Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangditimbulkan dari permohonan keberatan ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kurang pihak;Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut dikabulkan untuksebagian oleh Pengadilan Negeri Garut dengan Putusan Nomor1/Pdt.G/2017/PN GRT., tanggal 1 Februari 2018 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan

Nurkhasanah), yaitu) sebesarRp333.991.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratussembilan puluh satu ribu rupiah); Menolak Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor1/Pdt.G/2018/PN.GRT, yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 7Februari 2018, yang menetapkan besarnya ganti kerugian kepadaPemohon (sdr.

TergugatRekonvensi .MELAWANTERGUGAT (alm), Tempat lahir : Jepara, Tanggal Lahir : 14 April 1982,Tempat Tinggal : Dukuh XXXXXXXX, Rt.06/Rw.01, DesaXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, JenisKelamin : Laki laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia,Pekerjaan : Karyawan Koperasi, Status : Kawin, Pendidikan :SLTA, Dalam hal ini dikuasakan kepada: XXXXXXXXAdvokat/ penasehat Hukum pada Kantor XXXXXXXX, Beralamat di Jl.XXXXXXXX Jepara (59412) Berdasarkan surat kuasa khususHalaman I dari 29 Putusan Nomor1

Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun (bada dukhul) atau telah rukun baik layaknya suami istriselama 5 (lima) tahun, 9 (Sembilan) bulan dan telah dikaruniai seorangHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Padt.G/2016/PA.Jepr.anak perempuan yang bernama : XXXXXXXXXXX, umur : 5 (lima) tahun,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatbaik baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2011 tersebut

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Mengabulkan Gugatan Penggugat,Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT (alm))terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm)),3.

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 benar ;Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.10.11.12.Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, bahwa yangbenar anak kami bernama : XXXXXXXX, umur 5 tahun diasuhPenggugat bersamasama dengan Tergugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 huruf (a), (b), (c), tidak benar,bahwa yang benar tidak terjadi hal sebagaimana didalilkan Penggugattersebut ;Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, bahwa yangbenar Penggugat nuzus

Surat surat :Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor1 159 /Pdt.G/2016/PA.Jepr.1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat KonvensiNIK XXXXXXXX bermeterai cukup yang telah dinasegelen serta telahpula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.1) ;1.2.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yangsudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama lebihdari 2 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalserta tidak saling mengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

Jalan Pelandakan RT.004 RW.007 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti KotaCirebon, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknyatertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cirebon Nomor: 0719/Pdt.G/2016/PA.CN mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 14 halamanPutusan Nomor1

permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXxX, tanggal 12 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang telahdinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi Kode P dan diparaf;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, PPemohon juga telahmenghadirkan saksisaksi di persidangan masingmasing bernama :Halaman 4 dari 14 halamanPutusan Nomor1

oleh karena itupenyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firmanAllah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :erle grow alll yls GM bl pss lsArtinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dantidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1

hukum;SUBSIDER:Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyangseadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 494/PdtG/2016/PA.Paltanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 2 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

tidakberhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat bertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1

selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohondan Termohon serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 840/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn,tanggal 26 Juni 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 putusan Nomor1

Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kenongorejo,Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor:470/1772/402.411.06/2019 tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudiandiberitanda (P.3)Halaman 4 dari 10 putusan Nomor1.

Adanya perjanjian yang telah disepakati sebagaimana surat perjanjiantanggal 24112019:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut :Halaman 8 dari 10 putusan Nomor1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan dan pertengkaranhingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon satu tahun lebihmeninggalkan kewajibannya selaku isteri.;2.

penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selamaAnak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah AnakBerhadapan Hukum tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade, warna hitam silverdengan Nomor Polisi , Nomor Rangka MH1JBBH111BK121075 danNomor Mesin JBH1E1118457;(Dikembalikan kepada saksi korban);Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum dibebani biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor1

Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2021 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor1/Pid.SusAnak/2020/PN nr tanggal 17 Februari 2020 yangdimohonkan banding tersebut; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak yangBerhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; Membebankan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuktingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);Membaca

mengadili perkara yangbersangkutan;Telah membaca Penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan;Telah membaca suratsurat dalam berkas permohonan ini;Telah pula melihat dan moeneliti buktibukti surat yang diajukandipersidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERMOHONANNYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal4 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IBBanyuwangi tertanggal 4 Januari 2017, dibawah Register Perkara Nomor1

,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor1/Pdt.P/2017/PN Byw, tanggal 4 Januari 2017, Penetapan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu olehHaryono, S.H PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,ttd ttdHaryono, S.H HeruSetiyadi, S.H.

Menyatakan Lelang yang dilakukan pada Tanggal 22 Agustus 2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjk tertanggal 14 Juni 2017 tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00815/2014tanggal 20 Februari 2014;7. Memberikan waktu kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannyakepada Tergugat;8.

Tjk tanggal 07 Maret 2017 dan Penetapan PerintahLelang Ketua Pengadilan Negeri yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 14 Juni 2017, dalam perkara antaraPT.

/Eks.HT/2017/PN.Tjk tanggal 07 Maret 2017 dan Penetapan PerintahLelang Ketua Pengadilan Negeri yang berkepala DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.

Penetapan Aanmaning/Tegoran Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 7 Maret 2017;c. Berita Acara Teguran/Aanmaning Ke1 Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjktanggal 15 Maret 2017;d. Berita Acara Teguran/Aanmaning Ke 2 Nomor 1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjktanggal 29 Maret 2017;e. Penetapan Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN.Tjk tanggal tanggal 10 April 2017; 34 Halm. 34 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 32/Pdt/2020/PT TJK14.15.16.f.

Relaas Pemberitahuan Lelang Perkara Perdata Nomor1/Pdt.Eks.HT/2017/PN. Tjk tanggal 19 Agustus 2019;i.

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yangberlaku;Subsider :Atau bila mana Majelis Hukum yang memeriksa perkara berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah karena berdasarkan relaas panggilan nomor1/Pdt.G/2022/PA.Pso, Tergugat tidak dikenal dan tidak bertempat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.G/2022/PA.Pso dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

X Kelurahan Lestari Kecamatan Kota KisaranTimur Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon dan Pemohon II;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannyabertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKisaran pada O04 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan

Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggiluntuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telahhadir secara in person menghadap di persidangan;Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 04 Januari 2021, yang telah dicatat dalam BeritaAcara Sidang tanggal

ini, antara Pemohon dengan Pemohon IItelah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidakpernah keluar dari agama Islam; dan tidak ada orang lain yang membantah,menyangkal atau mempermasalahkan hubungan Pemohon dan Pemohon IIsebagai suami Isteri;Bahwa pada saat ini Pemohon dan Pemohon Il tidak sedang terikatperkawinan dengan orang lain;Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai2 orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,dan karenanya Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagaibukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon danPemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor1/Pid.B/2019/PN.Thn. tanggal 24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdawa Djonex Yahya Andreas Pangindahen alias Tole terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Pengerusakan barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal406 Ayat (1) KUHP;2.

Putusan Nomor 1287 K/Pid/2019Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Juni 2019 nomor1/Pid.B/2019/PN Thn yang dimintakan banding;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2019/PN Thnyang dibuat oleh Plh Panitera (Panitera Muda Pidana) pada Pengadilan NegeriTahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2019, PenasihatHukum

Nomor 1803 K/PID.SUS/2016 Bukti Penerimaan Surat (SPT masa 9 PPN dan PPnBM) 02/2011 lbr asli10 SPT Masa PPN (Formulir 1111) 02/2011 lor asliRekapitulasi penyerahan dan perolehan11 Formulir (1111 AB) 02/2011 lor copyD Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.717.890.960,00Bukti pembayaran AU. 12 Nomor1 001406 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 03/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 03/2011 lbr asliSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 03/2011 lor asliSPT Masa

2011 04/2011 lbr copyDaftar bukti pemotongan pajak6 penghasilan Pasal 23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copy Hal. 26 dari 65

Formulir (1111 AB) 06/2011 1 lor asliG Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp8.223.906.250.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 012714 1 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 12/2011 1 lor asliBukti Penerimaan Negara Surat3 Setoran Pajak 12/2011 1 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 12/2011 1 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 12/2011 1 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa7 Desember 2011 12/2011 10 = Ibr asliBukti

SPT Masa PPN (Formulir 1111) 12/2011 lor copyRekapitulasi penyerahan dan perolehan12 Formulir (1111 AB) 12/2011 lor asliasliJ Bukti pencatatan atas transaksi senilaiRp12.784.232.430.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 009784 lbrBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 10/2012 lbrBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 10/2012 lbrSSP lembar ke1 dan ke5 PPh Ps 23 10/2012 lor asliSPT Masa PPh Pasal 23/26 MasaOktober 2012 10/2012 lbr asliDaftar lampiran jasa lain ex Per. 10/2012 lbr asli Hal

23/26 04/2011 lbr copyBukti pemotongan PPh 23 (Nomor7 481/PTPNVII/2011 04/2011 lbr copyF Bukti pencatatan atas transaksisenilai Rp2.769.913.650.,00Bukti pembayaran AU.12 Nomor1 008618 lbr asliBukti Penerimaan Surat (SPT masa2 PPh Pasal 23/26) 08/2011 lbr asliBukti Penerimaan Negara SuratSetoran Pajak 08/2011 lbr asliSSP lembar ke1 PPh Pasal 23 08/2011 lor asli +copy5 SSP lembar ke3 PPh Pasal 23 08/2011 lbr copySPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa6 Agustus 2011 08/2011 lbr asli Hal. 45 dari 65 hal.

tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja membakar yang mendatangkan bahaya maut bagi orang lain, perouatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika Terdakwa bemiat berladang untuk menanam padi di lahanseluas 1,5 Hektar milk sdr Aan yang Terdakwa piniam fhanya, selanjutnyaTerdakwa ke lokasi atau lahan yang rencananya akan di tanam padi tersebut,Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor1

selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti di bawa dan di amankan ke Mapolsek Tws Garing dan PulauMalan untuk di proses lebih lanjut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. 5 tahun2003 tentang Pengendalian Hutan dan Atau Lahan ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsiatas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor1

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh) metersaja dari jalan raya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksnbahwa lahan yang di bakar oleh Terdakwa adalah lahan garapan danyang terbakar saat itu seluas setengah hektar ;Bahwa akibat yang di timbulkan karena perbuatan Terdakwa menambahpekat

Dan 2 ( dua ) buah obordari bambu ;bahwa setelah itu saksi dan rekannya mencari Terdakwa dan kemudianmembawa Terdakwa beserta Barang Bukti untuk membakar lahantersebut ke kantor Polsek Tws Garing dan P Malan di untuk Proses Lebihlanjut ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.KsnBahwa pada saat ditangkap Terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukanperlawanan ;Bahwa Jarak lahan yang di bakar Terdakwa dekat dengan pemukimanwarga dan dari jalan raya yaitu kurang lebih berjarak 10 (Sepuluh)

Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dikarenakanprosesnya cepat, mudah serta biayanya sedikit ;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor1 38/Pid.B/2015/PN.Ksn4.

., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor1/29 Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 06/SKTUN/XI/FES/2018, tanggal 6 November2018;Termohon Kasasi ;1. LEWENUSSA AMRIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Nipah Nomor 9 RT 008, RW 001,Kelurahan Petotongan, Jakarta Selatan, pekerjaan KaryawanSwasta;Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 52 K/TUN/20202.

Sahetapy,S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor1/29 Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 07/SKTUN/XI/FES/2018, tanggal 28 November2018;Para Termohon Kasasi II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

tersebut, MajelisHakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telan retak dan pecah, halmana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hokum bahwa cekcok, hidupberpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakanfakta yang cukup sesual alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Putusan No. 3661/Pdt.G/2020/PA.PmlPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugatmenurut hukum;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor1/Pdt.G/2017/PN.

Nomor1/Pdt.G/2017/PN Tim., agar perkaranya yang telah diputus oleh PengadilanNegeri Kota Timika Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN Tim., tanggal 6 Maret 2017diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding KepadaTerbanding yang dibuat oleh IRFAN FAKHRUDDIN SYAM, SH. M.Kn.

/PT JAP.Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal Nomor1/Pdt.G/2017/PN. Tim.

Peradilan Umum, UndangUndang No. 4Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan ketentuan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Rbg(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten JavaEn Madura), dan ketentuanketentuan hukum lainnya yang berhubungandengan perkara ini.MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor1

nnnMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; = nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.