepadaPengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkanputusannya;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan GugatanPenggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalahmerupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksadan memutus
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 04-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 659/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
  • pbermohonananya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dandicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohondengan Termohon. telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, Serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengika dan dapat dijadikan dasarpertimbangan untuk memutus
    perkara ini;Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalahorang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masingmasing saksitersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya,dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian danada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Pemohonmenerangkan bahwa
    Pemohon denganTermohon yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya upayaperdamaian dan mediasi, namu tidak berhasil, Majelis menilai bahwaperselisinan dan pertengakaran yang terjadi antara Pemohon denganTermohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yangteruS menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kemball;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 )Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus diPeradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 16-02-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1536/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 11
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis HakimHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2021/PA.Cbnmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 804/Pdt.P/2018/PN Tng
Tanggal 10 September 2018 — Pemohon:
1.Muhammad Istizar
2.Rahma Novita Sari
27 — 1
  • DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :1. Nama : MUHAMMAD ISTIZAR;Tempat/ Tg! Lahir : Jakarta, 6 Agustus 1980;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Alamat : Villa Bintang Mas Blok C No. 2, RT. 10/006,Kranggan Setu Tangerang Selatan .Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;2.
    Tngoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatandari yang semula tertulis dengan nama Alvis Dinejad Nusantara digantimenjadi Alvis Muhammad Alfatih;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadipokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan
    Setu Kota Tangerang Selatan dan apabila hal tersebutdikaitkan dengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dandiperbaiki dengan UndangUndang Nomor: 24 tahun 2013, telah ternyata ParaPemohon berdomisili di Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerahhukum dari Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerangberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan olehPara Pemohon ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 02-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA BEKASI Nomor 0842/Pdt.G/2018/PA.Bks
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • Majelis hakim untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0842/Pdt.G/2018/PA Bks2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx)3.
    pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kaliyaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 makaperkara ini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,memutus
    dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1148/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2017/PA.Bks2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (XXXX) terhadapPenggugat (XXXX);3.
    pokoknya perkaraterlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    No. 1148/Pdt.G/2017/PA.Bkstelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 02-06-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1579/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • No. 1579/Pdt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx binXxxx)terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);3.
    No. 1579/Pdt.G/2017/PA.BksUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk
    memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya Serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 03-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 1429/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 10
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 1429/Pdt.G/2020/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 749/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 26 Maret 2019 —
6 — 9
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 12-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2172/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 9
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap diHalaman 4 dari 9, Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2020/PA.Cbnpersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahHalaman 7 dari 9, Putusan Nomor 2172/Pdt.G/2020/PA.Cbnterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 06-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2504/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2504/Pdt.G/2017/PA.Bks3.
    pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Hal. 7 dari 13 hal.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 497/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 13 Maret 2019 —
6 — 7
  • ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 9 putusan Nomor 497/Padt.G/2019/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus