Ditemukan 4676116 data
10 — 0
17 — 0
859 — 661 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
Bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaantanah untuk kepentingan umum pembangunan Jalan MERR IIC diKelurahan Gununganyar sebagaimana terlampir dalam KeputusanPanitia Pengadaaan;2.
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atassangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi Hakim untuk memperolehkeyakinan menjatuhkan hukuman yang setlmpal dengan perbuatan Terdakwa(vide Pasal 183 KUHAP);3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atasterlihat adanya penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa selamapersidangan.
1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).
Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke1 KUHPidana jo. Pasal 64Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majels Hakim Agung berkeyakinanbahwa Terdakwa Sumargo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Pasal 15 jo.
Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, selain Terdakwaakan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, Terdakwa juga akandijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayaruang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak
50 — 11
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapatbahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruhpermohonan Pemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
11 — 0
10 — 0
10 — 0
11 — 0
62 — 20
Abdul Khalim Bin Zaenudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
10 — 0
1132 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017namun keduanya tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaanbarang sebagaimana yang ditentukan.g. Bahwa meskipun Saksi RASWANTO selaku Direktur CV.
lain judex factie sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkantidak sebagaimana mestinya.Adapun kesalahankesalahan tersebut sebagai berikut:1.
Bahwa kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanaterdapat di dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Mukomuko, bukanlah perbuatanperbuatanyang merupakan beberapa kejahatan atau beberapa tindak pidana,sebagaimana terjemahan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menurut TimPenerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan Pembinaan HukumNasional Departemen Kehakiman sebagaimana telah diuraikan padahuruf b di atas, maupun menurut pendapat Simmons sebagaimana telahdiuraikan
mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, sebagaimana yang dimaksudHal. 262 dari 356 hal.
Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP jo.
10 — 0
38 — 8
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonanPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
2453 — 1581 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]
CitratamaPara Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PrimairPerbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangHalaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.
Sus/2019Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah
ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M., terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHalaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pid.
ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terpidana I. H. TAUFHAN ANSAR NUR dan Terpidana Il.Ir. H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia., M.M. dari semua dakwaan tersebut :3. Memulinkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;4.
Menetapkan agar barang bukti berupa: Nomor 1 sampai dengan Nomor 21 sebagaimana dalam PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 537/Pid. B/2011/PN.Mks tanggal 5Januari 2012 :Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain ;6. Memerintahkan agar Para Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan ;7.
44 — 17
MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa SUBUR NOGROHO Als KENTUS Bin SUWARNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dakwaan Kesatu.2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR NOGROHO Als KENTUS Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan
13 — 0
14 — 0
185 — 51
85 — 4
pertimbangan hukum yangterurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati beroendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonanPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
12 — 0