Bahwa sejatinya Sertipikat Hak Milik Nomor 35 (Tiga Puluh Lima)tertanggal 28 April 1965 atas nama Tergugat yang di keluarkan olehTergugat Il merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yangtertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang NomorHalaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2021/PT SMG5 Tahun 1986 yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisikan tindakan hukum TUNyang

TENTANG OBYEK GUGATAN ;Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Keputusan TUNyang telah dikeluarkan oleh Tergugat, yakni berupaSurat Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta No. 827/1.711.52 tanggal 4 Nopember 2008, perihal Penjelasanatas permohonan penyesuaian peruntukan tanah dari WismaBesar (Wbs) menjadi Suka Sarana Kesehatan (SSK) diJalan Sawo No.56 60, Kelurahan Gondangdia, KecamatanMenteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas+ 1.670 M yang

PRM telah ada putusan Tata Usaha Negarayang menyatakan tanah aquo seluas 28 Ha adalah sah milikPembantah /Pembanding ; Bahwa Penggugat/Pembantah/Terbanding tidak pernahmelakukan perlawanan hukum (intervensi) ke Pengadilan TataUsaha Negara tersebut, melainkan hanya menyatakan bantahanke Badan Pertanahan Nasional yang menyebabkan BPN tidakbersedia menerbitkan sertifikat atas namaPembantah/Pembanding namun dengan adanya putusan TUNyang menghukum BPN untuk menerbitkan sertifikat atas namaPembantah/Pembanding

Pengadilan TUN Jakarta memutuskantidak menerima gugatan dari Penggugat denganpertimbangan bahwa Keputusan TUN a quo tidakmemenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUNyang dapat digugat, yaitu. tidak bersifatindividual ;Putusan PTUN Tanjung Pinang No. 01/G/2013/PTUNTPI tanggal 6 Maret 2013 antara KadinKota Batam bersama Dewan Pimpinan KotaApindo Kota Batam melawan GubernurKepulauan Riau dengan objek gugatanKeputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 752Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah MinimumKota (UMK) Batam

MenurutUndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun2004 dan UndangUndang No. 51 Tahun 2009, golongan Keputusan TUNyang dapat digugat, yaitu :Keputusan TUN Positip (Pasal 1 angka 9) :Yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit,Halaman 15 dari 27 halaman.

tertanam11secara mapan dalam masyarakat akan dapat diutikutik kembali, fungsi Pengadilanmalah akan menjurus ke arah penyebab ketidak tenangan masyarakat ;Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sehubungan denganYurispudensi Mahkamah Agung No. 2 tanggal 3 Juli 1991 yang menyatakan: bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitungsecara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUNyang

Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atauimmaterial, individu atau umum (kolektif) yang dalam konkretnya adanya suatukepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihakditentukan dengan faktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri,dan di lain pihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.a Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat:Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru adakalau kepentingannya

., dalam bukunya Usaha MemahamiUndangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999,halaman 39, mengatakan dikutip :bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004,penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara harusmembuktikan adanya kepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan TUNyang digugatnya itu merugikan diri penggugat secara langsung.Sedangkan pada halaman 38, berpendapat bahwa sehubungan denganhak

ganti rugidan/atau direhabilitasi..Menurut pendapat darilndroharto, S.H., dalambukunya Usaha MemahamiUndangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1999,halaman 39, mengatakandikutip :Halaman 64 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKTbahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004,penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara harusmembuktikan adanya kepentingan, yaitu bukti bahwa keputusan TUNyang

:TR/1292/86 tanggal 6 September 1986,maka sejak tanggal itu secara hukum sudah tidak ada hubunganhukum apapun antara Tergugat dengan Penggugat ;d Bahwa sehubungan dengan adanya beberapa surat yangditerbitkan Tergugat yang berisi tentang diri Penggugatsebagaimana dituangkan dan sebagian menjadi dasar dan alasangugatan Penggugat in casu bukanlah merupakan Keputusan TUNyang berisi tindakan hukum TUN yang bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum baru bagiPenggugat, tetapi

pemerintahan19abcKonkritIndividualFinal1berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenanganseperti Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPNadalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundanganundangan yang berlaku, antara lain UUPA, PP No. 24 Tahun2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003;Tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang dimaksud tindakanhukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, ataumenentukan mengikatknya atau menghapuskan hubungan TUNyang

Keputusan TUNKeputusan TUN yang pada intinya Tergugat menyetujui242525untuk merubah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksiatas nama PT Bumi Suksesindo untuk kedua kalinya,dimana berdasarkan perubahan kedua tersebut susunanpemegang saham PT Bumi Suksesindo yang semuladimiliki PT Alfa Suksesindo 100% menjadi dimiliki olehPT Alfa Suksesindo (5%) bersamasama dengan PTMerdeka Serasi Jaya (95%).10 DESEMBER 2012Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 30Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUNyang

Kepentingan..........3.7.2 Kepentingan Penggugat Dirugikan oleh Akibat Hukum TerbitnyaObyek Sengketa yang Merupakan Bagian dari Keputusan TUNKeputusan TUN Tergugat yang Diterbitkan Secara Berantai1 Dengan diterbitkannya Obyek Sengketa yangmerupakan bagian dari rangkaian Keputusan TUNyang diterbitkan oleh Tergugat secara berantai,kepentingan Penggugat atau hak Penggugatterhadap IUP Eksplorasi PT IMN dan IUP OperasiProduksi PT IMN telah nyatanyata dirugikan:g Penggugat pribadi telah berpartisipasi

Keputusan TUNKeputusan TUN yang pada intinya Tergugat menyetujuiuntuk merubah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksiatas nama PT Bumi Suksesindo untuk kedua kalinya,dimana berdasarkan perubahan kedua tersebut susunanpemegang saham PT Bumi Suksesindo yang semula32eeadimiliki PT Alfa Suksesindo 100% menjadi dimiliki olehPT Alfa Suksesindo (5%) bersamasama dengan PTMerdeka Serasi Jaya (95%).10 DESEMBER 2012Atas permohonan PT Bumi Suksesindo tanggal 30Nopember 2012, Tergugat menerbitkan Keputusan TUNyang

Kamaluddin;: Tunyang;: 23 tahun/ 16 September 1994;: Lakilaki;: Indonesia;Kampung Damaran Baru, Kecamatan TimangGajah, Kabupaten Bener Meriah;: Islam;: Petani;: Satria Windy Putra Bin Satriawanto;: Fajar Harapan;: 22 tahun/ 12 Agustus 1995;: Lakilaki;: Indonesia;Kecamatan TimangKampung Fajar Harapan,Gajah, Kabupaten Bener Meriah;: Islam;: Mahasiswa;Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan BeritaAcara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, Sektor Timang Gajah,tanggal 20 Oktober

Keputusan Tata Usaha Negarabertentangan dengan asas asas umum pemenntahan yang baik.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yanglayak untuk dapat diterima sebagai gugatan, mengingat Keputusan TUNyang ditertibkan oleh Tergugat tidak bertentangan

Putusan No.28/G/2016/PTUNPTK.tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUNyang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa gantirugi; dan PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah;Hak Milik adalah hak atas tanah terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orangdan badan hukum sebagaimana dalam Pasal 20 Undangundang Nomor 5 TahunGama a aeIV.

olehTergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;32.Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat atasObyek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, juga bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB) khususnya yaitu:Asas Keseimbangan yaitu:Bahwa tindakan Tergugat itu seharusnya mempertimbangkan adanyakeseimbangan fakta/realitanya dengan maksud bahwa oleh karena sudahada contoh bahwa Tergugat pernah menerbitkan 2 (dua) Keputusan TUNyang

Bahwa dalam sengketa aquo, Objek Sengketa merupakan keputusan TUNyang dikeluarkan oleh pejabat TUN dalam kapasitasnya bertindak dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. ; OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA19. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut merupakansuatu.

yang menyatakanHalaman 3Perkara No. 319/G/2019/PTUNMDNbahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahulserta diterimanya Obyek Sengketa dari Tergugat serta Peraturan Mahkamahagung No. 6 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETAADMINISTRASI dan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentangadministrasi pemerintahnan ;KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan TUNyang

karenaapa yang dilakukan oleh Kadis sudah tepat dan bukan pelanggaran danmenyimpang dan patut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Bahwa benar tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa ; Bahwa Dalam penyalahgunaan wewenang ada titik singgung antaraPengadilan Tipikor dan TUN ; Ahli berpendapat bahwa keduaduanya bisabersama tapi berkaitan dengan kasus ini harus peradilan TUN yang terlebihdahulu memberikan tafsir ; Bahwa saat mana Peradilan TUN menangani kasus ini, maka Peradilan TUNyang

Paulus Effendi Lotulung dalam makalahnya yangdisampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Aparat Peradilan TUN diPalembang tanggal 610 Oktober 2009 yang berjudulMeningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan PersepsiDalam Penerapan Hukum, juga menegaskan bahwa rekomendasi,usulanusulan, persetujuan dari Badan/Pejabat TUN sekalipun itudituangkan dalam bentuk keputusan TUN, namun keputusan TUNyang demikian itu tidak dapat digolongkan sebagai keputusan TUNyang bersifat final, sehingga tidak memenuhi

Bahwa dari uraian atau dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan Keputusan TUNyang dikeluarkan Tergugat dan telah menjadi obyek sengketa telah melanggarketentuan sebagai berikut;a. Melanggar syarat Pemberhentian Perangkat Desa yang diatur pada Pasal 53ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, danPasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;b.

Bahwa karena objek sengketa adalah merupakan Keputusan TUNyang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan objek sengketaserta kedudukan Tergugat berada di daerah Kabupaten Karo,Provinsi Sumatera Utara, serta Para Penggugat sebelumnya telahmelakukan upaya administratif atas permasalahan a quo maka ParaPenggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan yang mana berdasarkan hukum berwenang mengadili danmemeriksa serta memutus perkara a quo baik secara absolutMaupun secara relative ;