Ditemukan 256479 data
BETTY.
201 — 153
Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, wakadilakukan pengangkatan wali, walaupun Pemohon sebagai orang tuayang memegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak WILLIAMNATHAN THOMAS, namun sebagaimana kepentingan hukum dalambidang perbankan sesuai posita point 6, maka untuk itu permohonan waliini diajukan.9.
2018, telah ternyatasuami Pemohon yaitu SUWITHO THOMAS telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 29 April 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P6 berupa: Surat PernyataanAhli Waris, telah ternyata bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahliwaris dari SUWITHO THOMAS;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: Anak yangbelum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan
ELIDARTI
63 — 20
melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaianadministrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat Ukur Nomor :01467/Bangkinang/2011 tangagl 14 Maret 2011 atas nama Elidarti(Pemohon) dan Miftah Paradis;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undangundang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapalumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kamparyang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam prosespenyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2531 tanggal 03 Mei 2012 Surat UkurNomor : 01467/Bangkinang/2011 tangagl 14 Maret 2011 atas nama Elidarti(Pemohon) dan Miftah Paradis;Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MIFTAH PARADISmasih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan sertamasih di bawah kekuasaan
orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P. 2;Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari MIFTAHPARADIS juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapatbertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukumbaik di dalam maupun di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undangundang RepublikIndonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tuatidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barangbarangtetap yang dimiliki anaknya
15 — 9
danberdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa perwalian termasuk kewenanganabsolut Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan
perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,dan hal ini lebih lanjut tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menunjukkan seluruh jenis perwalianadalah selain dari orang tua.Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka padadasarnya orang tua secara hukum mewakili kKepentingan anakanaknya tanpaharus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturanperundangundangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yangtidak berada di bawah kekuasaan
orang tua.Menimbang, bahwa atas dasar tersebut majelis hakim telahmenjelaskan kepada Pemohon bahwa perkara perwalian yang diajukanPemohon dalam hal perwalian Rafli bin Allee umur 16 tahun adalah anakkandung Pemohon dan berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut dibawah kekuasaan orang tua dan Pemohon berhak untuk bertindak atas nama/mewakili anak kandung Pemohon tersebut tanpa harus ada penetapanperwalian, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkanpermohonan perwalian karena
17 — 2
untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalampenetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahbahwaPemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali ayah dari anak kandungnyayang masih dibawah umur ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anakPasal 1 huruf S, wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan
asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkanberdasarkan ketentuan Pasal 50 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentangperkawinan, ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawahkekuasaanorang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa apakah Pemohon secara hukum dapat memenuhi syarat dan ketentuansebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Dra.
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.554 K/PID/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 372 KUHPidana Undangundang No.48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman Undangundang No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor
33 — 2
mohonPenetapans........ cece eccee cece eee ee eee enee eee naeeeenneeeenneeeeeeeeeeneeeeesMeninbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupaka satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ; == 5 nnn nnn n nnn n neeMenimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman (judicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagai tertuang dalamundangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Menimbang, bahwa anak pemohon dilahirkan diLhokseumawe, yang oleh karenanyasudah tepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya pemohondipersidangan
Maidewi
31 — 13
Sebaliknya jika seseorang yg belumberumur 21 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka iaberada dalam kekuasaan Wali ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terungkapdipersidangan, ternyata MUHAIMIN masih berumur 20 Tahun dan sekarangtinggal bersamasama dengan Pemohon;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata keberadaanorang Tua dari Muhaimin sekarang ini berada di Porehu KabupatenKolaka Utara Sulawesi Tenggara, sehingga sangat sulit bagi Muhaiminuntuk mendapatkan
26 — 9
sebagai calon TNIAD di Jayapura Papua ;e Bahwa SISMAWAN untuk ditunjuk sebagai wali bagi KHOIRUL FARIKIN terlebihdahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.Sehubungan dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya BapakKetua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnyamengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.2 Menetapkan bahwa SISMAWAN sebagai wali yang menjalankan kekuasaan
permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dantidak bertentangan dengan UndangUndang maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan akan ketentuan hukum dan peraturanperaturan perundangundangan yangberlaku;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.2 Menetapkan bahwa SISMAWAN sebagai wali yang menjalankan kekuasaan
36 — 16
UU No. 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986Tentang Peradilan Umum jo.
UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahanatas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986Tentang Peradilan Umum, pasal 83 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP, jo.Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 01 Mei 2012, Nomor : 65/PUUIX/2011 dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Permohonan banding dari Termohon/Pembanding tidakdapat diterma;Membebankan biaya perkara kepada Termohon dalam
16 — 10
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdan Tergugat masingmasing didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa kemudian Majelis menasehati Penggugat agar tidakmelanjutkan gugatannya, dan usaha tersebut berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian pada sidang tanggal 12 November 2018Penggugat menyatakan bahwa perkara Nomor : 310/Pdt.G/2018/PA.Skh telahdicabut karena kekuasaan relatif Pengadilan
berita acara sidang haruslah dianggap merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat, agardipikir lagi gugatannya dan usahanya telah berhasil ;Salinan Penetapan Nomor 310/Pat.G/2018/PA Skhhalaman 4 dari 6 halamanMenimbang bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara lesandi depan sidang tanggal 12 November 2018 karena akan kekuasaan
9 — 1
Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNomor 113/2005 yang dikeluarkan KantorKependudukan dan Catatan Sipil KotaSalatiga tertanggal 28 Januari 2005 anak dariPemohon (Pemohon) dan Termohon(Termohon) yang bernama Anak Pemohondan Termohonikut dibawah kekuasaan danpemeliharaan serta pengasuhan kepadaPemohon (Pemohon) sampai anak tersebutdewasa menurut ketentuan undang.
Menetapkan anak dari Pemohon dan Termohon yang bernamaAnak Pemohon dan Termohonikut dibawah kekuasaan danpemeliharaan serta pengasuhan kepada Pemohon (Pemohon)Sampai anak tersebut dewasa menurut ketentuan undang4.
5 — 0
umur 21 tahun;Bahwa pada mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalandengan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga pemohon dan termohonmulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaekonomi yaitu termohon terlalu menuntut dan memaksakan kehendaknya/menekanpemohon untuk kerja keras bekerja disawah, setelah berhasil lalu hasilnya digunakanuntuk kepentingan keluarganya termohon sendiri sedangkan pemohon oleh termohontidak pernah diberi kekuasaan
tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinahmawadah dan rahmah disebabkan karena ekonomi yaitu termohon terlalu menuntutdan memaksakan kehendaknya/menekan pemohon untuk kerja keras bekerja disawah,setelah berhasil lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan keluarganya termohonsendiri sedangkan pemohon oleh termohon tidak pernah diberi kekuasaan
13 — 4
yang penyelesaiannya dikecualikan dari dimediasi;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalahPemohon memohon agar ditetapbkan Pemohon sebagai wali dari anakyang bernama Calon Anak (alm), perempuan, tempat tanggal lahirBengkalis, 08 Februari 2005 (usia 16 Tahun);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: (1) Anak yagbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
XXXX/Pdt.P/2021/PA.Dumanak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luarPengadilan,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata CaraPenunjukan Wali disebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadapanak. dan dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan Untuk dapat ditunjuksebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahuikeberadaannya, atau suatu sebab
21 — 4
dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas yaitu penggantian tahun kelahiran yaitu tanggal 01 07 1946 menjadi, lahir tanggal0107 1941; Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasan kehakiman (JudicialPower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ; Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan sederhana, cepat, dan biaya ringan videPasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, pemohon memohon agarPengadilan Negeri Lhokseumawe membuat penetapan tentang penggantian tahun kelahiran ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P3 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saks!
Rosmiaty binti Nurdin
7 — 6
Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA Mksanak yang bernama Amalia Amanda Putri yang masih berumur 11 tahun,maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadi bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2)UndangUndang nomor 1 tahun 1974 juga ditegaskan bahwa Walisedapatdapatnya
DWI SANDI KRISTIYANI
58 — 7
tersebut,Pengadilan telah memperhatikan alat bukti berupa suratsurat dan keterangansaksisaksi dibawah sumpah atas nama Eti Sunenti dan Mochamad Idrus ;Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya, Pemohonmendalilkan bahwa permohonan ini diajukan karena kepentingan Pemohonyang merasa mendapat kesulitan sewaktu) mengurus suratsurat yangberhubungan Paspor sehingga tidak sama dengan Kutipan Akta Kelahiran yangdimiliki Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan
pokoknyatidak melanggar hukum dan dapat dikabulkan demi keadilan (ex aequo et bono)serta Hakim dalam kesempatan ini menegaskan kepada Pemohon agarPenetapan ini digunakan sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat voluntairdimana hanya ada 1 (Satu) pihak saja yang menjadi pihak dalam perkara yaituPemohon, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini harusdibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
18 — 11
PENETAPANNomor 413/Pdt.P/2021/PA.Dpk>aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara permohonan kuasa bertindak yang diajukanoleh :PEMOHON, NIK xxxxxx, lahir di Jxxx, xxxxx, umur 51 tahun, pendidikanDIII, pekerjaan xxxxxxxxxx, agama Islam, bertempattinggal di xxxxx, disebut Pemohon;Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untukbertindak
Sedangkan untukkepentingan terhadap hakhak anak tersebut belum cakap hukumdan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepadaPemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;6.
17 — 4
=Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatuyang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkanserta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; wnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnen TENTANG HUKUMNYA 0220cesennnnnncesnnnnnnnnsMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ialah sebagaimanatersebut diatas ; 2222222 22282 Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman (judicialpower) melalui badan peradilan bidang perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuangdalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Menimbang, bahwa anak pemohon lahir di Lhokseumawe, yang oleh karenanya sudahtepat bagi pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannyapemohondipersidangan
DWI PRATAMI
35 — 11
dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Pengadilan telah memperhatikan alat bukti berupa suratsurat;Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya, Pemohonmendalilkan bahwa permohonan ini diajukan karena kepentingan Pemohonyang merasa mendapat kesulitan sewaktu mengurus suratsurat yangberhubungan Paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan
pokoknya tidak melanggar hukumdan dapat dikabulkan demi keadilan (ex aequo et bono) serta Hakim dalamkesempatan ini menegaskan kepada Pemohon agar Penetapan ini digunakansebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat voluntairdimana hanya ada 1 (Satu) pihak saja yang menjadi pihak dalam perkara yaituPemohon, maka biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
6 — 4
Surat Penunjukan Panitera/Panitera PenggantiSURAT PENUNJUKAN PANITERANomor 1080/Pdt.G/2016/PA.SELPanitera Pengadilan Agama Selong telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Agama Selong Nomor 1080/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 24Oktober 2016 Tentang Penetapan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/PaniteraPengganti;Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo