Ditemukan 233 data
408 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : SK.44/ KptsII/2005, tanggal 16 Pebruari2005, tentang Peunjukan Kawasan Hutan Wilayah Propinsi SumateraUtara, bahwa status lahan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung(HL), kKemudian sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri KehutananNomor : SK. 579/Menhutll/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang KawasanHutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) yang pada dasarnyatidak ada perubahan masih tetap statusnya yaitu dengan status kawasanhutan;e Berdasarkan keterangan ahli INDRA GUNAWAN GIRSANG, STP, M.MA
63 — 60
Saksi M.MA R KW BIN ANAS BARNABahwa saksi di Koperasi Pokmas Muktijaya sebagai Ketua Koperasi;Bahwa Koperasi Muktijaya pernah menerima bantuan Menteri PerumahanRakyat;Bahwa awalnya saksi mendengar ada dana bantuan tersebut dari Deden temansaksi dan Sdr.
DEVI RIA WINANDA SINAGA
Terdakwa:
MANGITUA BUTAR BUTAR
77 — 24
Drs Edward B Sinuhaji M.Ma, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitusehubungan adanya penebangan dan pengambilan kayu pinus di lahanBPODT di RTH Zona BPODT yang dilakukan oleh Berton Parelek TisonManurung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul08.19 Wib di JIL.DR.SUTAN DL SITORUS, Desa Pardamaian Sibisa, Kec.Ajibata Kab.
44 — 7
., M.Ma (KadisPerkebunan Provinsi Jawa Timur) sedangkan PPK dijabat oleh Ir. Hani Muhardiyono,MM (Kasi Program di Disbun Provinsi Jawa Timur).Bahwa yang melaksanakan program tersebut :1. 22 (dua puluh dua) kelompok tani tebu yang bergabung dalam Koperasi TaniUsaha Makmur beralamat Jl. Wahid Hasyim Sampang dengan Ketua saksi EdiJunaidi. ST.2. 21 (dua puluh satu) kelompok tani tebu yang bergabung dalam Koperasi PetaniTebu Rakyat Madura Serba Usaha (KPTRM Serba Usaha) beralamat Jl.
352 — 182
terdapatpenggunaan dana LPD yang dipergunakan untuk kepentingan pribadisesuai surat Penyataan yang telah dibuat oleh Ketua LPD KetutDarmada yaitu terdakwa,Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang LPD untukkepentingan pribadi adalah dimana dana pembayaran angsuran kreditdan tabungan oleh nasabah yang diterima oleh kolektor langsungdisetorkan kepada Ketua LPD Ketut Darmada dan kemudian danatersebut digunakan oleh Ketut DarmadaTerdakwa membenarkan keterangan saksi .Saksi MADE NYIRI YASA, S.S.os M.MA
54 — 22
2013Bahwa saksi menjelaskan, saat itu di Kecamatan Kubu setahu sayahanya 1 Kelompok yang mendapatkan bantuan pupuk tersebut, yaitukelompok tani Padang AsahBahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kelompok Tani Padang Asah,saya tidak tahu kapan bantuan tersebut di cairkan, karena saat itutugas saya hanya mendampingi membuat proposal, setelah itu sayatidak di beri tahu lagiAtas keterangan saksi terdakwa membenarkannyaHal 39 dari 92 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps54 Saksil PUTUSUBAWA,SP .M.MA
Amiruddin Alamsyah Harahap,SH
Terdakwa:
Adam Pohan
114 — 63
HERAWATI N, M.MA, tanggal 30 Desember 2019.
- Fotocopi Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri Kehutanan Nomor SK.669 / MENHUT-II / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor : Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019 dengan luas 49.629,37 Ha.
103 — 30
Keterangan saksi DR.IR.H.ALMURSYID, M.MA :Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal kepada terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa tersebutBahwa saksi menyatakan bersedia diajukan sebagai saksi dalam perkara ini danbersedia memberi keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan tata cara agamasaksi5Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan kepada Penyidikdan keterangan yang pernah saksi diberikan kepada Penyidik tersebut sudah benar ;
ALMURSYID, M.MA), hal tersebut saksi lakukan setelah adanya permintaan dariterdakwa Ir. WAWAN WINTARASA, MM selaku KPA. Padahal pada saat itu saksitidak bertindak selaku PPTK maupun selaku Staf (bawahan) dari terdakwa Ir. H.WAWAN WINTARASA .MM, dan saksi hanya membantu atasan yang kebetulanmenjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Angggaran) ;Bahwa saksi pernah mendapat perintah secara lisan dari terdakwa Ir. H.
DR.IR.H.ALMURSYID,M.MA ; Benar bahwa tahun 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi JawaBarat ada kegiatan Pengadaan Traktor Roda 2 (dua) dan Pompa Air KegiatanPembelian Alsintan Pra Panen APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012,dengan sumber anggaran berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat 2012 sebesarRp.20.538.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;Halaman 91 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.3.937.173.020 (tiga milyar sembilan ratustiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagai uangmuka tanggal 9 Agustus 2012 yang ditandatanagni oleh Sdri.DIANANURHASANAH yang disetujui oleh KPA terdakwa IR WAWAN WINTARASA MM,PPTK Sdr.DR.IrAL MURSYID, M.MA, Bendahara Pengeluaran (saksi)RUSMAN,S.IP, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sdr.DADANG MULYANA.c.
105 — 167
,M.MA)Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnisperecanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan kegiatan pembinaan usaha tani tanaman pangandan holtikultra.Kabid Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan : Sdr.
M.MA)Peyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnisperecanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan kegiatan pembinaan usaha tani tanaman pangandan holtikultra.> Kabid Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan : Sr.
Amiruddin Alamsyah Harahap,SH
Terdakwa:
Dr. Tamin Ritonga, M.Pd Bin Dame Ritonga
262 — 28
HERAWATI N, M.MA, tanggal 30 Desember 2019.
- Fotocopi Keputusan IUHHPK pada Hutan Tanaman Industri SK Menteri Kehutanan Nomor SK.669 / MENHUT-II / 2009, tanggal 15 Oktober 2009 dan keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hiidup, tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Anugerah Rimba Makmur Nomor : Sk. 209 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 3 / 2019, tanggal 06 Maret 2019 dengan luas 49.629,37 Ha.
132 — 18
,M.MA)Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnisperecanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporanHalaman 126 dari 220 Halaman Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrpenyelenggaraan kegiatan pembinaan usaha tani tanaman pangandan holtikultra.> Kabid Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan : Sdr.
M.MA)Peyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekhnisperecanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan kegiatan pembinaan usaha tani tanaman pangandan holtikultra.Kabid Perlindungan Tanaman dan Penyuluhan : Sr.
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
295 — 411
SYARIFUDDIN, M.MA.;2. ARMAN JAUHARI, S.H.;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara,beralamat di Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas II Lt.3.Tj.Selor Hilir, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang beralamat diJalan.
403 — 29
Nomor : SK.44/ KptsII/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang PeunjukanKawasan Hutan Wilayah Propinsi Sumatera Utara, bahwa status lahan beradadi dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), kemudian sesuai dengan terbitnyaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579/MenhutlI/2014 tanggal 24 Juni2014 tentang Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL)yang pada dasarnya tidak ada perubahan masih tetap statusnya yaitu denganstatus kawasan hutan.Berdasarkan keterangan ahli INDRA GUNAWAN GIRSANG, STP, M.MA
152 — 42
tanggal tanggal 3 Januari 2012, menerbitkanKeputusan nomor 900/Kep/21/Keu/2012 tentang PenunjukanPejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan danPelaksana Penatausahaan Keuangan pada Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2012, antara lain untuk Pembelian Alsintan PraPanen :e Pejabat Pembuat Komitmen IbrahimSyaf.S.Sos.M.Si.dan diganti terdakwae Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDr.Ir.Almursyid,M.MA
ALMURSYID, M.MA, pada pokoknya dipersidangan dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar dipersidangan saksi masih membenarkan BAP daripenyidik.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NURDIANA akan tetapi tidak adahubungan keluarga atau pekerjaan, terdakwa selaku Pelaksana padaBidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov.
ALMURSYID, M.MA), hal tersebut Saksi lakukan setelah adanya permintaan dariSdr. WAWAN WINTARASA, MM selaku KPA. Padahal pada saat itu Saksi tidakbertindak selaku PPTK maupun selaku Staf (bawahan) Sdr. IR. H. WAWANWINTARASA .MM, Saksi hanya membantu atasan yang kebetulan menjabatsebagai KPA (Kuasa Pengguna Angggaran).Bahwa saksi pernah mendapat perintah secara lisan dari Sdr. Ir. H.
76 — 41
YACOBUS BULU, M.MA, bersama sama dengan saksi YOEL KAMURI, S.TP,saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra,SP dan saksi I MadeSuprapta, SP dengan cara sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada tahun 2011 pemerintah RI melalui DirektoratJendral (Dirjen) Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI mengalokasikananggaran untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih kepada kelompok tanimelalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp1.041.864.426.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar delapan
YACOBUS BULU, M.MA,selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura KabupatenSumba Barat Daya bersama sama dengan saksi Yoel Kamuri, S.TP, saksi IMade Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra,SP dan saksi I Made Suprapta, SPyang telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut diatas adalahmerupakan wujud perbuatan antara Terdakwa bersamasama dengan saksi YoelKamuri, S.TP, saksi I Made Jawan, SE, saksi I Made Dwi Swanendra,SP dan saksiI Made Suprapta, SP masingmasing sebagai orang yang
YacobusBulu, M.MA, PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero) makaKerugian Keuangan Negara yang Nyata Dalam Perkara ini adalah sebesar :Rp. 711.420.000,Rp. 308.340.000, ()Rp. 403.080.000, (empat ratus tiga juta delapan puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa yang memperoleh dana BLBU tahun 2011 dariKementrian Pertanian adalah PT. PERTANI (PERSERO), PT. SANG HYANG SERI(PERSERO), IR. HARTONO BUDIAONO (PT.
RENDY INDRO N SH.MH
Terdakwa:
INDRA PRASETYO, S.Pt.
91 — 25
MUHAMMAD SAMSULARIFIN, M.MA. Pejabat Pembuat Komitmen : IR. BUDI SARWOTO,MM. (saksi sendiri). Bendahara : SITI ASIYAH, SH.;Bahwa Terdakwa Sebagai Kasi Pembibitan di Kab.
71 — 36
Keterangan saksi Nasruddin, S.Sos, M.MA yang pada pokoknyamemberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tabalongsejak bulan Agustus 2009 s/d 2014.
73 — 37
., M.MA. dalam jabatan Kepala bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat;17) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 10/KPTS/KP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;18) 1 (satu) rangkap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 821.15/035/2021 bulan Februari 2021 tentang penunjukan Terdakwa DEMIANUS SIDETE, S.Pt., M.Sc., SPt, M.Sc. selaku kuasa
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Iqbal AM, S.S bin Amiran
138 — 101
,M.MA Bin Parmopanitro
- Membebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD IQBAL, AM., S.S Bin AMIRAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);
162 — 25
ALMURSYID, M.MA, pada pokoknya dipersidangan dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar dipersidangan saksi masih membenarkan BAP daripenyidik.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NURDIANA akan tetapi tidak adahubungan keluarga atau pekerjaan, terdakwa selaku Pelaksana padaBidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jabarbenar saksi mengenalnya karena yang bersangkutan merupakanSamasama staf di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov.
ALMURSYID, M.MA), hal tersebut Saksi lakukan setelah adanya permintaan dariHalaman 43 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg44Sdr. WAWAN WINTARASA, MM selaku KPA. Padahal pada saat itu Saksi tidakbertindak selaku PPTK maupun selaku Staf (bawahan) Sdr. IR. H. WAWANWINTARASA .MM, Saksi hanya membantu atasan yang kebetulan menjabatsebagai KPA (Kuasa Pengguna Angggaran).Bahwa saksi pernah mendapat perintah secara lisan dari Sdr. Ir. H.