penyimpanganyang terjadi.Tahap Perencanaan AuditPada tahap ini perusahaan merencanakan audit pada pertengahan bulan sebelumnya dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berkaitan,yaitu pihak pemegang keuangan dan kepala devisi SDM, sehingga proses pengauditan tidak mengganggu proses operasi perusahaan.Kemudian auditor membuat program audit dan auditor membuat rencana audit yang meliputi programTahap Pengujian dan Pengevaluasian InformasiProsedurprosedur yang dilakukan auditor dalam pemeriksaan terhadap kas : Perhitungan

fisik kasAuditor melakukan perhitungan fisik kas agar dengan adanya perhitungan fisik kas(yang ada ditangan), staff dapat mengetahuikeberadaan fisik kas.

Perhitungan mundur ke posisi tutup bukuAuditor melakukan perhitungan mundur ke posisi tutup buku untuk memastikan apakah benar keberadaan fisik kas sesuai dengan yangada di saldo buku. Berita acara pemeriksaan kasAuditor membuat berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh kasir dan tentunya ditandatangani oleh auditor selakupemeriksa terhadap kas.Penyampaian Hasil PemeriksaanPada tahap ini auditor internal membuat sebuah laporan yang berbentuk kertas.

VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP49/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan NotaHasil Penelitian Ulang Nomor : 22/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP49/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

Yang Diekspor OlehPemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : 22/WBC.03/BD.02/2012tanggal 27 Februari 2012;bahwa atas tagihan sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonBanding tertanggal 13 April 2012, telah dilunasi pada tanggal 01 Juni 2012;bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan banding inidikarenakan adanya kealpaan dan kurangnya

Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak junctoPasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006bahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian

Ulang Nomor :22/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan BeaKeluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkan kembaliperhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah

Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Pemohon Banding;bahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud

didapat perhitungan setelahdikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebanyak tujuh kali,yaitu : Sisapokok : 149.999.962,00 Bunga Berjalan : 17.9174439,00 Sisa Bunga : 18.113.294,00Dengan jumlah total adalah 186.030.695 (seratus delapan puluh enam Jjuta tigapuluh enam ratus sembilan puluh lima) ;Menimbang, bahwa perhitungan nilai yang harus dibayar oleh para Tergugatsebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannyaberdasarkan perhitungan diatas (Vide Bukti P9).

Terhadap perhitungan ini Hakim menilai bahwa pada buktiP9 tersebut termasuk alat bukt surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidakdapat diketahui dasar perhitungannya secara jelas dan pasti sehingga angkatersebut muncul. Terhadap perhitungan ini hakim telah memperbandingkan jawabanpara Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mereka telah membayarangsuran sebanyak tujuh kali dengan total sejumlah Rp. 32.109.420 (tiga puluh duajuta seratus sembilan riobu empat ratus dua puluh rupiah).

Perhitungan para Tergugatini ternyata Sesuai dengan jumlah pembayaran sebanyak tujuh kali pada rekeningKoran yang merupakan satu kesatuan pada alat bukti P9 yang diajukan olehPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut : (4.620.000 + 4.530.000 +4.580.773 + 4.554.847 + 4.583.800 + 4.620.000 + 4.620.000 = 32.109.420).Berdasarkan perhitungan ini maka apabila total pinjaman/utang para Tergugat adalahRp. 180.000.000,00 dikurangkan dengan jumlah total tujuh kali angsurannya, makadidapat perhitungan sebagai

berikut : (180.000.000,00 32.109.420 = 147.890.580),sehingga terdapat selisin dengan sisa pokok pada bukti P9 sejumlah Rp.2.109.382,00 ;Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan perhitungan sisa pokok pada buktiP9 tersebut, juga tidak terdapat kejelasan perhitungan secara tepat dan pasti padabunga berjalan dan sisa bunga, bagaimanakah nilai perhitungan tersebut dapatmuncul ;Menimbang, bahwa meskipun masih terdapat ketidakjelasan perhitungansecara tepat dan pasti pada bunga berjalan dan sisa bunga,

matematika secarapasti mengenal : berapa pastinya perhitungan jumlah denda yang akan timbul dikemudianhari ?

Atas SKPKB PPh 2009Pemohon Banding mengajukan Keberatan dan sesuai KEP459/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012 keberatan Pemohon Banding ditolak olehTerbanding;tersebutBahwa adapun perhitungan PPh terhutang tahun 2009 menurut SPT,SKPKB dan hasil keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Cfm. SPT / Cfm. CfmPemohon Banding SKPKB Kep.

Koreksi Kredit Pajak Rp19.338.000,00Bahwa adapun jumlah perhitungan kredit pajak PPh Pasal 25 yang telahPemohon Banding setor ke bank adalah sebesar Rp23.205.500,00;Perhitungan Pajak TerhutangMenurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Banding ajukantersebut di atas maka jumlah PPh Tahun 2009 yang terhutang menurutperhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 14.452.690.184,00Harga Pokok Produksi Rp 13.248.271.768,00Laba Bruto Rp 1.204.418.416,00Biaya

Hal inidikarenakan kami sebelumnya memang tidak pernah memungut PPN10% dari pembeli dan atas hal tersebut kamipun dianggap hanyamempunyai Pajak Keluaran saja tanpa memiliki Pajak Masukan.Padahal dalam perhitungan mekanisme PPN sesungguhnya yang harusdisetor adalah jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan,Halaman 13 dari 21 halaman.

Kami baru dikukuhkan sebagaiPKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 4 Maret2011;Menurut kami, dalam perhitungan PPN yang terutang yang tercantumdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut,Direktur Jenderal Pajak sudah memperhitungan bahwa kami dalamposisi sebagai PKP, padahal kami baru dikukuhkan sebagai PKP secarajabatan dua minggu setelah SPHP disampaikan;Dalam perhitungan pajak terhutang di SPHP tersebut menunjukanbahwa terdapat Pajak Keluaran yang harus kami

Atas dasar tersebut maka jumlah perhitungan SKPKBPPN masa Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibuatberdasarkan perhitungan yang tercantum dalam SPHP seharusnya jugaHalaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2015nihil dimana jumlah Pajak Keluarannya dalam SPHP adalah nihil karenapada saat SPHP disampaikan kami belum sebagai PKP:5.

keuntungan atau penghasilan dari PLMHASIL KELUARGA yang terakhir yaitu perhitungan tertanggal 29 April2004, Tergugat sudah tidak membuat rincian perhitungan lagi atausetidaktidaknya dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahui lagiHalaman 7 dari 51 halaman perkara Nomor 630/PDT/2016/PT.DKI!

Bahwasurat perhitungan tertanggal 8 Juli 1996 jika benar quod non tidak pernahada selama H.B.Mappeaty (alm) dan H.Muhamad Tang masih hidup danbaru. diketahui oleh TERGUGAT ketika tibatiba keluarga PARAPENGGUGAT memberikan foto copy surat perhitungan tersebut kepadakeluarga H.B.Mappeaty (alm).PERHITUNGAN ANTARA H.MUCHAMAD TANG DENGAN H.B.MAPPEATYTERTANGGAL 8 JULI 1996, JIKA SEANDAINYA BENAR QUOD NON,TIDAK JELAS MENGENAI PERHITUNGAN MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN31.

Bahwa selain diduga keras surat rekayasa, perhitungan antaraH.Muchamad Tang dengan H.B.Mappeaty, seandainya benar quod non,tidak jelas mengenai perhitungan apa dan mengenai apa, sebagai contohpoin nomor 7 tertulis perhitungan PLM Hasil Keluarga waktu di bawaH.M.Tang ( membuktikan H.Muhamad Tang bekerja pada H.B.Mappeatysebagai pegawai/nahkoda) tertera angka Rp.107.163.931,, tidak dijelaskanperhitungan waktu di bawa H.Muhamad Tang membawa apa dan dari manahasil perhitungan tersebut, kemudian poin

MENGENAI APA DAN APAYANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN PARA PENGGUGAT40.

Mengapa PARA PENGGUGAT tidakmendalilkan perhitungan antara tahun 1986 s/d tahun 1990 dan tahun 1990s/d tahun 1997 ?

Terdapat buktibukti terjadinya pembedaan perlakuan yang dilakukan olehPENGGUGAT KONVENSI/TR terhadap perhitungan masa kerja padakaryawan lain sebelumnya, yang masa kerjanya di atas 9 tahunsehingga faktor angka pengali dalam perhitungan pesangon hanyaditetapbkan 9 (Sembilan) terhadap TERGUGAT KONVENSI/PR.

Nomor 499 K/Padt.SusPHI/2017kembali, akan tetapi telah mengajukan perhitungan pesangon yang harusdibayarkan oleh Penggugat, maka dengan adanya pengajuan perhitungan olehTergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidakkeberatan atas pemutusan hubungan kerja dalam perkara a quo, dan hanyamempermasalahkan mengenai besarnya uang pesangon dan hakhak lainnyayang harus dibayarkan oleh Penggugat, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan putushubungan

pesangon yang diajukanoleh TERMOHON KASASI/dahulu PENGGUGAT tidaklah sesuai denganaturan yang berlaku, dimana perhitungan dana pensiun menjadi pengurangterhadap perhitungan pesangon;Bahwa sampai putusan perkara a quo ini dibacakan oleh Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitupada tanggal 19 Desember 2016 usia PEMOHON KASASI adalah baru 45(empat puluh lima) tahun sedangkan di dalam ketentuan pasal 167 ayat (1)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah sangat

TerbandingBanding (Rp)(Rp)(Rp)1 Pajak Keluaranyang harusdipungut/dibayarsendiri2 Pajak Masukanyang dapat 6.980.963.923,00 6.887.598.465,00 93.365.458,00diperhitungkan 3 Perhitungan PPN(6.980.963.923,00 (6.887.598.465,00kurang (lebih) 93.365.458,00dibayar ) ) 4 Dikompensasika(6.980.963.923,00 (4.725.662.210,00 (2.255.301.713,n ke masa pajak) ) 00)berikutnya5 PPN yangkurang (lebih) (2.161.936.255,00dibayar ) Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Permohonan Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak

meliputi: DPP PPNNO, URAIAN(Rp) (Rp)1 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Bulan Berjalan 23.046.275.213,00 2.304.627.518,00 Kompensasi Bulan Sebelumnya 4.949.010.091 ,007.253.637.609,003 Numlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (7.253.637.609,00)Kelebihan Pajak yang seharusnya Dikompensasikan ke masa4 (7.253.637 .609,00)pajak berikutnya Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan, Terbanding menyatakan bahwaPenyampaian Laporan Ketidakbenaran yang

disampaikan oleh Pemohon tidakmemenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Jo Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007, mengingat bahwa penyampaian Laporan Ketidakbenaran tersebut adalahhanya untuk kondisi adanya Kurang Bayar (K/B), sementara LaporanKetidakbenaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah untuk posisi LebihBayar (L/B);Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Terbanding dalam Perhitungan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: 00002

pajak Kurang Bayar,melainkan untuk semua kondisi hasil perhitungan pajak baik Kurang Bayar,Nihil, maupun Lebih Bayar, sepanjang hal tersebut mengakibatkan pajakpajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan menyatakan bahwa Terbanding berkewajiban untuk melanjutkanpemeriksaan untuk membuktikan adanya Pengungkapan LaporanKetidakbenaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk membuktikankebenaran atas

Surat PengungkapanKetidakbenaran tersebut disampaikan Pemohon BandingSurat Pemberitahuan Hasilsebelum diterimanyaPemeriksaan, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2016 DPP PPNNo.

Rekapitulasi Perbedaan Perhitungan Pajak antara Pemohon Banding danTerbanding.4.

karena belum menjual/melepas efekefeknya, yang tentunya akan menjadipenghasilan yang dikenakan final pada saat dilepas/dijual);bahwa dengan dilakukannya penyesuaian positif atas selurun biaya biayaoperasional (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ) maka tidak adaRugi yang nantinya menjadi kerugian yang dapat dikompensasikan pada tahunberikutnya.bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan Terbanding diatas, PemohonBanding memberikan tanggapan sebagai berikut:bahwa Terbanding melakukan perhitungan

proporsional biaya untuk mendapatkan,menagin dan memelihara penghasilan ("perhitungan bobot") denganmemperhitungkan keuntungan yang belum direalisasi atas perdagangan efek sahamke dalam bagian dari penghasilan yang bukan obyek pajak, Perhitungan bobot yangkami lakukan tidak memperhitungkan keuntungan yan lum direalisasi atasperdagangan efek saham ke dalam bagian dari penghasilan bukan obyek pajak;bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, yangmenjadi objek pajak adalah

Dengandemikian tidak dimasukan dalam komponen penghasilan bukan obyek pajak danperhitungan bobot untuk mendapatkan koreksi biaya guna mendapatkan, menagihdan memelihara penghasilan yang merupakan penghasilan bukan obyek pajak("Perhitungan Bobot");bahwa keuntungan yang belum direalisasi atas saham tersebut bukan merupakanpenghasilan secara akuntansi perpajakan namun hanya merupakan sistem penilaianportofolio efek yang mengacu pada PSAK No 49 "Akuntansi Reksa Dana ".

Oleh karena itu, jika hal tersebut diterapkan di dalampembukuan reksa dana maka keuntungan yang belum di realisasi menjadi nihil;bahwa mayoritas reksa dana masuk dalam KPP Perusahaan Masuk Bursa,termasuk salah satunya produk PT NISP Asset Management yang lain yaitu ReksaDana NISP Dana Handal mengalami hal yang sama dengan reksa dana ini dandiputuskan bahwa KPP PMB mengikuti perhitungan seperti yang disampaikan olehWajib Pajak (Pemohon Banding);bahwa pembobotan dalam menghitung join cost adalah sebagai

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp7.049.388.000,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.848.350.000,00. Perhitungan Bea Keluar (sesuai PEB Nomor: 004864 tanggal 27Nopember 2010).3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:004432 tanggal 31 Oktober 2010),3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahan Kanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan);

5). Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis center kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan)

6).

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Api-api (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPP SIH WIRYADI & Rekan).

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa membayarbiayaperkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Perpres Nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 2005 Pasal 28ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) huruf d, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlahRp7.142.043.750,00 (Tujuh milyar seratus empat puluh dua juta empat puluhtiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau perekonomian Negara sesuaidengan perhitungan

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Hal.34 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMR5. Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6.

Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KIJPPSIH WIRYADI & Rekan).Tetap terlampir dalam berkas perkara.7.

tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);5) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KJIPP SIH WIRYADI & Rekan)6) Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.9.

tanah untuk sarana olahraga kelurahanKanaan (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dariKJPP SIH WIRYADI & Rekan);Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung autis centerkelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIHWIRYADI dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan)Fotocopy analisa perhitungan tanah untuk gedung seni kelurahan Apiapi (Telah ditandatangani sesuai aslinya oleh SIH WIRYADI dari KJPPSIH WIRYADI & Rekan).Terlampir dalam berkas perkara.Membebankan kepada Terdakwa

Bahwa menetapkan besarnya jumlah PBB Terutang Tahun 2016 yangselurunnya telah dilunasi sesuai dengan jumlah perhitungan menurutPemohon Banding yaitu sebesar Rp/71.465.800,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116182.18/2016/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding

Raya Pasar Minggu 32,Pancoran, Jakarta Selatan, 12780, sehingga perhitungan PBB menjadisebagai berikut: No.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 552.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 12.000.000(NJOPTKP)3 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan& dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200 Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 52.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan & dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

olehJAYA CMEmerkomVini, selaku KMK, maka TERGUGAT tidak memberikantanggapan apapun, namun dalam beberapa pertemuan yang membahas masalahpenyesuaian harga (eskalasi) tersebut, TERGUGAT pernah menyampaikanperbedaan cara pandang dalam mekanisme perhitungan penyesuaian harga, antaralain :a.

Masih terdapat perbedaan cara pandang antara PENGGUGAT denganTERGUGAT mengenai komponen dalam perhitungan penyesuaian hargasehingga menyebabkan adanya selisih harga yang cukup besar antaraperhitungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;19.20.b.

Permintaan audit kepada BPKP oleh TERGUGAT dilakukan secara tidaktransparan, karena PENGGUGAT mendapat informasi bahwa perhitunganpenyesuaian harga (eskalasi) yang dimintakan audit BPKP oleh TERGUGATadalah perhitungan versi TERGUGAT dan BUKAN perhitungan penyesuaianharga (eskalasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT yang notabene telahdiperiksa/ dievaluasi oleh JAYA CMEmerkomVini, selaku KMK ;c.

BPKP adalah mitra pendamping TERGUGAT sehingga logika hukumnya jikaperhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang disampaikan oleh TERGUGATkepada BPKP adalah perhitungan versi TERGUGAT, maka BPKP akanmelakukan audit terhadap perhitungan versi TERGUGAT tersebut, padahalberdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai penyesuaian harga(eskalasi), PENGGUGATlah yang seharusnya berhak menyampaikanperhitungan penyesuaian harga (eskalasi) kepada TERGUGAT atau KMKuntuk dilakukan evaluasi/ pemeriksaan oleh pihak

hasil perhitungan tersebut telah dilakukan evaluasi/diperiksa oleh KMKselaku Pengawas dan Wakil TERGUGAT dalam pelaksanaan KONTRAKtersebut ;Bahwa dengan demikian perhitungan biaya penyesuaian harga (eskalasi) yangtelah dilakukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 71.383.218.000, (Tujuh PuluhSatu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas RibuRupiah) adalah sudah benar dan sangat beralasan untuk dikabulkan ;Tuntutan Pembayaran Biaya Pajak Galian C Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut46812/PP/M.1X/19/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Bea Cukai Nomor: KEP71/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012 tentang penetapan kembali perhitungan

Bea Keluar oleh Direktur JendralBea dan Cukai atas barang yang diekspor, berdasarkan Pemberitahuan EksporBarang (PEB) Nomor 005394 tanggal 30 Desember 2010;PERHITUNGAN MENURUT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIBahwa perhitungan menurut fiskus kekurangan pemayaran Bea Keluaradalah sebagai berikut:a.

Jumlah : Rp 633.214.000,00ALASAN PENGAJUAN BANDINGBahwa alasan pengajuan banding adalah perhitungan penetapan beakeluar tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan antara lain:Bahwa pemasukan barang kedalam kawasan pabean dipelabuhan muattelah disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai;Bahwa barang ekspor didalam kawasan pabean dipelabuhan muatpemuatannya kedalam kapal adalah tanggung jawab pengangkut danpengusaha TPS;PERHITUNGAN MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa perhitungan menurut Pemohon Banding selaku

Bahwa hak karyawanberdasarkan perhitungan ini adalah jauh lebih baik dibandingdengan hitungan berdasarkan KKB Kelompok Usaha Gobel(vide Pasal 40 ayat (7.2) tentang Pensiun Muda/Masa Kerja Riil )yang mungkin diberlakukan kepada Sdr.

Bambang Setiyo Buditelah sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.13 tahun 2003dan tidak ada pula keberatan dari unsure Serikat Pekerja karyawan.Adapun perhitungan menyangkut hakhak Sdr. Bambang Setiyo Budiyang didasarkan Pada UndadngUndang No.13 /2003 dan telahdibayarkan, adalah sebagai berikut :Perhitungan hak Sdr. Bambang Setiyo Budi ;Dasar ; Gaji Pokok : Rp. 2.562.000, Tunjangan Rp. 330.000 .Jumlah = Rp.2.892.000,Sehingga dengan dasar diatas maka Terbanding selanjutnyamenerima :a.

SukardiYusuf berdasarkan perhitungan ini adalah jauh lebih baikdibandingkan dengan hitungan berdasarkan KKB Kelompok UsahaGobel ( vide Pasal 10 ayat (7.2) tentang Pensiun Muda/ MasaKerja Riil) yang mungkin diberlakukan kepada Sdr.

Sukardi Yusuf,mengingat usianya yang sudah diatas 45 tahun ;Bahwa Tergugat Intervensi juga menolak seluruhpertimbangan dalam putusan Majelis P4 D Jakarta, menyangkutpertimbangan atas perhitungan jumlah uang pesangon, dengandasar dan alasan bahwa proses PHK dan pembayaran hakhak Sdr. Sukardi Yusuf telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.13 tahun 2003 dan tidak ada pula keberatan dariunsur Serikat Pekerja karyawan. Adapun perhitungan menyangkuthakhak Sdr.

Pasal 6Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1957 ;Bahwa dalam pertimbangan putusan P4P pada halaman 13paragrap 4 sampai dengan paragrap 6, Panitia Pusat menyatakanbahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukanmenyangkut perhitungan pesangon dan hak hak lainnya akan tetapituntutan terhadap kekurangan atas dasar perhitungan uangpesangon dan hakhak lainnya yang ternyata baru diajukanTermohon' Kasasi setelah menerima uang pesangon sehinggaberdasarkan hal tersebut Panitia Pusat menganggap bahwaantara

10% dari PenerimaanROI yaitu : Rp. 56,874,064 X 10%(rencana PPh 10% dipotong oleh BKCL ) (5.127.792)Perhitungan ROI!

Penggugat IX sebesar Rp. 53.101.391, (Lima puluh tiga jutaseratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) denganperincian perhitungan sebagai berikut : Index KETERANGAN Jumlah (Rp)Harga Perolehan Unit Kondotel, Type, Deluxe Corner. Tower A1 Lantai 1 No.A 10 dengan Luas: 47,50 M2 782.448.000B Pajak Pendapatan Nilai (PPN ) 10%Perhitungan ROI!

Penggugat X sebesar Rp. 46.174.879, (Empat puluh enam jutaseratustujuh puluh empat ribu delapanratus tujuh puluhsembilan rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : IndexKETERANGANJumlah (Rp) C1C2 Harga Perolehan Unit Kondotel, Type,Deluxe with Jacuzzi. Tower A1 Lantai 2No. 5 dengan Luas : 43,32 M2Pajak Pendapatan Nilai (PPN) 10%Perhitungan ROI!

Penggugat XVIII sebesar Rp. 50.123.987, (Lima puluh juta seratusdua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)dengan perincian perhitungan sebagai berikut : IndexKETERANGANJumlah ( Rp). C1C2C3D1 Harga Perolehan Unit Kondotel, Type,Deluxe. Tower A3 Lantai 2 No.8dengan Luas: 45,96 M2Pajak Pendapatan Nilai (PPN) 10%Perhitungan ROI!

sajasudah salah JELAS dalil perhitungan denda tersebut tidak memilikidasar hukum.

Putusan Nomor 1032 K/Pdt/20131010Dari pinjaman baru lunas maju ini hanya menerima uang sebesarRp4.454.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yaituRp27.000.000,00 dikurang Rp22.546.000,00;Dimana yang seharusnya perhitungan lunas maju bukanlah seperti di atasmelainkan sebagai berikut:Adm Pinjaman 6% x Rp27.000.000,00 =Rp 1.620.000,00Pelunasan Pokok 26 x Rp500.000,00 = Rp13.000.000,00Pelunasan jasa 4 x Rp360.000,00 =Rp1.440.000.00Jumlah = Rp16.060.000,00Dari pinjaman lunas maju

membuat perhitungan jasa(bunga) sesuka hati, membuat perhitungan lunas maju sesuka hati, sepertimenjalankan uang pribadi padahal mengatasnamakan Koperasi Makmur. Inilahkeluhankeluhan kami Erson Ginting/Nasriah Hamzah. Memang Bapak KetuaKoperasi Makmur yang sekarang mempunyai kuasa hukum Advokat sebanyak 4orang kami tidak ada pengacara tetapi kami minta keadilan kepada Bapak KetuaMahkamah Agung;Bahwa yang dijanjikan oleh S.

Perhitungan jumlah hutang yang sebenarnya yaitu:a. Pinjaman Tanggal 6 3 2007 =35 x Rp625.000,00 = Rp21.875.000,00b. Pinjaman Tanggal 6 3 2007 =36 x Rp208.500,00 =Rp 7.506.000,00c. Pinjaman Tanggal 6 2007 =33 x Rp666.700,00 = Rp 22.001.100,00d. Pinjaman Tanggal 6 3 2007 =41 x Rp562.500,00 = Rp 23.062.000,00e. Pinjaman Tanggal 6 3 2007 =41 x Rp562.500,00 = Rp 23.062.000,00f.

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlakuketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan HargaEkspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke KantorPabean; danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor

: 002212 tanggal 27 Mei 2010, Tarif Bea Keluar 4,5 %;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggalrealisasi ekspor, perhitungan berdasarkan KMK Nomor: 936/KM.4/2010 tanggal 31 Mei 2010tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008

Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi eksporsebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas danjelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalianapabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadipenurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor.bahwa menurut Majelis PEB Nomor: 002212 tanggal 27 Mei 2010 adalah PEB yang sahmenurut Pasal 2 ayat (

Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi eksporbukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuaidengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan aturanyang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Dengandemikian seharusnya angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk masa April sampaidengan Juli 2009 menjadi Nihil;Bahwa berdasarkan KEP537/PJ/2000 tanggal 20 September 2000 tentang perhitunganbesamya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkanbahwa Dasar perhitungan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah jumlah penghasilan neto menurut surat pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan yang lalu atau dasar perhitungan lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal

Putusan Nomor 581/B/PK/PJK/201312azas keseimbangan adalah melanggar prinsip dan azas kepastian hukum dalampelaksanaan sistem perhitungan pajak;Bahwa Majelis juga melanggar Surat Edaran No.

tahun pajak berjalanpada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "Dasar perhitungan pajak penghasilansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan netto menurutsurat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang lalu atau dasarperhitungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4Keputusan Menteri Keuangan No. 522 tanggal 14 Desember 2000 setelah13dikurangi kompensasi kerugian".

Karena akibat penafsiran tersebutmelahirkan diskriminatif perhitungan pajak bagi Pemohon PK;e Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip keadilandalam putusannya.A BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DAN CARA PERHITUNGANPAJAKMajelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 alinea ke 2 menyatakanbahwa keputusan Termohon PK Nomor KEP245/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 27Mei 2010 dan prosesproses perhitungan penetapan besarnya angsuran PPh Pasal 25masa pajak Januari sampai dengan Desember 2009

KEP245/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 27 Mei 2010 olehTermohon PK tidak didasarkan pada proses perhitungan yang benar menurutaturan pajak.

Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2020bahwa Tabel. 3 Perhitungan pajak lebih bayar menurut Pemohon Banding; NOURAIANJUMLAH RUPIAHMENURUT WAJIBPAJAK Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspora.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6 Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 +a.4 +.5)b.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar (2.f 3.c) 8,174,749,1123,444,019,593168,019,218,632179 637,987,337179 637,987,337344,401,95920,630,146,35320,630,146,35320,630,146,353(20,285,744,394)(20,285,744,394) Halaman 2 dari 9 halaman.

Jend.Sudirman Kav. 79 Setiabudi Jakarta Selatan, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 179.637.987.337Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 344.401.959Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 20.621.654.378Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (20.277.252.419)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih) dibayar (20.277.252.419)Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah PPN yang kurang

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 179.637.987.337Pajak Keluaran vang harus dipungut/dibayar sendiri 344.401.959Pajak Masukan vang dapat diperhitungkan 20.630. 146.353Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar (20.285.744 .394)Dikompensasi ke masa pajak berikutnva PPN yang kurang/ (lebih) dibavar (20.285.744.394)Sanksi administrasi kenaikan Pasal

karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp20.277.252.419,00; dengan perincian sebagai berikut:DPP Penyerahan Rp 179.637.987.337Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 344.401.959Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 20.621.654.378Jumlah perhitungan