Ditemukan 1153455 data
DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM., SH
Terdakwa:
ARIF SUPANDI als ARIP bin AZWAR
251 — 69
- Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana ... [Selengkapnya]
Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atauberhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang buktitersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.
680 — 511
CutAli Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan,Kabupaten Aceh Selatan, Warga Negara Indonesia, NIK1101081802720001, semula sebagai PENGGUGAT VII,sekarang sebagai PEMBANDING VII;8. Tuan NAJARUDDIN, tempat / tanggal lahir Panton Bayu / 01 Juli1970, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Panton Bayu,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya,Warga Negara Indonesia, NIK 1115050107700493,semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang sebagaiPEMBANDING VII;9.
Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia,yang memiliki hak hukum dan memiliki kepentingan hukum dalammencari keadilan tanpa diskriminasi ;2.
Nomor 157/PDT/201 7/PT DKI bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawabPenyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hakhakwarga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai PerbuatanMelawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilanumum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu Ataskelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untukmengeluarkan suatukebijakan yang bersifat mengatur. umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. .
Namun demikian makaputusan pengadilan terkait Gugatan A quo akan melibatkansemua warga Negara Indonesia, secara umum..
Termasuk KAPETBandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perbatasan Laut RIdengan Negara tetangga Termasuk Pulau Rondo. Pasal 48,(Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis Aceh )..
584 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
344 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA tidak terbuktibersalanh melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau. perekonomian negara
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dakwaan Primair):Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebutdi atas:Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA. terbuktibersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 18 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Membaca memori kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari PenuntutUmum
JKT.PST tanggal 5 September 2019, untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankanbagi Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme (KKN);Keadaan yang meringankan: Terdakwa
DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelahdihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur(Dapen Pupuk Kaltim) oleh Kurator, hasilnya akan diperhitungkansebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankankepada Terdakwa, yaitu berupa:2. 1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2.
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH
Terdakwa:
SRI ASTUTI Pgl SRI
335 — 94
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
SRI MUAWANAH, SH Binti MUH.SOPRI H.A
215 — 57
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
96 — 42
ANDIK SUSANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPI SAMON MARBUN
275 — 67
156 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
M. ZUHRI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS
445 — 296
Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPERTAMA :Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS selakumanager
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : SYAIFUL LUTFI, S.H Diwakili Oleh : ALIF SETIO WIDODO SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ARIEF RAHMAN, S.H Diwakili Oleh : ALIF SETIO WIDODO SH dan REKAN
128 — 68
1.RASYID KURNIAWAN, SH.
2.FERDY SETIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOVI NURHASANAH binti MOCH. YUSUP
32 — 0
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
GUNAWAN WIJAYA
720 — 403
159 — 64
- Menerima Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April 2017 Nomor : 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, yang dimintakan perlawanan tersebut ;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
dalam bidang hukumsama artinya dengan negara melakukan pembiaran aparatnegara melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuanPemidanaan yaitu sebagai sarana untuk memperbaiki ataumerehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi orang baik danberguna bagi masyarakat.Bahwa dengan perkara ini nyata nyata bahwa tujuan pemidanaanbukan sebagai alat pembalasan akan tetapi sebagai alat koreksibagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya adalahsuatu Slogan dan retorika semata.Bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh Penyidik dan PenunitutUmum atas diri terdakwa nyata nyata merupakan suatuPelanggarann Hak Asasi Manusia kepada Terdakwasebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) UURI No.39Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakanPelanggaran HakAsasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang ataukelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupuntidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukummengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hakasasi manusia seseorang atau kelompok
Oleh karena itu semua dalil yang dikemukakan oleh masingmasing pihak harus didukung oleh dasardasar yuridis sesuai hukumpositif yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terlebih sebuahdakwaan yang diajukan oelh penuntut umum memang harus diuji dalamsegala hal, karena menyangkut hak asasi dari seorang manusia.Bahwa dalam nota keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal29 Maret 2017 Penasihat hukum menyorot beberapa hal sebagai tema darikeberatannya yaitu:1.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan kepadaPengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimanaternyata dalam Akta Perlawanan Nomor : 03 / Akta.Pid/2017/PN Mgg,tanggal 2 Mei 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMagelang pada tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 03/ Akta.Pid/2017/PN Mgg ;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah
;Memperhatikan, pasal 143 ayat(3) dan Pasal 156 ayat (2) dan (3)Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 26 April2017 Nomor : 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg, yang dimintakan perlawanantersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa
Terbanding/Terdakwa : FINKY ANGGAWIKARA
376 — 515
Terbanding/Terdakwa : MOHAMMAD ARSYAD Bin MUSLIM
143 — 47
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : Ruslan, S.Kom. als. Reyhan Sanjaya bin Irwan Bukhari
132 — 58
BahagiaBalikpapan ;Agama Sle geeeennaa nee nee eeePekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Karyawan Bank OCBCNISP Balikpapan) ;2Pendidikan EB Semana nnn nennanennnnnennananemnanasnsnnannmnsnnanenssnesTerdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Penyidik sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17Oktober 2012 5 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampaidengan tanggal 26 November 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan
NUGROHO TANJUNG.,SH.,MH
Terdakwa:
BULAN PUPUT MELATI, S.Pd Binti DARSONO SLAMET
266 — 115
BintiDARSONO SLAMET.Tempat lahir : Tegal.Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Mei 1989.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Tonggara RT.18 RW.07 KecamatanKedungbanteng Kabupaten Tegal.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2018;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2September 2018;.