Putusan No. 0931/Pdt.G/2014/PA.Slw.undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenanganPeradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah,terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, olehkarena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quotermasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan

perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah,terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalamperkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukumuntuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan

;e Bahwa Undangundang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untukmempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 hurufe Undangundang Nomor 1 Tahun 1974).

Putusan No. 0931/Pdt.G/2014/PA.Slw.serta disampaikan menurut pengetahuannya masingmasing (vide : Pasal 145, 146HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangansaksisaksi tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atausetidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan buktibukti surat dansaksisaksi dapat ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut:1.

Sri Sulistyowati dan Novita Dyasmari; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didalam surat permohonannya tersebut yangdikaitkan dan dihubungkan dengan bukti suratsurat serta saksisaksi tersebut diatas, Hakim Pengadilan NegeriKudus memperoleh faktafakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini: e bahwa, benar Pemohon adalah Warganegara Indonesia, bertempat tinggal Rt005.Rw. 001 Desa Kaliputu,Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus (vide bukti surat P2, P4); bahwa, benar ayah kandung dan ibu kandung

pemohon adalah Suharto dan Rusmiatun setelah menikah bertempattinggal di Kabupaten Sukohaijo (vide surat bukti P1); bahwa, benar pemohon lahir pada tanggal 17 Mei 1949 di Kabupaten Sukohaijo sebagai anak tunggal dari kedua orang tua kandungnya Suharto dan Rusmiatun, dan saat itu pemohon diberi nama Is Harminingsih (vide bukti surat P2, P3 dan P4) ;bahwa, benar pemohon pada usia 18 (delapan belas) bulan ibu kandungnya, yaitu Rus miatun meninggal dunia,sedangkan ayah kandungnya Suharto akhimya menikah

lagi dengan perempuan yang bernama Sumarmi dan masihbertempat tinggal di Kabuapa ten Sukohaijo (vide keterangan saksi Hj.

Sri Sulistyowati dan Novita Dyasmari); bahwa, benar setelah ibu kandung pemohon, yaitu Rusmiatun meninggal dunia, maka pemohon tetap diasuholeh ayah kandungnya Suharto dan ibu sambungnya Sumarmi, maka karena sejak usia menginjak 4 (empat) tahunpemohon sering sakitsakitan, ke mudian nama pemohon yang bernama semula Is Harminingsih diganti olehayah kandungnya Suharto menjadi bernama Sri Welasati yang dilakukan sesuai agama yang di anut dan adatistiadat setempat (vide keterangan saksi Hj.

Register No.403/Pdt.P/2010/PN.Kudus) akan dapatmenjelaskan dan menegaskan secara hukum kepada instansi terkait ataupun yang berwenang serta masyarakat umum,bahwa pemohon pernah merubah atau mengganti namanya dari Is Harminingsih menjadi Sri Welasati ; Menimbang, bahwa pada khususnya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kudus ini (vide Register No.403/Pdt.P/2010/PN.Kudus) oleh pemohon akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan hukum secara otentik maupunadministratif pada Pejabat Badan Pertanahan

dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syariyah SukaMakmue, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidakkurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harusdinyatakan resmi dan patut;Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahanapapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksaformil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara initelah memenuhi syarat formil dan syarat materiil Surat permohonan, vide

surat bertanda P.1, s.d P.9 karenatelah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telahmemenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legalformal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalamperkara ini;Hal. 7 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/MSSKMMenimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukansaksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orangyang tidak dilarang menjadi saksi (vide

Bahwa Marzoeki Bachar Bin Bakar dengan Pemohon adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaituPemohon II sampai dengan Pemohon IV (vide bukti P.1);2 Bahwa Marzoeki Bachar Bin Bakar telah meninggal duniapada tanggal 19 Januari 2019 di Gampong Lhok Kecamatan Kuala PesisirKabupaten Nagan Raya (vide bukti P.3) dan dalam keadaan beragamaIslam;3. Bahwa yang menjadi ahli waris Marzoeki Bachar Bin Bakaradalah Para Pemohon (vide bukti P.6);4.

Marzoeki Bachar BinBakar terutama pengurusan peninggalan milik Marzoeki Bachar Bin Bakaroleh Para Pemohon (vide bukti P.7, P.8 dan P.9);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan ParaPemohon sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalamperkara a quo, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebihlanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan buktibukti yangdiajukan Pemohon

Marzoeki Bachar Bin Bakar, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat vide Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkanbahwa ahli waris dari almh.

9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: antara suami dan istriterus menerus terjadi perselisihan dan peretengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksisaksi dari pihak keluarga / orang yang dekatdengan kedua belah pihak, sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugatsebanyak 2 dua orang vide

: Pasal 306 R.Bg, dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah vide: Pasal 175 R.Bg, Jo.

Pasal 1911KUHPerdata, serta telah diperiksa satupersatu secara terpisah di persidangansecara lisan vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebutharus dinyatakan formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikansendiri oleh saksi vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan tersebut jugasaling bersesuaian satu dengan yang lainnya vide: Pasal 309 R.Bg, makaketerangan saksisaksi tersebut

Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat hidup rukun kembali dalam ikatan pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pokokpokok keterangan saksi tersebutdi atas, dapat disimpulkan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa vide: Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahunHal. 9 dari 13 hal.

Put.No. 0145Pdt.G/2015/PA.ME1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah vide: Pasal 3Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud di dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dengan demikian, alat bukti saksi yang dihadirkanoleh Penggugat tersebut di atas, telah sesuai dan mendukung dalildalilGugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimaluntuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai deri Tergugat, akan tetapi tidakberhasil.

Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugatsebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo.

Pasal 1911KUHPerdata), serta telah diperiksa satupersatu secara terpisah di persidangansecara lisan vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebutharus dinyatakan secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikansendiri oleh saksi vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan tersebut jugasaling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), makaketerangan saksisaksi

terjadinya perselisinan dan pertengkaran di dalam rumah tanggakeduanya, sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antaraPenggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalusampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide

: Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974) dan ataukeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (vide: Pasal 3 KompilasiHukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimaluntuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidakberhasil.

Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harusdinyatakn formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan keduabelah pihak;Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugatadalah sebanyak 2 (dua) orang vide: Pasal 306 R.Bg, dan telah

memberikanketerangan di bawah sumpah vide: Pasal 175 R.Bg, Jo.

Pasal 1911KUHPerdata, serta telah diperiksa satupersatu di persidangan vide: Pasal171 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formildapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikansendiri oleh saksi vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan tersebut jugasaling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya vide: Pasal309 R.Bg, maka keterangan saksisaksi tersebut secara

karenakeluarga dan orangorang terdekat telah berupaya untuk merukunkankeduanya akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diperolehkesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa vide

Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah vide: Pasal 3Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud di dalam rumah tanggaPenggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan ataudibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belahpihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh

Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugatsebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo.

Pasal 1911KUHPerdata), serta telah diperiksa satupersatu secara terpisah di persidangansecara lisan vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebutharus dinyatakan formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikansendiri oleh saksi vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan tersebut jugasaling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), makaketerangan saksisaksi

disebabkan olehkarena terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tanggakeduanya, sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antaraPenggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengansekarang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahpecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide

: Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974) dan ataukeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (vide: Pasal 3 KompilasiHukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimaluntuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidakberhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukanoleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan PenjelasanPasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide

: Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPenggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itusesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

a quo termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah NomorHim. 5 dari 11 him.

Bahwa Undangundang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untukmempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf eUndangundang Nomor Tahun 1974).

SAKSIII (tetangga Tergugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknyameneguhkan dalildalil Penggugat;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut telah disampaikan di depanpersidangan dan di bawah sumpahnya masingmasing serta saksisaksi tersebutbukanlah orangorang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undangundang sertadisampaikan menurut pengetahuannya masingmasing (vide : Pasal 145, 146 HIR danPasal 171 HIR).

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangansaksisaksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penggugatsebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikanketerangan di bawah sumpah vide: Pasal 175 R.Bg, Jo.

Pasal 1911KUHPerdata, serta telah diperiksa satupersatu di persidangan vide: Pasal171 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secaraformil dapat diterima;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi yang diberikan dipersidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikansendiri oleh saksi vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan tersebut jugasaling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), makaketerangan saksisaksi tersebut secara materiil

tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untukdapat rukun kembali dalam sebuah jalinan rumah tangga, terlebih lagisaat ini Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnyayang jelas dan pasti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide

Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974) dan ataukeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (vide: Pasal 3 KompilasiHukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat denganTergugat;Hal. 9 dari 12hal.Put.

Bahwa terhadap permohonan lelang Tergugat yang telah lengkap, makasesuai dengan kewajiban hukumnya, Tergugat III telah menerbitkan SuratPenetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S593/WKN.09/KNL.02/2014 tanggal 18 Desember 2014 (vide Bukti TIIIl2), denganketentuan Tergugat selaku penjual obyek lelang harus memenuhi syaratpengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang.d.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Tergugat telahmelaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melaluiHalaman 16 Putusan No. 462/Pdt/2019/PT SMGselebaran pada tanggal 29 Desember 2014 sebagai pengumuman lelangpertama (vide Bukti TIII6) dan melalui Surat Kabar Harian Jawa PosRadar Solo yang terbit tanggal 13 Januari 2015 sebagai pengumumanlelang kedua (vide Bukti TIll7) sehingga terhadap lelang dimaksud dapatdiketahui khalayak umum..

dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap danobyek lelang jelas, maka lelang eksekusi terhadap objek sengketa a quomelalui perantaraan Tergugat Ill dapat dilaksanakan pada tanggal 27Januari 2015 dimana lelang tersebut tidak ada peminat atau TAPsehingga belum laku terjual (vide Bukti TIII8)..

Bahwa terhadap lelang tanggal 27 Januari 2015 yang tidak laku, Tergugat kembali mengajukan lelang ulang kepada Tergugat Ill dengan suratpermohonan lelang nomor: 42/S/AMDYYK/I/2015 tanggal 28 Januari2015 (vide Bukti TIII9)..

Tergugat telah melakukan pengumuman lelang ulang melaluiSurat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit tanggal 06 Februari2015 sebagai pengumuman lelang kedua (vide Bukti TIIl12) sehinggaterhadap lelang dimaksud dapat diketahui khalayak umum.Bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang yang dilaksanakan tanggal 06Februari 2015, Tergugat tidak perlu melengkapi dengan SKPT yangbaru karena dapat menggunakan SKPT yang lama dimana telahdilampirkan pada pelaksanaan lelang tanggal 27 Januari 2015 (vide BuktiTIll11

SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim, tanggal 22Agustus 2018 dan Berita Acara Penangkapan vide bukti T.16 serta SuratPerintah Penahanan No. SP.Ham/46/VIII/2018/Reskrim, tanggal 23 Agustus2018 dan Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Saenal Abidin aliasAbang Bin Syamsu Dg.

bukti P.1) dan Nur Iwan (vide bukti T.15),Termohon praperadilan mengeluarkan surat perintah tugas dengan NomorSPRIN.Gas / 225 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.2),dan Surat Perintah Penyelidikan dengan NomorSP.Lidik/225/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.3) dan atasSurat Perintah Penyelidikan telah ada Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21Agustus 2018 (vide bukti T.4), dan telah pula melakukan gelar perkara (videHalaman 15 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor

05/Pra /2018/PN Sgmbukti T.5 dan T.6), dan dari hasil gelar perkara maka didapat fakta bahwalaporan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dimana didapat beberapapelaku diantaranya Pemohon Saenal yang diduga telah melakukan tindakpidana penadahan sebagaimana diancam pasal 480 KUHP (vide T.7 s/d buktiT.9) dan dari hasil penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadaptersangka Saenal Abidin alias Abang Bin Syamsu /ncasu pemohon pada tanggal22 Agustus 2018 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan

No.SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan (vide bukti T.16)dan dilanjutkan tindakan penahanan oleh Termohon pada tanggal 23 Agustus2018 sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.

SP.Han/46/VIII/2018/Reskrimdan Berita Acara Penahanan (vide bukti T. 10) yang kemudian penahanantersebut diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gowa (vide bukti T.11) danperkara pidana pemohon incasu telah dilimpahkan oleh Penyidik incasutermohon kepada pihak Kejaksaan (bukti T.12 s/d bukti T.14 dan bukti P.1);Menimbang bahwa dari fakta tersebut termohon telah dapat membuktikandalil jawabannya dan khusus mengenai penangkapan dan penahanan terhadappemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan

Negeri Medan tetap dengan kuasa yang sama (Vide Bukti P6).Dengan demikian Eksepsi Tergugat ini menurut hukum tidak berdasar untukdikabulkan dan harus ditolak;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yaitu gugatanPenggugat kurang pihak dimana Penggugat pada awalnya melamar bekerja danbekerja pada PT.

Union Pasifik sejak Tahun 2013 (Vide bukti T5) dan barubekerja pada Tergugat (Ic. Sari Kebun Alam) pada september 2015.

Sari KebunAlam) terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 12 November2019 dengan posisi terakhir sebagai supir kontrak hal tersebut sesuai denganSurat Keterangan Nomor. 0068/SK/HRD/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat(Vide Bukti P2) yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalamjawabannya bahwa Penggugat pada mulanya sesuai dengan lamaranPenggugat (Vide Bukti T5) melamar dan bekerja terlebin dahulu pada PT.

Heri Alex Siahaan) di tempat customerTergugat yang mana perbuatan tersebut terekam oleh CCTV (Vide Bukti T9)yang terjadi tepatnya pada tanggal 7 November 2019 di toko Zulfa baru JalanAyahanda. Dan terhadap kesalahan dan perbuatan ini, telan ada pengakuanyang diakui sendiri oleh Penggugat (Ic.

Heri Siahan) pada tanggal 11 NovemberHalaman 16 dari 21Putusan Nomor 227/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn2019 dalam sebuah Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat(Vide Bukti T8 yang indentik dengan vide Bukti P5), dan atas perbuatan ini,Tergugat juga telan mengeluarkan Surat Peringatan KeTiga (SP3) Nomor:010/SP/X1I/2019 tanggal 11 November 2019 kepada Penggugat.

Pemerintah Hindia Belanda membangun Bentengpertahanan di sebelah Timur Negeri Adat Hatileng, sekarang dikenaldengan Kampung Jawa (vide Prof. Leonard Y.

Adanya pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Huaulu bahwaobjek sengketa a quo adalah Tanah Petuanan Penggugat yang diatasnya dahulu terdapat dusundusun sagu milik MasyarakatHukum Adat Huaulu sebelum Turut Tergugat membuka lahan diatas objek sengketa a quo (vide Bukti P5);.

Pihak Kedua mengembalikan Tanah Petuanan pihak pertamaseluas 4.000 ha (empat ribu hektar) yang belum dipakai oleh pihakkedua kepada pihak pertama (vide Pasal 2 ayat (1) Surat PerjanjianPerdamaian tanggal 26 September 2011);b.

No.2915 K/Pdt/2015yang diperbaharui dengan Surat Pelepasan Hak Nomor 12/141/1994(vide Bukti P13). Hal mana bersesuaian dengan keterangan Sadr. M.Amin Tangke (saat ini selaku Penjabat Kepala Pemerintah NegeriSawai) sebagai saksi yang tercantum dalam putusan PengadilanNegeri Masohi Nomor ...... yang termuat dalam Putusan PengadilanNegeri Masohi Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Msh., yang telah berkekuatanhukum tetap (vide Bukti P14);46.

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf;(vide Dr. Munir Fuady, S.H., M.,H.

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok Putusan No. 536/G/2018/PA.LwkHal. 12 dari 29 hal.dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 TentangBea Meterai, jo.

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesual (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai denganketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Putusan No. 536/G/2018/PA.LwkHal. 14 dari 29 hal.Bea Meterai, jo.

Pasal 1925 KUHPerdata) yang berbunyi pengakuan yang dilakukandidepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannyasecara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus) dan atau adanya kesepakatansaja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) (vide Pasal Putusan No. 536/G/2018/PA.LwkHal. 15 dari 29 hal.208 Burgerlijkk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (vide Pasal 175R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1)R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksilainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlanh Saksi yang diajukan olehPemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306 R.Bg.), danSaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon(vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Oleh karena itu) Majelis Hakim menilalTermohon/Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatanrekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 158 R.Bg);Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya sebagaiberikut :1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari (1 bulan) = Rp.1.500.000, x 84 bulan (Selama 7 tahun) =Rp.126.000.000 (Seratus dua puluh enam juta rupiah);2.

kepentingan hukum para Pemohon)Menimbang bahwa berkenaan dengan /egal standing para Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang akanmenikah, namun belum mencapai batas minimal umur menikah; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batasminimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas haltersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria dan/ atau wanita (vide

Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah keinginanpara Pemohon untuk menikahkan anaknya, namun terhalang syaratminimal umur menikah yang ditentukan yaitu 19 tahun, sementara anakmasih berumur 18 tahun 6 bulan yang berarti secara hukum ia sudahterhalang syarat umur menikah;Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KantorUrusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan kurangumur pada anak Pemohon (vide

Pasal 2 angka 1 huruf a United NationsConvention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta juga harus menjamin hak anak untukmenyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yangmenyangkut anak yang dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anakyang bersangkutan (Vide Pasal 12 angka 1 United Nations Convention onThe Rights of The Child);Bahwa anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengarpendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yangmenyangkut

anak baik langsung ataupun diwakili (Vide Pasal 12 angka 2Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2021/PA.Lpk.United Nations Convention on The Rights of The Child);Bahwa negaranegara peserta Persatuan Bangsabangsa termasukIndonesia, wajid membuat peraturanperaturan yang tepat untukmenghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yangberhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasarpersamaan antara lakilaki dan perempuan (Vide Pasal 16 angka 1 huruf aConvention

dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahterarumah tangga yang penuh tantangan;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, PengadilanAgama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikandispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah sebagaimanadalam diktum penetapan ini;Bahwa oleh karena anak para Pemohon telah diberi dispensasi kawin,maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (vide

ASMIDAR tanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangi oleh Kepala Unit danMatri PT BRI (Persero) Tbk Unit Kota Baru, serta diperkuat dengan Surat PernyataanTergugat yang isinya meminta waktu untuk membayar tunggakan sampai tanggal 31Juli 2019, serta Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (Vide P.9, P.10, P.11, P.12,dan P.13) dan bahkan dikeluarkan lagi Daftar Total Kewajiban Debitor/TunggakanDebitor atas nama ASMIDAR sebesar Rp. 148.378.733, (Seratus empat puluhdelapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan

ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)(Vide P.15), oleh karenanya menurut hemat hakim Petitum ini juga dapat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Petitum Keempat dihubungkan alat bukti suratmaupun keterangan saksi Penggugat terhadap kredit yang diajukan sebanyakRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulannyasebesar Rp. 4.625.000, (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) denganjaminan anggunan 1 (satu) buah Sertifikat, yaitu Setifikat Hak Milik Nomor

P.6, P.7 dan P.8) sehingga Hakim berpendapat bahwaantara Para Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan sebagaimanatertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1804MUI19 / 8161 /04/2018, tertanggal 24 April 2018 (Vide P.1), yang isinya para Tergugat bersediamenyerahkan angunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan sebagaimanaPasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1804MUI19/8161/04/2018,tertanggal 24 April 2018.

P.14 dan P.15), hal tersebut dapatdilihat dari Surat Pemberitahuan mengenai tunggakan pertama, kedua dan ketiga(Vide P.10, P.12 dan P.13) namun oleh para Tergugat Surat Pemberitahuan tersebuttidak ditanggapi.

Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasanpembayaran pinjaman/kredit para Tergugat (Vide P.5).

yang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan buktibukti yangdiajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehinggadapatlah diketemukan faktafakta yuridis sebagai berikut : Bahwa, Pemohon benar bernama Andi Merry Carolina merupakan pendudukBulukumba yang sekarang beralamat di Bentengnge Desa BatukaropaKecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (vide

bukti P1 dan P2); Bahwa, Pemohon benar telah menikah dengan lelaki Andi Fitra Anwar danmemiliki 3 (tiga) orang anak (vide bukti P2), dimana anak kesatu lakilakiHalaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN BIk.bernama Andi Muh.

Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003,sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon(vide bUkti P3); 220 2no nen ene n nn en ene nent nn eee en een enna nnennennnee Bahwa, terjadi kesalahan memasukkan data bulan kelahiran anak Pemohondalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan kesalahan penulisannama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon; Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulankelahiran anak

Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut(vide bukti P3) dan merubah nama dan bulan kelahiran anak Pemohon dalamKartu Keluarga Pemohon tersebut (vide bukti P2), menjadi nama Andi Muh.Firmansyah lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan yangtercantum dalam ljazah SMP anak Pemohon (vide bukti P4); Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian dataadministrasi kependudukan anak Pemohon dengan lIjazah anak Pemohon; Bahwa, Penetapan ini sangat dibutunkan

10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PN BIk.Bentengnge Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba,sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalahmenjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanmaksud dan tujuan permohonan PemohoN), 0n nnn nn en nnn enn en enc nnn ncnMenimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor265/UM/RPC/KCS/2003, tertanggal O1 Agustus 2003, atas nama Andi Muh.Firmansyah (vide

Diinilai telahmemenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 147 HIR.). Sedangkanketerangan saksi berdasarkan pengetahuannnya, hal ini dinilai oleh Majelistelah memenuhi syarat materil pembuktian (vide Pasal 170 dan 171 HIR.),sehingga keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa, saksi Penggugat yang kedua (SAKSI II) Ee.

Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 147 HIR.).Sedangkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat salingmarah dengan nada keras, sampai akhir tahun 2014 pisah ranjang,berdasarkan pengetahuannnya, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhisyarat materil pembuktian (vide Pasal 170 dan 171 HIR.), sehinggaketerangan saksi mempunyai nilai pembuktian;hal. 9 dari putusan Nomor:0135/Pat.G/2015/PA.SmiMenimbang, bahwa, saksi

Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 147 HIR.).Sedangkan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satutahun pisah ranjang, Januari 2015 pisah rumah, berdasarkanpengetahuannnya, hal ini dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materilpembuktian (vide Pasal 170 dan 171 HIR.), sehingga keterangan saksimempunyai nilai pembuktian;Menimbang, Tergugat dimuka sidang tidak mengajukan alat bukti tulis,meskipun oleh Majelis

Hakim telah diberi kesempatan;Menimbang, bahwa, saksi Tergugat yang pertama (SAKSI )en =Keterangan $saksi di bawah sumpah dipersidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 147HIR.).

Keterangan $saksi di bawah sumpah dipersidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti Saksi (vide Pasal 147HIR.). Sedangkan keterangan saksi mengetahuil rumah tangga Penggugatdengan Tergugat tidak harmonis sejak barubaru ini karena Tergugat curhatkepada saksi.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugatmempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide, posita angka2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak 7 (tujuh) tahun usia pernikahan yang disebabkan olehTergugat tidak memberi nafkah dan jarang pulang serta menjalin hubungankhusus dengan perempuan lain (vide, posita angka 4), kemudian Penggugatdengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2019 hinggasekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

(vide, posita angka 5)meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide, posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangansebagaimana diamanatkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 334/Pdt.G/2019/PA.Ktptentang Peradilan Agama jo.

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberbimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

Karena itu) Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal PengadilanAgama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir ataumengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuail (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

danTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikangugatan Penggugat pada poin 4, dan Kedua benar sejak bulan September 2017sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Peng gugat pergimeninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah lagi salingmengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat padasebagian poin 6 dan poin 7;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor