Sedangkan fisik tanah yang diatasnya ada sebuah bangunanrumah tempat tinggal 2 lantai yang setempat dikenal sebagai .... KotaMalang sekarang dalam penguasaan/berada ditangan Tergugat.4.

Sedangkan fisik tanah yang diatasnyaada sebuah bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai yang setempat dikenalsebagai .......... Kota Malang sekarang dalam penguasaan/berada ditanganTergugat;Harta Bersama yang masih ada adalah sebagai berikut:B. Harta Tak Bergerak (sebuah Bangunan Rumah Tempat Tinggal 2 Lanta)e Sebuah bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai yang setempat dikenalsebagai .......... Kota Malang;Dengan batasbatas sebelah;Utara : Jalan;Timur : bangunan rumah milik Pak .........

Sedangkan fisik tanah yang diatasnyaada sebuah bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai yang setempat dikenalsebagai .......... Kota Malang sekarang dalam penguasaan/berada ditanganTergugat;Adalah Harta Asal yang harus dikembalikan dan diserahkan kepadaPenggugat dalam keadaan kosong.3.

Menyatakan bahwa semua harta, baik harta tak bergerak, maupun hartabergerak seperti yang tersebut dalam posita point5 5.A, 5.B, 5.C.1 s/d 15atau (seperti yang tersebut dalam posita point 8.B, 8.C. 8.D.1 s/d 15 )yaitue Harta Tak Bergerak (sebuah Bangunan Rumah Tempat Tinggal 2 Lantai)e Sebuah bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai yang setempat dikenalsebagai ........... Kota Malang;Dengan batasbatas sebelah;Utara : Jalan;Timur : bangunan rumah milik Pak .........

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 700.000,4. APP : Rp. 26.000,5. Materai : Rp. 6.000.Jumlah Rp. 1.316.000,(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II padatanggal 25 Juli 1984 di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana,Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Anwardan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon IIHal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.205/Pat.P/2019/PA.Wtpyang bernama Nusu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggaldunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masingmasing bernamaRessa dan H.

Kaharuddin bin Made, di bawah sumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalahtetangga Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli1984 di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone; Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut; Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernamaAnwar; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayahPemohon II karena ayah kandung

Marakka, di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II;Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli1984 di Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat yang bernamaAnwar;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayahPemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah

Abidin, dengan mahar nikah berupasepetak sawah yang terletak di Desa Watang Ta, Kecamatan Cenrana,Kabupaten Bone, namun Pemohon dengan Pemohon II tidak memilikiBuku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KantorUrusan Agama setempat, sementara Pemohon dengan Pemohon II sangatmembutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa fotokopi KartuKeluarga atas

No.205/Pat.P/2019/PA.Wtpdan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut, majelis hakim jugaberpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Pemohon II akibatadanya kelelaian Pemohon dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihakaparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkanperistiwa nikah Pemohon dan Pemohon II kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan setempat;Menimbang, bahwa

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980 ; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi,oleh kaRena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolutmaupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalahPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohon pengesahanperkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasanPemohon dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan padatanggal06 Oktober 1980 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor UrusanAgama setempat

Pengadilan Agama Cibadak,guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon IIserta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama KecamatanWarungkiara Kabupaten Sukabumi;Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnyaPencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan PencatatanPernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohontidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

terdapat halangan nikahsebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan;Pntp.No : 93Pdt.P/2018/PA.CbdMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 UndangundangNomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengaturbahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannyakepada Kantor Urusan Agama setempat

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980 ; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi,oleh kaRena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolutmaupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalahPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohon pengesahanperkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasanPemohon dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan padatanggal06 Oktober 1980 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor UrusanAgama setempat

Pengadilan Agama Cibadak,guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon IIserta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama KecamatanWarungkiara Kabupaten Sukabumi;Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnyaPencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan PencatatanPernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohontidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

terdapat halangan nikahsebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan;Pntp.No : 93Pdt.P/2018/PA.CbdMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 UndangundangNomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengaturbahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannyakepada Kantor Urusan Agama setempat

Liman dan dengan maskawin berupaberupa emas 2 gram, dengan Ijab Kabul antara Pemohon (Wanda binSihin) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;1. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon IIberstatus Perawan;1. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungandarah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon dan PemohonIl tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku;2.

Liman, ijabnya dibimbing olehAmil setempat, dan dengan mas kawin berupa berupa emas 2gram; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak adahubungan darah dan bukan saudara sesusuan; Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu: Syaeppuloh Sihab (lakilaki), umur 11tahun Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon denganPemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon tidak mempunyaiisteri lain selain Pemohon II; Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan denganperkawinan

No.468/Padt.P/2019/PA.Krw Bahwa yang tjab dalam akad nikah tersebut adalah ayahkandung pemohon II dibimbing oleh amil setempat; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak mempunyaihubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan; Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak,yaitu: Syaeppuloh Sihab (lakilaki), umur 11 tahun Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga denganPemohon ll, tidak pernah bercerai, dan Pemohon tidakmempunyai isteri lain selain Pemohon II; Bahwa tidak ada pihak lain

dan Pemohon II tinggal di WilayahKabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkaraini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang PengadilanAgama Karawang;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalahPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohon pengesahanperkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasanPemohon dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan padatanggal 10 April 1997, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KantorUrusan Agama setempat

Pengadilan AgamaKarawang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada KantorUrusan Agama Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnyaPencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusanPencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarangpara Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berartipernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal16 November 1978 di Surae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II dinikahkan oleh ImamKelurahan setempat bernama Mappa. Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon Il,bernama Hamid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masingmasingbernama Maming dan H. Roslan dengan mahar 44 real; Bahwa Pemohon ! berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusgadis sewaktu keduanya menikah.

dengan Pemohon Il baik halangan menurut syari, maupunhalangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurutketentuan adat istiadat setempat;= Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal danmembinarumah tangga di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bercerai seradikaruniai 8 orang anak; Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Pemohon IItidak pernah keluar dari agama Islam (murtad); Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untukdipakai mengurus Kartu BPJS serta

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal16 November 1978 di Surae, Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II dinikahkan oleh ImamKelurahan setempat bernama Mappa. Bahwa yang menjadi wali adalah paman pemohon Il, bernamaHamid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masingmasing bernamaMaming dan H. Roslan dengan mahar 44 real; Bahwa Pemohon ! berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusgadis sewaktu keduanya menikah.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargayang dilarang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.Hal. 4 dari 10 Pent.No.73/Pdt.P/2018/PA Skg Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon II baik halangan menurut syar,maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupunmenurutketentuan adat istiadat setempat;= Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal danmembinarumah tangga di rumah kediaman bersama dan tidak pernah bercerai

dan Pemohon II mengajukanpermohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dan Pemohon II tidak memilikiBuku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan AgamaKecamatan setempat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa saksi 2(dua) orang yang memberikan keterangannya secara langsung di bawahSumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untukdidengar kesaksiannya, maka

orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupunpemerintah, sejak menikah sampai sekarang;Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada larangansecara sSyariat dan ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai dua orang anak;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai Sampai sekarang;Hal. 4, Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/PA.TliBahwa perikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak dicatat olehPegawai Pencatat Nikah setempat

Pemohon dengan Pemohon Il tidakpernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupunpemerintah, sejak menikah sampai sekarang; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak ada larangansecara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il telahdikaruniai dua orang anak; Bahwa, selama perikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernahbercerai Sampai sekarang; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak dicatat olehPegawai Pencatat Nikah setempat

1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009 ;Hal. 7, Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/PA.TliMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Naret 2005, di Desa Tinabogan,Kecamtan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku registerpada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

II yang bernama Hadude bin Labeddu, dan yang menjadi saksiadalah Amirudin dan Husin, dengan Mahar nikahnya berupa emas seberat 5gram yang dibayar tunai; Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi syaratdan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakansesuai syariat Islam namun pernikahan tersebut ternyata tidak tercatatKantor Urusan Agama setempat; Bahwa, sejak Pemohon dengan Pemohon II menikah tidak pernahmelakukan perceraian; Bahwa, tujuan penetapan nikah

dalam rangka untuk memperoleh penetapansebagai bukti sah pernikahan untuk memenuhi syarat kelengkapanadministrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;Hal. 9, Penetapan No.0010/Pdt.P/2017/PA.TliMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islampada tanggal 25 Maret 2005, di Desa Tinabogan, Kecamatan Dondo,Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada KantorUrusan Agama Kecamatan setempat;Menimbang,

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980 ; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dengan Pemohon II adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu. ayahkandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawinberupa

dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi,oleh kaRena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolutmaupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalahPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohon pengesahanperkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasanPemohon dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan padatanggal06 Oktober 1980 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor UrusanAgama setempat

Pengadilan Agama Cibadak,guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon IIserta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama KecamatanWarungkiara Kabupaten Sukabumi;Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnyaPencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan PencatatanPernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohontidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

terdapat halangan nikahsebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan;Pntp.No : 93Pdt.P/2018/PA.CbdMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 UndangundangNomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengaturbahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannyakepada Kantor Urusan Agama setempat

Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatat padaKantor Urusan Agama setempat;3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Jejaka sementaraPemohon II berstatus Perawan ;4. Bahwa, setelan akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai limaorang anak yang bernama :. Bima Imbimbong, lahir tanggal 21 April 2001;.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadiladilnya.Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat NikahPemohon dan Pemohon Il ini terlebin dahulu diumumkan melalui papanpengumuman kantor distrik setempat selama 14 hari;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan para Pemohon hadirdan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya para

Distrik Yakora, KabupatenTeluk Bintuni; Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Kod Kokop ; Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon danPemohon II adalah Benor Kambori dan Piton Bauw serta dihadiri olehkeluarga Pemohon I dan Pemohon Il; Bahwa saksi mahar yang diberikan oleh Pemohon kepadaPemohon II adalah berupa uang sebesar Rp5000; Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidakdihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat

Nomor 105/Pdt.P/2017/PA.Mw.3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan denganorang lain, keduanya baragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atausaudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak dihadirioleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;5) Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohonsudah dikaruniai lima orang anak;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yangdikuatkan dengan keterangan

Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat padaKantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Pemohon IItidak memiliki Buku nikah;3.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mempunyai Kutipan AktaNikah pada Kantor Urusan Agama setempat;6. Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbatnikah sebagai kelengkapan pengurusan Kartu Keluarga dan kepentinganhukum lainnya.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka Pemohon dan Pemohon IImemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnyasebagai berikut :Primer :1.

disaksikan oleh 2 (dua)orang saksi masingmasing bernama Andi Pamusureng dan Latang,dengan mahar berupa 44 real; Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatusjanda cerai sewaktu keduanya menikah; Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan keluargadan tidak pernah sesusuan; Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syari,maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupunmenurut ketentuan adat istiadat setempat

oleh 2 (dua)orang saksi masingmasing bernama Andi Pamusureng dan Latang,dengan mahar berupa 44 real; Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatusjanda cerai sewaktu keduanya menikah; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga dan tidak pernah sesusuan; Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon Il, baik halangan menurut syari,maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupunmenurut ketentuan adat istiadat setempat

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, karenapernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II berdasarkanfakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahanPemohon dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;Menimbang, bahwa menurut

menemukan fakta hukumbahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikahbaik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu MajelisHakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IItelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah sah;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan PemohonIl tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat

kepada ustad M, yang dilaksanakan secaraSyarat Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholatdan uang sebesar Rp.1.580..000,dibayar tunai dengan saksi nikah yaitudua orang saksi;Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus Dudacerai, sedangkan Pemohon Il berstatus gadis, dan pada saat pernikahantidak dihadiri olen petugas KUA (P3NTR), karena pada saat para Pemohonbelum mampu mendaftakan ke KUA setempat

, sehingga sampai sekarangpara Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ,dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belumpernah bercerai;Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihakketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;Bahwa tujuan para Pemohon

diwakilkannyakepada ustad M, yang dilaksanakan secara Syarat Islam, di wilayah hukumKantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesarRp.1.580..000, dibayar tunai dengan saksi nikah yaitu dua orang saksii;Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus Dudacerai, sedangkan Pemohon Il berstatus gadis, dan pada saat pernikahantidak dihadiri olen petugas KUA (P3NTR), karena pada saat para Pemohonbelum mampu mendaftakan ke KUA setempat

, sehingga sampai sekarangpara Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat; Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ,dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belumpernah bercerai; Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan; Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihakketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa tujuan para Pemohon

Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasanPegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mampuuntuk mendaftarkan ke KUA setempat, sehingga sampai sekarang ParaPemohon belum terdaftar pada KUA setempat;4.

Pemohon dan Pemohon ll; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon Il dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980 ; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayahkandung Pemohon Il bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat

Pemohon dan Pemohon ll; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri; Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon danPemohon Il dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1980; Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, adakedua mempelai, ada walinya, ada saksisaksinya, ada ijabkabul danada maskawinnya; Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayahkandung Pemohon Il bernama Jaja, saksinya yaitu Oting dan Wardi, ijabkabul dibimbing oleh seorang Amil setempat

dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi,oleh kaRena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolutmaupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalahPemohon dan Pemohon Il mengajukan permohon pengesahanperkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasanPemohon dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal06 Oktober 1980 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor UrusanAgama setempat

Pengadilan Agama Cibadak,guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon dan Pemohon Ilserta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama KecamatanWarungkiara Kabupaten Sukabumi;Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnyaPencatatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan PencatatanPernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohontidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikahsebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 UndangundangNomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengaturbahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannyakepada Kantor Urusan Agama setempat

tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, perawatan, kesejahteraanserta pendidikan yang lebih baik demi masa depannya dan nantinya jika para pemohon sudah lanjutusia dapat merawatnya dengan sebaikbaiknya;Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada ParaPemohon untuk dijadikan anak angkatnya, sedangkan Penyerahan dan Pengangkatannya telahdilaksanakan beberapa saat kemudiansetelah dilahirkan oleh ibu kandungnya MINASRI yang dilakukan secara adat setempat

Menimbang, bahwa dari suratsurat bukti berupa P.7 yaitu: asli surat penyerahan anakdan pernyataan para pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan para saksi Noor Amron danSuliyono yang diketahui pula oleh Kades setempat, maka oleh karena dalam pernikahan paraPemohon tersebut belum dikaruniai anak, dan Wahyudi dan Minasri yang mempunyai 3 (tiga)orang anak, merasa kasihan terhadap para Pemohon, dan sebaliknya para Pemohon juga bersediauntuk merawat dan mendidiknya sebagaimana anak kandungnya sendiri

suami istri sah bernamaWahyudi dan Minasri (P8) , keterangan para saksi dan pengakuan para pemohon);Menimbang, bahwa disamping itu maksud dan tujuan para pemohon mengangkat anakjuga agar nantinya setelah para pemohon ketika telah memasuki masamasa lanjut usia,diharapkan DHANURENDRA ARDHANI selaku anak angkatnya dapat merawatnyasebagaimana orang tuanya sendiri, dan hal itu juga telah dibenarkan kedua orang tua kandungnyabernama Wahyudi dan Minasri dipersidanganMenimbang, bahwa meskipun secara adat setempat

dan kekeluargaan, telah teijadipenyerahan dan penerimaan, serta pengangkatan anak, yang disaksikan para kerabat dan tetanggaterdekat, namun demikian untuk melindungi anak yang diangkat dan para pemohon sendiri,sebagai konsekuensi dari adanya Pengangkatan Anak, maka sudah semestinya dan sepatutnyapula disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat, in casu Pengadilan Negeri Kudus, agar nantinyaanak yang diangkat maupun orang tuaangkatnya dan orang tua kandungnya, mendapatkan kepastian hukum tentang hak

para pemohon telah dikabulkan, maka segala biayayang ditimbulkan dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon;Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang undangan yang berkaitandengan Pengesahan tentang Pengangkatan Anak dan peraturanperaturan lainnya yang bersangkutan denganpermohonan ini, terutama : Undang Undang tentang Perlindungan Anak, Undang Undang tentang AdministrasiNegara dan Kependudukan, serta rasa kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masy arakat adat setempat

Tergugatyaitu ibu Ranu sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sawah tersebut hanya tanamanpadi;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menggarap tanahsawah tersebut;Bahwa yang mengolah tanah sawah tersebut sekarang adalah pamanTergugat;Atas keterangan saksi tersebut baik pihak Penggugat maupun pihakTergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk perkara aquo para pihak yang berperkara tidakbersedia melakukan Pemeriksaan Setempat

.5.000.000, (lima juta rupiah) di Desa Malonaspada tanggal 10 Februari tahun 2000 dengan saksi istrinya LAHAJI yang namanyaIndolawi;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Tergugattelah mengajukan 1 (Satu) bukti Surat yang diberi tanda T1 serta 2 (dua) orangsaksi;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk pada pokok perkaraterlebin dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran obyek sengketatersebut;Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Majelis Hakim tidak melakukanPemeriksaan Setempat

(PS) dikarenakan Para Pihak tidak bersediamelaksanakan Pemeriksaan (PS) tersebut;Menimbang, bahwa tujuan menyelesaikan sengketa melalui pengadilanyaitu. mendapatkan putusan yang benar dan adil dengan menyelesaikanpermasalahan yang timbul dalam masyarakat dan bukan untuk menimbulkanpermasalahan baru dikemudian hari, karena dengan tidak dilakukannyaPemeriksaan Setempat (PS), dimungkinkan terdapat adanya perbedaanmengenai luas obyek sengketa antara pihak Penggugat dan pihak TergugatHalaman 1 dari 8

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Dglsehingga dapat dimungkinkan timbulnya permasalahan baru adanya hak milikorang lain yang turut serta dalam obyek sengketa tersebut, hal mana sejalandengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 TentangPemeriksaan Setempat yang pada pokoknya Mahkamah Agung memintaKetua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakanPemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.966K/Sip/1973 tanggal

31 Juli 1975 disebutkan hasil pemeriksaan setempat dapatmenjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa danmemutus perkara yang dihadapinya itu; (lihat Buku Rangkuman YurisprudensiMahkamah Agung RI, cet.

Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon Il adalah Hatong,(selaku imam setempat) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untukmenikahkan Pemohon dengan Pemohon Il, yang menjadi wali nikah padapernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama Saba;3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Susa dan Timoro;hal1 dari 9 pen. No. 104 /Pdt.P/2017/PA Bik.4.

Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah memiliki buku nikah, karenapada saat itu Pemohon dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahantersebut kepada PPN setempat sehingga tidak terdaftar;7.

No. 104 /Pdt.P/2017/PA Bik.Tanah seluas 5 are terletak di Dusun Bongkina, Desa Tanah Towa,Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka danPemohon Il berstatus perawan; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah memiliki buku nikah,karena pada saat itu Pemohon dan Pemohon Il tidak melaporkanpernikahan tersebut kepada PPN setempat sehingga tidak terdaftar; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak terdapathubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda

No. 104 /Pdt.P/2017/PA Blk.Pemohon Il karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di KantorUrusan Agama setempat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dengan Pemohon Il telah 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dan Pemohon ll,sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenaiperistiwa pernikahan adalah fakta

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan,yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernamaSaba, namun yang menikahkan yaitu Hatong selaku imam setempat, karenawali nikah Pemohon Il telah menyerahkan kepada imam tersebut untukmenikahkan Pemohon dan Pemohon Il, dengan disaksikan oleh dua orangsaksi nikah yaitu Susa dan Timoro, dengan mahar berupa Tanah seluas 5 areterletak di Dusun Bongkina, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang,Kabupaten Bulukumba.

Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon dan Pemohon Ilmohon agar memberi izin kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinan Pemohon dengan Pemohon II pada KantorUrusan Agama setempat;8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :Primair1.2.Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Pemohon II;Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Abdullah bin H.

Arsyad ) denganPemohon II ( yang dilangsungkan pada tanggal .............. di Desa TenganKecamatan Woha Kabupaten Bima;Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Bm SALINAN SubsidairDan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya berdasarkanpertimbangan Hakim.Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohontelah

Karim; Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudahdikarunial 4 orang anak; Bahwa, pada waktu Pemohon dan Pemohon II menikahtidak terdaftar pada petugas KUA setempat;Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Bm SALINAN SAKSI 2 Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikahuntuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta KelahiranAnak; Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak adahalangan

Karim; Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Bm SALINAN Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudahdikarunial 4 orang anak; Bahwa, pada waktu Pemohon dan Pemohon II menikahtidak terdaftar pada petugas KUA setempat; Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikahuntuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta KelahiranAnak; Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak adahalangan

Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisissebagaimana pertimbangan berikut :Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengandengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI) dantidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai denganPasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Jo.

salah alamat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Tergugatmengajukan bukti T I, II, IM11 dan T I, II, I2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T I, II, HI1 dan T I, U, UI2 Jo.Keterangan Para Saksi pada pokoknya telah diperoleh fakta: bahwa Para Tergugat tidakmenguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dan menyatakangugatan Penggugat salah alamat, maka Majelis dalam perkara a quo akan mengadakanacara Pemeriksaan Setempat

gugatannyatersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyatakan keberatan makaMajelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sampai dengan acara putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 April 2015 dantanggal 06 Mei 2015 Penggugat tidak hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 05Mei 2015 dan Selasa, tanggal 12 Mei 2015;Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai selanjutnya Majelis akanmelakukan Pemeriksaan Setempat

terhadap tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dan Para Tergugat tidakmau menanggung biaya Pemeriksaan Setempat maka dalam perkara a quo tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung RI atau SEMA No.07 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempatmaka acara Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sebagai objek sengketa sifatnyaadalah wajib;Menimbang, bahwa tujuan diadakannya Pemeriksaan Setempat pada

pokoknyaadalah untuk mengetahui lokasi atau letak tanah objek sengketa dan juga untukmemperjelas tentang keberadaan tanah objek sengketa dalam perkara a quo baikmengenai ukuran maupun batasbatasnya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak dilakukanPemeriksaan Setempat sesuai SEMA No.07 Tahun 2001 maka Majelis berpendapatbahwa Eksepsi Tergugat layak dan patut untuk dikabulkan, sedangkan gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard;Menimbang,

Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Panggilan Rp. 1.060.000,ATK Rp. 50.000,Pemeriksaan Setempat Rp. Biaya Materai Rp. 6.000,Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 1.151.000,(satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

dilapangan (setelah melihat arah mataangin yang benar) yaitu untuk arah mata angin bagian utara dan selatanyang dicantumkan terbalik, akan tetapi pada intinya batasbatas tanahsebagaimana ditunjuk Penggugat pada prinsipnya sama sebagaimanadigugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut MajelisHakim berpendapat meskipun ada perbedaan persepsi dalam hal melihat arahmata angin sebagaimana batasbatas tanah sengketa yang tercantum dalamHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/

Padt.G/2018/PN Sosgugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat akan tetapi olehkarena batasbatas yang ditunjuk sudah jelas dan tidak terdapat perbedaanyang prinsip dengan yang termuat dalam gugatan Penggugat maka hal yangdemikian tidaklan menjadikan batasbatas tanah sengketa menjadi tidak jelaskarena tujuan dari pemeriksaan setempat sebagaimana Surat lEdaranMahkamah Agung R.I (SEMA) No. 7 Tahun 2001 pada intinya adalah untukmemudahkan pelaksanaan putusan (jika saja dikemudian hari putusanmemerlukan

tindakan eksekusi), sehingga dalam penentuan batasbatas objeksengketa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan batasbatassebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut, hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983 yang dalam pertimbangannyabahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelasletak, luas dan batas objek tanah terperkara;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalildalil yang dikemukakanPenggugat didalam gugatannya tersebut Majelis Hakim berkesimpulan

Hawa Robo, Majelis Hakim berpendapat bahwa SuratHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Padt.G/2018/PN SosKeterangan Kepala Desa bukanlah merupakan bukti hak akan tetapi karenadikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dianggap mengetahui tentangkeberadaan penguasaan/ pemilikan tanah dilingkungannya sehinggakeberadaan bukti tersebut bergantung pada buktibukti lain yang substansinyamendukung bukti tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa Surat Panggilan kepadaIdhar Arsad dan Abjan Arsad dari

Baya Pemeriksaan setempat: Rp. 5. 011.000.6. Biaya sumpah : Rp. 75.000,7. Meterai : Rp. 6.000,Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Padt.G/2018/PN Sos8. Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah :Rp. 6.722.000,Terbilang : (Enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Padt.G/2018/PN Sos

Idrus Brudybin Sayuti yaitu berupa sebidang tanah yang terletak setempat dikenaldi Jl. Tangkuban Perahu Timur No 61 RT 004 RW 002, Kelurahan SkipKecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana yang tercantumdalam sertifikat Hak Milik No 915 tanggal 2 Febuari 1984 atas namaDrs.

Anmad Marzuki.Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanahterletak setempat dikenal di JI. Tangkuban Perahu Timur No 61 RT004 RW 002 Kelurahan Skip, Kecamatan Lima Puluh, KotaPekanbaru, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak MilikNo 915 tanggal 2 Febuari 1984 atas nama Drs.

Idrus Brudybin Sayuti Orang Tua Lakilaki dari Tergugat dan II atas sebidangtanah yang terletak setempat dikenal di JI.

Idrus Brudy BinSayuti atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal di JI.Tangkuban Perahu Timur No 61 RT 004 RW 002 Kelurahan Skip,Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana yangtercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 915 tanggal 2 Febuari 1984atas nama Drs.

Idrus Brudibin Sayuti atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal di JI.Tangkuban Perahu Timur No 61 RT 004 RW 002 Kelurahan Skip,Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana yangtercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 915 tanggal 2 Febuari 1984atas nama Drs.

Bahwa lagi pula para ahli waris tersebut sudah memberi kuasa secaratertulis pada Penggugat untuk melakukan gugatan;Bahwa pada tahun 1969 tanah sawah sengketa pernah digugat olehlbu kandung Penggugat bernama Almh Celong Bin Maddolangan melaluiKepala Desa Setempat yang pada waktu itu masih digelar Desa Bulujaya(belum) ada pemekaran Desa ke Desa Barana tetapi tidak ada penyelesaian;Bahwa pada tahun 2009 tanah sawah sengketa digugat PenggugatPagasing Dg Nuhung Bin Manji lewat Desa Barana yang dijabat

tercantum dalam GugatanPenggugat, dalam arti kata batasbatas tanah sengketa yang ditunjuk olehpihakpihak pada waktu pemeriksaan setempat adalah bersesuaiandengan batasbatas tanah sengketa dalam Gugatan Penggugat.Bahwa cara Pembuktian yang dialkukan oleh Majelis Hakim TingkatBanding tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat yangdilakukan Pengadilan Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan Pasal153 Ayat (1) RBG dan Pasal 211 RV, yang menegaskan bahwa nilaikekuatan yang melekat pada hasil

Pemeriksaan Setempat dapat dijadikanketerangan bagi Hakim.Bahwa seperti apa yang telah diuraikan dalam keberatan Banding tersebutdi atas, maka apabila mengkaji dan memperhatikan hasil PemeriksaanSetempat yang dialkukan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaiPengadilan Yudex Factie dengan tidak menjadikan sebagai dasarpertimbangannya, jelas bahwa Putusan Hakim Tingkat Banding tersebutbertentangan dengan fakta Hukum yang nilainya sama dengan SidangPengadilan karena acara tersebut dibuatkan Berita

tidak mempunyai nilai kKekuatanpembuktian, namun Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan keteranganbagi Hakim dan keterangan tersebut adalah hasil yang diperoleh dalamPemeriksaan Setempat berarti dengan sendirinya keterangan tersebutnilainya sama dengan fakta yang ditemukan di Persidangan, sesuaiHukum Pembuktian, setiap fakta yang ditemukan di Persidangan Hakimterikat untuk menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambilkeputusan.

Dengan demikian Pemeriksaan setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama adalah menjadi dasar pertimbangannyasebagaimana digariskan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi Pemohon Kasasitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, bahwa judex facti tingkatbanding salah menerapkan hukum;Bahwa judex facti tingkat banding mendasarkan pendapatnya dariasumsi, bukan dari fakta hukum yang muncul dalam persidangan,umpamanya dengan