Ditemukan 73262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berinang bewekang
Penelusuran terkait : Ct Tidak berwenang Perdata Tanah Verstek Melawan hukum Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Cerai gugat pa tidak berwenang Pusaka tinggi/ rendah Perdata tanah Pn tidak berwenang mengadili Novasi Basyarnas Pengadilan agama tidak berwenang Komulasi perubahan identitas Menyatakan tidak berwenang
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 03-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 404/Pdt.G/2018/PA. Mmj
Tanggal 27 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 17

  • Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkara tersebut

    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar baiaya perkara sejumlah

    Andi Djemma,RT/RW 004/000, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hal tersebut kediaman Termohonmerupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili, oleh karena No.404/Padt.G/PA.Mmj. diajukan di Pengadilan agama Mamuju, patut kiranyaeksepsi Termohon patut untuk dikabulkan dikarenakan Pengadilan AgamaMamuju tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanpermohonan Permohon No. 404/Pdt.G/PA.Mmj. diPengadilan AgamaMamuju, akan tetapi Pengadilan
    Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengajukan eksepsirelatif, bahwa Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkaratersebut karena perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Maiili;Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif tersebut maka Hakim akanmemeriksa apakah eksepsi tersebut berdasar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pemohon, Pemohonsendiri telah mencantumkan alamat Termohon (Agustati, S.Ag, M.Pd bintiBerahima Tolimbu) di Jalan Andi Jemma, Kelurahan
    tempatkediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon, hal tersebut sejalandengan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam: Seorang suami yang akanmenjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik fisanmaupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalisteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untukkeperluan itu;Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dan peraturanperundangundangan tersebut maka Hakim berpendapat Pengadilan AgamaMamuju harus dinyatakan tidak
    berwenang mengadili perkara Nomor:404/Pdt.G/2018/PA.Mmj, oleh karena perkara tersebut adalah kewenanganPengadilan Agama Malili;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut berdasarhukum dan permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 66 ayat 2UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangHal 6 dari 8 hal, Put.No.404/Pdt.G/2018/PA,.Mmj. undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, makaHakim
    Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkaraNomor 404/Padt.G/2018/PA.Mmj:3.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 1 September 2014 —
36 — 19
  • .- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    Eksepsi Kompetensi (kewenangan) PengadilanBersama ini Tergugat mohon putusan terhadap eksepsi kompetensiPengadilan karena Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiligugatan yang diajukan Dekarman Sinaga (Ic Penggugat) menyangkut tuntutanganti rugi ;bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan alamat Tergugat di JalanWisma Millenia Lt. 6 Jalan MT Haryono Kav. 16 Jakarta Selatan dan alamatTergugat Il di Jalan Menara Bank Mega Lt. 18 Jalan Kapten Tendean 1214AJakarta Selatan ;bahwa oleh karena kedudukan
    Dengan demikianberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Negeri Medan tidakberwenang mengadili perkara a quo ;bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, mohon kepada Majelis Hakim dapatkiranya membuat putusan yang amarnya : Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkaraperdata antara Penggugat Dekarman Sinaga dengan Tergugat PT.SinarMitra Sepadan Finance dan Tergugat Il PT.Asuransi Umum Mega yangterdaftar dengan register perkara No.68/Pdt.G/2014/PNMdn yangbersidang di Pengadilan
    Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiliperkara ini.3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.4.
Pengadilan PN BLANGKAJEREN Perdata
Register : 29-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 7/Pdt.P/2016/PN-BKJ
Tanggal 6 September 2016 — -PERDATA FATIMAH (PEMOHON)
75 — 9
  • Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
    Menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonanini sejumlah Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).Demikianlah ditetapbkan pada hari SELASA, tanggal 6 SEPTEMBER 2016,oleh AHMAD SYAIROZI, S.H.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-09-2016 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Juli 2012 — - YARDI SUTAN MUNCAK (PENGGUGAT) - YUSMIARTI (TERGUGAT I) - ADRIANI (TERGUGAT II) - SUCIPTO (TERGUGAT III)
123 — 38
  • - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat:
SRI MINING
Tergugat:
1.HARY SABARTO
2.MUTATIN ANGGRAHINI, SE
3.DODY BACHTIAR AGUSTIAWAN, ST
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. Kantor cabang Surakarta
5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
6.PT. NOBEL GRAHA AUCTION
7.CIPUT SULIESTYANING HATI
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
68 — 24

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV dan Terlawan V tentang Kompetensi Absolut, dimana Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Perlawanan Nomor. 35/Pdt.Plw/2021/PN Skh;
    3. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 12-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0669/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 15 Maret 2016 —
17 — 4
  • Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 133 H.I.R. tidakdapat diterapbkan pada perkara ini, perkara dalam bidang perkawinan karenatelah diatur secara khusus sebagaimana ketentuan di atas, dan karenanyaharus dinyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sekalipun tidak terdapatadanya eksepsi dari pihak Tergugat, menyatakan tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkarabidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat
    Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.311.000, ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).Demikian Putusan ini dijatuhnkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, pada hari itujuga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kamiDrs. FATKHUL AMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. danH.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 01/G/2015/PHI.Jmb
Tanggal 20 April 2015 — SUMIATY MARZUKI (Penggugat) lawan PT. MINEMEX INDONESIA, (Tergugat)
97 — 60
  • M E N G A D I L I- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    perkara, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak termasukobjek perselisihan hubungan industrial maka dalil lainnya dari Penggugat tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak
    berwenang untukmengadili perkara ini ;e Membebankan biaya perkara kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 13 April 2015 oleh H.LROHENDI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis,ERWIN, SH.MH dan KHAIRUL BASRI, SH, masingmasing Hakim AdHoc selakuHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingiHakimHakim Anggota, dengan dibantu RIANTO, SH, Panitera
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN STABAT Nomor 10/PDT.P/2016/PN STB
Tanggal 25 Februari 2016 — Siti Aminah
19 — 8
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon ;2. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
    Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksapermohonan Pemohon ;2.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Kis
Tanggal 20 Mei 2021 — Pemohon:
Risda Heniwati Nainggolan
27 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon;
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-01-2011 — Putus : 05-04-2011 — Upload : 21-11-2011
Putusan PA KENDARI Nomor 10/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Tanggal 5 April 2011 — PEMOHON vs TERMOHON
65 — 21
  • DALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi termohon;- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
    ditimbulkan dibebankankepada pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubahlagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.Menimbang, oleh karena permohonan tidak dapat diterimamaka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang' undanganyang bersangkutan.MENGADILIDALAM EKSEPSI Menerima eksepsi termohon; Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak
    berwenang untukmengadili perkara tersebut;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima; Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.531.000, (satu juta lima ratus tiga puluh= satu riburupiah).Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah = majelishakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasatanggal 5April 2011 Masehi bertepatan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 H.oleh kami Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-05-2009 — Putus : 06-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1204/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 Januari 2010 — SRI HARIANI VS PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, KEMENTRIAN NEGARA URUSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
75 — 38
  • -Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,00. (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
    ) dan Eksepsi Error In Persona seperti yangtersebut dan terurai di atas;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan TurutTergugat adalah bukan tentang kewenangan baik relatifmaupun absolut, akan tetapi dari jawab menjawab= danpembuktian yang diajukan kedua belah pihak Majelis Hakimperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatanPenggugat termasuk wewenang Pengadilan HubunganIndustrial ataukah bukan, ~ apabila termasuk wewenangPengadilan Hubungan Industrial maka harus menyatakanPengadilan Negeri tidak
    berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini sehingga eksepsi dan pokok perkara. tidakperlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila bukanwewenang Pengadilan Hubungan Industrial maka akandipertimbangkan lebih lanjut eksepsi dari Tergugat danTurut Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas danberwenang memeriksa dan memutus;a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
    perselisihanhak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta apayang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan MHubunganIndustrial yang kesemuanya telah disebutkan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan HubunganIndustrial;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalahtermasuk tugas dan wewenang Pengadilan HubunganIndustrial, maka sesuai ketentuan Pasal 134 HIR = makaMajelis Hakim karena jabatannya~ wajib menyatakanPengadilan Negeri tidak
    berwenang untuk mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara tersebut maka eksepsi dariTergugat dan Turut Tergugat serta tentang pokok perkaratidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 181 ayat(1) HIR,, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;Mengingat pasal 134 HIR, pasal pasal dari peraturanperundangan
    yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADI LI Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmengadili perkara tersebut; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.581.000,00.
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Hibah
Register : 19-07-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 29-06-2012
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.Yk
Tanggal 28 Nopember 2011 — PENGGUGAT dan TERGUGAT (PEMBATALAN HIBAH)
491 — 206
  • Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
Pengadilan PA PADANG
Register : 01-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PA PADANG Nomor 910/Pdt.G/2012/PA.Pdg
Tanggal 1 Mei 2013 —
14 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamanbersama tanpa izin Tergugat;Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat bertempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi SumateraBarat namun berdasarkan pengakuan Penggugat di muka sidang ternyatapenggugat berdomisili di MANDAHILING NATAL, Provinsi Sumatera Utara,oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi kewenangan PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pengadilan AgamaPadang menyatakan tidak
    berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Padang tidakberwenang mengadili perkara ini maka dalildalil gugatan Penggugat yang laintidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (8) UU No50 Tahun 2009 Tentang
    Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadiliperkara ini;2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,00(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis PengadilanAgama pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal20 Jumadilakhir 1434 H oleh Dra. HJ. ERMIATI N Ketua Majelis dihadiri olehDrs. MIATRIS dan Drs. H. M.
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Waris
Register : 26-05-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan PN KEBUMEN Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Kbm
Tanggal 29 September 2011 — SUKIJAH Lawan SURIPAN
116 — 18
  • -Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri in casuPengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksadan mengadili perkara a quo ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumenyang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkanPutusan Sela sebagai Putusan Akhir, sebagai berikut:I. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TurutTergugat untuk seluruhnya ;B.49Il.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 23-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Sit
Tanggal 9 Maret 2017 — - HERLIN SRI KAMARIYAH - RENO WIDIGDYO, S.H
83 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
    SIT dan Perkara No. 53/PDT.G/2016/PN.STB dengan 2(dua) orang anggota Majelis hakim yang sama dengan perkara iniHalaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.Sitmenyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksaperkara tersebut karena merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.Dimana kedua keputusan perkara tersebut mohon dijadikan yurisprudensidalam perkara ini;Turut Tergugat :Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan perkara perdata yang diajukanoleh Para Penggugat di
    kepemilikan dengan pihak ketiga yakni Tergugat , yang timbul sebagaiakibat dari transaksi pertama yang dilakukan Tergugat II selaku ahli waris dari H.Ending Urianto dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakimrumusan hasil Pleno Rapat Kamar Perdata mengenai pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat diterapbkan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak
    berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sekalipun eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugatyang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah PeradilanTata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum ditolak, namun Majelis Hakim tetapmenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenangmengadilinya adalah Pengadilan Agama;Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.SitDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, oleh kami,Hj.
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-06-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-04-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 395/Pdt.G/2013/PA Sgm
Tanggal 26 Juni 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
18 — 4
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili;- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 546.000,-
    Pasal129 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991), oleh karenanyaPengadilan Agama Sungguminasa harus menyatakan diri tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon sebenarnya beradadalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan asas actor sequiturforum rei, sehingga alamat Termohon tersebut sangat berbeda dengan yang disebutkanoleh Pemohon dalam
    Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak
    berwenang mengadili;Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp546.000,Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakimPengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatandengan tanggal 17 Syakban 1434 H., oleh Dra.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 9 Nopember 2017 — - ERWAYATUN - BARI YULIONO
79 — 8
  • - Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
    PengadilanAgama Situbondo;Menimbang, bahwa dalam proses jawabmenjawab, Para Tergugattidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan setelahmemasuki tahap pembuktian Majelis memperhatikan sengketa dalam perkaraAquo semakin jelas mengarah pada kewarisan dan hibah, berdasarkanpertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidakberwenang mengadili perkara ini;Memperhatikan Pasal 186 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak
    berwenang mengadiliperkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, olehkami, Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi ElyarahmaSulistiyowati, S.H. dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Plg
Tanggal 3 Mei 2021 — Pemohon:
Ibrahim Alias Ib Bin Rohana
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir,
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kapolri c.q. Kapolda Sumatera Selatan c.q. Kapolres Ogan Ilir c.q Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir
52 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Menetapkan biaya perkara NIHIL;
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penipuan
Register : 31-12-2010 — Putus : 14-02-2011 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 429/ Pid. B/PUT/ 2010/ PN. BGR
Tanggal 14 Februari 2011 — Ir. SUTRISNO BIN SIMO WIBOWO
194 — 61
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada negara ; --------------------------------------
    Yahya Harahap, SH pembahasan Permasalahan danPenerapan KUHAP edisi ke dua hal 123 Sinar Grafika Jakarta 2005 ) ; 1213Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dengan tegas di dalampasal 156 (1) yang mengatur tentang eksepsi disebutkan bahwa eksepsi hanyaditujukan terhadap halhale Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau e Dakwaan tidak dapat diterima atau e Surat dakwaan harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP suratdakwaan yang tidak memenuhi
    Sutrisno Bin Siwo Wibowo,Majelis Hakim menilai bahwa yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkaraTerdakwa tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan NegeriBogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang lainyaitu dakwaan Jaksa penuntut Umum berisi uraian tentang perbuatan perdata,Majelis Hakim dalam hal menilai dan mempertimbangkan bahwa berdasarkan faktafakta yang ada dalam uraian dakwaan Jaksa
    Wibowo sudah memasuki ranah hukum perdata ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebutbersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsilainnya bila eksepsi yang pertama sudah dikabulkan :Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas,maka menurut Majelis Hakim eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa mengenaikewenangan mengadili adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan,sehingga Pengadilan Negeri Bogor harus dinyatakan tidak
    berwenang untukmengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan mengadili dari PenasehatHukum Terdakwa dikabulkan dan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenangmengadili perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan undangundang No.8 tahun 1981( KUHAP) khususnya Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta UndangUndangNo.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan ; 1.
    Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadiliperkara ini ; 3.
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata
Register : 07-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Mjy
Tanggal 21 Maret 2024 — Pemohon:
SETITI
6 — 4
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);