Bukti T20 : Surat Pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu KabupatenSimalungun Nomor : 503/770/17.4/2017, tanggal 19 Mei201, (fotocopy sesuai aslinya) ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat Il Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikandengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkaraini dan diberitanda Bukti T.ILInt1

Surat Pernyataan No : 503/770/17.4/2017 atas nama Wasin Sinagasebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun Tanggal 19 Mei 2017(vide Bukti T20) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati buktisurat dan pengakuan pihak Tergugat dan Tergugat Il Intervensi diperoleh faktahukum bahwa objek sengketa telah mengalami 2 (dua) kali perubahan /pergantian surat keputusan Izin Usaha Perikanan yaitu pada tanggal 31 Agustus2015 dan 26 Oktober

ANAK KANDUNG, sebagai keponakan.17.4. PEMOHON V, cucu keponakan.17.5. PEMOHON VI, cucu keponakan.17.6. PEMOHON VII, cucu keponakan.17.7. PEMOHON IX, cucu keponakan.17.8. PEMOHON X, cucu keponakan.17.9., cucu keponakan;17.10. , cucu keponakan;Bahwa, almarhumah : PEWARIS dan almarhumah: PEWARIS, semasahidupnya beragama Islam dan sebagai suami isteri Sampai akhir hayatnyadan tidak pernah mengangkat anak.Bahwa, sehubungan dengan itu.

Amag Zaenal, (turut Tergugat I), memperoleh 2/8 bagian;17.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, (Penggugat IX) memperoleh2/8 bagian;Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaqg Yasin adalah:18.1. Amagq Mahyudin, memperoleh 2 bagian;18.2. Amaq Musipudin memperoleh 2 bagian;Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sapar adalah:19.1. Inaq Siinmemperoleh 1/3 bagian;19.2. Muhidin, (turut Tergugat V) memperoleh 2/3 bagian;Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sidik adalah:20.1.

Uang Penggantian HaksesuaiPasal 156 ayat (4) 15% x (Pesangon + PenghargaanMasakerja) = Rp. 39.352.874,; 17.4. Uang Upah yang belum dibayar (uang proses) sejak September2019 Juni 20209 xGaji per bulan (Rp. 11.406.630,) = Rp. 102.659.670,; Maka Total Hak Penggugat yang harus dibayar sebesar Rp. 404.365.034.

Sesuai dengan dokumen kualifikasi yang masuk dalam Instruksi KepadaPeserta (IKP) angka 17.4 dan 17.5, pada intinya Pokja ULP melakukanklarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/atau mengecekkeberadaan peralatan yang ditawarkan apabila dokumen yang digunakandalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya;3.

Sesuai dengan dokumen kualifikasi yang masuk dalam Instruksi KepadaPeserta (IKP) angka 17.4 dan 17.5, menyatakan intinya Pokja ULPmelakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/ataumengecek keberadaan peralatan yang ditawarkan apabila dokumen yangdigunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya;3.

Sesuai dengan dokumen kualifikasi yang masuk dalam Instruksi KepadaPeserta (IKP) angka 17.4 dan 17.5, mewajibkan Pokja ULP melakukanklarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/atau mengecekkeberadaan peralatan yang ditawarkan apabila dokumen yang digunakandalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya;3.

Sesuai dokumen kualifikasi yang masuk dalam Instruksi Kepada Peserta(IKP) angka 17.4 dan 17.5, dinyatakan pada intinya Pokja ULP melakukanklarifikasi dan atau verifikasi kepada penerbit dokumen dan/atau mengecekkeberadaan peralatan yang ditawarkan apabila dokumen yang digunakandalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya;Halaman 38 dari 115 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.BJM3.

Buyung Gondrong.17.4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007 setelah selesaimelaksanakan upacara bendera di Marindam Il/BB~ adapengumuman Dan Hub Rindam /BB memanggil namanama yangakan mengikuti Test urine supaya datang Ke Sic kesehatanjumlahnya.............04 orang termasuk Terdakwa.215.

berdasarkan nilai ataupenghitungan dari lembaga appraisal untuk menentukan berapa besar nilai dariharta bersama tersebut;Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh pembandingsemula Tergugat pada angka 4 (empat) menyatakan berdasarkan kwitansi tandaterima pada tanggal 12 Januari 2016, Pembanding semula Tergugat telahmemberikan sejumlah uang, sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dantelah diterima oleh Terbanding semula Penggugat ( vide Bukti T.5 dan T.6);Menimbang, bahwa dari bukti 17.4

No. 24eee IAA AAsebagaimana mestinya), kedua untuk kelancaranpenyelenggaraan administrasi pemerintahan gampongsebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang ketigaadanya protes dan sanggahan dari masyarakat GampongKeude Krueng Geukueh yang disampaikan melalui surat(Vide bukti T, 2, 1.3, 17.4).

Tergugat Ill (1 Rabanong Binti La Hudong) atas harta obyeksengketa huruf (sub) g danh ;17.4. Tergugat IV (Hj. Sadariah Binti La Hade) atas harta obyeksengketa huruf (sub) a ;adalah merupakan penguasaan secara sepihak saja dari TergugatTergugat atas hartaharta obyek sengketa tersebut.1018.

eksepsikompetensi mengadili maka berdasarkan Pasal 136 HIR menentukan bahwa Eksepsi(tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidakberwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harusdibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokok perkara, makaberdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan eksepsiTermohon Pailit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon merujuk pada Pasal 17ayat 17.2 dan Pasal 17 ayat 17.4

Masut(saudara lakilaki sebapak) mendapat 2/20 x 100 % = 10 %17.4. Hamdiah (saudari perempuan sebapak) mendapat 1/20 x 100 %=5%17.5. Drs.H.Salman (saudara lakilaki sebapak) mendapat 2/20 x 100 % = 10 %17.6. Parman(saudara lakilaki sebapak) mendapat 2/20 x 100 % = 10 %17.7. Herman(saudara lakilaki sebapak) mendapat 2/20 x 100 % = 10 %17.8. Haluyah (Saudari perempuan sebapak) mendapat 1/20 x 100 %=5 %17.9. Sudirman (saudara lakilaki sebapak) mendapat 2/20 x 100 % = 10%17.10.

Joni Manubulu yang terletak dalamobyek sengketa seluas 5.000 m2, yang selanjutnya diberi tandasee eee cee eteetecee steerer eta cee re neeneeceneuneeoneneaeeuneceeen bukti T.17.4;Putusan No.37/Pdt.G/201 4/PN.OLM, Page 34 of 7123.Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP53.03.090.002 00400290 An.

,T.8.,33e Bukti Surat Tergugat IX diberi tanda bukti T.9.1e Bukti Surat Tergugat XI diberi tanda bukti T.11.1e Bukti Surat Tergugat XII diberi tanda bukti 1.12.1 s/d T.12.2;e Bukti Surat Tergugat XIII diberi tanda bukti T.13.1 e Bukti Surat Tergugat XIV diberi tanda bukti T.14.1e Bukti Surat Tergugat XV diberi tanda bukti T.15.1e Bukti Surat Tergugat XVII diberi tanda bukti T.17.1 s/d T.17.4;Putusan No.37/Pdt.G/201 4/PN.OLM, Page 50 of 71e Bukti Surat Tergugat XVIII diberi tanda bukti T.18.1e Bukti

,T.7,1.8.2;e Bukti Surat Tergugat VI,VII, VIII diberi tanda bukti T.6,T.7,1T.8.3;e Bukti Surat Tergugat IX diberi tanda bukti T.9.1Putusan No.37/Pdt.G/201 4/PN.OLM, Page 60 of 71e Bukti Surat Tergugat XI diberi tanda bukti T.11.1;e Bukti Surat Tergugat XII diberi tanda bukti T.12.1 e Bukti Surat Tergugat XIII diberi tanda bukti T.13.1 e Bukti Surat Tergugat XIV diberi tanda bukti T.14.1e Bukti Surat Tergugat XV diberi tanda bukti T.15.1e Bukti Surat Tergugat XVII diberi tanda bukti T.17.1 s/d T.17.4

buah subwover merek Abvante;dua) buah kulkas merek National;dua) buah kompor gas merek satu Hitachi, dan satu lagi Rinai;satu) buah kursi sofa jati ukir;satu) set meja rias dengan ranjang;oO ON BS0.11.1 (satu) buah meja Belajar;12.113.1 (satu) set meja rias dan kaca rias ukur jati;2 (du(((((dua) buah lemari pakaian anak;(satu)(satu) buah lemari pakaian jati;(satu)(15.6 (enam) buah AC, 2 (dua) buah merek Changhong, 2 (dua) buahmerek Sharp, 2 (dua) buah merek LG;16.1 (satu) buah meja bilyard batu;17.4

Bdl.yang diketahui oleh Camat Sukadana pada tanggal 22 Februari 1985, majelishakim banding menilai terhadap alat bukti ini tidak menguatkan apa yangdidalilkan para Tergugat/Pembanding karena objeknya itu luasnya hanya 1.200M2 (seribu dua ratus meter persegi) sedangkan yang dibantah oleh merekaadalah 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yang senyatanya setelahdicente luasnya 54.669 M2 (lima puluh empat ribu enam ratus enam puluhSembilan meter persegi), oleh karena itu bukti 17.4 ini patut untukdikesampingkan

SHMno. 2292 luas tanah 700 M2 atas nama: Abdul Karim Maula.17.4. Sebidang tanah lahan terletak di Plampang, Kecamatan Plampang,Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. SHM no. 5215luas tanah 130 M2 atas nama : Rijki Randani. (Direktur PT.

Tidak sematamata mempermasalahkan tidakadanya penerbitan SKPKB/SKPKB oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding);17.3.Bahwa dalam pokok sengketa ini, Majelis menyatakan bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan telah menyerahkan kepada Majelis buktibukti antaralain Faktur Pajak, Nota Pembayaran dan Nota Pembelian atastransaksi;17.4.Bahwa atas buktibukti yang diserahkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Majelis,Pemohon Peninjauan

Pasal tersebutmenerangkan bahwa segala sesuatu tentang sengketa dalam SSAharuslah diselesaikan dalam proses arbitrase.Lebih lanjut, Pasal 17.4 telah secara spesifik mengatur bahwa apabilaterjadi sengketa yang berdasarkan atau bersumber dari SSA makalembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa adalahSingapore International Arbitration Center (SIAC) berdasarkan hukumacara sebagaimana diatur oleh SIAC dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku di Singapura sebagaimana disebutkan didalam

ketentuan Pasal 17.4 SSA.Oleh karena bunyi pasalpasal dalam SSA tersebut sudah cukup jelasmenyatakan bahwa terhadap SSA ini berlaku hukum Singapura dansetiap sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui LembagaArbitrase SIAC, maka Majelis Hakim tidak diperkenankan menafsirkanlain dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untukmemeriksa perkara a quo, dengan menggunakan hukum NegaraIndonesia.Pasal 1342 KUHPerdata dikutip sebagai berikut:Jika katakata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan

Judex Facti seharusnya menyatakanbahwa perkara a quo adalah perkara wanprestasi dimana telah terjadisengketa berkenaan dengan SSA dan karenanya Pasal 17.4 SSA harusditerapkan dan mengikat bagi kedua belah pihak.Hal. 76 dari 154 Hal. Putusan Nomor 370 K/Pdt/201511.

Putusan Nomor 370 K/Pdt/2015Adapun halhal dan dalildalil baru yang diajukan oleh Para PemohonKasasi dalam tambahan memori bandingnya yang Para PemohonKasasi ajukan pada tingkat banding tersebut adalah sebagai berikut:(i) gugatan dalam perkara a quo timbul dari sengketa yang bersumberdari SSA; dan karenanya(ii) forum penyelesaian sengketa yang berlaku haruslah didasarkanpada ketentuan Pasal 17.4 SSA, yaitu penyelesaian berdasarkanpersidangan arbitrase di SIAC dengan hukum acara yang dipakaiadalah

Kasasi yaitu yang diajukan olehTergugat , Il, Ill, dan V dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan TinggiJakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salahdalam menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai pokok gugatan aquo, dimana sesuai dengan uraian posita, petitum provisi maupun petitumpokok perkara maka gugatan a quo adalah mengenai pelaksanaan isi perjanjianinvestasi in casu Subscription and Shareholders Agreement tanggal 11 Maret2005 yang didalamnya (Pasal 17.4

bukti berupa foto yang dibuatoleh Tergugat, bukti tersebut dibuat dibawah tangan dan tidak menunjukkanaslinya, maka bukti tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti 1.3 berupa keterangan penghasilan darihasil menyewakan rumah yang dibuat oleh Tergugat, dan tidak menunjukkanasli kwitansi pembayaran, bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat,Putusan Nomor: 0592/Pdt.G/2015/PA.Tmg.Halaman 21meskipun telah bermeterai cukup, maka bukti tersebut tidak perludipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti 17.4

867 K/Pat/2014secara damai, kecuali sebagaimana ditetapkan didalam perjanjianini, akan diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedurBadan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);17.2.Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan di Jakarta,Indonesia;17.3.Keputusan Arbitrase akan merupakan keputusan terakhir danmengikat (final and binding) atas segala perkara yang merupakansubjek dari Arbitrase tersebut dan dapat karenanya banding ataukasasi atas putusan Arbritator tidak akan dimungkinkan;17.4

Misalnya menggantikansementara buruh yang melaksanakan kegiatan serikat buruh lain, dsb.Namun bahwa pengusaha harus memberikan kesempatan kepadaserikat buruh merupakan prinsip yang utama;17.4. Ayat (4) jelasjelas aturan yang mau menunjukkan penghormatanTergugat terhadap serikat buruh diperusahaan hanyalah semubelaka.