Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapatdibenarkan, karena Judex Facti keliru dalam memilih dakwaan alternatifyang dinyatakan terbukti pada perbuatan Terdakwa, padahal jikadiperhatikan fakta yang terungkap di persidangan tidak tepat diterapkanketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a pada Terdakwa;Bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berpedomankepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang menguraikan perbuatanTerdakwa yang dilakukan pada tempat (/ocus), dan waktu (tempus

Artinya, apa perbuatan Terdakwa senyatanyapada waktu dan tempat kejadian perkara (tempus dan locus delictie);Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwadiamankan oleh Polisi Saksi Bripka NM.

termasuk kepunyaan orang lain;Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu tersebut adalah seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dimana terdakwa tidak mempunyai hak samasekali terhadap barang sesuatu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganyakni sesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barangbukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasaibarang sesuatu tersebut ke dalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hakobyektif (peraturan perundangundangan yang berlaku) atau bertentangan dengan haksubyektif (hak orang lain).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yaknisesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa serta barang buktiyang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa sebagaimana tempus

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan di POLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang sama yang berasal dari Pelapor yang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama sehingga TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT ;3.

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal 08September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR.Catatan : Keempat Laporan tersebut adalah berasal dari: Pelapor yangNmsama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat (locus delictie) dan Waktu (Tempus Dielictie)peristiwa pidana yang dilaporkan juga sama.Bahwa Laporan No. 1 tersebut diatas, telah dihentikan Penyidikannya(SP3) oleh Penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan TIDAK CUKUPBUKTI, yaitu. berdasarkan SURAT KETETAPAN' NomorS

Sel.komprehensif kronologis permasalahan sebagai alasan permohonanpemeriksaan Praperadilan yaitu sebagai berikut : TERJADI 4 (EMPAT) LAPORAN POLISI YANG BERASAL DARI :PELAPOR YANG SAMA, TERLAPOR YANG SAMA, PERISTIWAPIDANA YANG DILAPORKAN SAMA, TEMPAT/LOCUS DELICTIEDAN WAKTU/TEMPUS DELICTIE PERISTIWA PIDANA YANGDILAPORKAN JUGA SAMA. Adapun asal muasal timbulnya ke empat Laporan Polisi tersebut,dilaporkan oleh Sdr.

BontorO.L Tobing, SE.SH. membuat lagi laporan No. 4 (nota bene : Pelaporyang sama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus Dielictie terhadap peristiwayang dilaporkan adalah sama) sama dengan laporan No. 1, laporan No.2, dan Laporan No. 3. yaitu dalam peristiwa pidana yang sama PEMOHONdilaporkan lagi kepada POLRES JAKARTA UTARA, yaitu berdasarkanLaporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/RESJU, tanggal 08September 2016, atas nama Pelapor Sdr.

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLRES METRO JAKARTA UTARA.adalah laporan terhadap peristiwa pidana yang berasal dari Pelapor yangsama, Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama,Tempat/locus delictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama, makaLaporan Polisi No.3 sebagai dasar yang dipergunakan TERMOHONuntuk melakukan Penepatan P21 dalam tahap Prapenuntutan(Praajudikasi) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI

Laporan Polisi Nomor : LP/1191/K/IX/2016/PMJ/Resju, tanggal08 September 2016, atas nama Pelapor AZHAR UMAR, dilaporkan diPOLRES METRO JAKARTA UTARA. adalah laporan terhadapperistiwa pidana yang sama yang berasal dari Pelapor yang sama,Terlapor yang sama, peristiwa pidana yang sama, Tempat/locusdelictie dan Waktu/Tempus delictie yang sama sehingga TIDAKSAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANGMENGIKAT ;3.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 363 ayat (1) ke4 KUHP.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 September2015, telah dicocokan identitas para Terdakwa dengan identitas dalamsurat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 yang manasetelah dicermati bahwa Terdakwa II Ripani Chandra als Chandra alsCan bin Dodi Mulyadi masih dibawah umur dimana tanggal lahirTerdakwa II Ripani Chandra als Chandra als Can bin Dodi Mulyadi 17April 1997 sedangka pristiwa (tempus

mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik denganalasan pemaaf maupun pembenar ;Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksisaksidan pengakuan Terdakwa yang menjadi terdakwa adalah Ali Bilantua Alias Ako,ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawahpengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam tempus

Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkan saham.Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksi penyerahan lahankelapa sawit milik PT.

Kemudian dalampertimbangan putusan judex facti halaman 14, mengatakan bahwa darikejadiankejadian di atas, bahwa tempus delicti terjadi pada tanggal 10Maret 2002 dimana pada waktu itu Terdakwa berada di kantornyamelakukan pemaksaan dengan ancaman agar korban menyerahkansaham. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002 terjadi transaksipenyerahan lahan kelapa sawit milik PT.

Bahwa dalam membuat pertimbangan tentang tempus delictie dakwaanpertama peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena tidakberdasarkan fakta dalam persidangan, jadi bukan karena soal penilaianatas fakta dalam persidangan:1. Bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan TerdakwaHal. 27 dari 57 hal. Put.

Bahkan dalampersidangan tidak pernah terungkap adanya ketegangan antaraTerdakwa dan saksi Wilian alias Alok;Bahwa kepastian tentang hari dan tempat (tempus dan locus)terjadinya suatu perbuatan pidana haruslah merupakan suatu keadaan yang mutlak dan pasti (conditio sine qua non) di sampinguntuk membedakan suatu ilisi atau fitnah dengan suatu faktaHal. 39 dari 57 hal. Put.

Tuanku Tambusai No. 301,Pekanbaru, sementara mereka semuanya juga mengakui bahwakantor mereka tutup pada hari Minggu/libur;Dalam requisitoirnya maupun repliknya, rekan Penuntut Umumjuga aklhirnya tidak mampu menyebutkan waktu (tempus) dantempat (locus) terjadinya perbuatanperbuatan yang didakwakanHal. 45 dari 57 hal. Put.

Berdasarkan fakta persidangan locus (tempat) serta tempus (waktu)sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua adalahberbeda.Dakwaan Kesatu:Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undangundang RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika.Locus : Caf Sani Jalan Ahmad Yani Kampung Cina KelurahanBenteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang KotaBukittinggi;Tempus : Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib.DANDakwaan KeduaMelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang RI No.35 Tahun2009 tentang

Locus delicti dan Tempus delicti Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalahsama dengan yang pernah diputus terdahulu.Dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan: setiap orang tidak dapatdituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yangtelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Setelah membaca dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perkara:PDM57/L.2.28.3/Enz.2

Mdl (Surat Dakwaan Terlampir) dengan perkara sekarangini Nomor: 173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl dapat dilihat pada:Tempat kejadian peristiwa pidana (locus delicti) dan Waktu kejadianperistiwa pidana (tempus delicti) yaitu: Pada perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN. Mdl dan Nomor:173/Pid.Sus/2020/PN.Mdl, Tempat kejadian peristiwa pidana wilayahKecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; Dan perkara Nomor: 112/Pid.Sus/2020/PN.

InIdem, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIIItentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan MenjalankanPidana, suatu perkara tidak dapat diajukan kembali untuk yang keduakalinya atau dapat dikatakan Nebis In Idem jika perkara sebelumnya sudahpernah diperiksa sebelumnnya, diadili dan diputus di pengadilan yangsama dan tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orangyang sama (pelapor, pengadu, saksi dan terhadap Terdakwa yang sama),begitu pula terhadap waktu (tempus

kedua tindak pidana tersebutadalah sangat berbeda.Bahwa caracara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya yang copy paste tersebut bukan suatu hal salah ketik,melainkan suatu kelalaian oleh Jaksa Penuntut Umum dan ketidakcermatanJaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, sehinggasurat dakwaan tersebut menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap dansangat kabur (obscuur libels).Bahwa demikian pula dalam menulis Tempus

Hal tersebut dilihat dari uraian cara cara melakukan tindak pidana yang dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam surat dakwaannya antara tindak pidana penggelapan denganpenipuan dengan cara copy paste, serta tempus delicti tahun 2011 tetapiditulis 2012 sehingga surat dakwaan yang demikian merupakankesalahan yang sangat fatal, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umumtidak cermat, jelas dan lengkap.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung halaman17 dan hal 18 dalam putusannya telah tepat

No. 152 K/PID/2014mengandung copy paste antara tindakan pidana penggelapan danpenipuan, serta tempus delicti tahun 2011 ditulis 2012.Bahwa keberatan dalam Memori Banding Terdakwa berisikan tentangperkara ini bukan ranah hukum pidana melainkan ranah hukum perdata. Halini dapat terlihat dari dasar Akta Perjanjian No : 03 tanggal 09 Juni 2011 danAkta Pengakuan Hutang No : 02 tanggal 09 Juni 2011 yang dibuatdihadapan Notaris.

HARYANTO dengan nomorrekening : 311601001076501;Dikembalikan kepada terdakwa ANDRI HARYANTO.4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, (dua ribulima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut:e Proses peradilan pidana atas nama Terdakwa diawali dengan tindakan yangtidak lagi menghargai norma aturan hukum acara pidana, yang diawalidengan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/A/26/II/2016Jateng/Res.Clp tanggal28 Pebruari 2016, tempus

delicti jam 23.00 WIB, saksi pelapor SLAMETdan RAHMAT (lihat resume pemeriksaan), selanjutnya dilakukan upayapaksa penangkapan terdakwa yang dituangkan dalam berita acarapenangkapan yang menyebut tempus delicti tanggal 28 Pebruari 2016, padahari Minggu jam 21.00 Wib, selanjutnya dilakukan penahanan dengan suratperintah penahanan Nomor : SPHAN/87/II/2016/Reskrim, tanggal 29Februari 2016, tempus delicti hari Minggu, 28 Februari 2016 jam 21.00 WIB.Berkaitan dengan tindakan penangkapan dan penahanan

Namun apabilaatas objek, /ocus dan tempus delicti yang sama telah dan sedang diperiksa ataudiadili di persidangan perkara perdata, maka akan terjadi double jeopardy danakan melanggar asas nebis in idem. Prosesnya memang berbeda tetapi fakta danhukumnya adalah sama, selain sebagai Terdakwa di dalam perkara pidana ini,PT.

gugatan sama dengan tempat (locus) kejadian yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, yaitu di Desa Pulo Kruet,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;Bahwa adanya persamaan subjek, objek, tempus dan locus delicti antara gugatanperdata Nomor : 12/Pdt.G/2012/ PN.Mbo dengan Surat Dakwaan Jaksa/PenuntutUmum a quo, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa PT.

,padahal di dalam kedua perkara tersebut objek dakwaannya samademikian juga dengan tempus dan locus delicti nya; Bahwa seyogianya kedua perkara tersebut dapat dligabung dalamsatu surat dakwaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141huruf b KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yangsama atau hampir bersamaan la menerima berkas perkara dalamhal : a. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut

Bahwa pemeriksaan perkara dalam ranah hukumperdata dengan perkara dalam ranah hukum pidana sekalipun objek, subjek, Jocus dantempus, peristiwa yang sama secara hukum tidak dapat dikatakan melanggar asas hukumNebis In Idem dengan alasan sekalipun objek, subjek, Jocus dan tempus yang samanamun perkara diperiksa dalam dua ranah hukum yang berbeda yairu ranah hukumperdata dan ranah hukum pidana.

No. 133/Pid.sus/2013/PN.Mbo dengan objek, tempus danlokus delik yang sama. Bahwa pendakwaan/penuntutan korporasi sebagai subjek pelakutindak pidana secara teori maupun normatif juridis dibenarkan. Korporasi baik berbadanhukum atau nonbadan hukum maupun manusia sebagai orang perorangan keduanya54merupakan subjek hukum pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban sertadijatuhi sanksi baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Hasil pemeriksaan luar, di jumpalluka tusuk dada kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam dan lukalecet beserta memar kebiruan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul,dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dadakanan, otot dada kiri, luka tempus pada dinding dada kiri, luka tembusparu kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah serta darah padarongga dada kiri sebanyak kurang lebih tujuh ratus lima puluh milimeter.Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian

Hasil pemeriksaan luar, di jumpalHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2021/PN.Mdnluka tusuk dada kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam dan lukalecet beserta memar kebiruan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul,dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dadakanan, otot dada kiri, luka tempus pada dinding dada kiri, luka tembusparu kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah serta darah padarongga dada kiri sebanyak kurang lebih tujuh ratus lima puluh milimeter.Dari

Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015Locus delicti (tempat terjadinya peristiwa pidana) maupun Tempus delicti(waktu terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan semuanya tidakjelas dan kabur/Obscuur Libel) dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi cerdas dan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang kabur tersebut..

Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015kejadian perbuatan pelecehan atau merabaraba kemaluan oleh Terdakwa itujelasjelas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 artinya penyidik sudah mempunyai keyakinan bahwa peristiwa pidana terjadi padawakitu dan tempat yang tertera dalam BAP nya, namun demikian JaksaPenuntut Umum telah mengabaikan tempus delicti yang diyakini penyidikberarti ada kontroversi atau silang pendapat antara penyidik dengan JaksaPenuntut Umum mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa

terjadinya perbuatan pelecehan merabaraba itu pada hari Sabtu tanggal 138 September 2014 akan tetapi tidak diyakiniJaksa Penuntut Umum bahkan diabaikan dengan menggunakan kalimatsekira pada bulan September 2014, artinya Jaksa Penuntut Umum hanyamerekareka atau mengirangira saja bahwa melakukan perbuatannya padabulan September 2014, hal ini semakin membuat surat dakwaan menjaditidak jelas dan kabur dan Jaksa Penuniut telah kehilangan arah atau tempatberpijak padahal waktu dan tempat (/ocus delicti dan tempus

Fitrian Saher menuju rumah terdakwa danlangsung menangkap terdakwa, bahwa terdakwa dalam hal inidiadili dalam perkara yang sama dengan tempus dan locus yangsama pula, sehingga mohon majelis mempertimbangkan haltersebut;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umumtersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat

FitrianSaher menuju rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, bahwaterdakwa dalam hal ini diadili dalam perkara yang sama dengan tempus danlocus yang sama pula, sehingga mohon majelis mempertimbangkan haltersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa berawal ketika anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranyasaksi DATU SOERASTO, saksi ARIF BUDIMAN serta rekan kerja yang lainmengamankan sdr.

Tingkat pertama adalahmemanggil dan mendengar keterangannya di depan persidangan yaitu Kepala SMPNegeri Padangsidimpuan untuk bersaksi karena keterangannyalah yang mengatakandan menuduh Terdakwa melakukan sodomi kepada korban yang disampaikan kepadaibu korban;Menimbang, bahwa kemudian yang perlu lagi didengar keterangannya di depanpersidangan ialah dokter Meisarah Pane yang membuat Visum Et Repertum Projustiadengan nomor 440/226/VL/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dengan perlupenekanan tentang jarak tempus

menentukan kompetensi absolut dalammengadili;Menimbang, bahwa selain identitas para pihak yang tidak lengkap, dalildalil yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menerangkandengan lengkap urutanurutan peristiwa yang menjadi dalil gugatanPenggugat untuk bercerai, dalam petitum Penggugat mohon agar MajelisHakim berkenan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat namundalal posita Penggugat tidak mengurai peristiwaperistiwa dalam perpecahanrumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti locus, tempus

Abdur Rasyid, yaitu pada Hari Minggu Tanggal 7 Oktober2012 terdakwa Kosim sejak pukul 19:00 WIB s/d 22:00 WIB ngobrol dan menonton tvbersamasama, namun demikian, terhadap waktu yang disebutkan oleh para saksi a decharge tersebut yaitu antara pukul 19:00 WIB s.d 22:00 WIB tidak dapat dipastikan secaratepat, sehingga terhadap keterangan tersebut apabila dihubungkan dengan waktu terjadinyatindak pidana (tempus delicti) yaitu pada sekitar Pukul 22:30 WIB, maka Majelis berpendapatterdapat kemungkinan

dan rentang waktu yang cukup apabila pada waktu/tempus delictidakwaan Penuntut Umum, terdakwa bisa saja berada pada tempat terjadinya pencuriandengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Moh.

Dalam perkara ini tempus dan /ocus delicti hanya berdasarkansatu alat bukti saja yaitu kKeterangan Terdakwa. Bahwa surat keteranganhasil pemeriksaan laboratoris tentang urine Terdakwa mengandung zatNarkotika juga tidak bisa membuktikan tempus dan locus delicti dalamperkara Terdakwa.

Terhadap Kewenangan MengadiliBahwa Majelis hakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendaritidak dapat mengadili perkara aquo karena Tempus delicti dan locus delictiterjadi di Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan KabupatenKonawe Utara. Jika melihat tempus dan locus delicti tindak pidana, makaseharusnya Perkara aquo masuk dalam wilayah Pengadilan NegeriUnaaha. Namun ternyata perkara aquo disidangkan di wilayah PengadilanNegeri Kendari.

Latif Lapanto Alias Aco, oleh karena itukeberatan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa Majelishakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadiliperkara aquo karena Tempus delicti dan locus delicti terjadi di Desa Morombo,Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, jika melihat tempusdan locus delicti tindak pidana, maka seharusnya perkara aquo masuk dalamwilayah Pengadilan Negeri Unaaha, namun

ternyata perkara aquodisidangkan di wilayah Pengadilan Negeri Kendari, JPU juga dalamdakwaannya mengakui bahwa tempus dan locus delicti masuk dalam wilayahpengadilan negeri unaaha, namun karena alasan keberadaan saksisaksilebin dekat ke Pengadilan Negeri Kendari sehingga perkara aquo dilimpahkanke Pengadilan Negeri Kendari, dasar hukum JPU menggunakan KompentensiRelatif dalam mengadilan berdasarkan pasal 84 ayat 2.

Demikian juga keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwasendiri dalam Berita Acara Persidangan tertulis waktu kejadian perkara(tempus delictie) pada tahun 2017 dengan demikian penulisan tahun 2018dalam surat dakwaan sebagai salah pengetikan;3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwasendiri ditambah dengan Visum et repertum diperjelas fakta yangHal 3 dari 5 hal.