Babakancikao, Kab.Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2017, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Pwk.sebagai: Penggugat,DanIkkah Binti Saim, umur 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat tinggal yang dahulunya bernama Kampung Krajan Rt04/02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam KabupatenPurwakarta, namun sekarang bernama Kampung Babakan KotisRt.11/02 Desa Situ Kecamatan Pondok Salam KabupatenPurwakarta, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor21/Pdt.G/201

Devi Mahendrayani, S.H., M.H., dan Hendhy Eka Chandra,S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor21/Pen.Pdt.G/2017/ PN Pwk. tanggal 17 Mei 2017, dan diucapkan dalamHalaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 21/Pat.G/2017/PN Pwk.persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aini Yaturrohmah,S.H., Panitera Pengganti, Para Penggugat dengan didampingi

Manokwari,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur : 34 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan :Usaha Batu Tela, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2021/PA.Mw dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.

2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pengugatdan Tergugat masingmasing hadir Kuasa Hukumnya;Menimbang bahwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan di persidangan bahwaPenggugat telah meninggal dunia, pada tanggal 31 Maret 2021;Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidanganpada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah menghadapkan Surat Kematian Nomor21

selanjutnyaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI/2021/PN PgpMenimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan/menghadapkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor189/SK/4/2021/PN Pgp., tanggal 1 April 2021, telah menunjukkan bahwa KuasaHukum Penggugat telah menerima kuasa dari Penggugat Prinsipal pada tanggal 2Februari 2021, selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor21

Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor21/G/2021/PTUN.BL dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa tersebut serta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ====Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa iniseperti tertera dalam Putusan Pengadilan

Surat Permohonan Banding, sesuai dengan Akta PermohonanBanding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 10 September 2021 yangditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembandingdan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Para Tergugat IIIntervensi/Pembanding, kepada Tergugat dan Penggugat/Terbanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor21

dengan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 23 September2021, dan Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembandingtersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Turut Pembanding danPenggugat/Terbanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 23September 2021 ;Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat iIIntervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor21

IlIntervensi ditetapbkan sebagai Pembanding, dan kedudukan Penggugatditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkasperkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, a quo yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksidari Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/PembandingHalaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor21

Ketua Pengadilan Negeri Muara TewehNomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkanperkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mtw, tanggal 13 Desember 2018, tentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya padaDesember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Tewehpada tanggal 13 Desember 2018 dan terdaftar dengan Register Nomor21

Tergugat sudahmemberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuandari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutangugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, danPenggugat belum membacakan gugatannya, sehingga dengan demikian pihakTergugat belum sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban terhadapgugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakimmenyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor21

tanggal lahir Lae Mate, 01 April 1978, agama Islam,pekerjaan Tukang Becak, pendidikan Sekolah Dasar, tempatkediaman di Kota Subulussalam, sebagai Tergugat;Mahkamah Syar'iyah tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

RIVAI HARAHAPselaku Direktur Utama, berkantor diTaman Palem Lestari Blok A.11 No. 1516JAKARTA BARAT, ~~ selanjutnya disebutTERBANDING semula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan mengutip hal hal yangtercantum dalam turunan resmi Putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot tanggal 18 Mei 2011 Nomor21/Pdt.G/2010/PN.TG. yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: Menyatakan eksepsi

mempelajari berkas perkara tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dariPenggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan = menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan dalam Undang Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksamaberkas perkara beserta turunan Putusan PengadilanNegeri Tanah Grogot tanggal 18 Mei 2011 Nomor21

melawanXXXXXXX XXXXXXXX , UMUr 44 tahun, agama Islam, penidikan SMP,pekerjaan petani, bertempat kediaman di XxxxxxxXXXXXXXX XXX XXX XXXX , Kelurahan Bara Batu,Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkajene DanKepulauan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut; Setelah mempelajari berkas perkaranya; Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PA. MkI. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Hal 5 dari 6 Hal. Put. No.21/Pdt/G/2019/PA.MKI.3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor21/1/IUPSWA/PMDN/2016 tanggal 15 April 2016 tentang PembatalanPersetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama PTKembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata AlamBangkoBangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat, seluas + 200 (dua ratus) hektar;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/1/IUPSWA/PMDN/2016 tanggal 15 April 2016, tentang PembatalanPersetujuan Prinsip Pengusahaan Pariwisata Alam atas nama PTKembang Kidul Permai pada Blok Pemanfaatan Taman Wisata AlamBangkoBangko di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat, seluas + 200 (dua ratus) hektar;4.

Taman Sari KotaPangkalpinang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 19 Mei 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalpinang pada tanggal 21Mei 2018 di bawah Nomor : 88/SK/5/2018/PN PGP. dalam perkara Nomor21/Ptd.G/2018/PN Pgp., selanjutnyadisebut sebagai Penggugat atau sebagaiPihak Kedua;Yang menerangkan bahwa para pihak yaitu Pihak Pertama/ Tergugat dan PihakKedua/ Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belahpihak seperti yang termuat dalam surat

Bahwa meskipun Hakim Mediator telah menyatakan gagal proses mediasi tetapiternyata kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di luar persidangantelah sepakat untuk berdamai sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tanggal 4September 2018, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September2018 di depan persidangan Majelis Hakim, para pihak yaitu Penggugat danTergugat menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk berdamai dansepakat untuk mengakhiri sengketa dalam surat gugatan Penggugat Nomor21

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok KantorCabang Mataram, dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Mtr bertindak sebagai PENGGUGAT berdasarkanSurat Kuasa Nomor B 428KC XI/ADK/09/2018 tanggal 7 September 2018,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.ASINDA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan BTNReyan Pondok Indah RT 10/02 Gerung Lombok Barat, bertindak sebagaiTERGUGAT pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor21/Pdt.G.S/2018/PN.Mtr, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.WAHYUDIN BIN

Turut Tergugat, tidakdatang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan TinggiMataram,Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbandingsemula Para Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Juni 2016, kontra memoribanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa HukumPara Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 Nomor21

pertimbangan hokum YudexFactie Praya di dalam putusan perkara a quo telah secara obyektifmenilai dan mempertimbangkan segiSsegi hukum dari keseluruhan faktafakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga menurut hematPara Terbanding bahwa secara hukum MEMORI BANDING ParaPembanding tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dalampemeriksaan perkara Tinggkat Banding, oleh karena hal itu telahdipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Yudex Factiesebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjukmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ditingkat banding ini untukmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;1.2.3.Menolak Permohonan Banding Para Pembanding tersebut ;Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding ;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/PDT.G/2015/PN.PYA tanggal 07 April 2016 yang dimohonkan bandingMenghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat adanya perkara ini ;Dan/atau bilamana Yang Mulia

Majelis Hakim Perkara Tingkat Banding iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum ;Halaman 15 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 7 April 2016, dan Memori banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sertaKontra Memori banding

rupiah );Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangHalaman 17 dari 19 putusan Perdata Nomor 81/PDT/2016/PT.MTRPeradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang undangan lain yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor21

Bahwa Sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan bukan sengketaadministrasi terkait dengan Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugatwalaupun dalam petitum surat gugatan Para Penggugat, memohonPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atautidak sah pencatatan peralinan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini.

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini dikaitkan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah berdasarkanketentuan konversi bekas hak milik Indonesia, maka objek perkara dalamhal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat InCasu: Pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H.

Bahwa pemrosesan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat termasuk pendaftaran peralihan haknya, InCasu: pencatatan peralihan hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari dengan pemegang hak terakhir tercatat atasnama H. Rochaini telah sesuai dengan peraturan perundangan yangHalaman 13 dari 30 halaman.

Bahwa terlebih lagi Tergugat Il Intervensi selaku pemilik dan/ataupemegang hak atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605, atas nama Nyonya H. Rochaini, berdasarkanperolehan hak seperti dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor593/251/411.936/1988 tanggal 2 Agustus 1988 yang dibuat oleh dandihadapan Soekarnaen Adiwasono, Camat Benowo, Surabaya;8.

Rochaini;12.Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat IllIntervensi adalah merupakan satusatunya orang yang berhak atassebidang tanah seperti diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor21/Kelurahan Romokalisari, Gambar Situasi tanggal 30 November1980 Nomor 7605;13.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnyamenurut hukum setiap gugatan terhadap objek sengketa berupaperalihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020;3.

tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemiliktanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagaiupaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secaratanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPGMembaca Akta Pernyataan Permohonan = Banding Nomor21

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor21/Pdt.G/2019/PN.Wgp, tanggal 16 Januari 2019;3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan NegeriWaingapu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo.MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembandinguntuk seluruhnya.2.

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Kontra Memori Bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada ParaPembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat II , masingmasing tanggal 6Februari 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp kepada Pembanding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat.

HP. 08125478535, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIX;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Desember 2020Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Tjg tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Desember 2020 Nomor21/Pdt.G/2020/PN Tjg tentang penetapan hari sidang pertama;Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar padaRegister Kepaniteraan Pengadilan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisejumlah Rp1.756.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 olehKami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., danAgrina Ika Cahyani, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor21/

Bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah dijadikan objek sengketa oleh(Almh) Pannala, akan tetapi ahli waris dari (Almh) Pannala menunjuktanah milik Penggugat sebagai miliknya padahal itu bukan yangdisengketakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL;Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PNEnr.

terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor3/Pdt.G/2018/PN Enr tanggal 12 November 2018 Juncto PutusanPengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2019/PT Mks, tertanggal 22April 2019;Mengadili Sendiri: Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Almarhumah Julusi: Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21

/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesiselatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dinyatakan Batal; Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yangpernah dijadikan objek sengketa oleh Pannala melawan Sobeng sesuaidengan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor 88/PDT/2000/PT.SULSEL, dengan luas dan batasbatassetelah dibelah 2 (dua) Jalan Tani, sebagai berikut :a.

Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang undangN omor 51 Tahun 2009 tentangperubahan.......... 0.0.0 eeeperubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang peradilan tata usaha Negara maka secara formalPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harusmenyatakan permohonan banding tersebut dapatditerima; cee e ere eee ee eee eee ee eee eeeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding' tidakmengajukan memori banding maka Majelis Hakim mengambilalih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 SeptemberBQ ges o cece os eee 2 anne o sreeee snes sree sue aes ome eames ame SaneMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkasperkara yang bersangkutan antara lain Salinan ResmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya , Nomor21/ G/2011/PTUN.SBY tanggal 29 September 2011 BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,bukti bukti dan saksi para pihak serta surat suratlainnya yang berhubungan dengan

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Mojokerto, menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2021Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Mijk ;2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa kepada Terdakwa telahdiberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 30April 2021;3.

itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya keberatanatas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebutkarena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, olehkarena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untukHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 530/PID.SUS/2021/PT SBYmembatalkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada halhal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanyamemori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabayamemeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor21

Pemohon II secara Bersama disebutsebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calonSuami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama NangaPinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor21/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari Para Pemohon;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa yangdimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan Penyakit Ikan, danOrganisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama danPenyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan,atau menyebabkan kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta yangmembahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi;Bahwa dalam Pasal 1 angka (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan

di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh PemerintahFusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ataupengendalian;o Dan selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan danMedia Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orangyang memasukkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yangdipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa dalam Pasal 1 angka (33) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21

Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yangberbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan Dalam Pasal 1angka (34) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. bahwa yang dimaksud Pemilik MediaPembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memilikiMedia Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan,pengeluaran, atau transit Media Pembawa.Bahwa dalam Pasal 1 angka (35) UndangUndang Republik Indonesia Nomor21