kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewidje) No. 312/PDT/G/2004/PN.JKT.PST, menyatakan :"Gugatan Penggugat adalah prematur, dengan alasan pokok :Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkutpemberitaan sebuah media, maka seharusnya Penggugat menggunakan prosedurpenyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 1999 tentang Pers yaitu :e Menggunakan hak jawab;e Mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers;Bahwa karena mekanisme tersebut tidak dilakukan

yaitu Kompas, Suara Pembaruan, dan Warta Kotayang dimuat oleh media pers yang bersangkutan ;6 Bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menjawab halhal yang dituliskanberdasarkan faktafakta apa adanya oleh Penggugat Rekonvensi di dalam suratpembaca media pers yang sama ;7 Bahwa eksistensi surat pembaca merupakan ruang yang disediakan oleh mediadalam rangka melayani kepentingan publik (public service obligation) sebagaiwujud kemerdekaan pers ;Hal. 25 dari 40 hal.

Menimbang, bahwa yang belum ... yang bersangkutan in casu Media pers yangmenerbitkan surat pembaca dan beritaberita yang dijadikan obyek gugatan olehPenggugat sehingga gugatan a quo salah alamat"."

karena Termohon Kasasi bukan pers ataupun bagian daripers sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentangPers.

Jadi, persoalan ini tidak ada korelasinya dengan media pers, olehkarenanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartasangat tidak beralasan hukum.

Oleh karena itu keberadaanhak koreksi tidak menghalangi hakhak keperdataan korban pemberitaanuntuk melakukan upaya hukum, yaitu menggunakan gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;6 Bahwa gugatan pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukumterhadap Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak tunduk kepada UndangUndang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, karena UndangUndang Pers hanyaberlaku terhadap pelaku Pers/insan Pers, tidak untuk masyarakat pada umumnyasebagaimana

gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatadalah terhadap subjek hukum orang pribadi, bukan subjek hukum yangberprofesi sebagai pelaku Pers maupun terhadap Pers itu sendiri.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

yang dimuat di mediacetak tersebut bertentangan dengan kenyataannya yang ada dan merupakanberita yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa maka Terbandingsemula Penggugat wajib menggunakan hak jawabTerhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan berpendapat bahwa penggunaankata wajib menggunakan hak jawab dalam pertimbangan Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta di atas, menandakan kekeliruan Judex Facti dalammemaknai UndangUndang Pers

bahwa Rektor yang sudah tiga tahun tidakmemberikan Laporan Pertanggungjawaban itu bukan Penggugat tetapi orang lain,sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;1415Bahwa berkaitan dengan berita yang dimuat di media cetak, elektronik dansegala jenis saluran yang tersedia, para pihak yang merasa keberatan atas pemberitaanitu, maka ia dapat mengajukan keberatan/hak jawab pada mass media tersebutsebagaimana tersebut dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

;Berkaitan dengan gugatan Penggugat, Tergugat telah mempergunakan hakjawabnya yakni hak koreksi, yakni hak setiap orang untuk mengoreksi atau pembetulantentang kekeliruan terhadap informasi yang diberitakan oleh Pers, terhadap hal ini persyang memuat itu telah mengoreksi berita yang menyinggung perasaan Penggugat dantelah meminta maaf sesuai dengan permintaan Penggugat;Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan halhal yang tidak benar dan sangat merugikan Penggugat, Tergugat

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi2 pada hari Kamistanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saatdilaksanakan apel pagi dan Saksi1 menghitung jumlahkehadiran anggpta BP Staf Pers sebanyak sepuluh orangternyata kurang satu atas nama Terdakwa, selanjutnyaSaksi2. melaporkan kepada Batimin Pers Peltu EdiSubiantoro, selanjutnya oleh Batimin Pers melaporkan keKomando atas.5.

dan menanyakan dimana Terdakwa, danPiket Pers menyampaikan bila tadi malam Terdakwa sempatjin untuk mengganti perban, namun saat apel pagi Terdakwatidak hadir tanpa keterangan, mendapat informasi tersebut,selanjutnya Saksi melaporkan ke Komando atas, kemudiandilakukan pencarian diseputaran Kota Sorong namun tidakdiketemukan, kemudian dari pihak kesatuan membuat suratpermohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadapTerdakwa, sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada satuansamping dan tetangga,

Pramuka No.01 Remu Utara Kota Sorong Papua BaratPada pokoknya menerangkan sebagai berikut:LsBahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saatsamasama mengikuti pendidikan Secaba Reg di RindamXVI/Patimura, dan hubungan Saksi dengan Terdakwasebatas hubungan satu liting tidak ada hubungan keluarga.Bahwa pada Rabu tanggal 20 Februari 2019 saat Saksisedang melaksanakan piket di Staf Pers datang Serka SaifulHaya (Saksi1) dan langsung bertanya mas Serda Agungada dan Saksi jawab, siap ada kemudian

sebanyak sepuluh orangternyata kurang satu atas nama Terdakwa, selanjutnyaSaksi2. melaporkan kepada Batimin Pers Peltu EdiSubiantoro, selanjutnya oleh Batimin Pers melaporkan keKomando atas.Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkanKesatuan tanpa ijin selanjutnya dilaporkan ke Komando atasdan dilakukan pencarian di seputaran Kota Sorong namuntidak diketemukan, kemudian dari pihak kesatuan membuatsurat permohonan bantuan pencarian dan penangkapanterhadap Terdakwa, sebanyak tida kali

Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi2 pada hariKamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIT saatdilaksanakan apel pagi dan Saksi1 menghitung jumlahkehadiran anggpta BP Staf Pers sebanyak sepuluh orangternyata kurang satu atas nama Terdakwa, selanjutnyaSaksi2. melaporkan kepada Batimin Pers Peltu EdiSubiantoro, selanjutnya oleh Batimin Pers melaporkan keKomando atas.4.

Bahwatanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, SertuIskandarMujahiddin (Saksi 1) dan Kopda Safriadi ( Saksi 2)diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantarTerdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaankesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harussegera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di MasmilMedan.

Putusan Nomor 31 K/ PM. 101/AD/IV/ 2018Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe jugatidak ditemukan, selanjutnya Saksi1 diperintahkan untuk mencaridi rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.3.

Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi1menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnyaSaksi1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapiTerdakwa tidak dtemukan.Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi1 melaporkan kepadaKasi Pers Korem 011/LW bahwatTerdakwa tidak bisa dihubung!

Nomor 520 K/Pdt/2020Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat danberalasan;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;Menyatakan Pelawan adalah pemilik serta atas tanah dan bangunan diatasnya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2150, Kelurahan Gumilir,Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, atas nama Budy Iriyanto, luas 563 m?

, atas nama Budi Iriyanto alias Tjing LiongTat:Memerintahkan Terlawan untuk melaksanakan eksekusi atas tanah danbangunan terampas sesuai dengan amar putusan dan pertimbanganHakim yang berbunyi menetapkan agar barang bukti Sertifikat Hak MilikNomor 2150, Kelurahan Gumilir, Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, atasnama Budi Iriyanto, luas 563 m? dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds.Gumilir, luas tanah 867 m?

Gumilir,Persil Nomor C 1975 Pers. 35, atas nama Budi Irianto, luas tanah 563 m?serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m7?

Gumilir, Persil Nomor C 1975 Pers.35, atas nama Budi Irianto, luas 563 m? serta Sertifikat Hak Milik Nomor1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m?

Gumilir, Persil Nomor C.1975 Pers. 35,dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds.

izin nikah Saksi10 ke Staf Pers Korem 091/ASN.A.

Bahwa Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Soers Korem 091/ASNmempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi Pers KoremO91/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatanprotokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat danmenyelesaikan produkproduk konsep surat baik dari satuan bawahmaupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehariharidibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 0O91/ASN yangdiperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.3: Bahwa selain tugastugas

Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Perssatuan masingmasing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem,kemudian ke Kasrem O91/ASN dan terakhir Danrem 091/ASNmenandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggotaberpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkanKesatuan masingmasing untuk diberikan kepada Prajurit/PNS yang akanmenikah, Setelan itu Staf Pers Kesatuan masingmasing membuatHal. 26 dari 46 hal Putusan Nomor 26K/PM.107/AD/VIII/2019pengantar ke KUA

Bahwa Terdakwa membuatnya di kantor Staf Pers Korem 091/ASNdengan menggunakan komputer dinas dengan cara mencontoh berkasasli yang sudah ada.11.

Bahwa Terdakwa membuat suratsurat pengajuan perkawinan,agar anggota yang mengajukan persyaratan perkawinan dapatmelaksanakan perkawinan dengan cara meniru surat dari staf intel ataustaf bintal kemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputerKantor Staf Pers, yang Terdakwa kerjakan pada saat jam dinas atau padasaat jam lembur dan tanda tangan pejabat dalam dokumen dibuatdengan cara menscan menggunakan komputer Staf Pers KoremO91/ASN dan dicap stempel menggunakan stempel yang dibuatTerdakwa di depan

Siak ;Agama : Khatolik; Pers InformasiKage RI;ll. Nama lengkap ==SUPRIANTO Als TARIGAN BiN MURSITTARIGAN;rn : D.Lingga Binjai (Sumut);t alUmur/ lahir: 41 Tahun / 21 Januari 1975;Cs lamin > Lakilaki:xe ngsaan : Indonesia;empat tinggal : Jalan Perawang KM 2 RT 001 RW. 001 DesaQ Minas Timur, Kec. Minas, Kab.

Siak;Agama : Islam;Pekerjaan : LSM Lembaga Tinggi Komando PengendelaianStabilitas Ketahanan Nasional Pers InformasiNegara RI;Ill. Nama lengkap : AGUS TULUS' RICO PARNINGOTANSARAGIH Als SARAGIH;Tempat lahir : Bagan Batu Bengkalis (Riau);Umur /tanggal lahir: 30 Tahun / 29 Agustus 1986;Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 167/PID.B/2017/PT PBR.Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Siak;Kristen;LSM Lembaga Tinggi Komando PengendelaianStabilitas Ketahanan Nasional Pers InformasiNegara RI;HASAN SUJARWO PURBA Bin AMIBYDOINPURBA; QRMariah Bandar Siantar (Sumut);38 Tahun / 16 Desember 197 >Lakilaki; Indonesia;Jalan Pasar Baw, 5 RW. 010 KelurahanMinas Jaya,SY inas, Kab.

Siak;Islam; SSLSM sh Tinggi Komando Pengendelaianes Ketahanan Nasional Pers Informasitoga a Ri;~ SURYA DARMA Bin MUHAMMAD;Tempat lahi :Umur / eanJeni lagain :oo tinggal7 AgamaPekerjaanBinjai (Sumut);43 Tahun / 07 Desember 1973;Lakilaki;Indonesia;Desa Langsat Permai, Kec. Bungaraya Kab.Siak;Islam;Petani;Para Terdakwa ditangkap masing masing tanggal 16 Januari 2017 ;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkanSurat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:1.

Dr.BagirManan, SH (Ketua Dewan Pers), pengalaman sebagai wartawan sudah 30 (tigapuluh tahun) setiap tahun Ahli menerbitkan 3 buku tentang pers, Ahli 6 tahun diDewan Pers sebagai Ketua Komisi Hukum dan PerundangUndangan.Bahwa karya jurnalistik adalah produk pers maka dilindungi oleh undang undangdan tidak boleh di bredel, kalau bukan karya jurnalistik bisa di sensor.Hal 25 dari 49 hal Putusan No.516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa kegiatan jurnalistik dilindungi oleh undangundang pers dan tunduk padaundangundang

pers beserta seluruh turunannya, sebaliknya yang bukan produkpers tidak tunduk kepada undangundang pers.Bahwa tabloid Obor Rakyat menurut pendapat resmi Dewan Pers yang dalam hal inidiwakili oleh Prof.

,alamatnya tidak ada, sehingga tidak bisa diberlakukan undangundang pers.

UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidaklagi menganut istilah pemimpin redaksi, yang penting adalah harus wajibmencantumkan penanggungjawab.Bahwa tugas dan fungsi Dewan Pers di atur dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers. Sedangkan dalam pernjelasan Pasal 12 UU Pers menyebutkansebuah karya jurnalistik di dalam lembaga jurnalistik harus ada penanggung jawab,karena sistem pertanggungjawaban di ketentuan pers sangatlah berbeda denganketentuan umum lainnya.

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 12 UU Pers No. 40 Tahun 1999, nama penanggungjawab, percetakan dan alamat percetakan perlu diumumkan secara terbuka sebagaiwujud pertanggungjawaban atas karya Jjurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.Dalam pers berlaku sistem pertanggungjawaban fiktif dan susektif ; Bahwakarena Tabloid Obor Rakyat bukan merupakan produk pers maka tidak bisaditerapkan dan dilindungi dengan UndangUndang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,sehingga menurut Ahli menjadi kewenangan Polri dan

Bahwa Saksi1 Sertu Aliasri NRP 21110147480891 kemudiandiperintahkan Pasi Pers Korem 143/HO untuk menghubungi Terdakwadan memerintahkan agar segera menghadap Pasi Pers Korem143/HO, pada saat Saksi menelepon HP Terdakwa dijawab bahwaTerdakwa sementara berada di belakang Makorem 143/HO dan akansegera menghadap Pasi Pers 143/HO, namun setelah setengah jamberikutnya Terdakwa belum juga menghadap Pasi Pers sehinggaSaksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapi nomor HP Terdakwasudah tidak aktif lagi sampai

Bahwa Saksi1 kemudian diperintahkan Pasi Pers untukmenghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segeramenghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1 menelepon handphoneTerdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedang berada di belakangMakorem 143/HO dan akan segera menghadap Pasi Pers, namunsetelah setengah jam berikutnya Terdakwa belum juga menghadapPasi Pers sehingga Saksi1 mencoba menelepon kembali akan tetapinomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

Bahwa Saksi3 mengetahui dari laporan Staf Pers Korem143/HO pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa tidakmasuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 143/Ho atau atasan yangberwenang.Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018MenimbangMenimbang3.

Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangberada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.4.

Bahwa benar Saksi1 Sertu Aliasri kemudian diperintahkan PasiPers untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agarTerdakwa segera menghadap Pasi Pers, pada saat Saksi1menelepon handphone Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa sedangHal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor : 72K/PM III16/AD/VII/2018berada di belakang Makorem 143/HO dan akan segera menghadapPasi Pers, namun setelah setengah jam berikutnya Terdakwa belumjuga menghadap Pasi Pers sehingga Saksi1 mencoba meneleponkembali akan tetapi nomor handphone

dan pers memuat danmemberitakan diberbagai media cetak dan media elektroniktentang perjuangan Tergugat dalam membela kepentingannyayang hakiki adalah merupakan tanggung jawab dari insan pers danHal 36 dari 85 hal., Put.

No. 256/Pdt/2015/PT SMG10.11.D.12.13.14.15.pers itu sendiri, karenanya adalah tidak tepat dan salah alamatapabila gugatan ini ditujukan kepada Tergugat ;Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui siapasiapaatau Pers mana saja yang telah memuat berita yang dianggapmencemarkan nama baiknya, maka seharusnya gugatan ditujukankepada pers yang memuat berita tersebut dan bukan ditujukankepada Tergugat , apalagi dengan telah terbitnya SP2HP yangmenyatakan atas tuduhan tersebut tidak cukup bukti dan tidakmemenuhi

unsur pencemaran nama baik karena merupakanKEGIATAN PERS yang tunduk pada UU Nomor : 40 Tahun 1999Tentang PERS ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohonagar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapatditerima ;SUBYEKNYA KURANG PIHAK ;Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatanini adalah adanya beritaberita yang memuat halhal yang dirasamerugikan pihak Penggugat, Penggugat pun telah menyadaridan mengetahui bahwa yang memuat pemberitaan tersebut adalahinsan Pers dan

Pers , dimana PERS yang memuat berita tersebuttelah disebutkan satu persatu dalam gugatannya, karenanyatidaklah logis apabila Pers tidak diikut sertakan sebagai pihakTergugat dalam perkara ini ;Bahwa apabila Penggugat tidak terima atas pemberitaanyang beredar di mas media, tentu hal tersebut tidak tepat apabilahanya ditujukan kepada Para Tergugat ;Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak,karenanya Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa berdasarkan

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui siapasiapa atauPers mana saja yang telah memuat berita yang dianggapmencemarkan nama baiknya, maka seharusnya gugatan ditujukankepada pers yang memuat berita tersebut dan bukan ditujukankepada Tergugat Il, apalagi dengan telah terbitnya SP2HP yangmenyatakan atas tuduhan tersebut tidak cukup bukti karenamerupakan KEGIATAN PERS yang tunduk pada UU Nomor : 40Tahun 1999 Tentang PERS ;10.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat Il mohon agargugatan Penggugat

Bahwa Saksi selaku Danramil mendapatkantugas dari Pimpinan untuk mencari lahan yang akandibangun untk kantor Koramil Pers. Hitadipa, danperekrutan pemuda untuk dididik sebagai anggotaTNIAD serta tugas teritorial lainnya.5. Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa bulan Mel2020 anggota Koramil Pers.

Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekirapukul 14.00 Wit tepatnya diatas box steling belakangKoramil Pers.

Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas diKoramil Pers. Hitadipa Terdakwa1, Terdakwa2, danTerdakwa3 bersama personil lainnya sejumlah 49(empat puluh sembilan) orang mendapatkanpembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1(satu) bulan.7. Bahwa benar pada saat para Terdakwaditugaskan di Koramil Pers.

Bahwa benar pada bulan Mei 2020 anggotaKoramil Pers.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIT pada saatSaksi1 berada di depan box steling didepan PosRamil Pers.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 witasaat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten Inf PujangSutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n Serma ImamSayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yang barutiba dan akan melaksanakan Korps Raport untuk melaksanakantugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saat dilakukan pengecekandari 29 (dua puluh sembilan) orang personel baru yang akanmelaksanakan Korp Raport ternyata yang yang hadir hanya 28 (duapuluh delapan) orang, sementara

Bahwa setelah mengetahui kekurangnya personel baru, PasiPers menelpon Pers Korem O91/ASN untuk menanyakankeberadaan Terdakwa. Menurut keterangan Pers Korem 091/ASNbahwa sebelumnya Terdakwa beserta personel lainnya yang akanpindah tugas ke Kodim 0912/Kbr melakukan Korp Raport di KoremO91/ASN, namun beberapa hari kemudian pada saat akandilakukan pengecekan dalam rangka dilepas menuju Kodim0912/Kbr, Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Korem091/ASN dengan tanpa keterangang.

Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 1 Agustus 2017sekira pukul 07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbra.n Kapten Inf Pujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbra.n Serma Imam Sayoga melakukan pengecekan terhadappersonel baru yang akan melaksanakan Korps Raport untukmelaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saatdilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personelbaru yang akan melaksanakan Korp Raport temyata yang yanghadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang,

Bahwa setelah mengetahui kekurangnya personel baru, PasiPers menelpon Pers Korem 091/ASN untuk menanyakankeberadaan Terdakwa. Menurut keterangan Pers Korem 091/ASNbahwa sebelumnya Terdakwa beserta personel lainnya yang akanpindah tugas ke Kodim 0912/Kbr melakukan Korp Raport di KoremO91/ASN, namun beberapa hari kemudian pada saat akandilakukan pengecekan dalam rangka dilepas menuju Kodim0912/Kbr, Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Korem091/ASN dengan tanpa keterangan.

Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul07.00 wita saat apel pagi Pasi Pers Kodim 0912/Kbr a.n Kapten InfPujang Sutoyo didampingi Bati Pers Kodim 0912/Kbr a.n SermaImam Sayoga melakukan pengecekan terhadap personel baru yangbaru. tiba dan akan melaksanakan Korps Raport untukmelaksanakan tugas sebagai anggota Kodim 0912/Kbr, saatdilakukan pengecekan dari 29 (dua puluh sembilan) orang personelbaru yang akan melaksanakan Korp Raport ternyata yang yanghadir hanya 28 (dua puluh delapan) orang

. : i s&s i= =F Seoawai PDAM Tepa bulan Juli 2003 dibuat oleh Kepalz Bagian 81) Daftar Gaii tanggal 07 Juli 2003 ; 85) Daftar Gaji Pegawai PDAM Larat bulan Agustus 2003 dibuat oleh Kepala Bagisanik di Saumlaki tanggal 05 Agustus 2003 ; Barat bulan September 2003, dibuat oleh Kepala Bagian Umum dan Pers Drs. J. Sumanik aumlaki tanggal September 2003 ;St) ee) Daftar Gaji Pegawai PDAM Saumlaki bulan 5 Ragien Umum dan Pers Drs. J.

Sumanik di Saumiaki tanggal September 2005 ;e0) Daftar Gaji Pepawai PDAM Larat bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagianimurn dan Pers Drs. J. Sumanik di Saumlaki tanggal September 2003 ;00) Daftar Gaji Pegawai PDAM Tepa bulan September 2003 dibuat oleh Kepala Bagianimum dan Pers Drs. J. Sumanik di Saumlaki tanggal September 2003 ; 91) Daftar Gaji Pegawai PDAM Kisar bulan September 2003 dibuat oleh Kepala nPers Drs. J.

KHayian Unum dan Pers Ny, R. Nusatjasi di Saumlaki tanggal 30 Nopember 2004 ;(09) Daflar gall Pegawal Honorarium PDAM Saumlaki bulan Desember 2004 dibuat olehPY. Kepala Bagian Umum dan Pers Ny, R, Nusatjasi di Saumlaki tanggal 30Nopember 2004 04) Dattar Gaji Pegawal PDAM cabang Larat bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.ggal 30 NopKepala Haglan Umum dan Pers Ny. R. Nusatjasi di Saumlaki ta mber S004 108) Datiar Gaji Pepawal POAM cabang Tepa bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.

Kepala Hogian Unum dan Pers Ny, R. Nusatjasi di Saumlaki iggal 30 Nopember Nar Gaji Pegawal PDAM eabang Wonrely bulan Desember 2004 dibuat oleh PLT.

DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyataakan sah dan mengikat Surat Keputusam Nomor 01/Pers/TKI/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 tentang Surat Keputusan PemutusanHubungan Kerja;- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitungsejak tanggal 29 Nopember 2013;- Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepadaTergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013, sesuai denganSurat Keputusan PENGGUGAT No.01/Pers/TKI/XI/2013 tertanggal 28Nopember 2013 .3.

Menyatakan Sah dan mengikat secara Hukum Surat Keputusan No.01/Pers/TKI/X1I/2013 tertanggal 28 Nopember 2013, Perihal PemutusanHubungan Kerja TERGUGAT terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013;3. Menyatakan Hubungan Kerja PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir demihukum sejak tanggal 29 Nopember 2013.4. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak untuk memperoleh Upah selamaproses.5S. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar Kompensasi kepadaTERGUGAT berupaa. Uang Pesangon :9x Rp. 2,851,700, =Rp.25,665,300,b.

Juni 2014 ;Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, KuasaTergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 08 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alatalat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhimeterai secukupnya dan dicocokan dengan aslinya, surat bukti mana berupa :P1 :Copy dari asli Akta Pendirian PT Toyobo Knittng Indonesia .P2a : Copy dari Surat Keputusan HRD Departemen PT ToyoboKnittingIndonesia Nomor : 01/Pers

Keputusan Nomor 03/SK/Pers/III/2009tertanggal 18 Maret 2009 akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi karyawanDepartemen Knitting terbukti Tergugat mendapat nilai C yang berarti jelek/burukkinerjanya sebagaimana bukti P5 berupa hasil evaluasi karyawan DepartemenKnitting dan berdasarkan keterangan saksi Sdr.

/TKI/XI/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah diterima danditandatangi oleh Tergugat sebagaimana bukti P2a, T4 berupa Surat KeputusanHRD Departemen PT.Toyobo Knitting Indonesia Nomor 01/Pers/TKI/XI/2013tertanggal 28 Nopember 2013 dan P2b berupa Tanda Terima, maka dengandemikian Surat Keputusan HRD Departemen PT.Toyobo Knitting Indonesia Nomor01/Pers/TKI/X1I/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 telah sah dan mengikat secarahukum, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 2 haruslah dikabulkan;mF xMenimbang

No.570K/Pdt.Sus/2011tersebut sesuai dengan Surat No.365 / HTH / PERS / XII /2009 hal : Kewajiban membawa keluarga tertanggal 30Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bapak BD. SINAGA, SPserta diketahui oleh Bapak Ir. A.

Surat Nomor : 81 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Pertama (lI) dan Panggilan Pertama (lI)Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.570K/Pdt.Sus/2011tertanggal 17 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir.A. SIPAYUNG ;b. Surat Nomor : 82 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Kedua (II) dan Panggilan Kedua (II)tertanggal 18 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir. A. SIPAYUNG ;c.

Surat Nomor : 83 / THT / PERS / II / 2010 hal : SuratPeringatan Ketiga (III) dan Panggilan Ketiga (Ill)tertanggal 19 Februari yang ditandatangani' oleh BD.SINAGA, SP dan disetujui oleh Ir. A. SIPAYUNG ;d. Surat Nomor : 85 / THT / PERS / II / 2010 halPemutusan Hubungan Kerja tertanggal 23 Februari yangditandatangani oleh BD. SINAGA, SP dan disetujui olehIr. A.

Menyatakan Surat Keputusan No.149 / HTH/ SK/ V/ 2007tertanggal 1 Mei 2007, Surat Keputusan MutasiNOKEP.235 / HTH / SK / V / 08 tertanggal 16 Juni 2008dan Surat Keputusan No.247 / HTH / PERS / IX / 2009tertanggal 24 September 2009 adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;d. Menyatakan Surat Pernyataan yang ditandatangani olehPenggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum yaknibertentangan dengan Pasal 1321 jo 1323 KUH Perdata ;e.

Bahkan Termohon Kasasi / Penggugat mengambillangkah dengan mengadukan masalah ini ke DisnakerProvinsi Riau ;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkanhukum, karena dalam pertimbangan hukumnya bahwa SuratPemutusan Hubungan Kerja No. / 85 / HTH / PERS / Il /2010 tidak sah karena SPJ tanggal 17 Februari 2010, SPIl tanggal 18 Februari 2010 dan SP3 tanggal 19 Februari2010, dinyatakan tidak sah, dan pemanggilan pertama dankedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara inidilaksanakan oleh Tergugat;Menghukum Tergugat tetap membayar upah/gaji Penggugat selanjutnyasebesar Rp4.118.541,00 (empat juta seratus delapan belas ribu limaratus empat puluh satu rupiah) selama Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial ini dan sampai dengan putusan yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHkK)Nomor 141/SKI/PERS

Novika Resmi Pujiastuti)berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berakhir dengan segala akibathukumnya sejak tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan Surat KeputusanPengakhiran Hubungan Kerja Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal2 Agustus 2018;4.

SusPHI/2019berdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;4. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berakhir dengan segala akibathukumnya sejak tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan Surat KeputusanPengakhiran Hubungan Kerja Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 tanggal2 Agustus 2018;5.

Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHkK)Nomor 141/SKI/PERS/KP/VIII/2018 yang telah dilakukan oleh Tergugatpada tanggal 2 Agustus 2018 tanpa memperoleh penetapan dariLembaga Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial tidak sah/bataldemi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Konvensi denganTergugat Konvensi sejak putusan