Terbanding semula Para Turut Tergugat.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 08042014 No.133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkatbanding; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 5Agustus 2014 Nomor: 133/Pdt/2014/PT SMG tentang Penggantian Hakim Anggota : Tjaroko Imam Widodadi, SH. dengan diganti oleh Mohammad Ruslan Hadi, SH.dalam

460.000.000, (empat ratusenam puluh juta rupiah) ;Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnyapenambahan limit fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 80.000.000,sehingga total limit kredit Penggugat menjadi sebesar Rp. 460.000.000,.Fakta hukurn tersebut tercermin pada bukti berupa Adendum 1 (Kesatu)Perjanjian Kredit Usaha Kecil Nomor : SBYN/OO1/KUK CRMS/2002tanggal 24 Juli 2003 yang telah ditandatangani oleh Penggugat danTergugat dan telah dilegalisasi oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH.Dalam

bahwa sebelum Majelis Hakim menjatukan putusan maka Majelistelah bermusyawarah dimana tidak terdapat pendapat yang sama untuk mengambilKeputusan, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapatnya, dapat mengabulkangugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana sependapat denganHakim Ketua Majelis sedangkan Hakim Anggota I ( DJAILANI ARIPIN PUTRA, SH ),menyampaikan dissinting Opinoin yaitu sebagai berikut :22,PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Hakim Ad Hoc : DJAILANI ARIFIN PUTRA, SH.Dalam

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutussuatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebutsecara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kKemanfaatan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan

Dan surat pernyataan inilah yang jadikan sebagaiHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 791/Pat.G/2014/PN Tngrujukan dasar legalitas kepemilikan untuk menyakinkan kepada PembeliTergugat Il,Bahwa sesuai alasan poin 6 di atas Tergugat tidak mau menandatanganiAkte Jual Beli dan Tergugat baru sadar akan kesalahan jual beli antaraPenggugat dengan Tergugat Il maka tanopa memberih waktu panjang lagiTergugat menggambil Sertifikat Nomor 10507 atas nama Tergugat itu dariNotaries/PPAT Nurbani Alam, SH.DALAM REKOVENSI

Loebby Luqman, SH.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/ Kr / 1970, menganut bahwatidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harusmemenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa pada hariMinggu, tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di NegeriHuaulu, Kecamatan Seram

Sanghai Elektricmaka dengan ketidakmampuan penggugat dalam melaksanakn perjanjiankesepakatan bersama seperti yang dituangkan sesuai surat perjanjiankesepakatan yang dibuat dihadapan notaris FUJIYANTO NGARIAWAN SH.Dalam pasal 3 poin 2 maka cukup jelas dan terang dalil yang didalilkanpenggugat didalam gugatannya tidak beralasan secara hukum untuk ituharus dalil gugatan penggugat tersebut untuk dikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut di atas, dan oleh karena tergugat telah dapatdapat membantah dan

Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasaini, tujuan pemidanaan

Subekti, SH.dalam Kuliah Hukum Prof. Dr.

Setiawan, SH.dalam bukunya yang berjudul "PokokPokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaknisebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengaja

SH.dalam bukunya yang berjudul "Pokokpokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:a.adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidupdalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengajaatau tidak sengaja;c. adanya kerugian pada

SH.dalam bukunya yang berjudul "Pokokpokok Hukum Perikatan", cetakankelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,atau. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidupdalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengajaatau tidak sengaja;Hal. 118 dari 124 hal

Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebihdari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta ituterhadap delicht ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan nyatabahwa Terdakwa telah

penggugat dinayatakan ditolak danmembebankan biaya perkara pada negara Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya 16Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim yang dilakukan salah seorang hakimanggota mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion ) yaitu Djaelani Arifin Putra,SH danberpendapat sebagai berikut :PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Hakim Ad Hoc : DJAILANI ARIFIN PUTRA, SH.Dalam

. ; Bahwa mengutip isi buku Perbandingan HIR dengan RBG, disertaidengan Yurisprodensi MARI dan Kompilasi peraturan hukum secaraperdata, karangan Hari Sasangka, SH.MH. dan Ahmad Rifai, SH.Dalam Hal 6 Bahwa mengenai tahapantahapan proses persidangan,dalam tahap II, yaitu Jawaban Pertama Tergugat terdiri dari :Dalam Konpensi isinya : Eksepsi. Tanggapan Provisi.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur Obscuur Libel dasar danalasan hukum Penggugat menarik Tergugat Il / Daud A Limbongan ,SH.dalam perkara tidak terlihat dalam dalil posita gugatan Penggugat,apakah jual beli obyek sengketa antara Tergugat dengan Tergugat Ilberdsarkan akta di bawa tangan atau melalui PPAT dan karenanyaPosita dan Petitum gagatan tidak singkron ;Bahwa dengan uraian eksepsi di atas jelas dan terang gugatan Penggugat(1) kwalitas dan kapasitas sebagai Penggugat, 2) Gugatan Penggugatmengandung

Notaris/PPATMuhammad Zen, SH begitu penting dan nyata dalam perkara aquo,disamping itu adanya permintaan Penggugat untuk menyatakan tidaksah produk yang dihasilkan oleh PPAT Muhammad Zen,SH yakni AktaJual Beli nomor 1627/2016 tertanggal 9 November 2016 sesuai denganpetitum angka 3, oleh karenanya secara hukum begitu urgen danpentingnya peran yang dilakukan Notaris/PPAT Muhammad Zen, SHmaka seharusnya beliau ditarik dalam perkara a quo.Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris dan PPAT Muhammad Zen, SH.dalam

peradilanyang berada di bawah Mahkamah Agung , kemudian penjelasan dari pasal inimenyebutkan : Yang dimaksud Pengadilan khusus dalam ketentuan ini adalahantara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak asasimanusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial,dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sertapengadilan pajak di lingkungan pengadilan tata usaha Negara ;Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Farid Mu Azt, SH.dalam

Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV.

Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARAHalaman 21 dari 135 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIk Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.

Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat SeluruhnyaHalaman 30 dari 135 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIk Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.

Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.

asset bekas PT Sagared Team termasuk gudang dan bekaspabrik yang terletak di Desa Benu Kecamatan Takari KabupatenKupang yang telah menjadi barang milik Negara setelah mendengarpenjelasan Saksi Djami Rotu Lede, SH dan bahkan TerdakwaPaulus Watang mengatakan siap mendatangkan investor untukmelakukan penambangan batu marmer.Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watangbertemu dengan Saksi Gasper Kase, SH di restoran Hotel Astonuntuk makan malam atas undangan Saksi Djami Rotu Lede, SH.Dalam

seluruhasset bekas PT Sagared Team termasuk gudang dan bekas pabrik yangterletak di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang telahmenjadi barang milik Negara setelah mendengar penjelasan Saksi DjamiRotu Lede, SH dan bahkan Terdakwa Paulus Watang mengatakan siapmendatangkan investor untuk melakukan penambangan batu marmer.Bahwa sekitar akhir bulan April tahun 2015 Terdakwa Paulus Watangbertemu dengan Saksi Gasper Kase, SH di restoran Hotel Astonuntuk makan malam atas undangan Saksi Djami Rotu Lede, SH.Dalam

Sianturi, SH.dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya menyebutkanbahwa tindakan membeli tidak harus sudah terjadi penyerahan barang (nilalekonomis) dan pembayaran harganya melainkan sudah cukup jika telahteijadi kKesepakatan tentang jual beli tersebut Hoge Raad dal am berbagaiarrestnya telah memutuskan antara lain : segera setelan para pihakmemperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilahpembelian seperti yang dimaksud pasal ini (pasal 480 ayat 1).

HusnulYakin, SH, MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengantanggal 27 Zulqadah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingiHakimHakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH.dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi;Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dra.Hj.