Ditemukan 228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Tis’an Sobichah, Pct Kelapa Biro Hukum Korporat PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA, II. PT. KELSRI, yang diwakili oleh Ir. Togar Suratman Tambunan, MBA., Presiden Direktur PT. KELSRI vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ir. Tadjudin Noer Said, Ketua KPPU
217121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • The supplieror contractor may be disqualified if itfails to remedy such deficiencies promptly upon request bythe procuring entity;Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:(b) Panitia pengadaan dapat mendiskualifikasi penyediaatau kontaktor jika padasetiap saat menemukan bahwainformasi yang disampaikan terkait ku alifikasi penyediaatau kontraktor ters ebut tidak akurat atau tidak lengkapsecara material;(c) Selain daripada keadaan sebagai ketentuan dalam subayat (a) berlaku, panitia pengadaan
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
802127334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • As a result, the creditor is entitled to claim damages.Consequences of Force MajeureDutch law principally acknowledges the remedy of specific performance (art.3:295 DCC). Force majeure presupposes impossibility;'* no judge will sentencea party to accomplish what is impossible. For this reason, in cases of forcemajeure the route to specific performance is blocked.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
36182780
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • All are entitled to equal protection against anydiscrimination in violation of this Declaration and against any incitement tosuch discrimination;(8) Everyone has the rights to as effective remedy by the competent nationaltribunal for act violating; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
384220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It will certainly cease to deservethis high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of avested legal right ;Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagaiTersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukumpidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya prosestersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benarsebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundangundangan yang berlaku.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
4481379 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Contractor Group orcontractor's Equipment of the Work under Article 2.2.3;or(6) failure to perform, or negligent performance byContractor Group of the Work or this Contract; or(c) failure of Contractor's Personnel or Contractor'sEquipment to meet the requirements for which they havebeen designated or of which they have been contractedprovided, that if Contractor has remedied the situation toCompany's satisfaction before the end of such noticeperiod, or if Company accepts in writing that Contractorshall remedy
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1091910
  • ./2015/PN.JKT.Sel.this high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of avested legal right.23.Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagaiTersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakanhukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanyaproses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yangbenar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atauperundangundangan yang berlaku.
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN BATAM Nomor 745/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 11 Januari 2021 — Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
JONI YANTO
927492
  • Bhd

    11 Kotak

    Obat Tradisional tidak memiliki izin edar

    10

    Nin Jiom Cold Remedy

    King to nin jiom medicine manufacture Co. ltd

    11 Kotak

    Obat Tradisional tidak memiliki izin edar

    11

    Waka moto Dried Yeast tablet

Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
491232
  • Jadi apabila dalamgugatan tersebut terdapat petitum dimana penggugat meminta sahamyang dulu dijual kepada tergugat agar dikembalikan, maka petitumtersebut tidak berdasar atau tidak ada dasar hukumnya;Halaman 225 dari 804 Halaman PUTUSAN Perkara Perdata No. 315/Pdt G/2016/PN.JKT.PSTMenjawab pertanyaan Kuasa Tergugat kalau /ega/l remedy yang dimintapada gugatan pertama agar perjanjian itu sah, lalu pada gugatan keduayang diminta agar perjanjian batal, maka gugatan tersebut mengandungkontradiksi.