Ditemukan 5831109 data
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMADMelawanLALU ARSYAD, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya:LALU MUH. YASIN, dkkdanHJ. BAIQ SAENAP
MUHAMMAD, bertempat tinggal di Dusun Bajok, DesaKopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten DaerahTingkat Il Lombok Tengah;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi 2/Tergugat 2/Pembanding 2;melawanLALU ARSYAD, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya:1. LALU MUH. YASIN,2. BAIQ AINUN,3. LALU RAMDAN,4. BAIQ SALMAH,5.
Putusan Nomor 559 PK/Pdt/2013ternyata pihak Tergugat 1 dan almarhumah Baiq Sarah (ibukandung Tergugat 2) tetap bertahan tidak mau ditebus;10.Bahwa barubaru ini yaitu tepatnya pada bulan Nopember 2008sepulang Penggugat dari merantau Penggugat telah mencobapula untuk menebus kembali tanah sengketa melalui Tergugat 1maupun Tergugat 2, akan tetapi Para Tergugat baik Tergugat 1maupun Tergugat 2 masih tetap bertahan;11.Bahwa dalam penyelesaian tanah sengketa, selama ini selalumenemui jalan buntu, sehingga
ada jalan lain lagi bagiPenggugat untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut, kecualidengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Praya;12.Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat telahberlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku Para Tergugat harusdihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugatdengan tanpa uang tebusan dan/ataupun tanpa beban apapun;13.Bahwa untuk menjamin terlaksananya dengan baik putusanperkara ini
L.Suparlan, MA);Sebelah Timur : Kebun Wadon;Sebelah Barat : Sawah Mamiq Rukmin;Menyatakan hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini atau Mohon putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 47/PDT.G/2009/PN.PRA tanggal 22 Maret 2010 adalah sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi 2/Tergugat 2/Pembanding 2 untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
41 — 43
MENGADILI
- Menghukum masing-masing pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Penggugat:
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili oleh URIP TJANDERA,SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRI RATNAWATI, S.,SH,
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili olehURIP TJANDERA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. Kemas Indah Maju,beralamat di Jalan Rawaterate Il No.16 KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRIRATNAWATI, S.,SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di JI.
PABRIK KAYU INDONESIA,beralamat di Jalan Cibulan Ill No.14 KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. DIANA THOHA, SH.,2. HELMI N.
melalui iklan PengumumanTergugat Il pada Koran harian Rakyat Merdeka tertanggal 18 April2008, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 55 UndangUndangNo.5 Tahun 1986 dan ditujukan kepada Surat Keputusan a quoyang karenanya menjadi objek dalam gugatan ini ;Bahwa yang menjadi alasanalasan dan dasardasar Penggugatmengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No.595/Jatinegara seluas 3.325 m2yang terletak di Jalan Pulo
,Penggugat (dalam perkara ini) selaku pemegang Sertifikat HakGuna Bangunan No.595/Jatinegara yang sah, tidak pernahmendapat/menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta maupun Tergugat atau dari pihak PT.Pabrik Kayu Indonesia tentang adanya gugatan tersebut, olehkarenanya Pemeriksaan Perkara a quo bertentangan denganKetentuan Pasal 83 UndangUndang No.9 Tahun 2004, tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini
dirugikan dapat mengajukangugatan ;Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pihak yangdirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Rl.
103 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARPIN, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, untuk dan atas nama PT HASWARPIN GROUP vs DEDY NISRIANTO, DKK
193 — 116
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 152.000 (seratus lima pulu dua ribu rupiah) ;--------------------------------------------------------------------------------
Pertamina EP (dalam hal ini di wakili oleh Adriansyah) Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi
SatrioNo. 164, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili olbh ADRIANSYAH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PJ. Presiden Direktur PT.PERTAMINA EP, sesuai dengan angka (2) Akta Keputusan PemegangSaham PT. Pertamina EP, tanggal 20 November 2013, beralamat diGedung Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta12950. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:1 MD.
Dalam hal ini diwakili olehkuasanya:1 KURNIYAWATI, SH;2 MARYANI,S.ST;3 NOVY DYAH RAHMANTI, SH;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kota Jambi, beralamat di Jalan Kol. Pol.
Pertamina EP)sampai saat ini masih menempati tanah tersebut untuk keperluan tertentu yaitu untukrumah tangsi karyawan PT Pertamina, hal ini dikuatkan keterangan saksi Eni Yunusyang menerangkan sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang tinggal di tangsi milikPertamina, karena saksi adalah istri dari karyawan Security PT. Pertamina .
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng.
Olehnya Pengugat sebagai pihak yang kalahberdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidakrelevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan tetap dilampirkanmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;3.1 Mengingat
160 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERETA API INDONESIA (KAI) DAOP 4 SEMARANG, dalam hal ini diwakili RIZAL ARITMAFITROH, SH.;;
111 — 80
TRISETIA USAHA MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh ANDY NOFENDRI, BBA., MBA.
133 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROMI HERTON, Jabatan Walikota Palembang, dalam hal ini dilanjutkan oleh H. HARNOJOYO, S.Sos, selaku Walikota Palembang VS PT PERTAMINA (PERSERO)
Memerintahkan kepada Tergugat untuk putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi(uitvoerbaar bij voorraad):8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secaratunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitungsejak putusan perkara ini diputus;9.
Adi GunaSutowo sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
Pelaksanaan tugas ini terhenti sementara dikarenakan situasipolitik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi, sehingga sampaisaat ini belum ada rekomendasi penyelesaian tanah sebagaimanaHalaman 19 dari 52 Hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2017diharapkan para pihak.
Nomor 498 PK/Pdt/2017Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkatPeninjauan Kembali;9.
Nomor 498 PK/Pdt/2017dipandang telah dipertimbangkan dalam setiap putusan, termasuk dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: ROMI HERTON, dalam hal ini dilanjutkan oleh H.
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.BANK DANAMON INDONESIA DI JAKARTA, dalam hal ini KEPALA KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON CABANG MEDAN
Prinsip Pembuktian ini dikarenakan tidakdikenalnya alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend), ataumemaksa (dwingend) sehingga semua sifat dan nilai kKebenaran pembuktianmasingmasing alat bukti dalam acara pidana hanya mempunyai nilaikekuatan pembuktian bebas (orybewijskracht) ;Bahwa dikarenakan dalam perkara a quo, baik terhadap bukti keterangansaksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa (vide
persidangan Judex Facti, Tiga Orang Saksi (Saksi Muhamad Nur,saksi Sumarni dan saksi Jumriana) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumadalah saksi yang Cuma Mendengar Cerita Saja (saksi de auditu), sehinggadalam perkara ini hanya satu orang saksi saja yang ada yaitu Saksi KorbanKORBAN ;. 4.
Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakniketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah;Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialahketerangan yang bersumber langsung dari penglihatan sendiri, pendengaransendiri atau pengalaman sendiri, tentang peristiwa pidana yang dilakukan olehTerdakwa).
;Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP,yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yangsah, ternyata tidak terpenuhi; dimana dalam perkara a quo Saksi yangdihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat ataumengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengarcerita saja (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana,
yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH., MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Terbanding/Penggugat : PT. Federal Investindo, dalam hal ini diwakili oleh Bang Hawana
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
52 — 5
SMART EDUTAMA INTERNATIONAL, dalm hal ini diwakili oleh Juliana Samsoeddin Diwakili Oleh : Harto Halomoan, S.H
Terbanding/Penggugat : PT. Federal Investindo, dalam hal ini diwakili oleh Bang Hawana
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
116 — 58
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA SURABAYA vs SETIAWATI SOETANTO
NOMOR : 101/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Berkedudukan di JalanKrembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1.BASKORO WALUYO, SH., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara pada
Kota Surabaya II ;DUDUT MARIJONI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kota SurabayaBAMBANG AGUS SUJATMIKO, Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan perkara padakantor Pertanahan Kota Surabaya II ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/17/35.80600/VIII/2012,tertanggal 27 Agustus 2012;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT / PEMBANDING II ;DAN:PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini
FAJAR FEBRIANSYAH, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/5758/436.1.2/2012...3Nomor : 180/5758/436.1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012 ;Selanjutnya disebut ; TERGUGAT IT INTERVENSI/PEMBANDING IMELAWANSETIAWATI SOETANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja,beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, KecamatanTegalsari, Kota Surabaya ;Dalam perkara ini
Menghukum Pembanding I (semula Tergugat II Intervensi) membayar biayaperkara ini disemuatingkatan ; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas(inzage) perkara Nomor : 110/G/2012/PTUN.
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan UndangUndang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding II dan Tergugat IIIntervensi / Pembanding I; Membatalkan...10 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal6 Maret 2013.
84 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
JULIANUS SOMPOTAN (almarhum), yang dalam hal inidiwakili oleh ahli warisnya yaitu:1.1. ANNA RONDONUWU; dkk vs. FIEN SOMPOTAN
Negeri Bitung melalui MajelisHakim dalam perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili denganmenjatuhkan putusan sebagai berikut:PRIMAIR1.
, terhitung sejak putusan tersebutdapat dilaksanakan hingga pelaksanaannya selesai secara tuntas;11.Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini dan apabila merekamenyangkal atau melawan agar mereka dihukum pula untuk bersamasama Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;12.Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (u/tvoerbaar bij voorraad). meskipun ada upayahukum perlawanan
Menghukum Turut Tergugat dan turut Tergugat II untuk tunduk danbertakluk pada isi putusan dalam perkara ini;10.
Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danbertakluk pada putusan dalam perkara ini;10.
AMALIA CHARLOTTEPUNGUS (Almarhumah) dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya JANESILVANA SOMPOTAN. 3.
70 — 25
.;IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI).;
., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanNotaris / PPAT, alamat di Jalan Hangtuah I No. 1, KebayoranBaru, Jakarta Selatan ; Selanjutnya dalam hal ini selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Ikatan Notaris Indonesia, dan dalam perkara inimemberikan kuasa kepada : 1. DR.H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H; 2. Hj. TUTUT ROCHAYATUN, S.H., M.H ; 3. HORAS SIAGIAN, S.H ; 4.
Hasyim Ashari, Roxy MasBlok E 1 / 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AdrianDjuani, S.H., dan Yualita Widyadhari, S.H., dalamkedudukannya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat IkatanNotaris Indonesia, yang dalam perkara ini memberikan kuasa1. ERWAN SURYADI, S.H ; nne ene2. ARIANDY PRASTOWO, S.H; neeeee3. PURNOMO RATMAN, S.H. ; nn nee4. DWIHANDAKA K, S.H 3 nneenen een5. MUJIRAHAYU, S.H ; nnnnnnnn nnn6. HASTO J.
No. 208 / B/ 2014 / PT.TUN.JKTG/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding tersebut haruslah dibatalkan dengan menghilangkan amar nomor 2 :Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini ParaPenggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah makaterhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan untuk tingkatbanding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor
MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 193/G/2013/PTUNJKT tanggal 22 April 2014 yang dimohonkan banding;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ; Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah sengketa ini
+Jumlah Rp. 250.000,Terbilang: (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).Catatan :e Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal51 A ayat (2) undangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.e Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepadapara pihak.Hal 13 dari 11 hal. Put.
123 — 47
KENCANA ROYALINDO, dalam hal ini diwakili oleh Tn. ALI SELAMAT M e l a w a n WALIKOTA MAKASSAR
Kencana Royalindo, sebuah Perseroan Terbatas yang berbadan Hukum Perdata, dalamhal ini diwakili oleh Tn. Ali Selamat, Kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang tertuang didala AktaNomor: 10, tanggal 09 Juni 2009 Tentang Risalah Rapat PT. KencanaRoyalindo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:1 Nico Simen, S.H..,;2 Dr. Titi S. Slamet, SH.
KencanaRoyalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor 8Makassar; 22 nn nnnAdapun dalildalil yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat ini adalah sebagaiberikut: 22222229 n 2a nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn1 Bahwa Penggugat (in casu Tn.
,Alasannya : Bahwa izin gangguan yang saat ini Penggugatmiliki adalah Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IGP/01/KPAP tanggal 15 April 2010yang akan berakhir pada tanggal 15 April 2015 mendatang, dengan mencantumkan luastempat usaha 3.000 M?
Ketentuan ini mengatursecara tegas larangan untuk memberlakukan Peraturan Daerah tentang retribusi ini kepadakejadian atau keadaan yang terjadi sebelum Perda tersebut diberlakukan, dengan tujuanmemberikan perlindungan hukum terhadap Keputusankeputusan yang telah diterbitkansebelum perda tersebut berlaku, Sehingga lazimnya setiap Perda memuatketentuanperalihan bahwa setiap izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya perda tersebut,masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam
;Menimbang bahwa terhadap alatalat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevandengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaalat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; Mengingat, ketentuan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rohman VS Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama Perum Perhutani
Rohman, bertempat tinggal di Sukorejo, RT.002/RW.006, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Waringin,Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasakepada Rudy P.P. Marpaung, SE.,SH.
,MH, dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Pondok Mutiara By.03,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili untuk dan atas namaPerum Perhutani, suatu perseroan yang didirikan menuruthukum Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala WanaBakti Lt. 9, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Cq.
Hakhak yang seharusnya diterima Penggugat tersebutadalah sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam posita nomor 15 dibawah ini;15. Bahwa akan tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain danmemperkenankan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat, maka mohon agarTergugat dihukum untuk membayar seluruh hakhak normatif Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003dengan perhitungan sebagai berikut: a.
Ketentuan hukum yang sudah jelasseperti ini tidak perlu ditafsirkan lagi.
Rohman, tersebut;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 oleh H. Yulius, SH..MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Arsyad, SH.,MH danDwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH. HakimHakim Ad.
50 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAIDAH (Almarhumah) (dalam hal ini diwakili oleh Para Ahli Warisnya yaitu HASFANDY SETIAWAN, dk), dkk VS SYARIF MOCHTAR SALAMPESSI, S.E.DKK
PEMANTAU KEUANGAN NEGAR dalam hal ini diwalili oleh PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.
Termohon:
KEPALA DESA PEMANDANG
123 — 55
Pemohon:
PEMANTAU KEUANGAN NEGAR dalam hal ini diwalili oleh PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.
Termohon:
KEPALA DESA PEMANDANGPUTUSANNomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa sengketasengketa Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusandengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:PEMANTAU KEUANGAN NEGARA, dalam hal ini diwakili oleh PATAR SIHOTANG,S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Kemuning II Blok G 3 RT.006 RW 010 Malaka Sari Duren Sawit
Jakarta Timur.Dengan ini memberikan Kuasa kepada LUKASDEBATARAJA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di JalanHK.
AHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari2020 3.26 Menimbang bahwa berdasarkan uraian 3.25 Pemohon tidakHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRmemenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal standing) sebagai Pemohon dalamPenyelesaian Sengketa a quo.Maka berdasarkan pertimbangan yang ngawur ini dan tidak ada dasar hukumnya,maka Majelis Komisioner yang tidak cerdas ini membuat keputusan Pemohon
Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam halPemohon mewakili kelompok orang.Bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan sebagai Pemohon badan Hukumtelah melengkapi akte Anggaran dasar pendirian dan SK MENKUMHAM AHU0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan akte perobahan dengan SK MENKUMHAMAHU0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 seperti pada Daftar Bukti P9 dan P10.Bahwa dalam Perki ini tidak di sebut harus menggunakan Kop Surat, hanyamenyebutkan kalau Pemohon dari Badan hukum melengkapi permohonan
dancukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan di KomisiInformasi Provinsi Riau;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan cukup dan tidak adayang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon Putusan;Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 57/G/KI/2021/PTUN.PBRMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalayang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud
130 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRIREJEKI PERDANA STEEL dalam hal ini diwakili oleh TUAN HARIANTO HOETAMA selaku Direktur Utama VS PT. HYUNDAI CORPORATION, dk.
HYUNDAI CORPORATION, berkedudukan di 1402GyeDong, JongnoGu Seoul,110793, Korea Selatan,diwakili oleh Mong Hyuk Chung, selaku Chairman & C.E.O,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sahala T.P.
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan memintapertanggung jawaban kepada Tergugat sehubungan dengan kerugianTurut Tergugat;5.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul terkaitdengan permohonan ini;AtauApabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutusperkara mengenai sengketa yang terikat dalam perjanjian arbitrase dangugatan Penggugat kabur (obscuur libel
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan memintapertanggung jawaban kepada Tergugat sehubungan dengan kerugianTurut Tergugat;6.
karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2016dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yangHalaman 4 dari 7 Hal.
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Indo Maju Mulia dalam hal ini diwakili oleh Kusno
94 — 33
Penggugat:
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Indo Maju Mulia dalam hal ini diwakili oleh Kusno
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Jaya Agung dalam hal ini wakili oleh Herniawati Herijanto
85 — 27
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 1143/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima
Penggugat:
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Jaya Agung dalam hal ini wakili oleh Herniawati Herijanto