sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 TentangPeradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara kompetensi

absolutberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pengakuan para pihakbahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalamwilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Idi, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Idiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

dalamperkawinan yang sah sejak tanggal 22 Agustus 2002;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikatsebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi inJudicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagaipihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara in ;Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannyabahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukanperkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 joPasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yangtelah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwaberdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P1, Penggugat bertempattinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secararelatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Pemohonmenyatakan akan mencabut perkaranya dan berkehendak untuk memperbaikipermohonannya tersebut;.Bahwa, pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaanpokok perkara;.Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulutentang kompetensi

mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa perkara in casu adalah Itsbat Nikah yang diajukanoleh pihak istri atau Pemohon, sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf aUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka kompetensi mengadiliperkara a quo secara absolut berada pada peradilan agama;Menimbang, bahwa Pemohon hadir in person di persidangan dengandidampingi Kuasa Hukumnya;Hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 16/Pdt.P/2016/PA.SpnMenimbang, bahwa

Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hiduprukun kembali.Menimbang, bahwa buktibukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplahmenunjuk berita acara pemeriksaan perkara Ini ;2n enone nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang diuraikan di atas.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi

Absolutdan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 Pemohon dan Termohon adalahsuami istri oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohonmemiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap dan pula tidak ternyatabahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto bukandi Pengadilan Negeri Banjarnegara (kompetensi relatif);2. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);Tergugat II: Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Tergugat III:71. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili);2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);3.

No 4881/Pdt.G/2018/PA.Bbsislami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untukmemeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yangkedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggalwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka perkara ini secara relatif jugamerupakan kompetensi Pengadilan Agama Brebes

Eksepsi Kompetensi Pengadilan :Bahwa surat gugatan Penggugat salah alamat mengajukan gugatanpada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena dasar gugatanPenggugat adalah mempersoalkan kepemilikan hak atas tanah denganbendasarkan Akta Jual Beli Nomor : 056/PPAT/TRB/II/2015 tanggal13 Februari 2015 dengan luas 333 M2, sedangkan penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor :101/Macege atas nama Andi Kaddasdiproses melalui pemberian hak berdasarkan bekas tanah negara,sehingga secara historis dan fakta yuridis

Bahwa posita gugatan penggugat nomor 1, 2 dan 4 yang mendalilkankepemilikan hak Penggugat atas tanah berdasarkan Akta Jual BeliNomor: 056/PPAT/TRB/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan luas333 M2, adalah kontradiksi dengan dasar penerbitan Sertipikat Hak MilikNornor : 101/Desa Macege tangggal 371976 Gambar Situasi Nomor :19 tanggal 27111972, seluas 329 M2, atas nama RUSDI sehinggamenjadi ranah/kompetensi Peradilan Umum ic.

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;2. Eksepsi tentang Pengajuan Gugatan telah Lewat waktu/Daluarsa;3. Eksepsi tentang Objek sengketa;Halaman 32 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 72/G/2015/PTUN.Mks.4. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalampengajuan gugatan a quoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi eksepsi tersebut sebagai berikut:1.

absolut dari Peradilan UmumHalaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor: 72/G/2015/PTUN.Mks.ataukah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolutadalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkaratertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilanlain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama misalnya antaraPengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi maupun dalam lingkunganPeradilan yang berbeda misalnya antara

Sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar untuk melakukan pengujian terhadap keputusan yangmenjadi objek gugatan dalam sengketa a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsitentang Kompetensi Absolut dinyatakan ditolak;.

berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksidi bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti Pemohon haruslah dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah danbelum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundangundanganyang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,maka masingmasing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalamHalaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor :1040/Pdt.G/2019/PA.Ckr..sengketa perkawin dalam perkara ini yang menjadi kompetensi

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara inimerupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Pemohon yangdibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti Pemohon yang berupa BukuKutipan Akta Nikah , haruslah dinyatakan Pemohon dan Termohon adalahsuami isteri yang sah, maka masingmasing mempunyai hak untukmengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yangmenjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai dengan

November 2018sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Ceraikepada Tergugat dan seterusnya sesuai dengan bunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususanyaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkaradengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu Sesuai kompetensi

No 1541/Pdt.G/2018/PA.Tmgbahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinansecara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai manayang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempattinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung

, maka perkara inisecara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Temanggung untukmemeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuanPasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan

,Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, makaperkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama PatiHal. 7 dari 12 Hal.Putusan No. 2914/Pdt.G/2018/PA.Ptuntuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa, oleh karena bukti (P2) merupakan akta autentik,maka menurut Pasal 165 HIR

mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), dan harus dinyatakan terbuktiantara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, makaPenggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehinggaPenggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak danberkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara inimerupakan kompetensi

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat makaHal. 8 dari 12 Hal.Putusan No. 2914/Pdt.G/2018/PA.Ptsesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhisyarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara inimerupakan kompetensi

sehinggaPenggugat memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbuktiPenggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Putusan Nomor 93/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya,telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Februari 2014, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugattelah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun hinggasaat

sehinggaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbuktiPenggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya,telah mendalilkan kurang lebih sejak satu bulan menikah, rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan.Puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, Penggugat

halamanPutusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.TnkMenimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakimmenunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan antara orangIndonesia yang sesama pemeluk Agama Islam dan menikah secara Islam, maka MajelisHakim berpendapat perkara ini adalah absolute kompetensi

Pengadilan Agama sesuaiketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan relaas Penggugat beralamat diKecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang secara relatif kompetensi perkara inimenjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai Pasal 73 ayat

2014dan persidangan ketiga tanggal 10 Maret 2014, sedangkan pada persidangan kedua dankeempat Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskipun di depan persidangan tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 10Maret 2014 Tergugat telah diberitahu dan diperintahkan untuk hadir pada sidangtanggal 24 Pebruari 2014 dan 24 Maret 2014, Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/06/IV/2003 tanggal 13 April 2003 (bukti P 2) secara absolute kompetensi

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat nikahnya danmohon penetapan kepada Majelis Hakim;Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk padaberita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari penetapan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan PemohonII sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi

Pengadilan Agama Kruiuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, baik kompetensi absolut maupunkompetensi relatif serta akan dipertimbangkan legal standing Pemohon I dan PemohonII dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernikahanPemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai aturan pernikahan agama Islam,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor

3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 serta dengan memahamimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Krui memiliki kompetensi absolutmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggaldalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yang diajukan Pemohon Idan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka Pengadilan Agama Krui memilikikompetensi

mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas,terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurutaturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan PasalPutusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkanbahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan

;Bahwa Pemohon Pemohon dan Pemohon II telah mencukupkan alatbukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetappada permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Idan Pemohon II danmohon penetapan kepada majelis hakim;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;Halaman & dari 16 halaman Penetapan No.0043/Pdt.P/2016/PA.KrMenimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai kompetensi

Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa danmengadili perkara a quo, baik kompetensi absolut maupun kompeten si relatifserta akan dipertimbangkan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon danPemohon II dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan adalahmengenai

dispensasi nikah, oleh karenanya Pengadilan Agama Krui memilikikompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon Idan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Krui dan perkara yangdiajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pengadilan Agama Kruimemiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan maasingmasing sebagai ayah kandung dari ANAK KANDUNG dan hendak

quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 TahunPutusan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbuktiPenggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat, telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2015,rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karenaTergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dan pada bulan Juli2015 Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus narkoba

Pengadilan Agama Tondano untuk mengumumkanpermohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon pada papanpengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 hari semenjak haridiumumkan tersebut agar diketahui bagi pihakpihak yang berkepentingan, danHalaman 6 dari 13 Putusan No. 0011/Padt.G/2017/PA.Tdoternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tondano;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelishakim perlu mempertimbangkan kompetensi

relative dan kompetensi absoluteterhadap perkara ini;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka Pemohon danalmarhum Suaminya beragama islam, para Termohon juga beragama islam,berkedudukan di wilayah kabupaten Minahasa, maka berdasarkan pasal 49angka (22) penjelasan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua menjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang peradilanagama, maka perkara pengesahan nikah bagi orang yang

beragama Islammerupakan kompetensi absolute pengadilan Agama dan merupakankompetensi relative pengadilan agama Tondano karena para pihak beradadiwilayah hukum pengadilan agama Tondano ;Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon pada hari sidangyang ditetapbkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya suratpermohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohontelah mengajukan jawaban

terhadap dalildalil permohonan Pemohontersebut, Pemohon telah mengajukan buktibukti baik bukti surat maupunsaksisaksi , yang buktibukti tersebut, Majelis akan mepertimbangkan halhalsebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Photo copy KartuTanda Penduduk yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalahpenduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaPonorogo, karena sepanjang mengenai relatif kompetensi

dia atas,majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkan ketentuan pasal 345 BWyang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia,terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukumdiwakili oleh walinya dan diselesaikandi Pengadilan Negeri, Pasal tersebutharus ditafsirkan bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suamiPemohon samasama beragama Islam, sesuai dengan asas personalitaskeislaman maka sepanjang menyangkut pokok perkara di atas harusdinyatakan termasuk absolut kompetensi

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis dengan tetap bersandarpada asas personalitas keislaman berpendapat, oleh karena telah dinyatakanpokok perkara termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama, makapenetapan tentang subjek hukum yang dapat mewakili perbuatan hukum darianak di bawah umur akan didasarkan pada ketentuan dan prinsip hukumdalam Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Pemohon danketerangan saksisaksi di

danmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonandispensasi nikah untuk anak Pemohon dan mohon penetapan kepada majelishakim;Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini majelis hakim menunjukpada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebihdahulu mengenai kompetensi

Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa danmengadili perkara a quo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatifserta akan dipertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohondalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kKewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa dan mengadili perkara bidang perkawinan adalahmengenai dispensasi