pernikahan sah, sehingga Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telan melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi,hal mana dalil Pengguat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentukeksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di WilayahHukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuanPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pengguga denganTergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

berlaku; Calon suami Pemohon bekerja di Rumah Sakit Siti Hajar ;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengulas pokok masalahperkara ini dan mempertimbangkan bukti bukti para pemohon, majelismempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi

Penetapan No. 0496/Pdt.P/2021/PA.Sda.permohonan ini menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama sehinggadapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di manaPemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013ditentukan Permohonan penetapan wali adhal diajukan oleh calon mempelaiwanita dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal, dengan demikianberdasarkan

kompetensi relative Pengadilan Agama Sidoarjo berwenangmemeriksa permohonan ini;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan statuspemohon apakah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonanini, maka di persidangan setelah Majelis hakim mendengar keterangan ataupengakuan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Mustakiem aliasMustakim bin Kasturan, di mana pemohon menyatakan bahwa wali nikahnyaadhal ,dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standiin judicio, oleh

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehinggaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Sarolangun dalam mengadili perkara a quo,baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan

pernikahan denganPutusan Nomor 150/Padt.G/2018/PA.Srl. hal. 7 dari 13 hal.Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kompetensi absolut untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat

pernikahan sah, sehingga Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi,hal mana dalil Pengguat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentukeksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di WilayahHukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu Sesuai dengan ketentuanPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pengguga denganTergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.Akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehinggaPenggugat memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas,terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan

dengan Tergugat menurutaturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkaraaquo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukanalat bukti berupa bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebuttelah

Putusan No.523/Pdt.G/2020/PA.KlkUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanyaperkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka PengadilanAgama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannyaberdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan AgamaKolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidakpernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimanamaksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwaproses mediasi tidak dapat

sehinggaPenggugat memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbuktiPenggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya,telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Tanggal 06 Januari2010 memutuskan;Dalam Eksepsi.Menerima Eksepsi Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Barru)Tentang Kompetensi Absolut PengadilanDalam Pokok Perkara.1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat sebesarRp.2.294.000.

Negeri untuk menyelesaikan Sengketa Hak Kepemilikan, yangdidalilkan oleh para pihak atas suatu bidang tanah, dan untukmenentukan siapakah yang berhak terhadap tanah sengketa yangsudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa atau yang manabagi pihak yang secara sah dinyatakan paling berhak terhadapkeperdataannya Dengan pertimbangan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartidak berwenang mengadili dan memutuskan, tentang siapa yangberhak atas objek sengketa adalah Pengadilan Umum/ Negeri(Kompetensi

Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telahmemberikan peluang hokum bagi para pihak termasuk penggugatHalaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 10/Pat.G/2018/PN Baruntuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah pada PengadilanUmum/Negeri sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tentang KOMPETENSI ABSOLUT (wewenang mengadili);6. Berdasar fakta hukum diatas penggugat dan untuk mempertahankankebenaran hakatas tanah masingmasing dalam SHM An. Drs.

Sehingga untuk menentukan kedudukan status anaknyaharuS mengajukan permohonan asalusul anak ke Pengadilan yangberwenang;Menimbang, bahwa terkait Pengadilan yang berwenang untukmengadili, undangundang telah mengatur kompetensinya masingmasing;Menimbang, bahwa kompetensi absolut atau kewenangan mutlakpengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkaratertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalamlingkungan pengadilan lain (artibusi kKekuasaan kehakiman

peradilan lain secara mutlak tidak berwenang untukmengadilinya (Vide Pasal 25 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa bahwa Pasal 25 ayat (2) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilanumum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana danperdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sedangkanPasal 25 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, menerangkan bahwa kompetensi

serta mencatatkan pernikahan secara agama tersebut untuk diakuioleh hukum negara pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Hakimberpendapat bahwa mengenai permohonan pengakuan asal usul anak ParaPemohon, tidak dapat diadili/diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinongsehingga Peradilan Umum tidak berwenang secara absolut untuk mengadilikarena merupakan kewenangan Peradilan Agama, dalam hal ini PengadilanAgama Cibinong;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pengakuan Asal usulanak merupakan kewenangan/kompetensi

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehinggaPenggugat memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensiabsolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas,terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan

dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelammenurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadiliperkara aquo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukanalat bukti bukti

permohonannya, selaintelah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan didepan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telahdiberi tanda P1 sampai dengan P3 yang telah diberi materai yang cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti Surat tersebut dapatditerima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakahPermohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitandengan Kompetensi

UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonanPemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna baiksecara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikianPermohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkarayang dimohonkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakimmempertimbangkan apakah Pemohon memiliki

hal yangtermuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atasperintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman PengadilanAgama Makale pada tanggal 18 Mei 2015 dan tidak ada pihak lain yangmenyatakan keberatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kompetensi

absolutperkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah tentang itsbatnikah, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kompetensi relatif,dalam hal ini para Pemohon beralamat di Ariang, Lembang Ariang, KecamatanHal. 7 dari 12 Hal.

Penetapan No. 10/Pdt.P/2015/PA.MkIMakale, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana bukti P.1, dan P.2 berupa KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon dan Pemohon Il, maka terbukti benaridentitas dan alamat Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan karenaitu perkara ini adalah termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale;Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa padatanggal 20 Maret 2001, Pemohon dan Pemohon Il telah melaksanakanpernikahan secara sah menurut agama Islam dan akad nikah

serta mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka MajelisHakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam beritaacara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimnatelah diuraikan diatas; 270702 02222222 202202Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara lebihdahulu memeriksa Kompetensi

Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkaraini;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 foto kopi Kartu Tanda PendudukPenggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangKompetensi Relatif Pengadilan Agama Wonosobo;Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan

Halaman 6 dari 12 halamanHakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Kompetensi AbsolutPengadilan Agama Wonosobo. ; "777 722222 n nnn nnn nnnMenimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadapdi persidangan namun Tegugat tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lainsebagai kuasanya/wakilnya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut tidakada alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara inidapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan

terhadap dalildalil permohonan Pemohontersebut, Pemohon telah mengajukan buktibukti baik bukti surat maupunsaksisaksi , yang buktibukti tersebut, Majelis akan mepertimbangkan halhalsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Photo copy KartuTanda Penduduk yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalahpenduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaPonorogo, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi

diaatas, majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345BW yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggaldunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukumdiwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, Pasal tersebutharus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suamiPemohon samasama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitaskeislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harusdinyatakan termasuk absolut kompetensi

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandarpada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakanpokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, makapenetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perobuatan hukum darianak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukumdalam Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon danketerangan saksisaksi di

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanyaperkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka PengadilanAgama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannyaberdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubah

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan AgamaKolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidakpernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimanamaksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Hal. 7 dari 14 Hal.

Oleh karena itu, Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 23 Maret 1997 sebagaimana tersebut di atas,keberatan Pembanding dalam perkara ini juga tidak dapat dipertimbangkan danharus ditolak;Menimbang, bahwa dalam konteknya dengan kompetensi badanperadilan, knusus dalam kompetensi relatif pengadilan atau majelis hakim tidakboleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya kecuali ada eksepsioleh pihak lawannya. Berbeda halnya dengan kompetensi absolut.

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanyaperkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka PengadilanAgama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannyaberdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubah

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan AgamaKolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidakpernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimanamaksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tetap pada gugatannya serta mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka MajelisHakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam beritaacara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimnatelah diuraikan diatas;Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara lebihdahulu memeriksa Kompetensi

Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkaraini;Putusan nomor 1643/Pdt.G/2013/PA.Wsb.

2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangKompetensi Relatif Pengadilan Agama Wonosobo;Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian makasesuai Pasal 49 ayat huruf (a) UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Kompetensi

/Pasal 160Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan(kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenaikewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentangperubahan kedua atas UndangUndang Republik Indonesia No. 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dariperadilan yang berada dibawahnya, sehingga masingmasing dari peradilantersebut

dalam permohonan a quobukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupunpembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yangdimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo Pemohon memohonagar Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan Luthfian Noor bin Fahriansyahdan Rizky Ikhsan Luthfian Noor (Pemohon) adalah orang yang sama,sehingga dalam permohonan a quo tidak ada permasalahan hukum yangmengandung kewenangan (kompetensi

Ptkmenyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan mana kuasa itu dipergunakanmewakili kepentingan pemberi kuasa);Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segal segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bahagian takterpisahkan daripada putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, Bahwa sebelum memeriksa perkara, Majelis telah meneliti suratKuasa Penggugat kepada

(surat Kuasa tidak menmyebutkan secarajelas dan spesifik di Pengadilan mana dan menyebutkan kompetensi relatif, padaPengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa);Menimbang, bahwa syaratsyarat Surat Kuasa Khusus diatur dalam pasal147 R.Bg dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yaitudiantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMANomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971,Hal. 9 dari 12 Hal.

Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan mana surat kuasa khususitu dipergunakan mewakili pemberi kuasa;3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat danTergugat);4.