Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Muhardani Budi Septian, SH
Terdakwa:
1.Hery Lesmana Siregar
2.Beny Kurniawansyah
32 — 5
  • dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mpw
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 4
  • selalu antar jemput mereka sekolah;Bahwa Tergugat kurang memperhatikan dan sering memarahi kedua anaknya,sehingga kedua anaknya lebin dekat dengan Penggugat, maupun kakek danneneknya, hal ini dapat dibuktikan, karena sejak kepergian Tergugat taggal 21April 2021 hingga saat ini, kedua anaknya biasabiasa saja dan tidak mencaricari ibunya/Tergugat;Bahwa oleh karena sanksi adat cerai dalam putusannya telah disetujui olehTergugat, mengenai Hak asuh kedua anak mereka dipercayakan kepadaPenggugat dan Bahwa sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
30 — 8
  • halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-04-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 April 2015 — KRISTOFORUS UMBU YOGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. WILAYAH DENPASAR, yang diwakili oleh Irianto, sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk. Denpasar
105 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semesti harus melewatitahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi;Namun dalam kenyataannya, ketika Penggugat Rekonvensi terindikasimelakukan pelanggaran disiplin, ternyata Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan tahapantahapan sangsi/nukuman disiplin sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebihlanjut dalam ketentuan Pasal 11 tentang penjatunan hukuman disiplinberupa peringatan tertulis, Pasal 12 tentang hukuman disiplin berupateguran
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 8
  • Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 26-K / PM.II-10 / AD / VI / 2010
Tanggal 10 Juni 2010 — XXXXXXXXXXXXXX
51 — 27
  • Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 25-04-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Bb.
Tanggal 6 Februari 2014 — -
71 — 39
  • Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 31-05-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 25 Februari 2013 — PEMOHON TERMOHON
69 — 32
  • Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 07/Pid.Sus/2017/PN Psr
Tanggal 14 Februari 2017 — M. SUBADAR Bin DAENG M. MUFIDIN
65 — 4
  • KesehatanKota Pasuruan ; Obat CARNOPHEN adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalah antiparkison ;Halaman 13 dari 26 Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN PsrUntuk pelayanan dan pengedaran obat jenis CARNOPHEN harus melalui apotek danharus dengan resep dokter ;Untuk pelayanan dan pengedaran obat CARNOPHEN tersebut harus di apotekresmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrinexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Prp
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LAWRA RESTI NESYA, SH
Terdakwa:
YOGI MARLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA ALM
32 — 20
  • No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 03-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 105-K/PM III-16/AD/IX/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Serka Turkan
50 — 31
  • Bahwaapabila Saksi2 tidak mengijinkan, maka Saksi3 akanmendapat sangsi adat yaitu Saksi3 tidak boleh pulang ke rumahorang tuanya dan di usir dari kampung.6. Bahwa kemudian Saksi2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahlagi dengan Saksi3 dengan ditandatangai surat ijin isteri pada tanggal 13Juli 2011.7.Bahwa kemudian Saksi3 dengan Terdakwa melaksanakanpernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Dusun Capponga Kel. Togotogo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel yang dinikahkan oleh orangtua Saksi3 A.n. Sdr.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325 — 506
  • administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi
    ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi
    Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota
    melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
173 — 367
  • Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
    selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
    Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
30 — 2
  • Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 K/Pdt/2013
Tanggal 5 Agustus 2015 — OMAR ISMAIL LUBIS vs CHARLES MIDUK SOMARA LUMBAN TOBING
81 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 09-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
149 — 90
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 76/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
117 — 17
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr
Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 8
  • Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-09-2013 — Upload : 26-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 September 2013 — MARDAIP, dk VS PT MULIA GLASS
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya atau batalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali juga tindakanmelanggar itu diancam pula dengan pidana kurungan atau denda....,(dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo,SH berjudul: PengantarPerburuhan.. Edisi Cetak Ketiga Belas, 2003 pada halaman 1112);1.