Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29November 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI Bahwa gugatan No. 072/PDT.G/2016/PN Krg adalah gugatan yangkabur (obscuur libel) dikarenakan terdapat ketidak sesuaian

DALAM KONVENSIDalam EksepsiMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa gugatan obscuur libel karena ada ketidak sesuaian antara positadan petitum gugatan; Bahwa gugatan mengandung unsur kontrakdiksi yaitu dalam perihalmenyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dalamposita gugatan menyatakan gugatan wanprestasi; Bahwa tidak disebutkan secara jelas apa yang menjadi petitum gugatanpenggugat;Menimbang

bahwa terhadap eksepsi' tersebut Penggugatkonvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam repliknya sebagaiberikut: Bahwa gugatan Obscuur libel adalah tidak benar oleh karenatimbulnya perobuatan melawan hukum adalah karena perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat; Bahwa ketidak sesuaian antara posita dan petitum oleh karenaketerbatasan penggugat dalam hukum acara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu) majelis

didasarkan pada perjanjian yang dilakukan olehpara pihak.Perbuatan dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasiapabila para pihak tidak melaksanakan prestasi, atau melaksanakanprestasi tetapi hanya sebagian atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka jelas bahwa adaperbedaan yang mendasar antara gugatan Perobuatan Melawan Hukum dangugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensidalam eksepsinya menyebutkan adanya ketidak sesuaian

Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari Mala Amaliyah, telah terjadiketidak sesuaian nama orang tua/ibu selaku Pemohon. Yang tercatat dengannama Senih mulyani, seharusnya tercatat dengan nama Senih Mulyanih;6. Bahwa pada kutipan Akta kelahiran dari Mala Amaliyah telah terjadiketidak sesuaian bulan lahir yang tercatat di bulan febuary yang Seharusnyatercatat di bulan januari7.

kecil anak pemohon tersebut tidak mengikut sertakan nama keluarganya TIO oleh karena itu hal tersebut termasuk wewensng Pengadilan Negeri sedangkan nama keluarganya tetap yaitu TIO/ TEOH;~ Meniubang bahwa berdasarkan uraian sertimbangan pertimangantersebut diatas dan etelah dihubungan dengan keterangan pemohondipersidangan dengan surat surat bukti yang dilempirkan bersamasama dengan surat permohonan pemohon untuk menguatkan permohonanpemohon tersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling ber sesuaian

Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai bulan kelahirananak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadap KK,maka pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan bulan kelahirandalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan KK; Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor : 3505 LT 14032017 0008, tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 15 Mei 2014telah lahir : ANNISA YUMNA FAIZAH Anak kesatu perempuan dari AyahNUR ROHMAN dan Ibu IDA RAHAYU dirubah/ dibetulkanmenjadi

BltBahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai bulan kelahirananak pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon terhadapKartu.

Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiyang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal 163 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) bukan merupakan

BasyariMuchtar;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus Akta Kelahirananak karena tidak samanya nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki olehPemohon yaitu antara dalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lain yangdimiliki Pemohon

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenBekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan ataspermohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

Desember 1994 yang semula tertulis Tempat Lahir di PERDAMEANdibetulkan menjadi di PARDAMEAN, membetulkan Nama pemohon padaKutipan Akta Kelahiran No.49418/1994 tanggal 12 Desember 1994 yangsemula tertulis LUKERTINA BR TAMBUN dibetulkan menjadi LUKERTINATAMBUNAN, serta membetulkan Nama pemohon pada Kutipan AktaPerkawinan No.22/JT/1995 CSK 044124 tanggal 12 Januari 1995 yangsemula tertulis TAMBUN LUKERTINA dibetulkan menjadi LUKERTINATAMBUNAN dengan dokumen dokumen lainnya ;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian

pada pokoknya sebagai berikutSAKSI I, umur 30 tahun, bersumpah menerangkanBahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dekat,dan saksi kenal pula kepada Termohon sebagai istriPemohon ;Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon dari keluhan Pemohon, semula rumah tanggamereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003mereka sering berselisih dan bertengkar ;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadiketidak sesuaian

merukunkan kedua belah pihak ;SAKSI II, umur 29 tahun, bersumpah menerangkanBahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dekat,dan saksi kenal pula kepada Termohon sebagai istriPemohon ;Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon dari keluhan Pemohon, semula rumah tanggamereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003mereka sering berselisih dan bertengkar ;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadiketidak sesuaian

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikanadanya kesalahan tersebut oleh pemohon;Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal diKabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenangmemberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

kandung pemohon pada Akta Kelahiran Putranya yang bernamaRAKHA MAULANA No. 5386/ISTIMEWA/2009 tanggal 23 April 2009, yangtertulis pada bagian Suami Istr, ASEP SAEPUDIN menjadi ASEPSAEPPUDIN; yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar, pada kutipan akta kelahiran pemohontersebut nama pemohon tertulis ASEP SAEPUDIN, sedangkan di aktakelahiran putranya lain tertulis ASEP SAEPPUDIN;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 M3 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamaHalaman 7 dari 74 Putusan No.78/Pid.Sus/2015/PN.Sby.untuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus

DG 2018151 tgl 21 Agustus 2014 yangmenerangkan kayu didalam kontainer tersebut sejumlah 92 batang dengan volume14,3620 MP dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu

dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayukayu tersebut terutamauntuk dokumen penyertaannya didapatkan ada ketidak sesuaian antara nomor batangkayu dengan LHP yang dibuat oleh saksi EDISON ANWAR padahal LHP tersebutmerupakan dasar untuk pembayaran provisi sumber dana hutan/dana reboisasi(PSDH/DR) sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) sebelum dilakukan pengangkutan, dan karena ketidak sesuaianantara fisik kayu dengan dokumennya sehingga

Daud memiliki 3 (tiga) orang anak dan permohonmerupakan anak ke 3 (tiga) ;Bahwa nama dari iobu kandung pemohon adalah Tiasahan Majid ;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian dengan datadata kependudukan yang data orang tualakilaki pemohon miliki sekarang ini ;Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahirantersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan datadataPenetepan Nomor 374/ PDT.P/2019/PN.Sgi, Halaman 3 dari 7 Halamankependudukan

Daud memiliki 3 (tiga) orang anak dan permohonmerupakan anak ke 3 (tiga) ;Bahwa nama dari iobu kandung pemohon adalah Tiasahan Majid ;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan NegeriSigli adalah sesuaian dengan datadata kependudukan yang data orang tualakilaki pemohon miliki Sekarang ini ;Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahirantersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan datadatakependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama orang tua lakilaki

Bahwa ketidak sesuaian pencatatan nama orang tua dengan SuratKeterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Klinik BD HJ Wayan tertanggalHalaman 3 dari 10 Penetapan No.718/Pdt./2020/PN. Jkt.

Bahwa ketidak sesuaian pencatatan nama orang tua dengan SuratKeterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Klinik BD HJ Wayantertanggal 11 Maret 2003 tersebut, dimana di dalam Surat Keteranganlahir diterangkan dari Pasangan Suami Istri Darman dan Suhertiakan tetapi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur denganHalaman 7 dari 10 Penetapan No.718/Pdt./2020/PN. Jkt.

Bahwa keterangan Para Saksi yang memberikankesaksian bahwa Pemohon lebih tua dari Para Saksi dihubungkan dengan buktiP2 serta dokumen kependudukan masingmasing Saksi tersebut dapatdikonstruksikan bahwa Para Saksi yang masingmasing lahir pada tahun 1944sedangkan Pemohon tercatat lahir pada tahun 1964, sedangkan usia Pemohonlebih tua dari Para Saksi, maka dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkanbahwa terdapat ketidak sesuaian dalam pencatatan atas tahun kelahiran PemohonHalaman 6 dari 9 Penetapan

Crpdengan menyebutkan tahun 1946, sekalipun dalam fakta hukumnya tidakdisebutkan secara pasti tahun berapa Pemohon tersebut lahir;Menimbang, bahwa dengan kesimpulan diatas, sekalipun tidak dapatdibuktikan adanya kepastian tahun lahir pemohon, akan tetapi telah menjadipertimbangan bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam hal pencatatan kelahiranPemohon yang menyebut tahun 1946, adalah cukup dan beralasan hukum untukmenegaskan secara hukum bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan padabukti P2 sehingga

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aktaPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenKulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapanatas permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian

penulisan namapemohon pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadiDjoko Mulyono dan Winarti yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupatenbekasi;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,telah terbukti benar, pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulissebelumnya DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadiDjoko Mulyono dan Winarti;Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut

Kartu Keluarga dan ljazahPemohon ;Bahwa kesalahan penulisan Tempat lahir Pemohon pada akte kelahiranpemohon tersebut adalah disebabkan karena kesilapan ibu Pemohondalam memberikan data Pemohon kepada Kantor Dinas kependudukandan Catatan Sipil pada saat Ibu Pemohon mengurus Akte KelahiranPemohon ;Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan tempat lahir Pemohonpada akte kelahirannya sehingga tidak sesuai dengan data Pemohon padaKTP, ljazah dan Kartu Keluarganya ;Bahwa oleh karena adanya ketidak sesuaian

Kartu Keluarga dan ljazahPemohon ;Bahwa kesalahan penulisan Tempat lahir Pemohon pada akte kelahiranpemohon tersebut adalah disebabkan karena kesilapan iobu Pemohondalam memberikan data Pemohon kepada Kantor Dinas kependudukandan Catatan Sipil pada saat Ibu Pemohon mengurus Akte KelahiranPemohon ;Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan tempat lahir Pemohonpada akte kelahirannya sehingga tidak sesuai dengan data Pemohon padaKTP, ljazah dan Kartu Keluarganya ;Bahwa oleh karena adanya ketidak sesuaian

Perdata danPasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isiHalaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 226/Pat.P/2019/PA.Pt.yang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian dengan yang ada dalamdokumen identitas diri lainnya yang dimiliki Pemohon, karenanya nilaipembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan aktalain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH.Perdata dan Pasal

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargadan Surat Keterangan) adalah nama suami Pemohon adalah Xxx dan namaPemohon adalah Aenin;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumenkependudukan, yaitu menyulitkan Pemohon dalam mengurus Akta KelahiranAnak Pemohon

Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai Nama Pemohonterhadap Identitas Pemohon dalam ljazah,KK dan KTP, maka Pemohonberinisiatif untuk merubah/membetulkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon:e Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.602/XII/TP/TAHUN 2009tertulis bahwa di Blitar pada tanggal 11 November 1999 telah lahirBINT NOVIA NUR HASANAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa diBlitar pada tanggal 11 November 1999 telah lahir BINT NOVIA NURKHASANAH;6.

Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505125111990003 identitasPemohon tertulis BINT NOVIA NUR KHASANAH, Lahir di Blitar padatanggal 11 November 1999;Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai Nama Pemohondalam Kutipan Akta Kelahiran terhadap Identitas Pemohon dalam ljazah,KK dan KTP, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonanperubahan/perbaikan nama Pemohon;Bahwa dokumen yang hendak Pemohon rubah/betulkan/perbaiki yaituKutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.602/XII/TP/TAHUN 2009 fertulisbahwa

NOVIA NUR KHASANAH, Lahir di Blitar padatanggal 11 November 1999 (bukti P1 dan P2) ; Bahwa dikarenakan terdapat ketidak sesuaian mengenai NamaPemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran terhadap Identitas Pemohondalam ljazah, KK dan KTP, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukanpermohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon; Bahwa dokumen yang hendak Pemohon rubah/betulkan/perbaiki yaituKutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.602/XII/TP/TAHUN 2009 yang tertulisbahwa di Blitar pada tanggal 11 November 1999 telah

Tahun 2006 danterakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkaratersebut menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama ;Penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Sal Hal. 4 dari 9 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 para Pemohon benar telahmelakukan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1981 dihadapan Pejabat KantorUrusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dan mendapatkanKutipan Akta Nikah Nomor 105/373/1981 Tanggal 24 Oktober 1981, namun Aktatersebut terdapat ketidak sesuaian

adalah Pemohon , tempat/tanggal lahir di Kabupaten Semarangtanggal 31 Desember 1968 dan nama Pemohon II Pemohon Il, tempat/tanggallahir di Kabupaten Semarang tanggal 08 Juni 1969 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukanfaktafakta hukum sebagai berikut ; Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dan mendapatkan Kutipan AktaNikah Nomor 105/373/1981 Tanggal 24 Oktober 1981, namun Akta tersebutterdapat ketidak sesuaian

Kemudian pada awal tahun 2014 adadi buka penerimaan Anggota Polri di Polda Aceh, maka terdakwa I mendaftarsebagai calon Anggota Polri dengan menggunakan ijazah S1 Jurusan AgamaIslam dari Universitas Islam Sumatera Utara yang di pesan dari terdakwa IItersebut, namun pada saat dilakukan penelitian/pengecekan kelengkapan berkasCalon Siswa, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, oleh saksi BUKHARI, SEBin MUHAMMAD (Ketua Team Administrasi) menemukan pada ijazah yang digunakan terdakwa I, ada ketidak sesuaian

diantaranya, letak tanda tangan Rektorseharusnya berada di sebelah kanan bawah akan tetapi di ijazah yang digunakanterdakwa I letak tanda tangannya Rektor berada di sebelah kiri bawah, dan Nomorseri yang ada pada yazah, serifikat dari BANPT terdapat pula ketidak sesuaian,setelah dicocokkan dengan ijazah calon siswa lainnya dari lulusan universitasyang sama yaitu Universitas Islam Sumatera Utara dan dan juga ternyata tandatangan Rektor berbeda padahal nama Rektor nya sama, maka atas temuan tersebutoleh

diantaranya, letak tanda tangan Rektorseharusnya berada di sebelah kanan bawah akan tetapi di ijazah yang digunakanterdakwa I letak tanda tangannya Rektor berada di sebelah kiri bawah, dan Nomorseri yang ada pada ijazah, serifikat dari BANPT terdapat pula ketidak sesuaian,setelah dicocokkan dengan ijazah calon siswa lainnya dari lulusan universitasyang sama yaitu Universitas Islam Sumatera Utara dan dan juga ternyata tandatangan Rektor berbeda padahal nama Rektor nya sama, maka temuan atas ijazahpalsu

Kemudian pada awaltahun 2014 ada di buka penerimaan Anggota Polri di Polda Aceh, maka terdakwaI mendaftar sebagai calon Anggota Polri dengan menggunakan ijazah S1 JurusanAgama Islam dari Universitas Islam Sumatera Utara yang di pesan dari terdakwaII tersebut, namun pada saat dilakukan penelitian/pengecekan kelengkapan berkasCalon Siswa, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, oleh saksi BUKHARI, SEBin MUHAMMAD (Ketua Team Administrasi) menemukan pada ijazah yang digunakan terdakwa I, ada ketidak sesuaian

diantaranya, letak tanda tangan Rektorseharusnya berada di sebelah kanan bawah akan tetapi di ijazah yang digunakanterdakwa I letak tanda tangannya Rektor berada di sebelah kiri bawah, dan Nomorseri yang ada pada ijazah, serifikat dari BANPT terdapat pula ketidak sesuaian,setelah dicocokkan dengan ijazah calon siswa lainnya dari lulusan universitasyang sama yaitu Universitas Islam Sumatera Utara dan dan juga ternyata tandatangan Rektor berbeda padahal nama Rektor nya sama, maka atas temuan tersebutoleh

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 dan 5 di atas, sangatlahjelas telah terjadi ketidak sesuaian terhadap Kesaksian Saksi Sdr.Muhammad Lucky dalam putusan Judex Facti pada angka 1 butir keenamhalaman 75 tidaklah dapat diakui kebenarannya ;B. Kesaksian dibawah Sumpah, Saksi Sdr. Sybra Milisi (Saksi P2)7.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 7 dan 8 di atas,sangatlah jelas telah terjadi ketidak sesuaian terhadap Kesaksian SaksiSdr. Syibra Milisi dalam putusan Judex Facti pada angka 2 butir ketujuhhalaman 75 tidaklah dapat diakui kebenarannya ;Hal. 55 dari 71 hal.Put.Nomor 153 K/Pdt.SusPHI/2015C. Kesaksian dibawah Sumpah, Saksi Sdr.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 13 dan 14 di atas,sangatlah jelas telah terjadi ketidak sesuaian terhadap Kesaksian SaksiSdr. Gilang Mega Priatna dalam putusan Judex Facti pada angka 3 butirkesembilan halaman 76 tidaklah dapat diakui kebenarannya ;D. Kesaksian dibawah Sumpah, Saksi Sdr.

Badru Tamam, dalam kesaksiannyadibawah sumpah menyatakan :"Bahwa benar panitia penyelenggara acara tidak menyediakan minumminuman beralkohol. namun ada pengunjung yang membawa minumminuman beralkohol kedalam acara tersebut, dan minum minumanberalkohol juga dijual untuk umum oleh pengelola cafe";Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 25 dan 26 di atas,sangatlah jelas telah terjadi ketidak sesuaian terhadap Kesaksian SaksiSdr.

1 s.d angka 30 di atas,sangatlah jelas telah terjadi ketidak sesuaian atau penyimpangan terhadapketerangan/kesaksian para saksi yang dijadikan pertimbangan Judex Factidalam memutuskan Perkara Nomor 118/PHI.G/2014/ PN.JKT.PST. tentangkekeliruan dan/atau salah menerapkan hukum;G.

Bea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P2 dan P.4) tersebutmerupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinyatersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah sebagaibukti yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH.Perdata dan Pasal 164 HIR;Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Para Pemohon menerangkanisi yang ada dalam bukti ini terdapat ketidak sesuaian

Bahwa dalam bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan KartuKeluarga) nama Pemohon adalah SuX, Tempat tanggal lahir Pemohon adalah Pati 1 Juli 1964 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II adalah Pati 1Juli 1967;Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitumpermohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama dalam Kutipan Akta Nikahtersebut menjadikan Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurusdokumen kependudukan, yaitu