Apabila Para Tergugat tidak melaksanakansebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihakPenggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika ParaTergugat tidak bersedia/lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini denganbaik, seketika, dan sempurna;9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.SUBSIDAIRAtau apabila Majelis

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdatamenentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintahatau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;Menimbang, bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkanseseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih

melaksanakannya;Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakimmempertimbangkan bahwa terhadap hal tersebut dikarenakan berkaitandengan petitum angka 4 (empat) mengenai sita jaminan yang telah ditolak,maka petitum angka 7 (tujuh) ini juga haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada Petitum angka8 (delapan) yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsomsebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jikaPara Tergugat tidak bersedia/lalai

Bahwa,adalah beralasan pulaAgamabPuntukmenghukum Tergugat Rekonpensi dengan uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) perhari,lalai melaksanakan putusan pengadilanapabilayangberkekuatan hukum tetap (in kracht);13.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar UANG PAKSA (dwangsom) sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perhari ,apabila lalai menjalankan putusan ini;11.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankandengan serta merta walau ada banding,kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);SUBSIDAIR : Mohon Putusan Yang Seadil adilnya ( ex aequo etbono ):DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENST :Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini; Menimbang

Menghukum Tergugat Rekonpensi untukmembayar UANG PAKSA (dwangsom) sebesarRp. 100.000, (seratus ribu rupiah)perhari ; apabila lalai menjalankanputusan ini;11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankandengan serta merta walau ada banding,kasasi , ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);SUBSIDAIR Mohon Putusan Yang Seadil adilnya ( ex aequo etbono );II.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar UANGPAKSA (dwangsom) sebesar Rp. 100.000, (seratusribu) rupiah) perhari , apabila lalai menjalankanputusan ini;11.

kepadaPenggugat Rekonpensi nafkah anak perbulan minimalRp 300.000 sehingga anak dewasa dan atau menikah hal inisesuai dengan pasal 24 angka (2) huruf' ob PeraturanPemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 78 huruf (b)Undang Undang no. 9 Tahun 1989 jo pasal 105 KompilasiHukum Islam yang telah diubah dengan Undang Undang no. 3Tahun 2006 yang diubah dengan Undang Undang no. 50 Tahun2009; Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensiuntuk menghukum Tergugat Rekonpensi uang paksa(dwangsom) perhari apabila lalai

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan Tergugat mempunyai sifat tempramen, lalai dan kurangbertanggung jawab dalam hal nafkah. Sehingga mengakibatkan kasihsayang Penggugat berkurang dan sering terjadinya pertengkaran, olehkarena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;2 dari 25 halamanPutusan Nomor 6829/Pdt.G/2020/PA.Sor6.

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam point 5 (lima)dalam gugatan PENGGUGAT yang menyebabkan perselisihan5 dari 25 halamanPutusan Nomor 6829/Pdt.G/2020/PA.Sordikarenakan oleh TERGUGAT yang dimana menyebutkan TERGUGATbersifat temperament, lalai dan kurang bertanggung jawab dalam halnafkah sehingga mengakibatkan TERGUGAT berkurang kasih sayangnyaterhadap PENGGUGAT, akan tetapi yang sebenarnya PENGGUGAT lahyang mempunyai sifat temperament, lalai dan kurang bertanggung jawabterhadap TERGUGAT.Berkaitan

tertutup untuk umum, hal tersebut sesualiketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan Cerai Gugat karena sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat danTergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus karena Tergugat bersifat temperamental, lalai

Membantah dalil gugatan Penggugat angka 5, yang benarPenggugatlah yang bersifat temperamen, lalai dan kurang bertanggungjawab terhadap Tergugat. Sejak menikah sampai September 2020,Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) perbulan dan Penggugat sangat tidak mensyukuri apa yangtelah Tergugat berikan selama dari pernikahan sampai dengan bulanSeptember 2020;4.

Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai /wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yangdikirimkan ke alamat DEBITUR sebagaimana dimaksud padaPasal 22 Perjanjian Kredit.b. Para pihak sepakat bentuk pernyataan lalai / wanprestasi yangdapat dilakukan oleh BANK berupa surat atau akta lain yangsejenis maupun dalam bentuk Papan Peringatan (Plank, Stikeratau yang dianggap lazim yang dipasang atau ditempelkan padarumah dan tanah yang menjadi agunan kredit.2.

Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai / wanprestasiberupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamatDEBITUR sebgaiamna dimaksud pada Pasal 22 Perjanjian Kredit.b.

Para pihak sepakat bentuk pernyataan lalai / wanprestasi yang dapatdialkukan oleh BANK berupa surat atau akta lain yang sejenis maupundalam bentuk Papan Peringatan (Plank, Stiker atau yang dianggap lazimyang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah yang menjadiPutusan No. 183/PDT/2018/PT MND hal 12 dari 28 Halamanagunan kredit..

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriManado untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde);SUBSIDAIR :Putusan No. 183/PDT/2018/PT MND hal 22 dari 28 HalamanApabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Namun justru. tanpa persetujuanPenggugat, Tergugat telah melakukan permohonan penjualanagunan/jaminan Penggugat dapat dianggap sebagai Perbuatan MelawanHukum (Onrecht Matige Daad) ;Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui adanya proses lelang yangdiajukan Tergugat kepada Tergugat II, namun kenapa lelang tersebut tetapberlangsung sementara Penggugat tetap merasa keberatan karena kreditPenggugat belum jatuh tempo sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa Si berutang/Debitur adalah lalai

, apabila iadengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakanlalai, atau demi perikatannya sendiri, talah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukanSedangkan faktanya jangka waktu kredit yang diberiakn Tergugat belum jatuhtempo/belum lewatnya waktu sehingga disini Penggugat belum dikatakansebagai Debitur Kredit Macet;Bahwa atas lelang tersebut seharusnya Tergugat II mengecek dan memeriksaPerjanjian Kredit yang dibuat apakah

dengan biaya gugatan pada Pengadilan Negeri Gianyardiperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) dan kerugian agunan/jaminan yang telah masuk proses lelang sebesarRp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Halaman 5 dari 27 hal Putusan No.1193/Pdt.G/2018/PN.Dps15.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Tergugat harusdibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima Ratus RibuRupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai

Menimbulkan kerugian ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangansebagaimana tersebut diatas dimana Penggugat telah menerima fasilitas kriditdari Tergugat sSesuai dengan perjanjian kridit Galang Bulan No.0010/1007/KKG01/X1I/2015 yang mana dalam pasal 18 dalam pasal tambahantelah disebutkan apabila Debitur tidak dapat atau lalai memenuhikewajibannya maka bank berhak tanpa perantara Pengadilan langsungmenjual harta benda yang dijaminkan oleh Debitur dibawah tangan atauataupun dimuka

pasal 6 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan, sehingga perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatanmelawan hukum ;Menimbang bahwa selanjutanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadapperjanjian kridit tersebut apakah kedua belah pihak baik Pengggat maupunTergugat telan melaksanakan prestasinya atau ada salah satu pihak tidakmelaksanakan kewajibanya ;Menimbang bahwa pada pasal 18 mengenai pasal tambahan pada angka 4menyatakan apabila debitur dan atau penjamin tidak dapat atau lalai

Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorangistri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Termohon jarangmenyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluanPemohon lainnya;4.3. Termohon tidak menyayangi anakanak Pemohon denganmantan istri Pemohon, seperti Termohon sering menghardik danmemukul anak Pemohon tersebut, padahal sebelum menikahTermohon berjanji akan menyayangi anakanak Pemohon;4.4.

Tidak benar Termohon lalai terhadap tanggungjawab sebagai isteri,Termohon ada menyiapkan makan, minum dan mencucikan pakaianHalaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA. Pyk9.Pemohon, Tetapi tidak dimakan Pemohon sehingga apa yangTermohon masak banyak terbuang dan tercampak;4.3.

Juli 2015;~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KotaPayakumbuh, sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun danharmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisinan danpertengkaran;ane Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon karena Termohon bertutur kasar dan sering marahmarah kepada anak bawaan Pemohon, dan Termohon lalai

dengan Pemohon dan Termohon mereka suamisteri menikah pada tanggal 15 Juli 2015;~= Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KotaPayakumbuh, sampai berpisah;wnnnnnen Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;men Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon karena Termohon kurang menghargai orang tuaPemohon, Termohon sering marah berkata kasar kepada anakbawaan Pemohon, serta Termohon lalai

suamiisteri menikah pada tanggal 15 Juli 2015;~ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KotaPayakumbuh, sampai berpisah;on Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar mereka bertengkar, saksimengetahui dari curhat Termohon kepada saksi;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohon karena Termohon kurang menghargai orang tuaPemohon, Termohon sering marah berkata kasar kepada anakbawaan Pemohon, serta Termohon lalai

Pasal 5:1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih darisatu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satuutang;2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebihdari satu Hak Tanggungan, peringkat masingmasing HakTanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya padaKantor Pertanahan;3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yangsama ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta PemberianHak Tanggungan yang bersangkutan;Bahwa faktanya, Tergugat telah lalai

Surat Tergugat II tertanggal 30 Maret 2017, perihal: SuratPeringatan III;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakanbahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintahatau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demiperikatannya sendin, talah jika ini menetapkan, bahwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat Tergugat Il tertanggal 30 Maret 2017, perihal : SuratPeringatan III;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakanbahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintahatau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demiperikatannya sendini, talah jika ini menetapkan, bahwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman yang diterima,Tergugat sekarang Terbanding kepada Tergugat II sekarang Terbanding IItersebut, telah lalai dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukanberdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tertanggal 29 Mei 2013 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris Noor Kholis Adam, S.H, M.H, Notaris diJakarta.

kembali lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaranangsuran hutangnya kepada Tergugat II sekarang Terbanding II. Ataskelalaian tersebut, Tergugat II sekarang Terbanding II telah memberikanperingatan kembali kepada Tergugat sekarang Terbanding sebagaimanaterbukti (vide bukti bertanda TIII8) dari:6.1. Surat Tergugat II tanggal 15 Maret 2017, perihal Surat Peringatan ;6.2. Surat Tergugat Il tanggal 22 Maret 2017, perihal Surat Peringatan II;6.3.

tangan Tergugat.Bahwa Penggugat beberapa kali telan menghubungi Tergugatmemintanya untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya denganmengembalikan uang milik Penggugat beserta keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut Namun dengan berbagai macam alasanTergugat tidak juga mau menyelesaikan tanggung jawabnya kepadaPenggugat.Bahwa sebelum di ajukannya gugatan ini Penggugat bahkan telahmelayangkan Somasi (Teguran) sebanyak 2 kali kepada Tergugat untukmengingatkan bahwa Tergugat telah lalai

Tergugatyang saat ini di tempati olen Tergugat yang berlokasi di Jalan RayaSandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting,Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No. 1764, Luas104 M2 yang masih tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah.Bahwa untuk menjamin di laksanakannya putusan ini nantinya olehTergugat, maka Penggughat mohon agar Tergugat di hukum membayaruang paksa ( Dwangsom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000, (LimaRatus Ribu Rupiah ) setiap harinya apabila Tergugat lalai

Menghukum Tergugat membayar uang paksa ( Dwangsom ) kepadaPenggugat sebesar Rp. 100.000, ( Seratus Ribu Rupiah ) setiap harinyaapabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan.8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada Verset,Banding atau Kasasi dari Tergugat.9.

antara Penggugat dan Tergugat mengandungsyarat yang tidak halal yaitu perjanjian berisi syarat apabila debitur melakukanwanprestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur, perjanjianini dilarang oleh pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1996;Menimbang, bahwa dalam jaminan kebendaan sebagaimana ketentuanpasal 1154 KUHPerdata, pasal 1178 KUHPerdata, pasal 12 UU No 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang jaminan kebendaan tidak dapatmemiliki obyek jaminan kebendaan tersebut apabila debitur lalai

Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan olehsalah satu pihak apabila pihak lain tidak lalai dalam melaksanakannya.Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pengugat merinci kerugiannyasebagai berikut :Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr Materiil, berupa modal pinjaman yang diberikan Penggugat kepadaTergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ; Immateriil, Kerugian moril yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatanTergugat meliputi kegelisahan, sedih,

Apabila kemudian ternyata Pihak Kedua tidak dapat memenuhikewajibannya seperti yang tersebut pada pasal 2 dan pasal 3perjanjian ini, dengan keterlambatan waktu saja sudah cukupterbukti bahwa pihak kedua telah lalai dan karenanya Pihak Keduadikenakan denda 1 0/000 (satu permil) perhari dari kewajibanpembayaran, yang harus dibayarkan bersamasama denganpembayaran yang bersangkutan.2.

Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yangtersebut pada pasal 2 dan pasal 3 perjanjian ini dalam waktu 30(tiga puluh) hari atau sampai dengan pembayaran selanjutnya,maka dengan keterlambatan waktu saja sudah cukup terbuktibahwa Pihak Kedua lalai dan perjanjian ini batal demi hukum tanpamemerlukan lagi perantara keputusan hakim, oleh karenanya PihakPertama diberi hak untuk menjual tanah dan bangunan tersebutkepada pihak lain3.

Sedangkan~ setelah tenggang waktukelonggaran yang diberikan TERGUGAT pada PENGGUGATuntuk melaksanakan kewajibannya telah terlampaui, makatentunya TERGUGAT tidak dapat lagi memberikan persetujuanpada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan atas unit yangmenjadi obyek PERJANJIAN, mengingat PERJANJIAN telah batalHalaman 18 dari 25 hal putusan No 154/Pdt/2016PT Bdg10.A.demi hukum akibat PENGGUGAT lalai melaksanakankewajibannya dan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) 2.1PERJANJIAN secara hukum PENGGUGAT sudah

tidak lagimemiliki hak atas unit yang diperjanjikan para pihak.Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yangmenyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum atas penjualan unit yang semula akan dijual TERGUGATpada PENGGUGAT, karena pada faktanya Perjanjian PengikatanAkan Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telahberakhir akibat PENGGUGAT telah terbukti lalai memenuhikewajibannya sesuai dengan PERJANJIAN, dimana sesuaidengan kesepakatan para pihak dalam PERJANJIAN obyek

Hal ini jelas tidak benardan tidak beralasan hukum, karena sejak awal para pihak telahsepakat dalam PERJANJIAN apabila perjanjian batal demi hukumakibat PENGGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya membayaruang muka atas unit yang akan dibelinya, maka uang yangdibayarkan PENGGUGAT akan hangus.Bahwa adapun alasan PENGGUGAT meminta pengembalian uangtanda jadi dan uang muka dengan alasan perjanjian batal demihukum karena bertentangan dengan klausula baku yang diaturpasal 18 ayat (1) huruf c UU No.8 tahun

ini Penggugat tidak tertib /menunggak membayar angsuran bulanan, bahkan terang Penggugatterakhir membayar angsuran pada 26 Januari 2017 itu pun untukangsuran bulan November 2016, dan sejak 26 Januari 2017 ituPenggugat tidak pernah lagi membayar angsuran sampai saat ini,olehkarenanya beralasan, berdasarkan hukum dan tidak prematureproses lelang yang Tergugat ajukan ; Jo Pasal 5 Perjanjian PinjamUang yang menerangkan lingkup wanprestasi, terutama ;Pasal 5 huruf (e) Perjanjian Pinjam Uang "Peminjam lalai

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini,dan atau Peminjam lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan aktaakta Perjanjian Pinjam Uang / Pengakuan Hutang lainya yang dibuatantara Peminjam dengan Bank" ;Pasal 5 huruf (j) Perjanjianpinjam Uang "Nasabah lalai melakukankewajiban kepada Bank berdasarkan Perjanjian PinjamUang/Pengakuan Hutang yang dibuatnya ; Pasal 7 Perjanjian PinjamUang strip/poin 5 "memberikan secara sukarela kepada Bank sebagaiPemegang Hak Tanggungan

Tanggungan, hal mana terlihat dengan jelas dari dasar atau alasangugatan dari Penggugat yang sangat tidak berdasarkan atas aturan hukum yangberlaku, sehingga terlihat adanya kesengajaan dari Penggugat yang bertujuanuntuk memperlambat atau mengulurulur proses pelaksanaan eksekusi atasobyek perkara a quo ;Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6,sebab tidaklah mendasar apabila Penggugat mendalilkan wanprestasi dariTergugat mengenai perikatan waktu ;Bahwa Penggugat telah lalai

Bahwa tidak beralasan hukum apabila Penggugat meminta untuk diberikebebasan untuk menjual bebas jaminan yang telah diletakkan hak tanggungankepada Tergugat I, dikarenakan Penggugat telah lalai untuk membayar angsurankepada Tergugat , maka Tergugat dengan memperhatikan ketentuan UU No. 4tahun 1996 dapat melakukan lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan ;13.

memeriksa danmengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barangbarangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dahulu PenggugatKonpensi yang akan Penggugat Rekonvensi tentukan kemudian dalam bentukpermohonan tersendiri;1512 Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dimaksud, agar Tergugat13Rekonvensi mematuhinya maka haruslah dihukum membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta Rupiah) untuk setiaphari Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensi lalai

oleh Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugatkonpensi kepada Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat konpensi secara tunaidan sekaligus;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh PengadilanNegeri Tanjung Balai karimun terhadap barangbarang bergerak maupun tidakbergerak milik Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konpensi;Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi dahulu PenggugatKonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap hari lalai

No 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;2 Bahwa Judex Facti telah lalai dalam mempertimbangkan bukti;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti tersebut, Judex Facti telah lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam hal ukumpembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhikebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan Menguatkanputusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 03 / PDT.G/ 2010 /PN.TPL.

., dapat dikategorikan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperundangundangan;Bahwa fakta dipersidangan keterangan saksi para Termohon tersebut dibandingkandengan saksi Pemohon, jelaslah keterangan saksi Pemohon mempunyai nilaipembuktian yang lebih, sebab saksi para Termohon bukanlah orang yang memangsama sekali mengetahui tentang tanah terperkara, sedangkan saksi Pemohon selainsempadan tanah terperkara saksi juga orang yang sering melihat Pemohon/Pembanding menggarap di lokasi tanah terperkara

tanggal 07 Agustus 2018 dan somasi Terakhir atau Ketiga padatanggal 10 Agustus 2018 akantetapi hingga saat gugatan ini didaftarkan padaPengadilan Negeri Denpasar Tergugat tidak juga malaksanakan kewajibannyatersebut.Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi) terhadap isi Perjanjian dimaksud, maka hal itu menuruthukum telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu pasal 1238KUHPerdata:Debitur dinyatakan lalai

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan inimengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telahditentukan.Bahwa akibat WANPRESSTASI yang dilakukan TERGUGAT telahmenimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT yang dapat PENGGUGATperinci sebagai berikut:a.

yang dimaksud dalam perkara Aquo.Bahwa oleh karena perbutan Tergugat yang ingkar janji/cidera janji, makaPenggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mengakhiriperjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat dan Tergugat dengan segalakonsekwensi hukum yang harus di tanggung oleh Tergugat, yaitu harusmembayar denda dan segala kerugian yang diderita oleh Penggugatdikarenakan perubahan struktur bangunan milik Penggugat oleh Tergugat.Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGATakan lalai

Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian Immateriil kepadaPENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 10,000.000.000,(Sepuluh miliar rupiah) sejak putusan ini mMempunyai kekuatan hukum tetap.Menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan sebesar Rp.180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah)Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksasebesar Rp. 1.000.000 ,(satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabilaTERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan

ditolak menurut hukum;Menimbang, bahwa begitupula akan tuntutan pembayaran denda atasketerlambatan pembayaran segala kerugian yang diminta oleh Penggugat kepadaTergugat, oleh karena kerugian materiil atas tuntutan Tergugat tersebut tidakakurat dan jelas maka tuntutan mengenai pembayaran denda sebagaimana poin 7harus ditolak pula;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang pengenaan uang paksa yangdiminta oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiapharinya, apabila Tergugat lalai

Amar putusan Judex Factiangka 5 yang menghukum Pemohon Kasasi membayar selisih upahadalah salah dan keliru serta melanggar rasa keadilan sehinggacukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiuntuk membatalkannya;Judex Facti telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang berlaku dan oleh karenanya putusanJudex Facti haruslah dibatalkan;A.

Judex Facti telah lalai/tidak memenuhi suratsurat yang diwajibkandalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 178 ayat (1) HIR;17.

Judex Facti Telah Lalai/Tidak Memenuhi SyaratSyarat Yang DiwajibkanDalam Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf C UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yang Telah Dirubah DenganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2009;25.26.Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 5 tahun 2004 jo.

UndangUndang Nomor 3tahun 2009, tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang"telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan".

menyalahiketentuan UU 13/2003 karena Termohon Kasasi bukanlah karyawanPemohon Kasasi melainkan karyawan kontrak dari Turut TermohonKasasi sehingga PHK Termohon Kasasi dilakukan oleh TurutTermohon Kasasi;Bahwa sesuai uraian diatas maka putusan Judex Facti yang tidakmempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan mengenaidasar dan alasan dikabulkan petitum Termohon Kasasi yangmenyatakan Pemohon Kasasi telah menyalahi ketentuan UU13/2003 harusnya dibatalkan di tingkat kasasi karena Judex Factitelah lalai

Penggugat adalah lalai, apabila ia dengan suratperintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakanlalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,bahwa si berutang i.c.

Penggugat harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yang ditentukan,Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dash 6 dalam APHT atas agunankredit Penggugat yang disebutkan pada butir 2 huruf d di atas, telahdisepakati bahwa jika Penggugat tidak memenuhi kewajiban melunasihutangnya berdasarkan perjanjian kredit, maka Bank (Pihakkedua/Tergugat) selaku pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama mempunyai kewenangan untuk :1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secaralelang objek hak tanggungan baik seluruhnya

Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Pekanbaru telah melaksanakan lelang eksekusi HakTanggungan terhadap Agunan Kredit Penggugat yaitu SHGB No.05578/ Pangkalan Kerinci Kota yang dilaksanakan pada tanggal 10September 2018, akan tetapi ternyata Agunan Kredit tersebut di atasternyata belum laku terjual Karena tidak ada calon pembeli Lelangyang berminat.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat selakuDebitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat telah lalai

Apalagi pembayaran ini dilakukansetelah Penggugat dinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat berdasarkanSurat Nomor: MNR.RCR/CCR.MDN.184/2018 tanggal 26 April 2018perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), sehingga hal ini tidakmembuktikan bahwa Penggugat adalah debitur yang beritikad baik,melainkan Penggugat telah lalai membayar kewajiban kreditnya setelahdinyatakan Wanprestasi oleh Tergugat.Halaman 18 dari 30 Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Plw8.10.11.12.Bahwa benar Tergugat tidak menerima pembayaran

sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit tersebut, pihakPenggugat selaku Debitur telan menyerahkan agunan yaitu sebidang tanah HakGuna Bangunan (HGB) No. 05578 / Pangkalan Kerinci Kota, yang terletak diPerum Bumi Lago Permai Blok D1 No. 41 Jalan Sekolah Kelurahan PangkalanKerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota Pelalawan, Propinsi Riau;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dicairkan dan dinikmati fasilitaskredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, ternyataPenggugat telah lalai

Tergugat , Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV;Bahwa cukup alasan Hukum menuniut Tergugat , Tergugat Il Tergugat Ill,dan Tergugat IV atau Siapapun yang mendapatkan Hak dari padanya untukmenyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dankosong seperti sedia kala bila perlu dengan bantuan POLRI;Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Illdan Tergugat IV Dihukum membayar Uang Paksa sebesar Ro10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila ia lalai

provisi agar Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Illdan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidakmelakukan Aktivitas Fisik atau memindah tangankan hak atas tanah sengketasementara perkara ini berjalan, sampai dengan adanya putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap dan juga menuntut agar Tergugat , Tergugatll, Tergugat Ill dan Tergugat IV Membayar uang paksa sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill dan Tergugat IV lalai

Menghukum kepada Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVmembayar uang paksa sebesar Rp5.000.000 (lima Juta rupiah) perhari,apabila lalai melaksanakan Putusan Provisi ini, terhitung sejak PutusanProvisi dibacakan sampai dilaksanakan;Dalam pokok perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV untukmembayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) perhari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejakputusan diucapkan sampai dilaksanakan;.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uangpaksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi untuk setiap harinya, setiap PenggugatKonvensi/Tergugat Rekopensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkaraini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebin dahulu walau adaVerzet, Banding atau Kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;9.

Nomor 1658 K/Pdt/2017Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karenatak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupuntelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikasesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan ataudilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;Wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji (wanprestasi) ada 3macam, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kesepakatan (perikatan),maka Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menuntut biaya, kerugiandan bunga atas tidak dilaksanakannya kesepakatan (perikatan) tersebutyaitu seluruhnya berjumlah Ro1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Pasal 1243 KUHPerdata penggantian biaya, kerugian dan bunga karenatak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupuntelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikasesuatu yang harus

demikian, kreditor berhakmenuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secarabertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa darihakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telahdibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hakuntuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, Jjika adaalasan untuk itu:Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian danbunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan,bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai

, tetap lalai untukmemenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannyadalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji(wanprestasi) ada 3 macam, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; Debitur terlambat memenuhi perikatan; Debitur Keliru atau tidak pantas memenuh perikatan.Bahwa Tergugat yang tidak mau melaksanakan isi kesepakatanlisan sebelum ditandatanganinya

Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabilatelah lalai memenuhi perjanjian, atau tidak menyerahkan atau membayardalam jangka waktu yang ditentukan, atau tidak berbuat sesuai yangdijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.Pasal 1763 KUH Perdata juga menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidakmengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang ditentukan.17.Bahwa perjanjian kredit a quo antara Penggugat dan Tergugat telahmemenuhi

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikanpada butir 16 sampai dengan 18 dijelaskan bahwa dengan lalai melakukan Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT YYKpenyetoran sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanikan dalam Perjanjian Kredit a quo, maka Penqgugat telah cidera janii (wanprestasi). Bahwa Tergugat sebagai kreditur yang beritikad baik dilindungi haknyaoleh UndangUndang apabila Debitur cidera janji (wanprestasi).

Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.Ingkar atau Cidera Janji bisa dipahami dengan makna suatu keadaantidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaianpara pihak atau salah satu pihak.13.Bahwa yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikianperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akanharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

diterima ;Menimbang, bahwa dalam memori banding Kuasa Hukum ParaPemohon Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slemantanggal 7 April 2017 yang mana pada intinya tidak sependapat dengan putusandan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang antara lainHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT YYKberpendapat bahwa berdasarkan alasanalasan yang sudah diuraikandalam memori banding, judex factie (Majelis Hakim tingkat pertama)telah ternyata salah menerapkan hukum dan lalai

PerjanjianHutang) dan membayar seluruh beban biaya terkait perjanjian hutang ini,termasuk beban jasa atas perjanjian hutang ini (Pasal 4 angka 3 SuratPeranjian Hutang),maka sepatutnya dinyatakan secara hukum bahwaTERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepadaPENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: Penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai

, tetap lalai untukmemenuhi perikatan itu, atau Jika sesuatu yang harus diberikan ataudilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yangmelampaui waktu yang telah ditentukan, dan sesuai dengan ketentuanPasal 7 angka 1 Surat Perjanjian Hutang, yang berbunyi: kejadiandisebut wanprestasi apabila Pihak Pertama (TERGUGAT) tidak bisamemenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4dalam perjanjian ini;Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepadaPENGGUGAT

Penggugat sampaikan Tergugat tidak dapat memenuhinya;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwaTergugat tidak dapat dihubungi dan telah menyampaikan bahwa Tergugattelah masuk penjara adalah fitnah yang keji, karena secara faktual Tergugatbeberapa bulan sebelum gugatan diajukan telah melakukan tahapannegoisasi dengan kuasa Penggugat terdahulu dalam rangka penyelesaianperjanjian tersebut diatas;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 s/d 10 yang menganggapTerggugat telah lalai

Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak Sesuai dengan yangdiperjanjikan);Menimbang, bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketikamelainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dantidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238KUH. Perdata, yaitu:a.

Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yangsejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebin dahulu olehjurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan;b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;c.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pembayarankerugian atas pinjaman uang dan pembayaran atas kerugian terhadappelaksanaan bagi hasil yang telah disepakati sebesar 5%perbulannya,untuk itu agar tidak menimbulkan kekhawatiran Tergugat 1 danTergugat 2 serta Tergugat 3 mengalihnkan kekayaannya yang merupakansebagai dasar dalam penyelesaian hutang piutangnya kepada Penggugatdan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta tergugat 3, tidak lalai dalammelaksanakan pembayarannya, maka terhadap putusan ini

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 secaratanggung renteng, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusanini berkekuatan hukum tetap ;16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembalidari Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3,Hal. 8 dari 36 halaman, Pts. Perk.

Dalam petitum angka 15 secara tegas Penggugatmenyatakan : Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3secara tanggung renteng, untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhiputusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000; (lima ratusribu) rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan iniberkekuatan hukum tetap Jelas disini bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom)dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 dan Tergugat 2serta Tergugat 3 agar tidak lalai memenuhi putusan terhitungsejak

No. 23PDT/2019/PT BGL.dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 lalai dalam memenuhiputusan pengadilan maka seharusnya Penggugat jugamenguraikan terlebih dahulu alasan tersebut dalam positanya.Bukankah antara posita dengan petitum harus sinkron ?

Secara normative, uangpaksa (dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa agar pihakyang dikalahkan tidak lalai memenuhi putusan pengadilan.Sedangkan dalam posita gugatan angka 16 uang paksa(dwangsom) dimaksudkan untuk memaksa Tergugat 1 danTergugat 2 serta Tergugat 3 mengembalikan pinjaman modalusahanya dan bagi hasil sebesar 5 % setiap bulannya.Sementara itu putusan pengadilan belum tentu mengabulkangugatan Penggugat.b.

Subekti, SH. dalam bukunya Hukum Perjanjian, Halaman 57 dan 58 :Exceptio non adimpleti contractusDengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugiitu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menetapi janjinya.Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihakharus samasama melakukan kewajibannya.

Masingmasing pihak dapatmengatakan kepada pihak lawannya, Jangan menganggap saya lalai, kalau kamusendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!

Misalnya Si pembeli menuduh sipenjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri ternyata sudah tidakmenetapi janjinya untuk memberikan uang muka (persekot).Tentang exceptio non adimpleti contractus, sebagai suatu pembelaan bagi si debituryang dituduh lalai, yang jika ternyata benar dapat membebaskan debitur daripembayaran ganti rugi ini, tidak ada disebutkan dalam suatu pasal UndangUndang.la merupakan suatu hukum yurisprudensi, suatu peraturan hukum yang telahdiciptakan oleh hakim.catatan

Pelepasan Hak (rechtsverwerking)Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai darikewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalanperjanjian, adalah yang dinamakan pelepasan hak atau rechtsverwerking padapihak kreditur. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak itu sudah tidak akanmenuntut ganti rugi.

, tetap lalai untukmemenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannyahanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktuyang telah ditentukan.Di samping itu PENGGUGAT REKONPENSI juga telah menderita kerugian materiilberupa bunga sebesar bunga undangundang yakni sebesar 6% (enam persen)per tahun akibat tidak dilunasinya utang TERGUGAT REKONPENSI sebesarRp.1.280.958.206,08 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu