Ditemukan 236 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kepastian kepabean kesatuan kepahiang kepatihan kepatuhan kepahian kejatian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AKHDIYAT FURQON, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
101 — 71
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuanmundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2015 tidakmelanggar kepastian hukum tetapi justru memberikan kepatian hukumterhadap status kepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketaaquo tidak dapat dibatalkan karena tidak mengandung cacatwewenang, prosedur dan substansi.12.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 35/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
ANTON HULINGGATO
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
Intervensi:
ADELEYDA KADOLI
214 — 296
  • Ketentuan menjalankan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaknisebagai berikut:Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 35/G/2019/PTUN.GTO.Asas Kepatian HukumAsas yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.Bahwa Tergugat dalam menjunjung tinggi Asas Kepastian Hukum ini,setelah menerima surat dari BPD Desa Tutuwoto Nomor:141.1/01/BPD/I/2019, Perihal laporan hasil pemilinan Kepala DesaTerpilin Desa Tutuwoto, tidak serta merta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — TARMA SUDJANA Bin DAMIYAH, DKK lawan YUYUN RAHAYU Binti SABAN, DK dan MARELO SISWANTO Bin IKIN DASIKIN, DKK
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat XIV secara kelembagaan memiliki BukuInduk Tanah dan/atau peta sistemik terhadap kepemilikan tanah secaramenyeluruh dalam wilayah Kabupaten Majalengka, maka setiapterjadinya penyimpangan prosedure terhadap' setiap prosespemindahan hak atas tanah akan sangat mudah diketahui, sehinggatidak akan pernah terjadi adanya tumpang tindih kepemilikan padawarga masyarakat, dan kondisi tersebut akan membuat aparat penegakhukum akan lebih mudah dan lebih ringan pekerjaannya, sehinggakepastian hak dan kepatian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
134 — 125
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberlakuanmundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2015 tidakmelanggar kepastian hukum tetapi justru memberikan kepatian hukumterhadap status kepegawaian Penggugat, sehingga obyek sengketa aquotidak dapat dibatalkan karena tidak mengandung cacat wewenang,prosedur dan substansi.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatan angka 34, 35,dan angka 36 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa olehTergugat nyatanyata telah
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 135/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan ASPIANSYAH bin ASRA Diwakili Oleh : Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH
Terbanding/Tergugat I : SULISTA
Terbanding/Tergugat II : SASTRO
Terbanding/Tergugat III : Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat IV : KARDI HARMAN
Terbanding/Tergugat V : SONY ABDILLAH
Terbanding/Tergugat VI : KAMSIAH
Terbanding/Turut Tergugat I : ARBAINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : ATI S
84 — 32
  • PT.KT.Smda(videT1.3 jo putusan MA Nomor36K/Pdt/2012 ( vide 11.4 ), Pengadilan Negeri Samarinda telahmelaksanakan eksekusi pengosongan di atas tanah obyek sengketapada tanggal 14 Maret 2016 sesuai dengan Berita Acara EksekusiNomor : E.07.2013jo Nomor : 88/Pdt.G/2009/PN.Smda, tanggal 14Maret 2016, oleh karenanya yudex factie menolak dengan tegasgugatan Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya, karenadikwatirkan akan ada dua putusan yang berbeda diatas obyek sengketayang sama dan menjaga agar ada kepatian
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 19/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 6 September 2019 — Penggugat:
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
134 — 105
  • Dan tidak ada laranganuntuk diberikan gabungan antara sanksi pidana dengan administratifataupun dengan sanksi perdata lainnya seperti denda;Dengan demikian Pasal 87 tidak dapat dimaknai dapat berpotensimerugikan hakhak konstitusional dari seseorang sebagaimana diaturdalam Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yangmenyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang samaHalaman 45 Putusan Perkara Nomor :19/G/2019/PTUN.BJM.dihadapan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-01-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 9 Mei 2017 — DASTUA GULTOM;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
154 — 257
  • Putusan Nomor 18/G/2017/PTUNJKT.keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan peraturanperundanganundangan dan ketentuan hukum sebagaimana telahdiuraikan secara lengkap dan rinci di atas, sehingga audit penghitungankerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai denganasasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepatian hukumdan asas kecermatan;Dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sehinggagugatan harus ditolak;.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
431 — 287
  • Intervensi XXXVII telah mengajukan jawaban secara tertulispada pokoknya sebagai berikut:Bahwasanya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)daerah kerja Kecamatan Sukajaya Kota Sabang adalah telah melakukantindakan yang sah berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria, yang kemudian legalitas berkerjanya PPATS di atur oleh PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah dalam rangka memberikan kepatian
    peraturan yang berlaku apalagi tidakmelakukan perbuatan hukum atau wan prestasi.Bahwasanya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)daerah kerja Kecamatan Sukajaya Kota Sabang adalah telah melakukantindakan yang sah berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria, yang kemudian legalitas berkerjanya PPATS di atur oleh PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah dalam rangka memberikan kepatian
Pengadilan PN GRESIK Perdata Khusus PHI
Register : 10-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN GRESIK Nomor 8/Pdt.sus-PHI/2017/PN.GSK
Tanggal 13 Juni 2017 — HERRA FONDA ERMADA DKK Vs PT. PUTERA BUANA FOODS
117 — 36
  • Adapun anjuran yang menyatakan menghormati proses yangsedang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja harus dihormati olen Para Penggugat dan Tergugat, proses perselisihanPemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) berjalan supaya ada kepatian hukumbegitu juga dengan Pengawas Ketenagakerjaan, bukan dicampur adukansebagaimana gugatan Para Penggugat aquo.27.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh petitum Para Penggugatkarena petitumpetitum tersebut adalah tidak didasarkan pada pokokperselisinan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-04-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 15/Pdt.G/2016/PN-Tjb
Tanggal 7 Nopember 2016 — - TERGUGAT : AHLI WARIS ALM ABDUL JAILANI SITORUS - PENGGUGAT : LATIFAH
126 — 17
  • perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitumangka 5 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 oleh karena Tergugatll, VV, V, Vi dan VII (vide; bukti T.IILIV1, T.IILV2, T.V.VE1, T.V.V2 danT.VI1, T.Vi2) adalah pembeli yang beritikad baik maka sudah sepatutnyaharus dilindungi, demikian pula oleh karena Penggugat menginginkannyauntuk dilakukan membuat surat jual beli kepada Penggugat yang biayanyaditanggung Penggugat maka akan memberikan kepatian
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
161 — 71
  • Melanggar kepatian hukum;b. Melanggar asas kecermatan/ketelitian;Menimbang, bahwa terhadap dallil Penggugat tersebut di atas, pihakTergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 25 Maret 2019 yang padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa secaraHalaman 80 dari 92 halaman.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 192/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : RUDY VICTORINUS Diwakili Oleh : Aprino Franklin Dumoli Napitupulu ,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat I : Tn. AJI HAFZAN ENANI
Terbanding/Penggugat II : Tn. AJI SASTRA WIJAYA
Terbanding/Penggugat III : Tn. ADJI MUHAMMAD RIDHAN
Terbanding/Penggugat IV : Tn. AJI MUHAMMAD YUSUF AKHMAD
Terbanding/Penggugat V : K A B U L
Terbanding/Penggugat VI : MUKRI H MUKRI YUSUF
Terbanding/Penggugat VII : ABDUL RAHIM
Terbanding/Penggugat VIII : FAUZIAH NADIAR HJ. SITI HADIDJAH
Terbanding/Penggugat IX : LILIES H. SUJIMAN
Terbanding/Penggugat X : HJ. SITI MARYAM H. ANANG MUKRI
Terbanding/Penggugat XI : SATINO HADI SISWANTO
Terbanding/Penggugat XII : ARMADI NURLIANI A. NAFARIN
Terbanding/Penggugat XIII : H. DJAPAR. Y
Terbanding/Turut Tergugat I : B A K R I E
Terbanding/Turut Tergugat II : HANGKY RIBOWO SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JAL SION
Turut Terbanding/Tergugat III : GATOT SUBROTO
Turut Terbanding/Tergugat IV : LEE ENG HOK
Turut Terbanding/Tergugat V : R U S D I
Turut Terbanding/Tergugat VI : A Z I S
Turut Terbanding/Tergugat VII : PRATNO PASARIB
Turut Terbanding/Tergugat VIII : HARSONO TANDIO
Turut Terbanding/Tergugat IX : M. JAPRI
Turut Terbanding/Tergugat X : I S M A I L
Turut Terbanding/Tergugat XI : T A F R I Z I
Turut Terbanding/Tergugat XII : G E M I
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NGATIMIRAH
Turut Terbanding/Tergugat XIV : SEKOLAH DASAR SD MUHMADIAH
Turut Terbanding/Tergugat XV : YAYASAN ALFUCRON ATAU SERING DISEBUT JUGA SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK ALFUCRON Tidak Ada MELAINKAN YAYASAN AISYAH UNTUK ITU MOHON YAYASAN AISYAH DIPANGGIL DALAM PERSIDANGAN
Turut Terbanding/Tergugat XVII : PT. KALSTAR AVIATION
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : IRUM A BUNA
153 — 122
  • Habib Riziq Sihab bebas dari jeratan hukum atau MajelisHakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, takut danditekan dengan jumlah masa yang hadir sehingga dapatmempengaruhi putusan agar bebas;Pada kenyataanya Sdr.Habib Riziq Sihab hingga saat ini masihmenjalani masa hukumannya;Sehingga dalildalil para Pembanding tidak sangat rasional dan halini merupakan wujud ketidakpropesional dalam mewujudkankepastian hukum demi tercipta rasa keadilan, oleh karenanyadalam mewujudkan kepatian hukum bagi
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
96 — 16
  • Tergugat XIV secara Kelembagaan memiliki Buku IndukTanah dan/atau Peta Sistemik terhadap kepemilikan tanah secara menyeluruhdalam Wilayah Kabupaten Majalengka, maka setiap terjadinya penyimpanganprosedure terhadap setiap proses pemindahan hak atas tanah akan sangat mudahdiketahui, sehingga tidak akan pernah terjadi adanya tumpang tindih kepemilikanpada warga masyarakat dan kondisi tersebut akan membuat Aparat PenegakHukum akan lebih mudah dan lebih ringan pekerjaannya, sehingga KepastianHak dan Kepatian
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
241 — 2141
  • TahunBerdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat memilikikewenangan dan kewajiban hukum untuk melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quoHalaman 135 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.berdasarkan peraturan perundanganundangan dan ketentuan hukumsebagaimana telah diuraikan secara lengkap dan rinci di atas,sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan Tergugat telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya asas kepatian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
399 — 301
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 14 angka23 yang menyatakan:"Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah jelasjelasmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikkhususnya asas kepatian hukum dan melakukan tindakansewenangwenang sebab faktanya penerbitan 38 SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah mengadung cacat yuridiskarena telah mengesampingkan Putusan Pidana yang telahberkekuatan hukum tetap yang telah menghukum Petuga BPNyang bernama Paryoto selaku Juru Ukur terhadap penerbitan38
Pengadilan PTA SULAWESI BARAT Perdata Agama
Register : 02-05-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PTA SULAWESI BARAT Nomor 7/Pdt.G/2023/PTA.Sr
Tanggal 24 Mei 2023 — Pembanding/Tergugat I : Nurhaeda Binti Mannawi Diwakili Oleh : Asdar T Tarika, S.H.
Terbanding/Penggugat : H Amiruddin Bin Ambo Akke
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
130 — 143

  • Bahwa objek sengketa XI, ada dalam toko sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, dan sebelum Penggugat dan Tergugat I (satu) bercerai;

    Bahwa objek sengketa XI tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I (satu)

    Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I (satu) mengalihkan ojek sengketa kepada pihak lain, sehingga perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa ;
    Bahwa untuk menjamin kepatian