sebagai alasan pemaaf dalamhukum pidana dapat melepaskannya dari kKemampuan untuk bertanggungjawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat unsur ke1 telah terpenuhi;Unsur ke2 : Mengambil sesuatu barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalahmemindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatanmengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi beradaHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2019/PN Mksdalam kekuasaan

IKSAN Alias ICCANG ; Nilai handphone tersebutsekitar Rp. 3.800.000, (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa dengan demikian unsur ke3 telah terpenuhi;Unsur ke4 :Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian Memilikr adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkansuatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atasbarang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atasbarang itu

memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan,menukar, dan sebagainya; Juga dalam halhal yang masih dimungkinkanmemperoleh kembali barang itu seperti pinjammeminjam, menjual dengan hakmembeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itudengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;Dengan maksud berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atasperbuatannya ; Sedangkan Melawan hukum berarti pelaku melakukanperbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan

IKSAN Alias ICCANG telahmengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatan itu tanpahak atau kekuasaan, karena Terdakwa dan MUH. IKSAN Alias ICCANG bukanyang punya atau bukan pemilik; Selanjutnya Terdakwa dan MUH.

Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Jonathan AaronWijaya dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatanhukum, maka Pemohon merasa perlu untuk ditunjuk sebagai Wali yangsah dari anak tersebut;Pasal 345 KUHPerdata menyatakan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anakanak kawin yangbelum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama,sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya.8.

Utr.Aaron Wijaya, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap harta bendanyasesuai ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua,berada dibawah kekuasaan waliMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yangbelum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya, dan selanjutnya Pasal ayat (2) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Orangtuamewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luarpengadilan,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisantulisan, bukti Saksisaksi, danketerangan Pemohon, serta

disengketakan dalamperkara a quo, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang mengaturtentang kewenangan mengadili, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 tahun 1986tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa Peradilan Umum adalahsalah satu pelaku kekuasaan

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, bahwa yangdimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan ialan adanyadiferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentukpengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilanhak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubunganindustrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum,sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undangundang adalahsusunan, kekuasaan

kekuasaankehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1989 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwasalah satu pelaksana kekuasaan

2tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Oleh karenademikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur initerbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanunsurunsur berikutnya;Menimbang, bahwa selanjutnya, makna dari unsur dengan tidakberhak adalah tidak mempunyai ijin dari kekuasaan yang berwenang untukmengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepadakhalayak umum;Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini, dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dariketerangan

Penjaringan Jakarta Utarasama sekali tidakmendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan judiini yang dilakukan pada malam hari dan ditempat yang demikian itu jugamengindikasikan bahwa judi paykiu ini dilakukan dengan tidak mendapatkan ijindari kekuasaan yang berwenang. Dengan adanya fakta ini jelas bahwa unsurdengan tidak berhak telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa,dengan demikinaunsure ke1 telah terbukti ;2.

Uang tunai sebesar Rp.50.000,(limapuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruspula dibebani untuk membayar biaya perkara;Meningat Pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP;MENGADILI1.

peraturanperaturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.Pasal 2.Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentaraHindia~Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut.Pasal 3Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan"Nederlandsch~Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataanperkataan itu harusdibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)".Pasal 4.Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan

atauperlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan,jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atauperlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai,badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya.Pasal 5Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, ataubertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka,

I Pasal 105, 130, 132 dan 133 dihapuskan, (lihatlah No. 13, 19 dan 21).No. 2 dan 3a tidak membutuhkan penjelasan.No. 3b, dan No. 4 berhubung dengan kedudukan jaksa sekarang, maka pegawai inilah yangharus diberi kekuasaan yang dimaksud dalam pasal ini, sedangkan kewajibanGouverneur~Generaal dulu patut diserahkan kepada Menteri Kehakiman.No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, tidak membutuhkan penjelasanNo. 9 Negeri Belanda, Suriname dan Curacao tidak masuk daerah Negara Indonesia.No. 10 Namanya badan~badan politik

aNOF NYN44 AZOg 7Ny YPRESID ENREPUBLIK INDO NESIA 9 No. 35 dirobah dan jadi pasal XIV dan XV dari rancangan ini.No. 36 tidak membutuhkan penjelasan.No. 37 berhubung dengan kedudukan jaksa sekarang yang sama dengan (Eur) Officier vanJustitie dulu.No. 38 Pasal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang.No. 39 Tambahan dalam pasal 234 dianggap perlu oleh karena sekarang banyak suratsuratdikirimkan dengan perantaraan orang.No. 40 tidak membutuhkan penjelasan.No. 41 Sekarang belum terang kepada siapa kekuasaan

Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHON pada tanggal 14November 2016 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor 14446386938BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalamperkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.

Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaankehakiman, melainkanhanyasebagaisuatulembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan

KisBahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakimanmaupunbadan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UUkekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak bolehmenggunakan irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badanarbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut diatas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui ketentuan UU Kekuasaan

adalah tindakanyang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusandimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara aquo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Barayang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Baratersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar danmelampaui UU Kekuasaan

untuk mendapat perlindungan hukum.Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwaapabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang hak tanggungan incasu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan aquoatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat denganpendapat ahli, sebagai berikut: Dr.

Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.e Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga

Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas, makaputusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampauiketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demihukum (null and void).

untuk mendapat perlindungan hukum.e Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwaapabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang hak tanggungan incasu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan aquoatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.e Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat denganpendapat ahli, sebagai berikut :Dr.

Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga

JAUHAROH mengajukan permohonanini adalah untuk bertindak selaku pemegang kekuasaan orang tuaterhadap anak yang masih dibawah umur;Bahwa pada tanggal 08 November 1985 di Yogyakarta telah dilangsungkan perkawinan antara Ir. SOEDJATMIKO,M.Sc. dengan NY.JAUHAROH (Pemohpn);Bahwa dari perkawinan yang sah antara Ir. SOEDJATMIKO,M.Sc.dengan NY. JAUHAROH Pemohon) telah dilahirkan 3 (tiga) oranganak yaitu: 1. ALFIAN NUR MUHAMMAD, 2. BERNIA CHANDRAPERMATA. 3.

Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalamdan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa karena salah satu anak Pemohon belum cukupumur untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon adalah selakupemegang kekuasaan sebagai orang tua kandung mewakili anak Pemohondalam segala perbuatan hukum, guna menjual tanah bersertifikat Hak MilikNomor 06847/Trimurti, seluas 196 m2 (seratus sembilan puluh enampersegi), yang terletak di di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, KabupatenBantul, tercatat

Ini berartimembawa barang di bawah kekuasaan yang nyata.

Perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan ataumengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah tetap milik oranglain walaupun hanya diambil sebagian atau bahkan seluruhnya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwadi dalam persidangan serta dengan adanya barang bukti, maka telah

bawahnya, maka Hakim perlumenilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim menerapkanratio legis dari ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan hal inisejalan dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan

menyatakan bahwa Pengadilandilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkarayang diajukan dengan dalihn bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat dari ketentuan tersebutdi atas, maka Hakim diberikan kewajiban untuk menggali, mengikuti danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan

kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yaitu tertulisHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN Sbs2016 seharusnya 2015, sehingga anak Pemohon ditolak pendaftarannya karenadianggap belum cukup umur;Menimbang, bahwa persesuaian identitas anak Pemohon harusdilakukan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atasdiri anak Pemohon di kemudian hari;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

milik Pemohon dan anakanak Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlumempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak untuk menjadiwali bagi kedua orang anak kandungnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa : Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanHal. 8 dari 13 Penetapan No. 45/Pdt.P/2018/PN Klnperkawinan ada dibawah kekuasaan

2018/PN KlnSertifikat Hak Milik Nomor 236 Desa Delanggu tersebut sedang diagunkanPemohon di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang PembantuDelanggu sehingga atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak TanggunganNomor : 00141/2017;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memilikikedudukan sebagai orang tua kandung dari ALVIONY MEUTHIASAFA LUBISdan ALVICKO FIRMANNAULI LUBIS, dan sampai permohonan ini diajukan,kekuasaan

Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut dan kedua anakPemohon tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya;Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohonmewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalammenetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadapPemohon atas kesanggupan

yang berkaitan denganpenyelesaian perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Skh (Bukti P19);Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, maka apakahpermohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dandikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1974tentang Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangtidak berada dibawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkann fakta dipersidangan orangtua dari kelima anak tersebut sudah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal51 ayat (2) UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa walisedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yangsudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Pemohon adalahkakak kandung dari ibu Sri Mundari oleh karena

Sri Mundari dan Saryantosudah meninggal dunia maka wali sah kelima anaknya yang disepakati olehkeluarga keduanya adalah pemohon (Bukti P18), dari kelima anak yaitu AjiSatriyo Saryanto, Satriyo Wibowo Saryanto, Suryo Satrio Saryanto, SatriyoPanuntun Saryanto dan Annisa Nur Jannah Saryanto yang belum mencapaiumur 18 tahun, dimana Pemohon sebagai wali sah tidak sedang dicabutkekuasaannya, maka menurut Pasal 51 ayat (1) tersebut diatas secara otomatisanak tersebut dibawah kekuasaan Pemohon sebagai wali

pemohon yaitu Safrianto;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanhalaman 7 dari 11Penetapan No.25/Padt.P/2021/PNBknsebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anakyang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Alhafid sampai dengan perkara ini didaftarkan di PengadilanNegeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masihmenduduki bangku sekolah, belum pernah melangsungkan perkawinan sertamasih di bawah kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari M. Annafi,Nayla Sahira, dan M.

Alhafid tidak pernah dicabut kekuasaan selaku oranghalaman 8 dari 11Penetapan No.25/Pdt.P/2021/PNBkntua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulanbahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknyamelakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019Tentang

perwalian dalam arti tentang hak dankewajiban antara orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam BabX yang diatur mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 ;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan dalam Bab Xtersebut maka hal yang mengatur tentang perwalian atau kekuasaanPemohon sebagai orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa yakniSUNOTO dalam ~~ mewakili kepentingan anak tersebut dalam suatuperobuatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, hal tersebut diaturdalam Pasal 47, tentang kekuasaan

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawnan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;2.

penjualan tanah dalam sertifikat hak milikNo 04249 yang terletak di desa Kaliwuluh, kecamatan Kebakkramat,Kabupaten Karanganyar tersebut, dapat dikabulkan oleh Pengadilan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan kepada Pemohon 57= 2222 02222nnn nnnMemperhatikan ketentuanketentuan hukum yang berlaku khususnyaPasal 47 Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sertaUndangundang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah;Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat makapermohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentukpermohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatasselanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayatHalaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN.SIw(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohontersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapatdiajukan

dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonana quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuanPasal 4 ayat (1),(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilanakan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilansesuai aSas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan,maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untukdiperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentukpenetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud

pengajuan suatu permohonan seperti yangdiatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan AdministrasiPengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku Il edisi2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 4349;Memperhatikan ketentuan Pasal 33 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 Tentang Keimigrasian, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa wali adalahorang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhsebagai orang tua terhadap anak;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwaliantersebut untuk kepentingan pengurusan peralihan sertifikat tanah danbangunan yang merupakan warisan dari I (suami Pemohon) diBadan Pertanahan Nasional Kota Bitung yang mempersyaratkan adanyapenetapan perwalian dari Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa

Bitganaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetapmensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antaraapa yang diamanatkan dalam UndangUndang Perkawinan dengantuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataanmerupakan sesuatu di luar Kekuasaan Pemohon yang hendak mengurusperalinan sertifikat tanah dan bangunan di Badan Pertanahan Nasionaldan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dansubstansi

AS # *. pei oe (3% Ya cheats Os SOLES MSA oNoe Seth 35 (aDan janganilah kamu serahkan kepada orang yang belumArtinya :sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

FIRA DESTI PUSPITASARI, lahir diMojokerto, tanggal 14 Desember 1995, masih sekolah di SMA.dan yang ke 2.FANANI DWI LAKSONO, lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut padasaat ini belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkanperkawinan sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum, dan masih adadibawa kekuasaan dan tanggung jawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan ibu kandung mereka NISWATI (Pemohon) akan

FANANI DWI LAKSONO,lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut pada saat ini belum mencapaiumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belummampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawa kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan ibu kandung mereka NISWATI (Pemohon) akan melakukanmengajukan kredit di PT.INDOSURYA FINANCE dengan jaminan tanah sertipikatHak Milik Np. 519,Desa

FANANI DWI LAKSONO,lahir di Mojokerto, tanggal 22 April 1997 tersebut pada saat ini belum mencapaiumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belummampu melakukan perbuatan hukum, dan masih ada dibawa kekuasaan dan tanggungjawab Pemohon ; Bahwa anak anak pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum SUPANDI danNISWATI, sedangkan Pemohon akan melakukan mengajukan kredit di PT.INDOSURYA FINANCE dengan jaminan tanah sertipikat Hak Milik Np.519,DesaKarangkedawang,Kecamatan Sooko

bahwa karena tempat tinggal (domisili) atau tempat kediamanPemohon terletak di Gunung Teknik RT.04 Sangatta Selatan, Kabupaten KutaiTimur, yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan NegeriSangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatifberwenan g (competence) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkarapermohonan a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permohonan Pemohon,Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan

peradilan yangditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman(UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009) yaitu dilakukan dengan carasederhana, cepat dan biaya ringan, maka pengadilan berkewajiban untukmembantu para pencari keadilan (/usticiabelen) dan berusaha untuk mengatasisegala hambatan dan rintangan, agar asas tersebut terwujud dan terlaksana;Menimbang, bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri, sebagai badan peradilan umum, yaitu menerima, memeriksa danmemutuskan serta

No. 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat 4, Pasal 4, dan Pasal 10ayat 1 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanserta peraturanperaturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;2.

menjual Tanah dan rumah tersebutdiatas; Bahwa anak pemohon masih dibawah umur, maka belum dapat melakukansuatu tindakan hukum sendiri, Karena Pemohon adalah ibu kandungnya,ingin ditetapbkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohontersebut; Bahwa pemohon bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan pemboros, dantidak pernah terlibat urusan hukum, namun Pemohon sangat sayangterhadap anaknya ;Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakapmelakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan

perwalianseseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebuttidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum,maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerena telahmenelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta hartahartayang menjadi hakhaknya ex pasal 47 ayat (1) Undangundang nomor 1 tahun1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yang merupakanbukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anakanak

ditetapkan sebagai wali terhadapanaknya, juga meminta agar ia diberi hak untuk mewakili anaknya tersebut untukmenjual berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Miliknomor 2236/Kelurahan Magersari , yang terletak di Kelurahan Magersari,Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, , atas nama: Rinda IIlmi NazilahMenimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh UndangUndang kepadaPengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan oranglain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan

Unsur Mengambil Sesuatu Barang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalahmembuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehinggamenjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan Terdakwasendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwabenar pada hari Selasa, tanggal, 5 Juni 2012 sekitar Jam.23.30.

DK6013HF dan sebuah HP milik saksiSahrani tersebut sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakimperbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur Tindak Pidana Mengambil Sesuatu Barang ; Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain : Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan , diketahui bahwa benar benarpada hari Selasa, tanggal, 5 Juni 2012 sekitar Jam.23.30.