(obyek sengketa) telah terbukti diterbitkansecara bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlakuKhususnya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sertaPeraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desaserta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga

Putusan No. 25/G/2014/PTUN.Mkse Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPeraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Peraturan Daerah KabupatenEnrekang Nomor 06 tahun 2007 aquo yang merupakan aturan pelaksanaan dariUndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah didalamnya diatur mengenai pemberhentian tetap danpemberhentian sementara Kepala Desa serta mekanismenya

Desa maupun dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;Untuk jelasnya mengenai berhentinya dan pemberhentian Kepala Desa,maka berikut ini Tergugat mengutipkan isi Peraturan Perundangundangan(Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa/PeraturanDaerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa) sebagai berikut: Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

adalahuntuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa setelahKepala Desa Tapong aquo (Penggugat) diberhentikansementara diatur pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2005 Tentang Desa/Pasal 48 ayat 3 PERDAKabupaten Enrekang Nomor 06 tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danpemberhentian Kepalae Dari uraianuraian tersebut diatas jelaslah bahwa dikelurkannyaobyek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam

Putusan No. 25/G/2014/PTUN.MksBaik pemberhentian tetap maupun pemberhentian sementara terhadapseorang Kepala Desa secara jelas dan konkrit diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan PERDA Kabupaten Enrekang Nomor06 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDemikian juga pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Penjabat yangmenggantikan Kepala Desa yang diberhentikan sementara untuk melaksanakantugas dan kewajiban Kepala

Pelantikan dan pengambilan Pelantikan dan Dapat Tim kabupatensumpah jabatan kades pengambilan dilakukan olehsumpah jabatan bupati secaradapat diatur serentak atauantara tanggal dilakukan tiap28 desember kecamatan2018 s/d 29januari 20199.

BuktiP1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BimaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2.

BuktiP2 : Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);3.

Bukti T4 :Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2015, tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima tentang Petunjuk Pelaksana PeraturanDaerah

Bukti T9 :10.Bukti T10:Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima Nomor 28 tahun 2018, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112Tahun 2014

, tanggal 16Desember 2008, PPKD Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit menetapkan Jaduwalpelaksanaan' kegiatan, peraturan pendataan caton pemilih, petugaspendataan dan penetapan petugas keamanan dan ketertiban (hansip), dimanaseluruh tahapan tersebut tetah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berfaku sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan DaerahKabupaten Pontianak No 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

memnenuhi syarat sebagai Caton Kepala Desaperiode 20092015, dimana Penggugat adalah saJah satu Caton Kepala Desadengan Namor unit 5, Keputusan mana disampaikan pula kepada BPD SungaiLimau, Kecamatan Sungai Kunyit sebagai saiah satu unsur penyetenggarapemerintahan desa;Bahwa setetah seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto PeraturanDaerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

Wig* menuluskan Penggugat sebagaiKepala Desa terpiih dan swat Keputusan PPKD tersebut juga disampaikankepada BPD Sungai Limau, dan Camat Sungai Kunyit;Bahwa dengan diputuskan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Kepala Desaterpilih, seyogyanya hal tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat denganMenerbitkan keputusan tentang nana Caton Kepala Desa terpilih ;Menerbitkan keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, danMelakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Desa ; Akantetapi, bukannya ketiga

Berrlasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa jumlah Penduduk 1501jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakalcalon2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802orang;3.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa Dart Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan2.000 Jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang; 3.

ABDUL HALIM, KecamatanMajalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)tersebut, selanjutnya terdakwa 1. YOG!

NANDANG RUHIYAT Bin YUSUPmasuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitam berisikansatu buah botol warna putih yang berisi bensin dan telah ditutup dengankain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsung laluterdakwa 1.

ABDUL HALIM, KecamatanHalaman 3 dari 10, Putusan No. 172/Pid/2014/PT.Bdg.Majalengka, Kabupaten Majalengka dalam rangka pelantikan ketua PMIIMajalengka atas nama IWAN IRWANTO di tempat tersebut juga adaterdakwa 2. IWAN SULISTIAWAN Bin SUPRIYADI yang juga turutmenghadiri pelantikan ketua pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PMII) tersebut, selanjutnya terdakwa 1.

YOGI NANDANG RUHIYAT BinYUSUP masuk kedalam gedung dengan membawa tas kain warna hitamberisikan satu buah botol warna putin yang berisi bensin dan telah ditutupdengan kain warna putih, pada saat acara pelantikan sedang berlangsunglalu terdakwa 1. YOG!

G/2012/PTUN.SMG.pencalonan Kepala Desa, yang diterbitkan tanggal 19September 2012 diterima Penggugat pada tanggal 19September 2012 maka gugatan untuk ketiga surat tersebutmasih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha3.Bahwa pada tahun 2012 dijadwalkan Pemilihan Kepala DesaTemuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang,dengan dimulainya proses pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)sampai dengan Pelantikan

(FOrmulir.D) jss2nseseseenmeseneerneneneseeesnoene Surat Pernyataan Belum Pernah MengundurkanDiri Dari Jabatan Kepala Desa ( Formulire Surat Pernyataan tidak Diberhentikan Darijabatan Kepala Desa Karena melanggarLarangan Kepala Desa ( Formulir6.Bahwa dasar hukum penolakan pengesahan atas formulirD,E,F yang telah diisi dan diserahkan oleh Penggugat , adalahPasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Sehat jasmani dan rohani;e Berkelakuan baik, jujur dan adil;e Belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepalae Tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karenamelanggar larangan Kepala Desa;e Terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yangbersangkutan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhirdengan tidak terputusputus kecuali sebagai Putra Desa;Dan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

Imam Santoso,BSc sebagai Kepala Desa Temuireng selama 8(delapan) tahun terhitung tanggalpelantikanDan hal ini juga diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa:Yang dimaksud dengan masa jabatan 10 tahun adalahmasa jabatan yang ditetapkan dengan Peratuiran DaerahKabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata CaraPencalonan, pemilihan, Pelantikan

Bukti P2 : Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNo.18 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa(Foto copy dari Foto copy) ; 3. Bukti P3 : Surat Keputusan Kepala KecamatanPetarukan Kabupaten PemalangNo.851/822/2012 tentang Pengesahanpersyaratan Pencalonan Kepala Desa(Sesuai dengan aslinya) ; 4.

4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN Mjnmenikah dengan DAETTA PAREPARE dan PUANNA LEWA (anakkedua) kawin ke gunung dan anak cucunya menjadi Papuangan danPabicara; Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu nama bapaknya HADAMINGdan nama lbunya MANDA, dengan Pemohon merupakan anak ke3(ketiga) dari enam bersaudara; Bahwa Pemohon telah dilantik sebagai Maradia Timbogading yang adadiatas gunung pada tahun 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dengan Saksijuga ikut hadir dilantik sebagai pemangku adat dalam pelantikan

tersebut,dengan yang hadir dalam pelantikan itu antara lain Tomakaka, Pabicara,Puang kali, Tomatoa, Sando dan Sariang serta pemangku adat dariPinrang dari luar Mandar termasuk juga Kasatpol Pamong Praja dalamrangka pengamanan bersama Polisi; Bahwa tugas Pemohon sebagai pemangku adat untuk melestarikanbudaya; Bahwa Pemohon tidak menambah namanya dengan ANDI padahalsudah dilantik jadi Maradia karena pelantikan hanya simbol budaya danhanya dipanggil dengan panggilan Puang untuk menghormati yang lebihtua

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;2.

; Bahwa di depan nama Para Pemohon tidak memakai gelar ANDI; Bahwa dokumen pelantikan Pemohon sebagai Maradia Timbogadinghanya ada pengesahan dari desa; Bahwa tugas Pemohon sebagai Maradia yaitu Jika ada Mapacci(menaruh daun pacar) keatas tangan maka Pemohon akan dipanggilmenghadiri serta;Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Padt.P/2020/PN MijnMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian

Putusan Nomor 528 K/TUN/20174.2.4.3.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa, Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari: Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten)yang mempunyai tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pemilinan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calonKepala Desa Kaimear sesuai adat kebiasaan

dan hukum adat LarvulNgabal, sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf(g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi syarat:(f).

Pada tahapantahapan pilkades Kaimear khusussampai tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh PanitiaPemilinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,oleh karena itu prosesnya harus tetap dinyatakan sah.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa pemerintahan harus tetapberjalan untuk menjawab kekosongan pemerintahan di Desa Kaimear yangdefinitif sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelantikan Kepala Desaterpilih, maka BPMPD Kota Tual mengambil tindakan daninisiatifsecepatnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya kemudianpenyampaian laporan secara langsung kepada Walikota Tual melaluiSekretaris Daerah Kota Tual cg.

, dan pemberhentian perangkat desasebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Purworejonomor 25 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah KabupatenPurworejo nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan,pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa.Bahwa pada tanggal 25 November 2017 Penggugat mengajukan berkaslamaran lowongan perangkat desa di Desa Tlepokwetan KecamatanGrabag Kabupaten Purworejo, diterima oleh Tergugat II dan dinyatakanterdaftar sebagai peserta

tahun 2016 tentang tata cara pencalonan,pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa.9.

Menyatakan mengetahui Tergugat sebagai anggota Seksi Olahragadan Seni Budaya karang Taruna Taruna Bhakti Lestari periode20002006T11: Copi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

denganPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa.

danPemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, PeraturanBupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianHalaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

EKO SUTRISNO, MM;

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilin dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Maba Utara;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

penggugat didaftarkan di Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 1 Mei 2012 dan diperbaiki tanggal 21 Juni 2012, maka jikadihitung sejak tanggal Pelantikan 22 Pebruari 2012 atau tanggal diketahuinya SuratKeputusan Bupati Bima yang menjadi obyek perkara oleh Penggugat yaitu 22Pebruari 2012 dan tanggal perbaikan/resminya gugatan diterima di paniteraPengadila Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Juni 2012 maka telah melampauitenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 UndangUndang

T :Foto Copy Peraturan Bupati Nomor: 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan1 Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 6 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (copy sesuai dengan asl); 2. T :Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara2 Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (copysesuai dengan asli); 3.

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangkamelaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkandalam Obyek Sengketa a quo pada konsideran Menimbang yaitu didasarkan padaPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa;.

Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu PeraturanBupati Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;2.

Dan Pemberhentian KepalaDeSa 5 222 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neee Bahwa berangkat dari pemahaman keberlakuan evaluatif kaidah hukum (incasuPeraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan BupatiBima Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah137Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pemcalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian

DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;----------------------------
2. Menyatakan batal Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;--------------------------------
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak Nomor : 001/SP/V/2018 Perihal : Jawaban Permohonan Pelantikan tertanggal 19 Mei 2018;-------

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 065/PAN/XI/2019 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilih , tanggal 12 November 2019 atas nama Imam Hidayat telahsesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017tentang Desa dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianHalaman 23 dari 57 hal. Putusan No. 172/G/2019/PTUN.SBY.Kepala Desa.

Putusan No. 172/G/2019/PTUN.SBY.Tergugat telah salah dalam memaknai atau menafsirkan dan menerapkan Pasal49 Ayat (4) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 serta dalilPenggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Pasal49 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk di tolak.4.

Dalam Ekepsi :Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:1) Kewenangan Pengadilan ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadiliperkara ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan dalam tenggang waktuupaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) PeraturanBupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

;Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan objek sengketa ( buktiT 4) pada konsideran mengingat, dapat diketahui peraturan yang menjadi dasarpenerbitan Keputusan objek sengketa diantaranya: Peraturan Daerah KabupatenProbolinggo No.9 tahun 2017 Tentang Desa dan Peraturan Bupati ProbolinggoNomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

khususnya PeraturanBupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asasasasumum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan.

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu.Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 15 Agustus 2016, danPenggugat baru mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2016 dari keluarga Penggugatbapak Upang Rettob salah satu Pegawai Kecamatan Pulau Kur yang menyatakanbahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 telah dilakukan pelantikan terhadap KepalaDesa Kaimear yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pulau Kur. dengan demikianmasih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhiketentuan

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten) yang mempunyaitugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa ; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yang mempunyai tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, DanPemberhentian Kepala Desa ; Panitia Pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yang mempunyaitugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa ;4.2.Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon Kepala DesaKaimear sesuai adat kebiasaan dan hukum adat Larvul Ngabal, sebagaimana jugadiatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf (g) Peraturan

Walikota Tual Nomor 50Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa adalahPenduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :(f).Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turuntemurun oleh adat istiadat setempat; (g).

Dan pada tanggal 28 Maret 2011 saudara LakhairRettob yang bukan berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurunadat istiadat setempat juga mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kaimear ;4.4.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa menyatakan Panitia Penanggung Jawab Pemilihanmempunyai tugas ; (a).

Kota Kefamenanu,KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiriacarapengambilan sumpahdan pelantikan pejabat struktural eselonI,IIl dan WN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Bahwa bersamaan dengan itu datang pula ke tempat tersebut,sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat PeduliDemokrasi dan Keadilan TTU (GARDA TTU) dengan menggunakan 1(satu) unit kendaraan truk yang kemudian parkir di pelatarandepangedung Bale Biinmafo untuk selanjutnya menyampaikan

Halaman 3 dari 17gedung bale Biinmafo melalui pintu. masuk bagian depan, laluterdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos dan PETRUSDAMIANUS AFAENFAH bersamasama meneriakkan katakataanjing, babi, Keluar keluar, tidak akanada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya, ini pelantikanilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kami tutup,keluarkeluar.

Kota Kefamenanu, KabupatenTimor Tengah Utara dengan maksud untuk ikut menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Ill, Illdan WV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;Putusan Nomor : 31/PID/2015/PT.KPG.

Halaman 8 dari 171(satu)batang kayu yang ada pada bagian atasnya terikat benderaBahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaLODOFIKUS MARSELUS AFOAN bersamasama dengan PETRUSDAMIANUS AFAENPAH, AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUNdan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah)mengakibatkan rasa takut terhadap diri para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dandiambil sumpahnya dalam kegiatanpengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten

Halaman 13 dari 17yang dilaksanakan di gedung Balai Biinmafo Kelurahan BenpasiKecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU dengan caramengeluarkan katakata yang tidak pantas diucapkan oleh seorangPegawai Negeri Sipil dengan berteriak yaitu mengatakan, Anjing,babi keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yangmelantik, Bupati dan Wakil Bupati illegal semuanya, inipelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung inikami tutup, keluarkeluar, dan setelah itu Terdakwa dengantemantemannya

tersebut ;Jika dikaitkan dengan perkara a quo maka, bahwa sebelum perkaraini diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukanHalaman 4 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor :40/G/2020/PTUN.Smgkeberatan administrasi sebelum dan sesudah Keputusan BupatiTemanggung tersebut dikeluarkan oleh sebab itu, maka PengadilanTata Usaha Negara sudah berwenang untuk menyelesaikanperkara a quo dikarenakan hukum organik yaitu di dalam PeraturanBupati No. 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

PositaAdapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor :40/G/2020/PTUN.SmgBahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secaraserentak di Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 JanuariBahwa dalam pelaksanaaan Pilkades, dilaksanakan tahapantahapan dengan dasar hukum Peraturan Bupati TemanggungNomor 53 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian

Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Jika dikaitkan denganperkara a quo, maka dengan pelantikan atas nama Kasdiyang dilakukan oleh Tergugat tentunya mencederai asaskepastian hukum karena peraturan perundangan yangmerupakan hukum positif di Indonesia, yaitu:a) Pasal 33 huruf (d) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, yangberbunyi : Pasal 33 huruf (d) Calon Kepala Desa wajibmemenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamatsekolah menengah pertama

atau sederajat makaPengangkatan atas nama Kasdi yang dilakukan olehTergugat telah jelas melanggar Pasal 33 huruf d UU No. 6Tahun 2014 karena saudara Kasdi jelasjelas tidakmemenuhi persyaratan 5b) Pasal 21 huruf ayat (1) huruf c Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Peraturan BupatiTemanggung Nomor 53 Tahun 2019 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan memperhatikan azasHalaman 38 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.hukum = administrasi The General Prinsiple of GoodAdministration agar pelayanan masyarakat di Desa Karangsalamdalam kasus a quo, maka Pelantikan Perangkat Desa untuk segeradilaksanakan.

sehingga melanggar dan merugikan kepentinganumum dan pelayanan publik ; Kepala Desa yang semestinya melaksanakan pelantikan dan pengambilansumpah telah secara terang dan nyata tidak melaksanakannya tanpa alasanyang jelas.

dan pengambilan sumpah,sebaliknya Kepala Desa mempersilakan dan menyerahkan tanggung jawabhukum pelantikan pada Bupati Banjarnegara.

Menurut Majelis Hakim,Halaman LOL dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.pernyataan Kepala Desa tersebut adalah merupakan pernyataan yang tegas danmempunyai implikasi hukum terkait dengan sikap penolakan pengangkatan,pengambilan sumpah dan pelantikan calon perngkat desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T I 13 berupa Surat BupatiBanjarnegara Nomor: 140/2744 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditujukan kepadaCamat Susukan perihal Pendelegasian Pelantikan Perangkat Desa KarangsalamKecamatan Susukan

, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa alasanBupati Banjarnegara untuk mengambil alih kewenangan pelantikan tersebutadalah dikarenakan Kepala Desa tidak mau melaksanakan pelantikan PerangkatDesa terpilih dan untuk menghindari kekosongan Perangkat Desa yang terlalulama serta menghindari terhambatnya pelanyanan pelayanan pada masyarakat ;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundangundangan terkait, di antaranya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, PeraturanPemerintah Nomor 72

Istiadat yang berkembang dan hidup ditengahmasyarakat hukum Adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum Adatbeserta perangkat Pemerintahannya yang telah lama ada, hidup danberkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat,maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan danmengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01Tahun 2006 Tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuTengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Dan Pelantikan

Masyarakat Adat;Bahwa Para Penggugat adalah anak Adat yang berasal dari garis keturunanlurus Mata Rumah Parenta BERHITU/PICAULY, dan hal ini telah diketahuisecara luas oleh seluruh masyarkat Negeri Ameth;Bahwa proses Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth KecamatanNusalaut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 141625Tahun 2015, tertanggal 29 Mei 2015, Para Penggugat baru mengetahuiobjek sengketa sejak tanggal 12 Juni 2015 dari laporan masyarakat NegeriAmeth yang mengikuti Acara Pelantikan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Pasal (3) Ayat (2) Jabatan Kepala PemerintahNegeri merupakan hak dari Mata Rumah/Keturunan tertentuberdasarkan Garis Keturunan Lurus dan tidak dapat dialinkan kepadapihak lain, kecuali dalam hal hal khusus yang ditetapkan berdasarkanhasil musyawarah Mata Rumah, Juncto Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Pasal (

Bahwa yang terjadi Tergugat telah melanggar ketentuan Bab XV Tentangpenyelesaian perselisinan Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangmenyatakan:Ayat (1) apabila terjadi perselisinan dalam pelaksanaan prosespencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian KepalaPemerintah Negeri penyelesaiannya dilakukan secara musyawarahuntuk kesepakatan bersama;Ayat (3) apabila perselisahan

Dalam Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturandaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri telah diatursecara spesipic tentang Jabatan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja atauyang disebut sebagai Kepala Desa.