tiga) bulan lamanya danTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, makaMajelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidaksesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan yang padaprinsipnya Tergugat telah mengabaikan

(Atau saya membiarkan (tidakmemperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya), yang diucapkan setelahakad nikah;Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkanTergugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidupHlm 12 dari 17 hlm Putusan No. 366/Pdt.G/2020/PA.MpwPenggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugattelah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga

perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama :Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan TentangPertimbangan Hukum dalam Keputusannya sangat keliru dan tidak benar dalampenarapan hukum tanpa disertai pertimbangan faktafakta yang terungkapdalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan juga mengabaikan

Putusan Nomor 218 K/TUN/2016Bahwa dengan demikian sertipikat yang diterbitkan oleh pejabat Tata UsahaNegara telah menimbulkan kerugian dan hakhak Pemohon Kasasi /Penggugatmerasa terganggu dan dirugikan.Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang memeriksa gugatanPenggugat/Pemohon Kasasi hanya lebih cenderung mencaricari alasanpembenar untuk membenarkan Para Termohon Kasasi;Dengan demikian Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya adalah tidaktepat, tidak cermat dan mengabaikan faktafakta hukum yang

tetap dipertahankan dalam dinaskeprajuritan dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan satuandalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Menimbang7Pasal173 ayat (1) : Keterangan saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan.Pasal173 ayat (2) : Keterangan seorang saksi saja tidakcukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya.dengan berpedoman kepada pasalpasal yang Pemohon Bandingsebutkan di atas, jelas Yudex factie telah mengabaikan

Bahwa dalam ilmu pidana tentu dikenal istilahpertanggungjawaban pidana dari suatu pidana yang terjadi maupunsebab akibat (causa) terjadinya pidana, oleh karenanya adalah suatuyang sangat tidak adil untuk memaksakan pertanggumg jawabanpidana dalam kasus ini hanya kepada Terdakwa, apalagi penilaianpembuktian perkara ini oleh Yudexfactie masih sangat prematur danhanya berdasarkan opini sehingga mengabaikan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membeladiri

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabaikan buktipengakuan Terbanding/Penggugat terhadap Akta Jual Beli No. 1027/Agr/Jb/1984 tertanggal 15 Mei 1984.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang(vide: Pertimbangan halaman 38 alinea 2) tidak sesuai dengan fakta dipersidangan, karena Pembanding/Tergugat faktanya telah dapat membuktikan bahwa yang tercantum dalam bukti P7 dan P8 adalah tidak benar,dengan mengjukan Akta Autentik berupa Akta Pernyataan yang dibuat

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan penyelundupan hukum dan mengabaikan fakta persidangan denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 161/PDT/2017/PT.BTNmempertimbangkan bukti Affidavit (tidak diakui sebagai Akta) sebagai alatbukti Surat.Bahwa Akta Pernyataan Nomor 3 tertanggal 2 Juli 2014 dan AktaPernyataan Nomor 4 yang keduanya mengenai Keterangan H.

putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang amarnyamemutuskan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP028/WPJ.21/BD.06/2009 tanggal 10 Februari 2009, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2006 Nomor: 00012/206/06/046/08 tanggal 27 Maret 2008, atasnama: PT Staco Estika Sedaya Finance, NPWP 01.347.670.0046.000,tidak memperhatikan atau mengabaikan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36615/PP/M.XII/15/2012 tanggal 13 Februari 2012, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yangkeliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam Pemeriksaan Banding di Pengadilan PajakHalaman

No. 135/Pdt.G/2019/PA.Stgpada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadipertengkaran yang disebabkan:a. prilaku Termohon yang tidak mau terbuka kepada Pemohon dalamsegala hal, seperti bila Termohon akan bepergian maka Termohon tidakpernah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pemohon, tibatiba sajaTermohon menelpon Pemohon dan mengatakan kalau Termohon sedangke Pontianak dan hal ini sering Termohon lakukan, sehingga Termohonsering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik

bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwakehidupan rumah tangganya sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihnan danpertengkaran yang sifatnya terusmenerus, disebabkan prilaku Termohon yangtidak mau terbuka kepada Pemohon dalam segala hal, seperti bila Termohonakan bepergian maka Termohon tidak pernah terlebin dahulu bermusyawarahdengan Pemohon, tibatiba saja Termohon menelpon Pemohon danmengatakan kalau Termohon sedang ke Pontianak dan hal ini sering Termohonlakukan, sehingga Termohon sering mengabaikan

PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Kota Madiun, pertimbangan hukum yangdiberikan banyak sekali asumsiasumsi subjektif Hakim tanpa dilandasiargumentasi hukum yang sah dan valid, bahkan terkesan putusan JudexFacti a quo dilakukan secara sewenangwenang tanpa mengindahkankaidahkaidah hukum yang berlaku, seharusnya Pengadilan Tinggi dalamPutusannya mengoreksi dan memberikan pendapat hukum sebagai bagiandari upaya hukum dengan memberikan pendapat hukum yang memadai, defacto Putusan Judex Facti a quo telah mengabaikan

kewajibannya tersebutsehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya a quo harus dibatalkan olehMahkamah Agung RI.Di samping mengabaikan kewajibannya, Pengadilan Tinggi Surabaya telahmencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Soetomo Surabaya.Bahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk tetap mempertahankanrumah tangganya dengan tetap bersabar menghadapi perilaku Tergugat, namunsikap Tergugat yang tidak juga berubah dan diperparah lagi dengan tindakanTergugat akhirakhir ini yang tidak mempunyai rasa kepedulian/memberi bantuanterhadap anak mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, baik secara materimaupun secara moral, bahkan cenderung mengabaikan dan melepaskan diri daritanggung jawab sebagai orang tua, sehingga

Setelah renovasi rumah selesai sejak tanggal 08 Mei 2012hingga sekarang secara intens saya tunggui dan temani dia sebagai manifestasidukungan moral keluarga dengan kasih sayang untuk kesembuhannya setiap haridan pagi hari hingga menjelang maghrib baru pulang untuk menjaga rumah;Bahwa apa yang disampaikan pada point 7 oleh Penggugat tidak benar bila saya(XXXXXXK XXXXXX) mengabaikan atau tidak peduli dengan anakanak saya,pada bulan Maret (+/ akhir Maret 2012) anak kami nomor 2 : ANAK2 menderitabatu

jawaban tertulis kepadaMediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetapkan Disnaker Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepadaPenggugat, hal ini ditandai dengan sikap diam/pengabaian yang dilakukanTergugat baik terhadap undangan Disnaker Kota Medan maupun ajuranyang sudah ditetapkan Mediator;Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan

yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah: Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan PengadilanHubungan Industrial Nomor 180/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.MDN., tanggal 24Maret 2016; Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebutmencerminkan keberpihakan dan ketidakadilan dalam perkara ini yangseharusnya memeriksa perkara ini berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan, ternyata dalam menjalankan fungsi dan kewenangannyatersebut telah mengabaikan

No. 566/B/PK/PJK/201 1memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP537/WPUJ.04/2008 tanggal 5 Mei 2008 tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;.

sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak sebagaimana tersebut di atas yang tertuang dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 20768/PP/M.VIIV15/2009 tanggal 25November 2009, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terbandingdengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salahdan keliru atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan (errorfacti) dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengantelah mengabaikan

Bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta hukum(fundamentum petendi) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dannyatanyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut, telah salah dan keliru atau setidaktidaknya MajelisHakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu kekhilafan (error facti)dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya dengan telahmengabaikan faktafakta persidangan dan secara nyatanyata pulatelah mengabaikan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 537/ WP.04/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2003 Nomor 00001/206/03/062/07 tanggal 6 Juni 2007, atasnama : PT Bumiputera BOT Finance, NPWP : 01.318.189.6062.000, dengan perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2003sebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali dan telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku, serta telah mengabaikan

Tidak ada hubungan yang harmonis, tidak ada komunikasi karenaTergugat tidak pernah mau duduk bersama, tidak mau membalas sms jikaPenggugat mengungkapkan masalah melalui sms sehingga Penggugatmenjadi vakum dan mengabaikan masalah serta mencari jalan untukmembahagiakan diri sendiri.

tersakiti oleh kebiasaan nongkrongTergugat sehingga Penggugat akan berusaha untuk tidur cepat danberistirahat dari pekerjaan dan menjaga anakanak.Tergugat sangat suka ingkar janji dan berkhianat apabila dipercaya,Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 6 bulan karenaPenggugat bekerja di Banda Aceh dan Tergugat masih menjadi supir diJakarta, Selama berpisah 6 bulan (Octber 2005 Maret 2006), Tergugatmenghubungi Penggugat dan menyatakan menyesal karena selama inisudah meninggalkan keluarga dan mengabaikan

Mengurus Rumah Tangga dan anak sesuai permintaan Penggugat, karenaPenggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja lagi sejak akhir tahun 2012sampai awal Februari 2018, dikarenakan penilaian Penggugat bahwasanyaincome Penggugat sudah melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga, berakhirnya Tergugat mengurus rumah tangga dan anaksejak awal Februari 2018 dikarnakan Pengugat pengusir Tergugat darirumah.Tidak benar Tergugat mengabaikan pemberian nafkah kepada Keluarga,karena penghasilan Tergugat

WalaupunTergugat nongkrong semua kewajiban yang diinginkan Penggugat sepertimengurus mmah dart anak selalu tergugat utamakan.Tidak benar seperti yang Penggugat katakan dari Oktober 2005 Maret 2006be:rpisah karena telah meninggalkan dan mengabaikan istri serta anak karenanongkrong. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa dari Oktober 2005 Maret2006 kami tinggal terpisah disebabkan ikatan pekerjaan di daerah yangberbeda.

Dengan kata lain, Majelis HakimPengadilan Pajak nyatanyata telah mengabaikan ketentuan mengenai masapengambilan keputusan 60 hari ini sejak keberatan diterima sebagaimanadisyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.PERO1/BC/2011, tanggal 03 Januari 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:217/PMK.04/2010, tanggal 3 Desember 2010. Hal inilah salah satu alasandiajukannya permohonan PK ini berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e.

Malahan Termohon PK secara sengajatelah mengabaikan prinsip akuntabiltas yang sehat sesuai prinsip transparansibirokrasi. Seandainya Termohon PK memberitahukan kekurangan jaminantersebut (quod non), maka Pemohon PK pastilah memenuhinya. Kenyataannyapemberitahuan kekurangan jaminan tersebut tidak dilaksanakan Termohon PK,sehingga sangat merugikan Pemohon PK.

Bahwa dalam putusan Judex Factie mengabaikan faktafaktadalam persidangan, sebagaimana dalam salinan putusan Nomor282/Pdt.G/2019/PN.Smn halaman 48, Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak pernah mengajukan bukti mengenai adanya pemalsuantanda tangan dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat baik berupahasil pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau putusan pidana yangmenyatakan bahwa tanda tangan maupun kartu tanda penduduk milikpenggugat dipalsukan.5, Bahwa dalam Pokok Perkara sebagaimana

Bahwa alasan sebagaimana disampaikan dalam poin 4 (empat)pertimbangan majlis hakim jelas mengabaikan fakta, bahwa dalamJawaban Gugatan yang disampaikan Tergugat secara jelas dan tegastelah mengakui bahwa Tergugat mengambil sertifikat hak milik tersebuttanpa sepengetahuan Penggugat sebagimana tertuang dalam salinanputusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PN.Smn halaman 8 dan 9.8.

Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada No.4 halaman 3 yangmenyatakan bahwa dalam putusan Judex Factie mengabaikan faktafaktadalam persidangan, sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor282/Pdt.G/2019/PN.Smn halaman 48 yang berbunyi Menimbang, bahwaPenggugat di persidangan tidak pernah mengajukan bukti mengenai adanyapemalsuan tanda tangan dan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat baikberupa hasil pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau putusan pidanayang menyatakan bahwa tanda tangan maupun

Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada No.7,8,9,10,11,12halaman 3 dan 4 mengenai Majelis Hakim yang telah mengabaikan faktafakta dalam jawaban Terbanding I/Tergugat yang mengakui telah adanyatindak pemalsuan harus dikesampingkan, karena pada dasarnya pengakuanbukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untukmembuktikan hal yang diakui pihak lain.

No.56/Padt.G/2018/PA Clg.dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilanNomor 56/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 9 Maret 2018 dan ternyataketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya untuk membuktikandalildalil tuduhannya mengenai Penggugat juga sedang menjalin hubungandengan lakilaki lain;Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap inginbercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan

bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadirdi persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dipersidangan pada tanggal 8 Maret 2018 dan pada persidangan tanggal15 Maret 2018 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilanNomor 56/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 9 Maret 2018 dan ternyataketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan

pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2019 dan pada persidangan tanggal19 Maret 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilanNomor 33/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 13 Maret 2019 dan ternyataketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menuruthukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan

saksisaksitersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukungkebenaran dalildalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal171 ayat (1) HIR:Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadirdi persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dipersidangan pada saat persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patutdan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sahmenurut hukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan

Termohon kurang menghargai Pemohon/tidak patuh terhadapTermohon;Termohon telah mengabaikan Pemohonan selama 6 tahun;Termohon pulang kerumah orang tua Termohon; 2 9Orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga PemohonOrang tua Termohon tidak suka terhadap Pemohon;5. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan Termohonsejak bulan Juni 2010 sudah pisah rumah dan ranjang selama 3 tahun 6bulan;6.

dan mengikat (volledig enbindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, harus dinyatakanterbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,sehingga istri dan suami memiliki legal standing untuk bertindak sebagaiPemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian a quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkanalasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kurangmenghargai/mengabaikan

shabushabu adalah Barjo dengan perintah agar diserahkan kepada Imam, sehingga shabushabu tersebut diserahkan saksi Mahmudi Purwadi kepada Imam, bukan kepadaTerdakwa ;Keterangan saksi tersebut jelasjelas menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalampemesanan dan penerimaan shabushabu dari saksi Mahmudi Purwadi ;Berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa uraian dakwaan sama sekali tidakmengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan ;Sekalipun demikian Judex Facti mengabaikan

dari Pasal 112 (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Tidak dipertimbangkan ketidakbenaran uraian dakwaan tersebut di atas dalamputusan a quo membuktikan bahwa Judex Facti telah lalai tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup terhadap surat dakwaan dan fakta persidangansecara keseluruhan ;Hal tersebut adalah merupakan kesalahan penerapan hukum/melanggar hukum, icPasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP ;Sekalipun demikian Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi perkara initelah mengabaikan

terakhir;Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahmelakukan hubungan suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniaianak;Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukundan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2016antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisinan danpertengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yangpenyebabnya adalah: Termohon tidak mau mematuhi perintah yang baikdari Pemohon, Termohon mengabaikan

Pasal 17PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Januaritahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, Termohon tidak mau mematuhiperintah yang baik dari Pemohon, Termohon mengabaikan kewajibannya dalammelayani suami, dimana Termohon tidak pernah

Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni Termohonlebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan Termohonselalu mengabaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2014Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama diKecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan semenjak kepergiannya Termohontidak pernah memberi kabar berita dan tidak tahu di mana alamat dankeberadaannya

perceraian, Pemohonmendasarkan pada alasan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27Oktober 2011, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak dapatdipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinyadisebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersamatanpa izin Pemohon dan Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohonyakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon danTermohon selalu mengabaikan

No. 377/Pdt.G/2018/PA.Stgberjalan harmonis, namun sejak bulan September 2018 antara Pemohondan Termohon sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohonketahuan selingkuh dengan bergonta ganti lakilaki lain, hal ini diketahuioleh Pemohon awalnya dari kecurigaan Pemohon yang sering melihatTermohon sibuk bermain HP sampai Termohon mengabaikan kewajibannyasebagai seorang istri yang baik, seperti memasak dan mengurus anakPemohon dan Termohon.

perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohonmenyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwakehidupan rumah tangganya sejak bulan September 2018 telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terusmenerus, disebabkanTermohon ketahuan selingkuh dengan bergonta ganti lakilaki lain, hal inidiketahui oleh Pemohon awalnya dari kecurigaan Pemohon yang sering melihatTermohon sibuk bermain HP sampai Termohon mengabaikan