MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. MenyatakanPengadilan Negeri Lumajang secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp630.500,00 (Enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolute dari Terlawan I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi absolute tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II pada point angka IV (empat), Turut Tergugat I pada point angka II (dua) dan Turut Tergugat II pada point angka IV (empat) tersebut di atas tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Pol ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu

Kompetensi Absolut.Bahwa tidak beralasan Penggugat menempatkan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Polewali Mandar selaku pihak (Turut Tergugat 1!)

KANTOR CABANG PEMBANTUWONOMULYO berdasarkan hukum adalah gugatan yang salah alamatdan tidak dibenarkan menurut hukum ;Sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamatdemikian harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;EKSEPSI IlPengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo(Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan)1.Bahwa Pokok gugatan Penggugat yaitu perihal penerbitan SHM No

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo(Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan), dengan pertimbangan:1.Bahwa Pokok gugatan Penggugat yaitu perihal penerbitan SertipikatHak Milik Nomor: 16/Pappang, atas nama Syech Adnan SyechKaharuddin yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Polewali Mandar selaku Turut Tergugat ;Bahwa Padahal jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:16/Pappang, atas nama Syech Adnan Syech Kaharuddin adalahKTUN (Keputusan Tata Usaha

YULI MULYANI /Janda Almarhum SYECH KAHARUDDIN maupun HJ.DARLLAN ADNANtidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini sebagai pihakTergugat maupun Turut Tergugat di karenakan SYECH KAHARUDDINsecara hukum bertindak sebatas sebagai Wali hingga Penggugat dewasadan cakap menurut hukum / berusia 21 Tahun, sebagaimana diatur dalamPasal 330 Ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Perdata tentangPengertian Perwalian;Bahwa eksepsi Tergugat II ( angka 5 ) tentang kompetensi mengadiliperkara ini adalah Pengadilan

Mengabulkan eksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat II pada pointangka IV (empat), Turut Tergugat pada point angka II (dua) dan TurutHalaman 49 dari 54 halaman Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2018/PN PolTergugat Il pada point angka IV (empat) tersebut di atas tentangKompetensi Absolut;2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor18/Pdt.G/2018/PN.Pol ;3.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 123/Pdt.G/2023/PN Pso;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII selain Kompetensi Absolut Tidak Dapat Diterima;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII,

Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V, selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, beralasan hukum;
2. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif mengadili dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu

TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMURDALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.1. Bahwa PENGGUGAT merupakan pengurus CV. Dian Ciptadimana pada sekitar Bulan Oktober 2010 memiliki tunggakan atau kreditdari PT. Bank Mandiri (Persero), Tok sebesar Rp. 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Tanah berikut Bangunan yangterletak di JI.

KOMPETENSI ABSOLUT1.

Negara (KTUN), dan berdasarkan Pasal 47 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, Memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara.Halaman 20 Putusan Nomor 571/Pid.G/2019/PN Jkt.TimBawah dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena merupakan kompetensi

Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum serta fakta yangada, Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo, oleh karena itucukup beralasan dan berdasarkan hukum gugatan a quo harusdinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard).KOMPETENSI! ABSOLUT5.

Menyatakan eksepsi kompetensi relatif mengadili dari Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III, beralasan hukum ;2. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif mengadili dari Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III ;3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;4.

M E N G A D I L IDALAM KONVENSITENTANG EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif;TENTANG POKOK PERKARA :- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat;- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah

Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono ).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2April 2015, kKemudian Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan Duplikmasingmasing tertanggal 9 April 2015;Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsi yang diajukan oleh masingmasing Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat Ill terdapat eksepsi tentangkewenangan mengadili (Kompetensi

Absolut) dan Kompetensi Relatif, maka MajelisHakim telah memutus hal tersebut dalam putusan sela yang pada pokoknya dalamamarnya berbunyi sebagai berikut :e Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tentang KompetensiAbsolut dan Kompetensi Relatif;e Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 217/PDT.G/2014/ PN.Blb.e Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa foto copy yang

melawan hukum, dan dengandemikian gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harusdinyatakan ditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup alasan untuk membebankanbiaya perkara kepadanya;Mengingat ketentuan pasal pasal dalam HIR, serta peraturan perundangudangan lain yang bersangkutan;MENGADILIDALAM KONVENSITENTANG EKSEPSI :e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat III tentang Kompetensi

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.265.000,00 ( Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugatl;

2. Menyatakan Pengadilan Agama secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet On Van Kelijk Verklaard);

4. Membebankan keparaPara Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima riburupiah);

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Absolut dari Kuasa Tergugat III,Kuasa Turut Tergugat I ,Kuasa Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B secara kompetensi Absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Unr.
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.920.000,- (Dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Menolak eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Relatif ; 2. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-2696 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-2697 Tahun 2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua ; 3.

Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 27 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 ; 4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 5.

KOMPETENSI RELATIFDALAM EKSEPSI : Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugat kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini :Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ; 1.1 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajarigugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura berkaitan dengan penerbitanKeputusan Menteri Dalam Negeri a quo yang diterbitkanoleh Tergugat I, maka dilihat dari kompetensi relatifnyaPengadilan

Oleh karena itu sudah sangat jelas dilihatsecara Kompetensi Relatif adalah Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta karena Menteri Dalam Negeri sebagaiTergugat berkedudukan di Jakarta (Vide Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara), sehingga seharusnya gugatan a quo diajukan ditempat domisili Tergugat ; 1.1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengandemikian sangat beralasan hukum apaila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakangugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 a quo, eksepsi tentang Kompetensi Absolut dapatdiajukan setiap waktu selama pemeriksaan, oleh karenanya MajelisHakim akan menguji eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IlIntervensi yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut, dengan uraianpertimbangan di bawah ini ; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan ObjekGugatan Bukan Termasuk Keputusan Yang Dapat Digugat di PengadilanTata Usaha Negara Berdasarkan Pasal

Menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif ;2. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIIntervensi tentang Kompetensi Absolut terhadap SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.912696 Tahun2013 Tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Paniai Provinsi Papua dan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.912697 Tahun2013. Tanggal 3 April 2013 Tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Paniai Provinsi Papua ;3.

Menerima eksepsi Tergugat Il dan Tergugat II Intervensitentang Kompetensi Absolut terhadap Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 27 Tahun2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Penetapan danPengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 ;4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;5.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------------------

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA :---------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);
2. Menghukum Penggugat

Dan yang selebinnya termasuk eksepsi lainlain sebagaimanadimaksud Pasal 77 ayat (8) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut,maka terhadap sengketa ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikapterlebin dahulu terhadap eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan mengenai eksepsi relatifdari Tergugat

Wahidin Sudirohusodo untuk selanjutnya tidak dapat lagididudukan sebagai Tegugat II dalam sengketa ini;002nc enon nn nnnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenaieksepsi tentang kompetensi relatif dari Tergugat , sebagai berikut :Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yangberwenang yang daerah hukumnya meliputi

relatif dari Tergugat haruslah dinyatakan diterima olehPengadilan 220 nnn n nnn nnn nnn nn nnn ne ne nnn enn ne nnn a nena ncn nnnnanncnsMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenaiKompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan diterima, maka terhadapeksepsi lainlain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II untuk selebihnya tidakperlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;0 nee nn nnnDALAM POKOK SENGKETA :0 22222 no no nnn nn nn once nc nn nnn ncnnnsMenimbang

, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenaiKompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan diterima, maka terhadapgugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakangugatan Penggugat dalam sengketa in casu tidak diterima (Niet OntvankelijkLeHal.51 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun

Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,dan peraturanperaturan lain yang berkaitan;2n nnn nnn nnnMENGADILI:DSL AANA ESS geen an aaa cert Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat Il mengenaiKompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan;DALAM POKOK SENGKETA : 22202222 2022221. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);2.

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.139.000,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg tentang kompetensi relatifadalah pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (asas Actor Sequitor ForumRei), yaitu dinyatakan : Diajukan di tempat kediaman tergugat yang terakhiryang sebenarnya apabila tidak diketahui tempat tinggalnya jo Pasal 20 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepadaPengadilan

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.ATAUApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliktanggal 22 April 2015, atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 29April 2015 ;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawabannya tersebut diatas, Tergugatmengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, maka sesuai ketentuan pasal 133HIR, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim

dahulu;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan sela ini ;Halaman 14 dari 17 Putusan.No.14/Pdt.G/2015TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimanayang diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat selain mengajukan jawabantentang pokok perkara juga mengajukan eksepsi kompetensi

Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR / 142 Rbg tentang kompetensi relatif adalahPengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat ( asas Actor Sequitor Forum Rei )yaitu dinyatakan : Diajukan di tempat kediaman tergugat terakhir yangtisebenarnya apabila tidak diketahui tempat tinggalnya jo Pasal 20 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan GugatanPerceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilanyang

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif.2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.3.

M E N G A D I L I:

• Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Para Tergugat;
• Menyatakan Pengadilan Negeri Tilamuta secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai kompetensi relatif;
2. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai kompetensi absolut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari TergugatI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Patisecara kompetensi Relatif tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara guatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PNPti;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard);
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam perkara ini sejumlahRp246.500,00(dua ratus empat

Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;3. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat selain kompetensi absolut, tidak dapat diterima;4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang hingga saat ini berjumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Pakta Integritas PartaiDemokrat ;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut)tidak berwenang memeriksa, mengadilan dan memutus perkara aquo karena perkara a quo menjadi kewenangan Mahkamah PartaiDemokrat.

TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAKBERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI(KOMPETENSI ABSOLUT);Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat dan TurutTergugat yang mendalilkan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagai berikut :1.

EKSEPSI TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAKBERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGATDALAM PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT).1.Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak / membantahsecara tegas semua dalil dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGATdalam REPLIKNYA, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegaskebenarannya oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini (Kompetensi Absolut);Halaman 211 dari 215 Putusan Nomor 167/Pat.Sus.Parpol/2021/PN.Jkt. PstB. Gugatan dalam perkara ini adalah prematur;C. Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (Exceptio Plurium LitisConsortium);D.

Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dan TurutTergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugatmengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka Eksepsi Tergugat danTurut Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi Gugatan Penggugat yangmenyatakan untuk :1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untukseluruhnya;2.

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal secara kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara A Quo ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 686.000,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

MENGADILI

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu secara Kompetensi Absolut tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka3 UU No. 5 Tahun 1986 : ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukumtata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibathukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata..Bahwa Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurutUndangundang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah

Sehingga kamimohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini menyatakan Eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I,Terugat Il, dan Tergugat III DAPAT DITERIMA, sehingga patut bagi majelishakim yang mulia menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPATDITERIMA.B.

alat bukti untuk mendukung Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atauwewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang)mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan EksepsiHalaman 21 dari 27 hal Putusan Perdata Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bglwewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yangmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadiliperkara tertentu, dikarenakan persoalan yang

Absolut telah dikabulkan, karenanya keberatanselain Kompetensi Absolut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugatdikabulkan dimana Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan tidak berwenanguntuk memeriksa dan memutus perkara a quo,;Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat 1, Tergugat II danTergugat IIl dinyatakan dikabulkan, maka putusan ini telah mengakhiri perkaraantara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan olehkarenanya

Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II danTergugat III;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu secara Kompetensi Absoluttidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;3.