Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha ara Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg., tanggal 15 Mei3. Berkas perkara tersebut dan su at lainnya yang berhubunganDUDUK SENGKETAmenerima keadaankeadaan mengenaiamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima ; ""DALAM POKOK PERKARA ; 2202 2022 nno nnn1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.235.000.00dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 49409 on o nneBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg. diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada tanggal 15 Mei 2017 dengan dihadiri, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergug banding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi/Pembanding Bonen ec cece cece ccc ccctencne ce ccececenteneneeeeeeBahwa Tergugat

Di samping itu, Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satuPutusan Nomor 0336/Pdt.G/2016/PA.Kr hal. 11 dari 17 hal.alasan perceraian adalah adanya perselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian dengan

Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidakdapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam suratAr Rum ayat 21

untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStri ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi: 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnLj> Leo 2 ww px do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.I1)harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anakPemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, sudahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah = KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, akantetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan(ditolak) karena umur kedua calon mempelai belummemenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1

tahun 1974 ;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpanganterhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1 tahun 1974, Para Pemohon harus meminta dispensasikepada Pengadilan =;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan saksisaksi, Pemohon I baru berumur 15 tahun, 4 bulan danbukti (P.3) Pemohon II baru berumur 16 tahun, 11bulan ;Menimbang, bahwa anak Pemohon II meskipun belummencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidanganterbukti

Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkanterjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suamiistri.Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pulaketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yangdilakukan oleh pihak keluarga maupun

Undangundang Nomor 23Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditegaskanbahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Pasal 23 ayat(2) Sema Nomor 4 tahun 2016 tentang pengesahan rumusan perdata Agama,dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 41 dan 47 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

mengabulkan atau tidak permohonan tersebut,maka dalil dalil Pemohon harus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon wmendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

terjadi perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Saya telah menggarap lahan tersebut secara terusmenerus selama 20tahun (1998sekarang).Berdasarkan yang sudah saya terangkan di atas, maka dengan ini sayamemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais agar memutuskan bahwatanah milik saya tersebut bukan milik Supardi.Telah membaca serta memperhatikan halhal yang tercantum dalamturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais tanggal 21 Agustus 2018 Nomor1/Pdt.G/2018/PN Tas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Pembanding telah diberitahukan/disampaikanHal 4 dari 7 halaman put No 30/PDT/2018/PT BGI.secara sah dan seksama kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal31 Agustus 2018;Telah membaca memori Banding dari Pembanding semula Penggugatyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10September 2018, dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukandengan cara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 12 September2018 sebagaimana dalam Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor1

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor1/Pdt.G/2018/PN.Tas, tanggal 21 Agustus 2018.Primair :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat :2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum ataslokasi tanah yang di Sengketakan ;Hal 5 dari 7 halaman put No 30/PDT/2018/PT BGI.3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangtelah merugikan Penggugat secara Materil maupun Immateril ;4.

negara wajib mematuhisegala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwaperkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimanadalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian setiap perkawinanyang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyaidasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikianperkawianan yang dilaksanakan sebelum diundangkan UndangUndang Nomor1

Pemohon II selakuIsteri dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Massamaturu ,Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tertanggal 21 Maret2011, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalamPasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Takalar berwenangmenerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon danPemohon II tersebut.Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tahun 1966 yaitu sebelum UndangUndang Nomor1

Tahun1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon danPemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah,menyatakan bahwa Pemohon Idan Pemohon Il telah menikah pada tahun 1966di Dusun Maccini Baji, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara,Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Dusun Maccini Baji, DesaMassamaturu bernama Lece dengan wali nikah bapak

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.

Raymundus Undur, berkedudukan di RT 018/RW 006, KelurahanKelurahan Golodukal, Kecamatan LangkeRembong, Kabupaten Manggarai dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fridolinus Sanir, SHadvokat pada Law Office Fridolinus Sanir, SH andpartners yang beralamat di Jalan Ruteng LiangBUA, RT.032 RW.010, Kelurahan Pau, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Man ggaraiberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan negeri ruteng dengan register nomor1/KS/Pdv/2021

dan Tergugat lll atau siapapun yangmendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obieksengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat; Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan; Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Illsecara tanggungrenteng untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.3.690.000,00 (tigajuta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor1

/Pdt.G/2021/PN Rtg Tanggal 21 Juni 2021 dan Relaas PemberitahuanPutusan Kepada fTurut Tergugat masingmasing Nomor1/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 21 Juni 2021, yang menerangkan bahwaJurusita Pengadilan Negeri Ruteng telah memberitahukan kepada TurutTerbandingl/semula TergugatIV, Turut Terbandinglll/semula TurutTergugatI dan Turut TerbandingIV/semula Turut Tergugatll tentang isiputusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN Rig.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Rtg, tanggal 17 Juni 2021.Mengadili SendiriDalam EksepsiMengabulkan eksepsi Pembanding/semula Tergugat ,ll dan Il, untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnyaatau. setidaktidaknya menyatakan gugatan Terbanding/semulaPenggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);2.

,Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, joUndangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan permohonan banding dari ParaPembanding/semulaTergugat I, Il dan Ill secara formal dapatditerima; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor1/Pdt.G/2021/PN Rtg, tanggal 17Juni 2021 yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Para Pembanding/semulaTergugat

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telahmelanggar Sighat Taklik Talak;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Pemalang, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:Halaman 2 dari 9 putusan Nomor1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satukhuli Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl!

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangaslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang Nomor : 1559/017/XII/2016 tanggal 12 Desember2016 yang telah dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.2;Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 putusan Nomor1.

terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasukkewenangan Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, MajelisHakim terlebih dulu) memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, berdasarkan posita point 1 (Satu) yang didukungdengan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukanpernikahan menurut agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalamperkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor1

tidak pernah berceraiMenimbang, bahwa dengan Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon danPemohon II tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipilkarena status anak lahir sebelum dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, demistatus hukum dari anak tersebut, Pemohon dan Pemohon Il mohon agar anakyang lahir tanggal 09 Agustus 2012 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Pemohon Il;Hal.6 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor1

Panti Nirmala KotaMalang, maka berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah daripasangan Pemohon Idan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada,maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itupermohonan Pemohon!

dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilantersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yangbersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, maka dariitu kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkanpenetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang;Hal.7 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Padt.G/2015/PA.MlgMenimbang bahwa

Khusus NomorB.128/KCX/MKR/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor WI8U/62/HK.02.2/1II/2021 pada tanggal O09 Maret 2021, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagaiPenggugat;Dan BUDI PURWANTO, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor 6407070803580002, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat ; SOLIKAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor : 6407074604740001, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat II;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatansederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah

melunasi sisa tunggakan/sisa kewajibanPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak agunan dimaksud terjual.Pasal 8Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaianini kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa danmengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Sdw ini agarmenguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.Pasal 9Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana nomor1

Tontang, 28 Juli 1986, agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer di SD Tanjung Tengang,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenMelawi sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,Hal.9 dari 12 hal.Put.No: 0166/Pdt.G/2019/PA.Mnbahkan sejak bulan 6 (enam) bulan terakhir antara Pemohon danTermohon telah berpisah dan tidak ada komunikasi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganHal.10 dari 12 hal.Put.No: 0166/Pdt.G

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 1 tahun antaraPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak salingmengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P., yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), pihak keluarga sudah berusahamendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

No. 0369/Padt.P/2016/PA.BdwSalak RT.04 RW. 02 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami KabupatenBondowoso telah memenuhi Syaratsyarat perkawinan yang ditentukan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 serta rukun dan syarat perkawinan yang ditentukanKompilasi Hukum Islam pasal 14 s/d 38.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelismenyatakan keabsahan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il karena telahdilakukan menurut hukum agamanya, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastianhukum bagi pernikahan Pemohon dan Pemohon II setelah pernikahan yangdilangsungkan tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agamasetempat, sehingga Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki bukti adanyapernikahan

No. 0369/Pdt.P/2016/PA.BdwMenimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusanUndangundang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undangudang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Jo.

Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 128/Pdt.G/2019/MS.Tkn,tanggal 14 Maret 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 13 putusan Nomor1

Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapitidak berhasil.

talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (Satu) bain sughra ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub padaamar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan dalildalil hukum Syara dan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIHalaman 11 dari 13 putusan Nomor1

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.