Ditemukan 256173 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 349/Pdt.P/2020/PA.Tbn Tanggal 15 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak diDesa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Bukti sertifikat Hak milik Nomor691 yang sertifikatnya akan dijadikan jaminan mengambil pinjaman di Bankoleh Pemohon.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) joPasal 50 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan jo Pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak beradadibawah kekuasaan
orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwaliantersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanyaMenimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 51 dan 52 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 110, 111 dan 112Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuanketentuan bagi Walltersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga laranganlarangannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohonmengajukan bukti surat P.1, sampai P.7, dan 2
MIRZA NAUVAL BASTEN BINNGAMANTO umur 8 tahun (kelahiran Tuban, 07 April 2012), belum dewasadan belum bisa bertindak hukum sendiri, sehingga memerlukan perwalian;Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalammelakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali,karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaanperwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim,karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta hartaPenetapan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 725/Pid.B/2013/PN.Bwi Tanggal 3 Oktober 2013 — HAKIM JUNAIDI ISKANDAR BIN. HARIYONO
26 — 6
26 — 6
Unsur Mengambil Sesuatu Barang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalahmembuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehinggamenjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan Terdakwasendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwabenar pada hari Sabtu tanggal, 21 April 2013 sekira Jam.06.30.
Sony warna hitam tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, dankemudian oleh terdakwa barang bukti tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 515.000,dan hasil dari penjualan tersebut oleh terdakwa dibelikan Jaket Jemper warna hitam, 1 buahcelana pendek merk.
Register : 16-12-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 768/Pdt.P/2013/PN.Kray. Tanggal 12 Desember 2013 — NARMI
63 — 12
63 — 12
Pemohon;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumendokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akanmenyulitkan Pemohon dan anakanak Pemohon di kemudian hari;Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi pemohon tersebut tidakdiatur dalam UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbedabedadalam dokumendokumen pribadinya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10ayat (1) Undangundang No.48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarangmenolak untuk memeriksa, mengadili,dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya;10Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diaturundangundang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali,mengikuti dan menghayati nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas,Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan denganhukumdan untuk menjamin kepentingan hukum Pemohondan anakanak Pemohon11di kemudian hari cukuplah beralasan apabila Hakim mengabulkan permohonanPemohon dalam perkara in casu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makabiaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuanketentuan dalam Undangundang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Register : 23-01-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 67/Pid.B/2014/PN.PDG Tanggal 11 Februari 2014 — AIDIL MARTION PGL AIDIL
37 — 4
37 — 4
terdakwa pada awalpersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitas tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telahterpenuhi yaitu terdakwa AIDIL MARTION ;Ad. 2 mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempatketempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan
yang nyata, adapun perbuatanmengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa selamapersidangan bahwa benar terdakwa AIDIL MARTION pada hari Minggu tanggal 17 Nopember132013 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Warung dijalan Andalas I No.77 Kec.
Tin ;Berdasarkan uraian diatas unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barangsecara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memilikiyang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harussadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap
Register : 12-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.JK Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Moch. Ansory
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA CREDIT COMPANIES ACC Finance Tbk
60 — 19
Terbanding/Tergugat : PT. ASTRA CREDIT COMPANIES ACC Finance Tbk
60 — 19
JK.Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukantiga keberatan, keberatan pertama bahwa judex factie Pengadilan AgamaJakarta Barat telan menolak memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama, MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebutadalah tidak benar atau tidak beralasan, karena faktanya
JK.UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, jugamelanggar Pasal 178 ayat (2) HIR.
dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatanselebihnya, cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asasyang digariskan Undangundang ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang kedua, MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat, bahwa PutusanPengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama JakartaBarat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB. tertanggal 28 Juli 2020, a quo tidakbertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,Tentang Kekuasaan
Register : 19-12-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 19-02-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 737 /Pid/B/ 2012/PN.Sgt Tanggal 30 Januari 2013 — SULAIMAN Als ACU Bin ACUN
24 — 5
24 — 5
Unsur Mengambil;Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang darisuatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yangnyata.Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu beradadiluar kekuasaan pemiliknya.Bahwa benar tujuan terdakwa melihat dalam rumah saksi Minon als Non pada hariKamis tanggal 18 Oktober tahun 2012 sekira pukul 08.30 wib yaitu dengan caramenggeser tirai jendela melihat barang berharga yag akan terdakwa
Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memilikibarang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatanmemiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku,pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa tanpa seizin saksi korban yaituMinon als Non sebagai pemilik rumah, terdakwa
Register : 09-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pal Tanggal 4 Nopember 2020 — Pemohon:
Drs.H.Syarifuddin Bolong
39 — 5
Drs.H.Syarifuddin Bolong
39 — 5
NIRMA ARISYANI, SE. sudah meninggal duniasedangkan suaminya sudah menikah lagi, UGl GRAYUMA LESTARIPEMBAYUN LEPOLISA ikut bapaknya, sedangkan AULIA PUTRIFELISYA sejak masih kecil ikut Pemohon selaku kakeknya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Anak yang belum mencapai umur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Pasal 345KUHPerdata menyebutkan Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggalPenetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pal Halaman 5 dari 8 Halamandunia, maka perwalian terhadap anakanak yang belum dewasa demi hukumdipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan ataudipecat dari kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti suratbertanda P9, setelah anak Pemohon bernama NIRMA ARISYANI, SE. meninggaldunia, Suaminya menikah lagi dan anaknya
Register : 02-10-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 845/Pid.B/2015/PN Dps Tanggal 14 Desember 2015 — KUFLIN Alias AWANG
22 — 17
22 — 17
Unsurmengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain:Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perobuatan yangmengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barangsesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilaiekonomis dan non ekonomis.
Melawan hukum, artinya perbuatan memiliki yangdikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.
Register : 12-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BLORA Nomor 96/Pdt.P/2020/PN Bla Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
1.JONI
2.MONICA NUR SANTI
70 — 16
1.JONI
2.MONICA NUR SANTI
70 — 16
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;16. Pencabutan kekuasaan wali;17. Penunjukan orang lain sebagai wali Pengadilan dalam halkekuasaan seorang wali dicabut;18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belumcukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orangtuanya;19. Pembebanan kewajban ganti kerugian atas harta benda anakyang ada dibawah kekuasaan;20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapanpengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;21.
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN MALANG Nomor 1082/Pdt.P/2020/PN Mlg Tanggal 17 Nopember 2020 — Pemohon:
Astheria Warsimah
23 — 7
Astheria Warsimah
23 — 7
2020/PN MligLingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalamUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya jenis permohonansebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut, maka apakah hakim harusmenyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud denganalasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menentukan bahwaPengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka denganmemperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitus!
dan pertimbangan hukum tersebut di atas makamenurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasanmenurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat oleh karenapermohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohonsedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanyaHakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalampermohonan ini;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 488/PDT.P/2015/PN.TNG Tanggal 17 September 2015 — WISNU ANDHONO
25 — 7
25 — 7
tersebut telah meninggaldunia di Tangerang pada tanggal 4 April 2013 karena sakit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P6 telah terbukti denganmeninggalnya istri Pemohon yang bernama Faulia Anggerti tersebut, maka Pemohondan anakanaknya yang bernama Alifah Ghina Salsabila dan Alisya FathimahSabreen adalah sebagai ahli warisnya yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Alifah GhinaSalsabila dan Alisya Fathimah Sabreen masih dibawah umur, maka haruslahditetapkan dibawah kekuasaan
No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan mengatur dalam ayat (1) Anak yang belum mencapai 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinn ada dibawahkekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, ayat (2)Undangundang tersebut mengatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenaiperbutan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditunjuk/ditetapkan sebagai orang tuapemegang kekuasaan dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur, terlebihdahulu
berdasarkan buktibukti surat serta keterangan saksisaksitidak terdapat adanya Penetapan pencabutan kekuasan Pemohon sebagai orang tuaterhadap anakanaknya yang bernama Alifah Ghina Salsabila dan Alisya FathimahSabreen tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Pengadilan berkesimpulan Pemohon adalah orang tua yang cakapHalaman 7 dari 10 Penetapan No.488/Pdt.P/2015/PN.Tngdan mampu serta bertanggung jawab untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai orang tuapemegang kekuasaan
Register : 18-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 4 /Pdt.P/2017/PN Lmj Tanggal 24 Januari 2017 — S U M I K
161 — 18
161 — 18
gugatan;e Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisanseseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;e Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau aktaadalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentukgugatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bukan termasuksebagai permohonan yang dilarang maka permohonan pemohon beralasan hukumuntuk diperiksa;Menimbang, bahwa mengenai perwalian, sangat erat kaitannya denganmasalah kekuasaan
orang tua di dalam perkawinan, sebab anakanak yang lahir darisuatu. perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawahpengawasan/kekuasaan orang tuanya tersebut.
umur atau anak yang belum dewasa itu tidak lagi berada di bawahkekuasaan orang tuanya maka dalam hal ini anakanak tersebut berada di bawahperwalian;Menimbang, bahwa Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untukmelaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatuperlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapaiumur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan
Register : 03-05-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Kln Tanggal 21 Mei 2019 — Pemohon:
SUGIYANTI
21 — 2
SUGIYANTI
21 — 2
anakanak Pemohon; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menjualtanah tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlumempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak untuk menjadiwali bagi kedua orang anak kandungnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa : Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan
diperoleh fakta hukum bahwa tanah dengan SertifikatHak Milik Nomor 01362 di Desa Randusari Kecamatan Prambanan KabupatenKlaten atas nama Alm suami pemohon WIDODO HARI SUSANTO adalah milikPemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama WIDODO HARISUSANTO;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memilikikedudukan sebagai orang tua kandung dari Ilyas Nur Said dan Seftiana NurulAfiyanti, dan sampai permohonan ini diajukan, kekuasaan
Pemohon sebagaiHal. 8 dari 14 Penetapan No. 52/Pdt.P/2019/PN Klnorang tua tidak pernah dicabut dan kedua anak Pemohon tersebut tetapberada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohonmewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalammenetapkan perwalian terhadap seorang
Register : 02-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Sgt Tanggal 23 Februari 2021 — - RUSDIANA
76 — 46
76 — 46
Sangkulirang Kab.Kutai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan NegeriSangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatifberwenan g (competence) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkarapermohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon,Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yangditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman(UndangUndang Nomor 48
No. 24 Tahun 2013 tentangAdministrasi Kependudukan, Ketentuan Hukum Acara Perdata Rbg, dan Pasal 2ayat 4, Pasal 4, dan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturanperaturan lain yang berhubungandengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan Pemohon yang bernama Rusdiana ataupun Adang Rusdianaadalah merupakan nama dari orang yang sama yaitu Pemohon Rusdiana;3.
Register : 24-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 405/Pdt.P/2016/PA.Plh Tanggal 6 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 14
15 — 14
perkawinannya dengan Patimah binti Masran yang meninggal duniapada tanggal 8 September 2016 ; bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia kedua anak tersebut beradadalam asuhan Pemohon yang kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya; bahwa Pemohon berkelakuan baik dan mampu untuk merawat kedua anakkandungnya tersebut;Menimbang, menurut Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawnan ada di bawah kekuasaan
prudential) tetapmensyaratkan bukti tertulis (/ex scripta) atas suatu alas hak atau hubunganhukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlumendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagianak kandungnya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena keduaanak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No. 1Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebutharus tetap berada dalam kekuasaan
orang tua atau di bawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan pasal51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islamadalah keluarga anak tersebut yangberkelakuan baik, sedangkan dalam perkaraini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah ayah kandungnya sebagaiPemohon dan terbukti berkelakuan baik, oleh karenanya petitum permohonanPemohon agar dirinya ditetapbkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya dapatdikabulkan;Menimbang
Putus : 07-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2009 Tanggal 7 Juli 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano ; MARGO MAMENGKO ,DKK
162 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pineleng Kab.Minahasa atau setidaktidaknya pada suatu tempattempat tertentu dimanaberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manado berwenangmemeriksa dan mengadilinya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikkan, penyekapan,pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperolehpersetujuan dari
Ngapulu ; Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Terdakwa Mamengko selaku pemilikRestoran/cafe kepada saksi Brigita, Putri Sarayar, Ade, Angel Ombeng danLontaan yang akan dipekerjakan di Restoran/Caf Sario NabirePapuasebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) / bulan dan Rp.3000, (tigaribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 botol bir ;Perobuatan para Terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasankarena dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : Setiap orangyang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan kekuasaan
Putus : 06-10-2015 — Upload : 20-08-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Msb Tanggal 6 Oktober 2015 — THAMRIN;
73 — 19
73 — 19
nnn eee eee cece cee cee ne cence ne ene cee eee nenaPenetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSbHal. 7 dari 12Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakimbertitik tolak pada ketentuan yang mendasarinya yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakanIIE ~~~ nnn RE IAyat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawahkekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan
KHASIMMANGENDE saat ini berada dalam kekuasaan wali, sehingga dengan demikianpermohonan Pemohon agar SARIF BANDI ditetapbkan menjadi wali dariMUH. KHASIM MANGENDE apat dibenarkan;Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PN MSbHal. 8 dari 12Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut jelasternyata bahwa perbuatan hukum Pemohon selaku orang tua dari anaknya yangbernama MUH.
2222 222 222 eon nnn cee nee neeMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa wali dapatditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dansedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudahdewasa berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik serta wajib mengurus anakyang dibawah pengawasannya) ++ 922 nn no rn no nne ren ncenne neeMenimbang, bahwa dari keterangan Saksisaksi
Putus : 03-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN PASURUAN Nomor 118/Pid.B/2015/PN Psr Tanggal 3 Februari 2016 — M. SUPARNO Als. SENTOT Als. BUDI bin SUGIANTO
19 — 5
19 — 5
Unsurmengambil sesuatubarang sebagian atau seluruhnya milikorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalahpemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lainkepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ketempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindahkekuasaan nyata terhadap barang itu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barangyang
sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadiobyek pencurian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Memiliki adalahmelakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorangpemilik, misalnya untuk dijual, diberikan kepada orang lain dan sebagainya10sehingga istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelakuuntuk memiliki barang secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalahperbuatan memiliki yang dikehendaki tanoa hak atau kekuasaan
Register : 30-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 549/PID.SUS/2019/PT MKS Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RIYEN MULIANA, SH.
Terbanding/Terdakwa : ARFIANSYAH ALIAS IAN
26 — 17
Terbanding/Terdakwa : ARFIANSYAH ALIAS IAN
26 — 17
empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, (delapan miliar rupiah)Namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) tahundan 6 (enam) bulan atau menerobos pidana minimumnya atau dibawahketentuan undangundang dengan merujuk lampiran SEMA RI No. 03 tahun2015.Hal tersebut telah menunjukkan, Majelis hakim telah menginjakkan kakinyaatau melampaui batas wewenangnya kerana kekuasaan
satusatunya sumberhukum, sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undangundang secara tegas.Dalam doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (Nulla poena sine lege) ;Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak(impartial judge) dan berusaha memutus perkara sesuai dengankemampuan hukum yang dimilikinya, hal ini sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasan kehakimanadalah kekuasaan
Dengan kata lain untukmencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakankebebasan, maka harus diciptakan batasanbatasan tanpa mengorbankanprinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.Hal. 10 dari 16 Pts. 549/PID.Sus/2019/PT.MKS.Dari adanya pembatasanpembatasan terhadap kebebasan hakim, terutamapembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapatdilihat terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim.Dimana apabila dikaitkan dengan asas legalitas
Register : 14-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 8/PDT.G/2013/ PN.Parepare Tanggal 25 April 2013 — RINA CHRISTINA SESA,A.md.Keb
Melawan
YANCE SARANGA
41 — 6
41 — 6
Kepala Keluarga RINA CHRISTINA SESA;Menimbang, bahwa pada Pasal 206 BW disebutkan dalammengucapkan pembubaran, hakim mengangkat satu diantara bapak danibu yang pada waktu itu melakukan kekuasaan orang tua sebagai walisedangkan dalam pasal 229 BW disebutkan setelah perceraiandiperintahkan, dan setelah mendengarkan atau memanggil dengan sahakan kedua orangtua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda darianakanak yang belum dewasa, Pengadilan negeri menetapkan terhadaptiaptiap anak, siapakah dari kedua
orang tua itu, kecuali sekiranyakeduanya telah dibebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tua mereka,harus melakukan perwalian atas anakanak itu;Menimbang, bahwa sejogjanya perceraian berakibat padakepentingan anakanak yang lahir dalam perkawinan tersebut makaPenggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban untukmemelihara dan membiayai hidup serta pendidikan hingga anak tersebutdewasa dan mandiri meskipun hak pemeliharaan tersebut diberikan kepadasalah satu dari orang tuanya;Menimbang
denganPenggugat;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menanyakankepada anakanak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan menurutketerangan anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut ingin tinggalbersama ibunya (Penggugat);Menimbang, bahwa bertalian dengan hal tersebut lebih lanjut MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai perwalian:Menimbang bahwa dalam pasal 47 UU No 1 tahun 1974menyatakan:1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan
orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya;2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalamdan diluar pengadilan;Dan dalam pasal 50 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinanmenyatakan bahwa:1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya berada di bawah kekuasaan waii;2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya;Menimbang, bahwa pasal 330 ayat (
3) KUH Perdata menegaskan :mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuaberada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalambagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat MajelisHakim untuk anak yang akan diangkat dalam perwalian/pemeliharaanharuslah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 2 UU no1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikansebelumnya;Menimbang, bahwa lebih