Ditemukan 3033999 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-05-2018 — Upload : 13-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
51 — 31
51 — 31
pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dengandemikian keberatankeberatan Pembanding dalam memori bandingnyamenurut Majelis Hakim banding sudah tidak perlu lagi untukdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat1190/Pdt.G/2017/PA.JP tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatandengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriah tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkatbanding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009dan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;Hal 4 dari 6 hal.
Register : 28-08-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 14
46 — 14
Nilmayetty, sebagai mediator, namun ternyata upaya mediasi yangtelah ditempuh tidak berhasil, sesuai laporan mediator tanggal 22 April 2019.Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upayaperdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, joPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang
satupersatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajibmeninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor1010/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal12 Zulkaidah 1440 Hijriiah yang diajukan banding dapat dipertahankansepenuhnya dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 8/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 7 Maret 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
30 — 45
30 — 45
tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan AgamaJakarta Pusat dalam perkara ini, dengan perbaikan amarnya yang kurangtepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 28-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 20 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 61
60 — 61
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
41 — 18
41 — 18
HakimPengadilan Agama Jakarta Timur a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 05-04-2018 — Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
58 — 9
58 — 9
Register : 13-02-2018 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
78 — 116
78 — 116
No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai pasal 89 ayat 1Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepadaPenggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasal 7 Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 sertaketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI.
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
67 — 51
67 — 51
Nilmayetti, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2018kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, fakta perdamaian tersebut di atasmenunjukan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan gagal mendamaikanPembanding dengan Terbanding dalam pembagian harta yang didapat dalamrumah tangga sebagai harta bersama, oleh karena itu menurut Majelis HakimTingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKRamadhan 1439 Hijriyah, karena telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar berdasarkan hukum maka putusan tersebut dapat dipertahankan danharus dikuatkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biayayang
Register : 10-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 164/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
71 — 28
71 — 28
No. 164/Pdt.G/2019/PTA.JKMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertamadibebankan kepada Penggugat, adapun di tingkat banding dibebankankepada pihak Pembanding;Dengan mengingat segala peraturan perundangundangan yangberlaku dan
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 111/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 18 Desember 2018 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
57 — 20
57 — 20
pertimbanganpertimbangan yangdikemukakan di atas secara keseluruhan, maka putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 1540/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 21 Maret 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah, harus dibatalkan dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yangamarnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 96/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 23
38 — 23
Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Timur tentang gugatan rekonvensi Pembanding terhadapTerbanding ada yang dibatalkan dan dirumuskan ulang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta harus menyatakan memperbaiki amarputusan rekonvensi tersebut menjadi sebagaimana diktum putusan ini;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasat 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 25-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 176/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
200 — 387
200 — 387
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 176/Padt.G/2019/PTA JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat NomorW9A/2092/Hk.05/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61UndangUndang Nomor 7 tahun 1989
pertimbangan Majlis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi dari Terbanding dan Pembanding adalahtermasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding,maka keterangan saksisaksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangankeluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat keteranganketerangan saksi tersebut sekaligus telahmemenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989
tuntutan ini jugapatut ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2811/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 28Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, harusdibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana amardibawah ini:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Register : 12-11-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Desember 2019 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
124 — 63
124 — 63
Oleh karena itu. menghukum Pemohon untuk melaksanakannya(memberikan nafkah iddah dan mutah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan
Register : 17-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
142 — 60
Ruddi Rijantoro Bin Tan Seng Ie
Tergugat:
Asmawati Jusuf Binti Muchtar
142 — 60
Termohon juga termasuk ahliwaris almarhumah Tetty Mauchtar meskipun mahjub.Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa pertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untukmembatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quodan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnya akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karenaperkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 36
69 — 36
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.terhadap anak Raziel Muhammad Bestari ada pada Terbanding adalahsepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak dapatdipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
58 — 6
Register : 09-05-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 79/Pid.Sus/2017/PN.Mre Tanggal 23 Maret 2017 —
70 — 35
70 — 35
DIKABURKAN;Pendopo;27 Tahun/21 Januari 1989;Laki-laki;Indonesia;Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;Islam;Buruh;
PUTUS ANNomor 79/Pid.Sus/2017/PN.MreDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : DIKABURKAN;Tempat lahir : Pendopo;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 Januari 1989;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gang Masjid Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Talang UbiKabupaten Pali;Agama > Islam;Pekerjaan :
Register : 10-01-2017 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Februari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
37 — 22
37 — 22
Demikian juga biaya pendidikan seperti biaya sekolah di sekolah umummaupun biaya sekolah agama seperti biaya TPA membaca ALQuran dan lainsebagainya;Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan tidak bolehmenggunakan Burgerlijke Wetboek (BW) atau peraturan perundangundanganyang lain tapi wajib menggunakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 12 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 48 UndangUndang 1 Tahun1974
JK.Dalam undangundang perkawinan umur untuk menentukan dewasa tidakdiatur, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakanKeputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1989, secara hukum tidak bolehbertentangan dengan Undangundang, maka yang harus dipakai dasar pertamaharus undangundang kemudian baru peraturan di bawahnya, dalam hal iniUndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UndangUndangPerlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sedangkan Keputusan Presidendalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI
Upload : 17-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 71/Pdt.G/2016/PTA.JK Ilyas. S. Dasy bin Raja Kelong Bai;
Siti Danilah binti Ibrahim Tamin;
40 — 28
40 — 28
Register : 26-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 15
29 — 15
dikuatkan dengan perbaikan amar;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan,oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalamtingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;Mengingat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989