Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Kadir Nasir Bin Nasir
5211
Register : 31-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Tbh
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum:
1.Dr. R.M Yusuf Trisnajaya SH MH
2.ADIA PRATISTIA, S.H.
Terdakwa:
ARDIAN Als IYAN Bin ISKANDAR
3621
Register : 21-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 48/PID/2014/PT PAL
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, SH
2611
  • besar juga ikanikan kecil (bibit ikan) serta rusaknyabiota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang danperlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewanlainnya yang ada dilaut sedangkan pelarangan terhadap alat bantu kompresor;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak memperhatikan asasasas yangterkandung dalam Pasal 2 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentangperubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asastersebut antara lain asas manfaat asas yang menunjukkan bahwa pengelolaanperikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, asasefisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, danberdaya guna untuk
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SAHRUDIN BIN LESANG
7566
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapanikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diWilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan olehNelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua Jjenis ikan bisamasuk dalam jarring, baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidiair :wonnn Bahwa terdakwa SAHRUDIN BIN H.
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua Jjenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.nonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa terhadap
    PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkaan dakwaan Primair,dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Bin ANDANG
3016
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    /2019/PN.Kdi Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarikHalaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.Kdi(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang
    ;Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.I MADE SUKRAYASA Alias MADE Bin NENGAH TUNAS
2.LEMAN Bin TUMUL
3914
  • Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;b.
    Pasal 16 ayat (1) UndangundangRI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo.
    tentang perikanansebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
    tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP JoPasal 53 ayat (1) KUHPdan Undangundang Nomors Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 21-05-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Blb
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
1.HARUN ROSYIDIN Bin ADIN Alm
2.MUHAMAD ALDY TOLAHULIA Alias AMBON Bin MUHAMMAD SOLEH T.
115
Register : 29-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Sarto B. Mala alias Sarto
220
Register : 14-10-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN Parigi Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Prg
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
JULIAN CHARLES ROTINSULU, S.H
Terdakwa:
1.MUHAMMAD AKBAR
2.ANDI SIDIK TK TELLONG
3.ANDRI SIDIK TK TELONG alias EMPEN
5316
Register : 17-01-2011 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 18 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : ALI LAKIBUL Bin SAKILAN
3319
  • Bahwa PMN tanpa nama tersebut berbobot 3 GT berbendera Malaysia yang dimiliki terdakwa bermesin.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.DANKEDUABahwa ia, terdakwa JOSEPH Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Witaatau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut TeritorialIndonesia
    Menyatakan terdakwa JOSEPH Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidakmemiliki SIUP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dal Pasal92 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kesatu dan terbukti secarasah dan meyakinkan
    bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki Surat persetujuan berlayarsebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 98UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimanadaiam dakwaan kedua.Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa JOSEPH Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.3.
    sehinggapidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai adil dan setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan NegeriNunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harusdihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor: 31 Tahun 2004
    tentang Perikanan Jo UU Nomor: 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 98 UU RI No. 45Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta seluruh peraturan perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penunut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 #Desember 2010 #=Nomor:204/Pid.B/2010/PN.Nnk. yang dimohonkan banding tersebut; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
Register : 20-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 342/Pid.Sus/2019/PN Tjk
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS DWI HENDRAWAN, S.H.
Terdakwa:
1.JULI HERIYANTO bin BAKARRUDIN,dkk
2.REFI SAPUTRA bin BADAWI
210
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.GEMPA RUDIANTO Bin TUKILAN
2.ALDINO BIN NURROKHIM
5522
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Register : 30-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
YONGKI HERMANUS Alias YONGKI
6216
  • YONGKI terbuktibersalan melakukan tindak pidana yang memiliki dan / atau mengoperasikankapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas,yang tidak memiliki SIPI DAN Sebagai Nahkoda yang berlayar tidak memiliki suratizin berlayar kapal berpikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar yangmelanggar Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa YONGKI HERMANUS AliasYONGKI berupa pidana penjara masingmasing selama 7 (tujun) bulan dandenda sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditanan.3.
    BARTEND GT 12, ikan hasiltangkapan dan semua kelengkapan dalam kapal di bawa ke Dermaga DitpolairudPolda NTT dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.DANKEDUA:Bahwa ia terdakwa YONGKI HERMANUS Alias YONGKI, pada hari Senintanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 06.45 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu
    Pasal 42 ayat (2) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan apapun;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN OlmMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Unsur setiap orangMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harusharus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Kdi
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
YUSNAENI, SH
Terdakwa:
1.ASWAR B Alias UCOK Bin BACO
2.ISDAL SAPUTRA Alias TAHANG Bin ARJUNA
5615
  • B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaTerdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan usahaperikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana di maksud dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPldana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;2.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasamaterdakwa II ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diaturdan diancam pidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKEDUABahwa terdakwa ASWAR.
    B Alias UCOK Bin BACO bersamasama terdakwaIl ISDAL SAPUTRA AliaS TAHANG Bin ARJUNA sebagaimana diatur dan diancampidana menurut Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1)) jo 26 Ayat (2) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPIdana ;ATAUKETIGAHalaman 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.Bahwa terdakwa ASWAR.
    Perikanan jo Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHPIidana, ATAU Kedua melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo26 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHPIdana ATAU Ketiga melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 Ayat (1) UU RINomor 31 Tahun 2004 Tahun tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIldana;Menimbang, bahwa walaupun dakwaan penuntut umum berbentuk komulatifalternatif, maka Majelis Hakim
    melihat penting untuk tetap melakukan pembuktiansecara komulatif, dan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHPIdana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 244/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terdakwa:
GANI Bin SANUKING SD
166
Register : 14-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
ALFIANI Bin H. HATTA
7720
  • HATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
    HATTA, telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan~ dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009sebagaimana
    dan ikan sepat dengan beratkeseluruhan sekitar 1 Kg yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ikan gabus, 12 (duabelas) ekor ikan sepat siam dan 6 (enam) ekor ikan sepat sedangkanseperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dariteman dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dan terdakwamengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarangoleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    setrum dilarang oleh Pemerintah;Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    denganmenggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur keduaa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    HATTA, telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimanaDakwaan
Register : 12-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Kgn
Tanggal 2 Januari 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
ARPANI Als PANI Bin Alm ANWAR
130
Register : 05-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 7 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : UJANG SUMITRA als US bin UMAR HUSEN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ARIF ANDIONO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : RIO ADITYA ARIFIANSYAH, SH., MH
279
  • sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tidak dibenarkanseseorang mengambil atau memperjualbelikan lobster dengan ukuran karapaskurang dari 8cm dan berat kurang dari 200gr.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004
    Dyah Ayu Purwaningsih, M.Simenerangkan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umumberdasarkan tuntutan No.
    Menyatakan Terdakwa UJANG SUMITRA Bin UMAR HUSEN bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan dan memperdagangkan ikan yangdilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 ayat Jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009
    tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JoPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMENKP/2016tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepitingdan Ranjungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.2.
    tentang perikanan sebagaimana di ubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, pasal 197 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acarapidana, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI:1.
Register : 13-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 204/PID/2013/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NASIR Bin ABDULLAH Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
524
Register : 21-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN TNR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ZAKARIA SULISTIONO, SH.
Terdakwa:
1.SAMON Bin SUBANDRIO
2.JABARUDDIN Bin Alm ARBU
9325