Ditemukan 256682 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA CIBINONG Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 12 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
14 — 13
14 — 13
berwenang untukmenyelesaikan perkara aquo;Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yangdiajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuanperundangundangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut : Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadi bawah kekuasaan
Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahunatau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wall;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undangundang tersebut,maka perwalian baru ada apabila
Putus : 02-05-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 3/Pdt.P/2017/PN.Sdk Tanggal 2 Mei 2017 — ENDY SYAMSUL SIDABUTAR
67 — 7
67 — 7
SdkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdata : Bila anak belumdewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang pemaliannyasebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harusmengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah parakeluarga sedarah dan semenda ;Menimbang, bahwa juga berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan : Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anaktersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran
pertimbangantersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum ke2 dari permohonanPemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2 dikabulkan, maka dengansendirinya petitum ke1 juga dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, UU No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 359KUHPerdata, Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawnan, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN:1.
Register : 13-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PA Sungai Raya Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Sry Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
subjek hukum yang dapat mewakili perobuatan hukum dari anak dibawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan ketentuan Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidakdicabut kekuasaannya dan Pasal 50, Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yangHalaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Srytidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali,kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu diwakili orang tua atau walinya;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon bernama Busra bin Ali Kasandan
Register : 04-04-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Sdk Tanggal 6 Mei 2019 — Pemohon:
Lasma Tambunan
28 — 4
Lasma Tambunan
28 — 4
Simbolon yang menerangkan FrenkiMartogi Simbolon adalah anak kesatu dari ayah Jeslin Simbolon dan ibuLasma Tambunan dan bukti surat P6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran An.Yuliana Simbolon yang menerangkan Yuliana Simbolon adalah anak keduadari ayah Jeslin Simbolon dan ibu Lasma Tambunan;Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau bellum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
perbuatanhukum didalam dan di luar pengadilanMenimbang, bahwa ketentuan pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yangdikatakan belum dewasa (minderjariqheid) adalah anak yang belum berumur21 Tahun atau belum kawin sebelum usia 21 Tahun;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 345 KUH Perdatamenyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, makaperwalian terhadap anakanak kawin yang belum dewasa, demi hukumdipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telahdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaanorang tua, berada dibawah kekuasaan wali.2.
Register : 05-04-2012 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 167/Pid.B/2012/PN.Pdg Tanggal 19 April 2012 — 166_PID.B_2012_PN.PDG_HUKUM_26042012_NARKOTIKA
18 — 2
18 — 2
Mengambil sesuatu barang;Memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barangdibawah kekuasaan yang nyata.Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hokum.Unsure ini berwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barangsecara melawan hokum sedangkan perbuatan melawan hokum adalah perbuatan memiliki yangdikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwabarang yang dimablnya adalah milik orang lain.5.
Register : 02-10-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 222/Pdt.P/2018/PN Bit Tanggal 9 Oktober 2018 — Pemohon:
VIKE TOOLENG
20 — 11
VIKE TOOLENG
20 — 11
luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dengan Surat UkurSementara No. 1046 Tahun 1982, atas nama Pemohon tersebut, tidaksedang terkait sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.222/Pdt.P/2018/PN BitMenimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi danpengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidakberada di bawah kekuasaan
yakni Perwalian menurut Undangundang (VidePasal 345 KUHPerdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPerdata JoPasal 51 (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalianyang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPerdata);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa :Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasadipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidakdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
No. 1046 Tahun 1982, atasnama VIKE TOOLENG;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makadengan pertimbangan Pemohon VIKE TOOLENG adalah Ibu kandung dari anak SUICEN TOOLENG yang belum dewasa menurut hukum dan Pemohon juga merupakanorang tua yang masih hidup sejak kepergian ayah biologis dari anak SUI CENTOOLENG, maka demi hukum perwalian atas anak SUI CEN TOOLENG dapatdipangku oleh Pemohon VIKE TOOLENG, karena yang bersangkutan sejauh initidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
Register : 22-02-2019 — Putus : 08-03-2019 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 77/Pdt.P/2019/PN Ckr Tanggal 8 Maret 2019 — Pemohon:
Dody Agus Suprianto
211 — 36
Dody Agus Suprianto
211 — 36
segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan.Pasal 48 ;Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikanbarangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.Sedangkan tentang PERWALIAN, disebutkan sebagai berikut :Pasal 50 ;(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan
orang tua, berada di bawah kekuasaan wall.(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupunharta bendanya.Pasal 51;(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankankekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiatatau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.(2) Wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atauorang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur danberkelakuan baik.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut
di atas,maka menurut hukum, anak pemohon yang bernama RAFI NURFAIZIHERDIANSYAH, NINDY CHARISA PUTRI yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan,masih ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini pemohon danisterinya.
Register : 24-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Bgl Tanggal 28 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 4
19 — 4
tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum darianak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukum dalamUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas,Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anaktersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,selanjutnya Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
Register : 02-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Jbg Tanggal 21 Februari 2019 — Pemohon:
Ririn Dwi Ariani
16 — 1
Ririn Dwi Ariani
16 — 1
Sedangkanketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umuranak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun,sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU RI No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada
di bawah kekuasaan wall ;Menimbang bahwa mengenai usia anak Pemohon yang bernamaRAHMAT ZIDNY HIDAYATULLAH berdasarkan bukti P.3, berupa Kutipan AktaKelahiran an RAHMAT ZIDNY HIDAYATULLAH ter bukti bahwa RAHMAT ZIDNYHIDAYATULLAH lahir di Mojokerto pada tanggal 16 April 2006, sehingga saat iniyang bersangkutan masih berumur menjelang 13 tahun ;Menimbang bahwa selama persidangan tidak pula terbukti bahwa anakPemohon yang bernama RAHMAT ZIDNY HIDAYATULLAH tersebut pernahmelangsungkan perkawinan ;Menimbang
Menimbang bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohonmemenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernamaRAHMAT ZIDNY HIDAYATULLAH ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbuktibahwa RAHMAT ZIDNY HIDAYATULLAH memenuhi syarat untuk ditetapkanberada dalam perwalian ibunya yang bernama RIRIN DWI ARIANI (Pemohon) ;Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya Pemohon mengajukanpermohonan agar Pengadilan Negeri Jombang memberikan ijin Kepada Pemohonuntuk menjalankan kekuasaan
Register : 10-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Mrb Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 10
32 — 10
Salmin masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian kedua anak tersebutotomatis masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnyadan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukumdi dalam dan di luar pengadilan;Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidupberwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawahumur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di duniaperbankan, peralinan hak atas tanah dan bangunan
UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan anak, namun terdapat Implikasi hukum ataspenetapan perwalian di Pengadilan Agama tidak menyalahi aturan walaupunHim. 9 dari 12Penetapan 248/Pdt.P/2021/PA.Mrbtidak tersurat secara jelas, akan tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatanbagi Para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi issupenting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara peraturanperundangundangan mengenai kekuasaan
Dimana kesenjangan antarahukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara a quodi luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengantidak mengurangi maksud dan subtansi peraturan perundangundangan yangmengatur hal ini:Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon selama ini berperilaku baik,cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanatdan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang di bawah umur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
Register : 22-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 251/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 5 September 2017 — Pemohon
32 — 2
32 — 2
penetapan tentang subyek hukum yang dapatmewakili perobuatan hukum dari anak di bawah umur akan didasarkan padaketentuan dan prinsip hukum dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelishakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang Undag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Anak yang belum mencapaiumur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak dicabut darikekuasaannya dan selanjutnya Pasal 50 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidakberada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali , darikedua pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa dalammelakukan perbuatan hukum tertentu dibawah/diwakili orang tua atau walinyayang dalam hal inidiwakilioleh nya;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal tersebut
Register : 26-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 153/Pdt.P/2019/PN Bit Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
SALMIATY LAMJA
66 — 26
SALMIATY LAMJA
66 — 26
Desember 2004 dan masihberumur 15 (lima belas) tahun untuk menerima uang ganti rugi jalan Tol;Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan milik Pemohon dan suamiPemohon tersebut, tidak sedang terkait sengketa atau masalah hukumdengan pihak lain;Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi danpengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidakberada di bawah kekuasaan
yakni Perwalian menurut Undangundang (VidePasal 345 KUHPerdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPerdata JoPasal 51 (1) Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalianyang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPerdata);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa :Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasadipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidakdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makadengan pertimbangan Pemohon SALMIATY LAMJA adalah Ibu kandung dari anakALYA MASPEKE yang belum dewasa menurut hukum dan Pemohon jugaHalaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.153/Pdt.P/2019/PN.Bitmerupakan orang tua yang masih hidup sejak meninggalnya almarhum RAMLIMASPEKE, maka demi hukum perwalian atas anak ALYA MASPEKE dapat dipangkuoleh Pemohon SALMIATY LAMJA, karena yang bersangkutan sejauh ini tidakdibebaskan atau dipecat dari kekuasaan
Putus : 20-01-2011 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 17/Pen.Pdt.P/2011/PN.Bgl. Tanggal 20 Januari 2011 — S U P I K A T
MOCH. CHOTIB
85 — 17
85 — 17
P.I1 dan P.II7 sertaketerangan saksisaksi telah terbukti pula bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di DesaKertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, termasuk Wilayah Hukum PengadilanNegeri Bangil adalah orang yang cakap, mampu bertanggung jawab dan sebagai orang yangdapat dipercaya untuk diberi Amanah;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974tentang Perkawinan, ternyata Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya hingga sekarangmasih melakukan/menjalankan kekuasaan
RUMIASIH dan KARTILA atau ditulis jugaKARTILAH telah sepakat membagi tanah sawah tersebut dengan cara menjualnya;e bahwa benar Pemohon masih menjalankan kekuasaan terhadap 2 (Dua) orang anaknyayang masih dibawah umur dan sampai sekarang anakanaknya ikut bersama Pemohon;e bahwa benar Pemohon sebagai orang cakap, mampu bertanggung jawab dan dapatdipercaya;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian ini, maka segala sesuatunya yangtermuat di dalam berita acara persidangan ini untuk singkatnya dianggap
AZKALAIDILHAQ, sebagai anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah Para Pemohon yanghingga sekarang masih dibawah umur ;Apakah benar anakanak mempunyai harta yang didapat dari hibah orang tuanya;Benarkah harta yang hendak dijual tersebut barangnya benarbenar masih ada danbenarkah Para Pemohon masih melakukan/menjalankan kekuasaan sebagai orang tuaterhadap anakanaknya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan suratsurat bukti bertanda P1 s.d.
BILHAD FABIANTARA, dan 2.AZKAL AIDILHAQ yang asalnya mendapat Hibah dari Pemohon TUHFATULMARDIYAH sendiri;e Para Pemohon sampai sekarang masih melakukan/menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadap 2 (Dua) anaknya yang masih dibawah umur bernama 1. LAUDZI BILHADFABIANTARA, dan 2.
AZKAL AIDILHAQ tersebut 3e Harta bersama tersebut hendak dijual guna memenuhi biaya hidup Para Pemohon danbiaya pendidikan anakanak serta untuk modal kerja Para Pemohon;e Para Pemohon sampai sekarang masih melakukan/menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadap anakanaknya yang masih dibawah umur tersebut;e Para Pemohon sebagai orang cakap, mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya untukmewakili kepentingan anakanaknya yang masih dibawah umur tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta
Putus : 06-07-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 147/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 6 Juli 2017 — DRS. S U K A D I melawan PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) Tbk,
28 — 18
28 — 18
atas nama Doktorandus SUKADI suamiSRI ROHMAWATUN yang beralamat di Desa Ngaluran RT.001hal 2 dari 27 hal Put.No. 147/PDT/2017/PT.SMGRW.001 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi JawaTengah.Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangudnang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PELAWANadalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapatdikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaanyang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang;Bahwa
Pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelenangan umumpasal 6 Undangundang Hak Tanggungan.b.
Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yangterdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melaluipelelangan umum sesuai pasal 14 ayat (2) UUHT.Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf aberdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepadakrediturpemegang hak Tanggungan pertama untuk menjual objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi HakTanggungan cidera janji (wanprestasi).
Pasal 11 ayat (2) hurufe UUHT, yaitu apabila debitur cidera janji pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut.b. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah Kreditur pemegang HakTanggungan Pertama.c. Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kantor Lelang Negara.d. Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelangeksekusi.e.
sendiri obyek Hak Tanggungan jikaSri Rahwawatun/ Debitur dan PELAWAN ingkar janji/wanprestasi.Pasal 11 ayat 2 e UUHT, berbunyi : Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabiladebitor cidera janji .Dan mengenaihalinipunsudahdiakuidandibenarkanolehPELAWAN dalam dalil qugatan perlawanannya.Karena fakta Sri Rahwawatun/ Debitur dan PELAWAN telah lalai(Wanprestasi) dan hanya melakukan pembayaran angsuran terhitungDesember 2014
Register : 15-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 257/Pid.B/2020/PN Pli Tanggal 16 Nopember 2020 — Muhammad Nauval Fadilla Bin Heriansyah;
92 — 14
92 — 14
Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau SebagianMilik Orang Lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum mengambil suatubarang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatanmenguasai sesuatu benda seolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut,padahal ia bukan pemiliknya;Menimbang bahwa mengambil diartikan memindahkan barang daritempat semula ketempat lain yang membawa barang dibawah kekuasaan yangnyata yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukanatau
yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;Menimbang bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian milikorang lain ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalamkehidupan ekonomi dari seseorang;Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Agus danSaksi Zainal serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barangbukti berupa 1 (satu) unit Notebook merk Asus berwarna putih,1 (satu) buahcharge notebook berwarna hitam,1 (satu) buah mouse berwarna biru,1 (satu)
Register : 03-11-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PA BALIGE Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Blg Tanggal 11 Nopember 2014 — Penggugat dan Tergugat
77 — 17
77 — 17
berhasil.Bahwa, oleh karena usaha damai telah berhasil dilaksanakan olehMajelis Hakim, maka Penggugat mencabut gugatannya.Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatatselengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakanbagian tak terpisahkan dengan putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
dan istri telah terjadi perdamaiandan harus dibuat produk hukum berupa putusan, maka oleh karena antaraPenggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, Majelis Hakimmenyatakan perkara telah selesai.Menimbang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama BaligeNomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Blg tanggal 3 November 2014 dinyatakanPenggugat miskin/tidak mampu, oleh karena itu Penggugat dibebaskan darimembayar biaya perkara.Mengingat, pasal 25 ayat (8) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang kekuasaan
Register : 24-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT PADANG Nomor 178/PDT/2020/PT PDG Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : ZULKIFLI DT. JOAN SATI
Terbanding/Tergugat I : RIA ADEL GUSTI
Terbanding/Tergugat II : BAKI AMEH
146 — 31
Terbanding/Tergugat I : RIA ADEL GUSTI
Terbanding/Tergugat II : BAKI AMEH
146 — 31
membatalkanPutusan Pengadilan tingkat pertama, karena semuanya telah dipertimbangkandengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanyaMemori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi olen Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetapdipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Pengadilan;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT PDGMengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undangundang Nomor 49 tahun 2009 tentangPeradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundangundangan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;Mengingat dan memperhatikan Undangundang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 tahun 2009 tentangPeradilan Umumdan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundangundangan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
Putus : 31-01-1968 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116K/PID/1967 Tanggal 31 Januari 1968 — -
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung Indonesia telah dinjatakantidak berlaku lagi. namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanjaimengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang? jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang? itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwapasal 70 dari Undang?
tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehinggajang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja melainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal? jang mengenai atjarakasasi Mahkammah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2?
Register : 18-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTA SURABAYA Nomor 441/Pdt.G/2013/PTA.Sby Tanggal 16 Desember 2013 — PEMOHON V TERMOHON
67 — 45
67 — 45
bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, namun demikian MajelisHakim banding akan memberikan pertimbangan sebagi berikut:DALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam hal provisi ini telah dipertimbangkan olehmajelis tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding memandangperlu untuk menambah pertimbangan bahwa ternyata dalam hal gugatan provisiini Penggugat tidak meminta selama dalam proses persidangan kedua anaktersebut harus berada dibawah kekuasaan
ROUFABDULLAH sebagai mediator untuk mengadakan mediasi, namun ternyatatidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 semuanya adalahdemi kepentingan anak, untuk itu terkait hadhanah ini adalah demi kepentingandan kebaikan anak itu sendari;Menimbang, bahwa ternyata sampai sekarang belum ada putusanPengadilan yang mencabut kekuasaan Penggugat untuk mengasuh keduaanaknya dan ternyata saat ini kedua anak tersebut telah
Putus : 07-03-1979 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/Kr/1976 Tanggal 7 Maret 1979 — -
56 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat bahwakiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut,Melihat suratsurat yang bersangkutan;Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 6 Undangundang No. 1 tahun 1951 jo pasai 1 Undangundang No. 1 tahun 1961 terhadapputusan Pengadilan Negeri di Banyuwangi tersebut tidak dapat dimintakanbanding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakankasasi :Menimbang pula, bahwa dengan berlakunya Undangundang No. 14 tahun1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang telahmencabut Undangundang No. 19 tahun 1964 tentang KetentuanketentuanPokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yangdimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undangundang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskanlagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan,bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undangundang No. 14, sau1970, maka pasal 70 Undangundang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkansedemikian rupa, sehingga