IWAN SUKARELAWAN (Kapolsek) pernah mengajukan permohonanSertifikat Hak Milik Tanah untuk namanya terdakwa sendiri berdasarkansplitsing Sertipikat Huna Guna Bangunan Nomor : 2/Cikembulan, luas awalkurang lebih 358.260 M2 (tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enampuluh meter persegi) dan telah dilakukan splitsing menjadi luas kurang lebih275.620 M2 (dua ratus tujuh puluh lima enam ratus dua puluh meterpersegi) dan objek tanah tersebut berada di Desa Cikembulan KecamatanSidamulih Kabupaten Pangandaran

Jabar Nanu Huna, bermeterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.IIdan TT.19.21);Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Bit58. Fotokopi Surat Pernyataan an. Yasin Said Olli, bermeterai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.II danTT.19.22):59. Fotokopi Surat Pernyataan an.

Bukti P70 : menerangkan pasien mengalami kondisi buruk, LKD artinyagagal ginjal, Huna artinya cuci darah. Bukti P79 : NGT : selang kearah perut. P80 : sisar ceksio operasi : ada pendarahan hebat lalu dibawakeRS.Tahamrin. selama dirawat dicuci darah 2 X dan pasien susah napas. P92 : rumusan darah pasien bagus, secara batas normal. P94 : Hasil normal.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Huna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dalam Pasal 50, 55 dan 56 terkait denganHak Pakai tas tanah menyebutkan :1) Pasal 50, Pemegang hak pakai berkewajiban :a. Butir b, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya danpersyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atauperjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik.b.

HARIMAOIRAONO Rp. 3,370,212,897.47 8 96.36%HUNA 15. Bahwa Penggugat sangat senang hati atas Hasil Evaluasi DokumenPenawaran CV.

Sertifikat Hak Huna Bangunan Nomor 774/Kelurahan BukitTempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09/10/2009Halaman 6 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Padt.G/2018/PN Btm10.11.12.13.Surat Ukur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009.

I SERBA USAHA MELAYURAYA;Sertifikat Hak Huna Bangunan Nomor 774/Kelurahan BukitTempayan (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09/10/2009 SuratUkur Nomor 00082/2009 tanggal 09/10/2009. NIB: 01056 Luas 92m2 ataas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYU RAYA;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 776/Kelurahan BukitTempayn (dahulu Kelurahan Tiban Asri), tanggal 09/10/2009 SuatUkur Nomor 00084/2009 tanggal 09/10/2009 NIB: 01058 Luas 73m2 atas nama KOPERAS!

PENGGUGAT VIII terhadap Tanah dan Bangunan Ruko denganSertipikat Hak Guna Bangunan No. 178/Kelurahan Karanganyar,Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 563/PDT/2019/PT.BDGatas nama : LUKMAN HADIWIDJAJA LUIS dan terhadap Tanahdan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Huna Bangunan No.183/Kelurahan Karangayar, atas anama : PT. BBL DHARMALALEASING.9. PENGGUGAT X terhadap Tanah dan Bangunan Ruko denganSertipikat Hak Guna Bangunan No. 186/Kelurahan Karanganyar,atas nama : CONNY SUKI (dh.

Sarolangun PropinsiJambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal31 Mei 2002.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian307 No. 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. SarolangunDaftar Isian No. 372 BK 126382.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530119Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei2002.Fotokopi Surat Keterangan Plt.

Sarolangun PropinsiJambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530 119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal31 Mei 2002.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

DstPasal 6 angka 3: Bilamana Debitur wanprestasi (cidera janji)sebagaimana disebutkan di atas maka dengan ini DEBITURmemberikan kuasa kepada PNM untuk menyerahkan, menjual,mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminankepada Pihak lain huna penyelesaian Pinjaman DEBITUR.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit telah jelas dinyatakan dandisepakati olen para pihak yaitu Barang Jaminan adalah untukmenjamin pembayaran kembali pinjaman dan seluruh utangTergugat Ill, dan apabila Tergugat Ill wanprestasi

Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.149 Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.150 Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002.151 Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab.

Sarolangun PropinsiJambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.149.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.150.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor:530119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. SarolangunTanggal 31 Mei 2002.151.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

Sarolangun PropinsiJambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.149.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar lsian No. 372 BK 126382.150.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor:530119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. SarolangunTanggal 31 Mei 2002.151.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

SarolangunPropinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor:530119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. SarolangunTanggal 31 Mei 2002.Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor PertanahanKab.

penyerahankepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal inisebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imamassyafii yaitu wasiat secara istilah syari adalah akad tabarru atas hak kepemilikanharta yang diserahkan setelah meninggal duniaMenimbang, bahwa dalam istilah ulama figh Wasiat diartikan kepemilikanyang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan caratabarru baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuahnilai huna

TUKIRIN, pada hari dantanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari2000 ~=sampai dengan sekarang ini, bertempat di Areal10Perkebunan Afdeling VI PTPNIII Kebun Bandar Betsy, KecamatanBandar Huluan, Kabupaten Simalungun, dengan sengajamenggunakan atau menggarap lahan perkebunan Afdeling VIPTPNIII kebun Bandar Betsy, Kecamatan Bandar Huluan, KabupatenSimalungun, seluas lebih kurang 129 Ha (seratus dua puluhsembilan hektar), tanpa seizin dari pemegang Hak Huna Usaha(HGU) yaitu) PTPNIII Kebun

penyerahankepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal inisebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imamassyafii yaitu wasiat secara istilah syari adalah akad tabarru atas hak kepemilikanharta yang diserahkan setelah meninggal duniaMenimbang, bahwa dalam istilah ulama figh Wasiat diartikan kepemilikanyang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan caratabarru baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuahnilai huna

HUNA ROBERT INDAH Rp. 955.547.905,aA &F WwW NYe Bahwa schedule pelaksanaan tersebut :1Nn6782Pengumuman pelelangan umum sejak tanggal 01 s/d tanggal 09Nopember 2010;Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan sejak tanggal 02 s/d 09Nopember 2010;Pengambilan dokumen lelang sejak tanggal 02 s/d 09 September2010;Penjelasan pada tanggal 09 Nopember 2010;Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang pada tanggal09 Nopember 2010;Pembukaan penawaran tanggal 09 Nopember 2010;Evaluasi penawaran sejak tanggal

Suhur, Lakilaki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Barukang Il, Kelurahan Patingalloang, KecamatanUjung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII;Husnul Huna Binti Muh. Suhur, Perempuan, Agama Islam, KewarganegaraanIndonesia, Alamat Lorong II Jl. Setapak Talaka, KelurahanTalaka, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, ProvinsiSulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat XIX;H.

Sedangkan untuk tanah Hak Huna Usaha, aktanya dibuat olen PPATKhusus.Bahwa apabila langkahlangkah dalam Pembuatan Akta Jual BeliMenurut Ketentuan Hukum yang berlaku seperti yang telah dipaparkandiatas dihubungkan dengan kasus perdata yang saat ini sedangdimohonkan kasasinya di Mahkamah Agung yang telah terdaftar didalam Register Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PDT/2013/PT.BTNJuncto Register Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 55/Pdt.G/2012/PNTNG, maka jelas terbukti bahwa ketiga Akta Jual Beli (AJB

PancawarnaMediatama Percetakan Jessica.17)Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Huna BangunanNomor : 2470/Taman Sari, sebagaimana diuraikan dalam Gambar SituasiNo. 00023/2008 tanggal 30062008 (tiga puluh Juni dua ribu delapan),seluas 526 M2 (lima ratus dua puluh enam meter persegi), atas namaJOHANES, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ilbukota Jakarta, WilayahJakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Tamansari.18) Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Huna BangunanNomor

Enggang Alam Sawita dalam PengelolaanBudidaya Perkebunan Kelapa Sawit hingga saat ini adalahsudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) berdasarka KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.7/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang PemberianHak Huna Usaha (HGU) atas nama PT. Enggang Alam Sawitaatas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. KalimantanTimur, berdasarkan Permohonan dari PT.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Huna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dalam Pasal 50, 55 dan56 terkait dengan Hak Pakai tas tanah menyebutkan :1) Pasal 50, Pemegang hak pakai berkewajiban :a. Butir b, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya danpersyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusanpemberiannya, atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah HakMilik;b.

penyerahankepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal inisebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imamassyafii yaitu wasiat secara istilah syari adalah akad tabarru atas hak kepemilikanharta yang diserahkan setelah meninggal duniaMenimbang, bahwa dalam istilah ulama figh Wasiat diartikan kepemilikanyang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan caratabarru baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuahnilai huna