Ditemukan 129816 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dibebankan dibenarkan disebabkan dijelaskan ditegaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rangka perolehan TBS yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangkan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yang penyerahan atas BKPyang dibebaskan
    BahwaPajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas Perolehan pupuk telahterbukti memiliki Nubungan langsung dengan kegiatan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi CrudePalm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 03-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3241/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRONUSA INVESTAMA
186 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3241/B/PK/Pjk/2019Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo Pajak Masukan yangpenyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, makadidalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dikreditkan.
    Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari KebunSawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnyamerupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategisyang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, TandanBuah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 B/PK/PJK/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALTIM PASIFIK AMONIAK;
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:Rp 252.926.807.732,0a.1 Ekspor 0a.2Penyerahan yang PPNnyaharusdipungut sendiri Rp 98.918.000,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh pemungut PPN Rp 0,00a.4Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 0,00a.oPenyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 0,00Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 356 /B/PK/Pjk/2019Rp 253.025.725.732,0a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 0b.
    Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:a.1 Ekspor R 252.926.807.732,00pa.2 Penyerahan yang PPNnya harus R 98.918.000,00dipungut sendiri pa.3 Penyerahan yang PPNnya R 0,00dipungut oleh pemungut PPN pa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak R 0,00dipungut pa.5 Penyerahan yang dibebaskan dari R 0,00pengenaan PPN pa.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) R 253.025.725.732,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 16-07-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 28-09-2011
Putusan PA BANDUNG Nomor 1864/Pdt.G/2009/PA.Bdg.
Tanggal 17 September 2009 — Penggugat dan Tergugat
8 — 2
  • Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara; Mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telahditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datangdatang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan telah ditunjukMediator (Drs. H. OSIN MOH.
    dalam rumah tangga, kondisidemikian rupa telah memenuhi pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya petitumgugat Penggugat butir 2 adalah cukup beralasan sehinggadapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughrodari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa sesual Penetapan SelaNo.1864/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 30 Juli 2009, Penggugatdiizinkan berperkara secara cumacuma, dengan demikianPenggugat dibebaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 B/PK/PJK/2019
Tanggal 21 Maret 2019 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
98 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 905/B/PK/Pjk/2019 UraianJumlah (dalam rupiah) Pemohon BandingSKPKBKoreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungutPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah Seluruh PenyerahanPajak Keluaran yang Harus dipungut/dibayar sendiriPajak MasukanDibayar dengan NPWP sendiriJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar2.070.148.013.8137.131.977.750416.005.4202.077.695.996.983207.014.801.39080.807.617.138126.326.708.891
    telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasin harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp255.284.524,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri Rp 2.070.148.013.813Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp 7.131.977.750pemunguteeranan yang dibebaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112 B/PK/PJK/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMI RUBBER INONESIA;
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah 395.700.347.323,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan 395.700.347.323,00 d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:2. Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 16.694.512.062,00b. Dikurangi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 28.321.396.608,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP d.
    Penyerahan yang PPN nyatidak dipungut 1.974.142.950,00 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6.Jumlah 395.700.347.323,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPNC. Jumlah seluruh penyerahan 395.700.347.323,00 d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan MembangunSendiri: 2. Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 16.694.512.062,00b.
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 11-10-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 07-05-2014
Putusan PA SOLOK Nomor 98/Pdt.P/2012/PA.Slk
Tanggal 7 Nopember 2012 — - PEMOHON
37 — 2
  • Islam, agar terjamin ketertiban perkawinanbagi masyarakat Islam dan tidak terjadi kesimpang siuran data di kantor urusan agamatempat pernikahan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untukmelaporkan perubahan idntitas tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sekaki, Kabupaten Solok;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 98/Pdt.P/2012/PA.SIktanggal 24 Oktober 2012 Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo olehkarena itu permohonan Pemohon untuk dibebaskan
    dari biaya perkara dapat dikabulkansehingga dalam amar putusan akhir Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran MARI nomor 10 tahun 2010,tanggal 30 agustus 2010, pasal 7 ayat (1) dan (4), maka biaya perkara dibebankankepada Negara;Mengingat, pasal 49 UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
Pengadilan PA WAINGAPU Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 13-11-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 17-12-2017
Putusan PA WAINGAPU Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.WGP
Tanggal 6 Desember 2017 — Abdullah bin Anwar ; Rafia binti Huki
83 — 22
  • Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatandan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itupula Para Pemohon tetap beragama Islam;Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karenatidak mampu (terlampir);Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Waingapu Cq.
    dapat menunjukkan bukti legalitas status Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis hakim berpendapatbahwa permohonan para Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karena itumaka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidangperkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akantetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.WGP makaPemohon dan Pemohon Il dibebaskan
Pengadilan PTUN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 30-11-2006 — Putus : 21-05-2007 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G.TUN/2006/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2007 — SETU PAK SURIONO melawan KEPALA BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA
275 — 280
  • ., padapokoknya sebagai berikut :1 Bahwa, Penggugat memiliki tanah seluas 14.750 M2 tercatat dalam Petok D No. 289Persil 5 dan Persil 36 Klas D II terletak diwilayah Kelurahan Dukuh Pakis, KecamatanKarangpilang ( sekarang menjadi Kecamatan Dukuh Pakis ) Kota Surabaya, yangdiperoleh pada tahun 1963 dari warisan REMBAT MBOK DJEMOE ( Almh ) ;2 Bahwa tanah Penggugat pada Petok D No. 289 Persil 36 Luas kurang lebih 8900 M2tersebut telah habis dijual / dibebaskan dengan dengan uang ganti rugi oleh Pihak
    Sedangkan pada Petok D No. 289 Persil 5 seluaskurang lebih 5.850 M2 tidak jadi dibebaskan dan belum pernah dijual belikan ataupundioperkan kepada pihak lainnya hingga sekarang.
    Barat IA Sebelah Selatan : Jalan Mayjend Sungkono e Sebelah Timur : Jalan Dukuh Kupang Barat IB e Sebelah Barat : Jalan Raya Dukuh Kupang Barat Sesuai hasil klasiran Tahun 1973/1974 tanah milik Penggugat tersebut ( Petok D No.289 sisa ) telah diubah menjadi Petok D No. 374 Persil 5 Klas D II Luas lebih kurang0, 585 Ha (5.850 M2 ) ( Bukti terlampir ) ; 3 Bahwa, didalam pelaksanaan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh Pihak AgrariaKotamadya Surabaya waktu itu terhadap tanah tersebut yang telah dibebaskan
    Akan tetapi tanah tersebut tidak ikut dibebaskan ;Terhadap permasalahan tanah Petok D No. 374 Persil 5 D HI dengan Luas + 0,850 Ha.( 5.850 M2 ) tersebut telah diadakan penyelesaian lewat Pengadilan Negeri Surabayaantara pihak The Great Indonesian Jocky CluB dan REMBAT MBOK DJEMOE( Almh ) / Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 372/PDT.G/1985/PN.SBY. tanggal 8 Maret 1986 ( terlampir i) : Bahwa, selanjutnya pada tahun 1975/1976 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya melaksanakan
    oleh The Great Indonesian Jocky Club. e Bahwa.........e Bahwa tanahtanah The Great Indonesian Jocky Club benar pernah diukur olehAgraria, kemudian terbit gambar No. 49/PPI/1976, namun tanah yang dalamgambar situasi nomor 49 tersebut tidak seluruhnya dibebaskan oleh The GreatIndonesia Jocky Club yaitu antara lain tanah milik atas nama SETU aliasSURIONO pada waktu pengukuran oleh pihak Agraria atau permintaan TheIndonesian Jocky Club sendiri, tanahtanah yang menurut rencana akan dibebaskanseluruhnya
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-10-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda
Tanggal 26 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : SIHAR MANULANG, BA Diwakili Oleh : Arjunawan, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
70 — 42
  • Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persildan 1 orang penumpang bangunan rumah.c. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.
    yang terletak di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan OlehPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah9membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitianlapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004.
    Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan1 orang penumpang bangunan rumah.34Cc. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.
    yang terletak di Desa Perjiwa KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yang Akan Dibebaskan OlehPemerintah...........Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanahmembuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/ penelitianlapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004.
    Luas tanahyang akan dibebaskan seluas 559.108 M2 termasuk didalamnya Sungai/TanahNegara seluas 6.306 M2.b. Jumlahpemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan1 orang penumpang bangunan rumah.c. Dalam tanahyang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas PertanahanKab. Kutai Kartanegara) an. Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I PanitiaPengadaan Tanah yaitu Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor maupun alatalat berat yang tidak digunakan di jalan umum.Kendaraan seperti ini dibebaskan dari Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu. Nomor 8 tahun 1959;2.
    Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
    Dengan ketentuan ini maka kendaraan mobil yang dibebaskan dari PajakRumah Tangga dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor jika memenuhisyaratsyaratnya.
    Dalam hal ini, maka semuanya mobil yang belum mempunyainomor polisi yang diperdagangkan, dan dengan demikian tidak dapat dipakaidijalan umum, dibebaskan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor....Berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas telah diatur bahwa pajak kendaraanbermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaanjalan raya tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.
    Kendaraan seperti ini dibebaskan dari PKB. Hal inisesuai ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor stbl 1934 Nomor 718sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu No. 8tahun 1959.2 Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer. Kendaraan sepertiini juga dibebaskan dari BBNKB.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 489/PDT.G/2014/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Agustus 2015 — Penggugat:
1.MASSA'ADAH BINTI H SALEH
2.IRFAN FAUZY bin MUHAMAD ZEN
3.HADIAN Bin MUHAMAD ZEN
4.SLAMET IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD ZEN
5.HASANUDDIN Bin LIYAS
6.HALIMAH Binti LIYAS
7.IJAH Binti RUSLAN
8.RIMA HERMAWAN Binti HAMDANI
9.ERI HARYADI Bin HAMDANI
10.HENDI SETIADI Bin HAMDANI
11.MAISAROH Binti LIYAS
12.MARDANI Bin LIYAS
Tergugat:
1.PT JAKARTA PROPERTINDO
2.PT WARINGIN MULTICIPTA
157 — 107
  • Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menerangkansebagai pemegang hak atas tanah girik C 594 Persil 26a SI, padahal tanah atasgirik dan persil telah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta.; 2.
    Bahwa tanah girik dan persil yang menjadi objek gugatan a quo adalahtanah yang telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang selanjutnya ataspembebasan tanah persil dan girik tersebut telah terbit Hak Pengelolaan (HPL)No.1, tanggal 2 Oktober 1997, atas nama Pemprov DKI Jakarta yang dikeluarkanBPN.; 4. Bahwa setelah terbit HPL No. 1 atas nama Pemprov DKI Jakarta, selanjutnyaHal. 13 dari 43 hal. Putusan Perdata Nomor489/Pdt.G/2014/PN. Jkt.
    Berdasarkan uraian Tergugat pada poin angka 1 sampai 6 di atas, karenasangatlah jelas uraian mengenai proses penyerahan sampai dengan prosespenerbitan sertifikatnya, dimana atas tanah girik C 594 Persil 26a S.I, telah terbitsertifikat yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta.;8.
    Foto copy Gambar Inventarisasi tanahtanah yang terletak di KamalMuara dan Kapuk Muara seluas 871.160 M2 yang sudah dibebaskan olehPemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut produk T.I10 ;12. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNo.
    Utr.Bahwa saksi dahulu bekerja di Proyek Pembangunan Pluit ;Bahwa di ProyekPembangunan Pluit saksi sebagai Kepala Bidang Pembebasan tanah di 4(empat) kelurahan dan di kelurahan Kamal Muara yang dibebaskan sekitar 23hektar;Bahwa para pemilik tanah yang dibebaskan biasanya tanah milik perorangan ;Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yaitu tanah milik adat Girik C No. 594Persil No.26a.SI seluas kurang lebih 1 (satu) hektar telah diserahkan/lepaskanoleh Djenap binti Keran pada tahun 1982 ;Bahwa pembebasan
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum
Register : 19-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BATURAJA Nomor 562/Pid.B/2019/PN BTA
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
DIAN MEGA SAKTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUKIRNO Alias KIRNO Bin Alm. SODIKIN
76 — 18
  • SODIKIN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
  • Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar kwitansi panjar atau dp kebun 9 ha
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bjb
Tanggal 17 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.DANANG DWI PRAKOSO, SH.
2.WAN ACHMAD FERDIANSHAH, SH
Terdakwa:
H. HERMANI Bin H.NAFIAH
98 — 24
  • Hermani Bin H.Nafiah oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraag);
  • Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/ atau dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  • Menyatakan barang-barang bukti berupa:
    • Satu lembar print out rekening koran yang sudah disahkan oleh Bank Kalsel, Nama Nasabah: PT Cempaka Mulia Perkasa, Nomor rekening
      Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip ASAS Hukum yang dikenalkeadaan IN DUBIO PRO REO adalah jika terjadi keragu raguan apakahTerdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkanbagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan kiranya MajelisHakim yang Mulia akan sependapat dengan kami Kuasa Hukum.ATAUSubsidair :Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusanyang seadil adilnya (ex a
      Achmad Rifani dari awal proyek diketahui bersamaoleh kedua belah pihak;Menimbang, bahwa oleh karena perkataan maupun perbuatanTerdakwa tersebut tidak memenuhi kriteria dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik denganmemakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihatmaupun dengan karangan perkataan bohong tidak terpenuhi, maka unsur initidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai hukum, sehingga Terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan
      Hukum Pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, maka unsurunsur selain dan selebihnya tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslahHalaman 39 dari 42 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bjbdibebaskan dari dakwaan tersebut dan kepadanya harus dipulinkan haknyadalam kemampuan, kedududkan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan
      Penolakan tertanggal 12 Februari 2018, pemegang cek/ bilyetgiro nomor:870594, melalui peserta Bank Negara Indonesia dan 1 (satu) lembarcek tunai Bank Kalsel Cabang Martapura Nomor: CA 587502, tanggal 2 Januari2016, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telahmenjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang buktitersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa tidak terbukti dan karenanya Terdakwa dibebaskan
      Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/ atau dikeluarkan daritahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya;5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 30-06-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 1307/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 19 September 2022 — Penuntut Umum:
SULFIKAR, SH
Terdakwa:
HERRY SOEGIARTO
123 — 19

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Herry Soegiarto tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
    2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
    3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
    4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 31-01-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 3499/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
JIMMY
26 — 0
  • Memrintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Pusat Rehabilitasi korban narkoba Mari Indonesia Bersinar yang beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 27 Kompleks Pemda Simpang Selayang Medan selama 6 (enam) bulan diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 06-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN METRO Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met
Tanggal 13 April 2023 — Terdakwa
78 — 2

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Anak Tubagus Andika Bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

    2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua untuk di didik dan dibina;

    3. Memerintahkan Anak dibebaskan

Pengadilan PN TEBO Perdata Khusus
Putus : 17-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN TEBO Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt
Tanggal 17 Maret 2017 — WARSITO Bin NGASIMAN
164 — 75
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) Unit Mobil Truk Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8768 ZU, dengan No. Rangka MJEFG8JPK8JG12203 dan No.Mesin J08EUGJ-13665. 2) Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK )mobil truk No. Pol BA 8768 ZU dengan nama pemilik H.
    Pasal 55KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanHalaman 67 dari 72 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Mrt.dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidakterbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke keduasebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo.
    Pasal 55KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan Kesatumaupun dakwaan Kedua dan oleh karenanya pula Terdakwaharuslahdinyatakan
    pertimbangan hukumsebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat denganPenuntut Umum, di mana Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakanTerdakwa telah terbukti melanggar Pasal sebagaimana dalam suratdakwaannya, yang mana Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum sedirisebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan
    HS.Oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkaralain, oleh karenanya terhadap semua barang bukti tersebut haruslahdikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam perkaralain atas nama Terdakwa Zulkifli;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang
    Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusanini diucapkan;4. Memulihnkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) Unit Mobil Truk Merk Hino warna hijau No. Pol BA 8768 ZU,dengan No. Rangka MJEFG8JPK8JG12203 dan No.Mesin JO8EUGJ13665.2) Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK )mobil truk No. Pol BA8768 ZU dengan nama pemilik H.
Pengadilan PN METRO Pidana Umum
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-10-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN METRO Nomor 125/Pid.B/2023/PN Met
Tanggal 6 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
PERTIWI SETIYONINGRUM, SH.MH.
Terdakwa:
VERI IRAWAN Bin KHAIRUDDIN
83 — 0

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa VERI IRAWAN Bin KHAIRUDDIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
    2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
    3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
    4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 10-01-2020
Putusan PN LANGSA Nomor 156/Pid.B/2019/PN Lgs
Tanggal 28 Nopember 2019 — -Sri Oktafianda binti Alm Amir
129 — 20
  • Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaaan seperti semula;5.