Ditemukan 2424 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-03-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG. Tanggal 22 Maret 2012 — YUYAN TARYANA, Amd.
57 — 11
57 — 11
Indriyanto Seno Adji, dalambukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001,halaman 3).d. Bahwa benar pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidakterjangkau oleh undangundang yang ada dan berlindung dibalik asaslegalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan olehmereka yang memiliki karakteristik high level educated and statusdalam kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A.
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
66 — 95
66 — 95
Indriyanto Senoaji, SH.MH., melawanhukum materiil ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif apabila suatuperbuatan tidak memenuhi unsurunsur delik, tetapi secara materiil dinilai dari segikepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, sehingga dapatdihukum.
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
913 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
913 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Indriyanto Seno Adji dalammakalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero danJean Waine mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalamhukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut: Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakanyang bertentangan dengan kepentingan umum atau untukmenguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; Penyalahgunaan kewenengan dalam arti bahwa tindakan pejabattersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum
Register : 17-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
104 — 39
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
104 — 39
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahgunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dandengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafbare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
75 — 23
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
ERWIN HERMAWAN, ST
75 — 23
Demeersemen dalam doktrin ini apabila Suatu pengertian tidakditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negaradan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
372 — 152
372 — 152
Yang menerangkan : tujuan diperluasnya perbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakatsebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlahpelaku dinukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidakmelawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, EdisiPertama, Hlm 14) ;Menimbang
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
97 — 68
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
97 — 68
Indriyanto Seno Aji, scientific Evidence dalam prosesPembuktian, 2007, hlm 14)Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukumtersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatasberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :Menimbang bahwa dana yang masuk ke rekening desa angkah pada bulanJanuari 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 sebesar Rp.Hal 139 dari 158 hal Putusan No.13/Pid.sus.
Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 08/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm Tanggal 25 Mei 2015 — Drs.H. HIDWAR AHMADI,M.Si Bin H.ABDUL WAHID.
71 — 36
71 — 36
Bahwa senada dengan pendapat ini, ahli hokumpidana yang lain, Indriyanto Senoaji menyatakan bahwa Pasal 2 UU No. 31Tahun 1999 merupakan genus (secara umum) nya, sedangkan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 merupakan species (secara khusus) nya.Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaterdakwa Drs.
Putus : 21-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk Tanggal 21 Maret 2016 — - HENDRIK Bin ABDUL BARI.
97 — 22
97 — 22
Yang menerangkan : "tujuan diperluasnyaperbuatanmelawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputiperbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudahpembuktiandipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang olehmasyarakatsebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perouatannyadapatlahpelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatanitu tidakmelawan hukum formil (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan HukumPidana, Edisi Pertama, Hlm 14 );Halaman 132
Register : 22-11-2013 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Tipikor /2013/PN.AB Tanggal 5 Maret 2015 — HENRY ADRIAN MATAHURILA, ST
91 — 38
91 — 38
Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukanpenghalusan hukum (Jirechtsvervijning ) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir ;Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 14 Desember 2016 — DRS. ALI IMRON Bin AMIR RASYAD
76 — 16
76 — 16
Indriyanto Seno Adji,SH.,MH dalam makalahnya berjudul Menyalahgunakan KewenanganSebagai Strafbarehendeling, yang disampaikan dalam diskusi terbatas diHalaman242 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.PgpFakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002,mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenaipengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :1.
Register : 27-04-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 31 Agustus 2016 — - RAMSES SIREGAR, SPd, M.Kes
63 — 19
63 — 19
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,tentang unsur ini Ramses Siregar S.Pd.M.Kes, yang diajukan sebagai Terdakwadalam perkara ini, adalah seorang Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan KotaTebing Tinggi, maka untuk melihat dan mengetahui apakah Terdakwa RamsesHalaman 136 dari 176 halamanPutusan No. 39/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnSiregar telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku KepalaDinas Kesehatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Majelis Hakim akanmengutip pendapat Indriyanto
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
100 — 32
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd
100 — 32
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal daricabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur NegaraHalaman 132 dari 169 Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Ptkdan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teoridan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Ull Press, Yogyakarta, 2013).
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm. Tanggal 10 Februari 2012 —
61 — 8
61 — 8
Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsiitu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yangrutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
Register : 05-06-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp Tanggal 15 April 2015 — Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM
133 — 47
133 — 47
Indriyanto Seno Adji, SH, MH.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
86 — 39
86 — 39
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARI Nomor979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwa menyalahgunakankewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya.
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
81 — 16
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
81 — 16
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dariHalaman 134 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptkcabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana, CV.
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
130 — 30
130 — 30
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakanpengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasaldari Hukum Perdata.
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
66 — 32
66 — 32
., INDRIYANTO, SH.,MH., Advokad &Pengacara pada Kantor Advokad / Pengacara R & PARTNERS LAW FIRMberkantor di Jalan C.
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - UMBU NEKA PAJA
67 — 31
67 — 31
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.