Ditemukan 1780 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 192/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 24 Maret 2016 — Ir. H. Abdul Rauf Kadir LAWAN Drs. H. Abdul Halim Kadir, DKK
12253
  • DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut
    permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai
    RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.
    Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.
    kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.
    Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.
Register : 13-12-2007 — Putus : 14-01-2008 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.
Tanggal 14 Januari 2008 — PT. PRIMA JAYA MANDIRI
16114
  • Prima Jaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri dengan korum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah dengan agenda sebagai berikut :A.
    Hal-hal lain yang diusulkan oleh para Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).3. Menetapkan rapat umum pemegang saham tersebut diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Penetapan ini diputuskan, dengan tenggang waktu Pemberitahuan / Undangan kepada para Pemegang Saham lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari, tidak termasuk hari, tanggal pemberitahuan/undangan dan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).4.
    PMJ).Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tersebut diatas akan diadakanpada :1 Hari/tanggal : Senin, 17 Desember 2007.2 Waktu : 09.30 Wib s/d. selesai.3 Tempat : JLTanjung Duren Barat III/50, JakartaBarat 11470.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut diatas para pemegang saham lainnya yaitu Bpk.Tan Sardiono pemilik 30%saham serta selaku Komisaris Utama PT. Prima Jaya Mandiri dan PT. PratamaMulti Graha pemilik 30% saham PT.
    Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
    Prima Jaya Mandiri.26 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk memintaizin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakanRapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (BuktiP2)Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007(Bukti P10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal04 September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.
    PrimaJaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Maret 2021 — Pemohon:
TIGER COURAGE LIMITED
Termohon:
1.ANTONIO YATMIKO
2.NG XINWEI (HUANG XINWEI)
3.LOO CHOON LEONG
4.FERRY
225101
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

    2. Menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

    3. Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar tanpa tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

    4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT. Rimau Indonesia.

    5. Menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

    Rimau Indonesia dapat diambil dan sah berdasarkan suara adalah lebih dari (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia.

    6. Menetapkan Pemohon dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

    Rimau Indonesia untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rimau Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Penetapan ini.

    8. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Register : 05-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 602/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Desember 2017 — PT.SARINAH JAYA (PERSERO) >< PT.PARNA RAYA CS
160144
  • RUPSLB ke pengadilan negeri Jakarta Pusat;Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa unsur selanjutnya mensyaratkan perbuatan Tergugat dalammengajukan permohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB kePengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum, apakah perbuatan a quo adalah perbuatan yang melanggarundang undang yang berlaku ?
    ;Bahwa permohonan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan oleh Tergugat adalah dalam rangkamelaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu :Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 274/Pdt.G/2011/Hal 17 dari 34 hal Putusan No. 602/PDT/2017/PT.DKIPN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 256/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 17 Oktober 2012Jo.
    bagi Penggugat;Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.Perbuatan Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dalamrangka melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapyaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo.
    Nomor : 498 K/Pdt/2013, tertanggal 13 Juli 2013 danpermohonan penetapan izin untuk melakukan RUPSLB ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat adalah mendasarkan pada Pasal 80 UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta RUPSLB padatanggal 9 Februari 2015 adalah berdasarkan pada Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 271/Pdt.P/2014/PN.JKT.PST tertanggal 19 Januari2015;Bahwa berdasarkan pada perbuatanperbuatan tersebut di atas tidaklahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena RUPSLB
    Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang
Putus : 10-09-2009 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 10 September 2009 — TARA THURAYA DAGY, CS VS I NYOMAN RIDEN ARAYANA,dkk
752486
  • Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham : Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; b. Mata acara atau Agenda RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA,e Mengadakan Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan KomisarisPT.
    Jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA :Surat Pemanggilan oleh Pemohon kepada seluruh Pemegang Saham PT.BENUA CIPTA NIAGATAMA, disampaikan melalui surat tercatat dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraanRUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA ;d. Tempat dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) (RUPSLB) PT.
    Benua Cipta Niagatama yang secaraotomatis juga untuk menentukan Korum hak suara dalam pengambilan Putusanterhadap RUPSLB ; 6. Demikian juga ketika saudara Alken Fernando samosir selaku salah satu DirekturPT.
    RUPSLB PT Benua Cipta Niagatama yang tidak dapatdilaksanakan sebelum adanya kepastian hukum mengenai bagian masingmasing dari ahliMenimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan pemohonadalah, apakah izin pemanggilan RUPSLB PT Benua Cipta Niaga memenuhi persyaratansesuai aturan perundangundangan dan anggaran dasar perseroan untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB tersebut ; Menimbang bahwa menurut pasal 78 ayat 4 UU 40 Th 2007 tentang PTdisebutkan RUPS lainnya dapat didakan setiap waktu
    telah dapat dipenuhi oleh pemohon danpemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB ;Pemohon adalah ahli waris dari alm Saleh Gady yaitu pemegang saham mayoritas yaitu1238 saham dari 1250 saham dalam perseroan, selain dari pada itu pemohon telahberulangkali meminta untuk diselenggarakan RUPSLB akan tetapi tidak dipenuhi olehTermohon.Untuk kepentingan perseroan itu sendiri adalah wajar apabila jabatanKomisaris Utama dan Direksi diisi setelah lama dibiarkan lowong ;Menimbang
Register : 10-02-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 41/PDT.G/2014/PN.JKT.UT
Tanggal 21 Januari 2015 — Penggugat:
1.ANGELA WATIE
2.RIANA
Tergugat:
1.DEWI SAVITRI
2.MUNA LARASATI
3.ELMAN KAROMI
4.Drs.H, Soetarno, SPD selaku mewakili ahli waris Almarhum RADEN SOETARKO
5.Drs. SALMAN MARYADI, SH
6.SAEBANI YUSUF
7.MIMIEN
8.APRILIA PUTRI AYU
9.ADITYA REDAYA
10.MAESARA ANGELA
11.RAESAKA YUNUS
12.KAESAVA DUNAYA
13.PT NURMUDA CAHAYA
14.Notaris HAJI DJOKO OETORO, SH, MM
7137
  • Bahwa setelah permintaan penyelenggaran RUPSLB tersebutditerima, direksi tidak melaksanakan pemanggilan kepada para pemegangsaham, seharusnya apabila direksi tidak melakukan pemanggilan, TergugatharuS mengajukan permintaan penyelenggaran RUPSLB kepada DewanKomisaris, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (6)huruf a Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.
    Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013sesuai dengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal12 Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi Kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.
    Sedangkan Penggugat dan II menggugat pembatalan Akta BeritaAcara RUPSLB PT.
    Karena surat kuasa dibuatPenggugat dan II adalah orang yang tidak berwenang (bertindak selakuPribadi) dan digunakan untuk: Membatalkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Nurmuda Cahaya No. 3dan 4 tanggal 10012013.
    Nurmuda Cahayayang ditujukan kepada Pemegang saham,Para Komisaris dan Para Direktur untukpelaksanaan RUPSLB PT.NurmudaP7 Cahaya;: Fotokopi Surat tanggal 12 Desember 2012dari PT. Nurmuda Cahaya yang ditujukankepada Pemegang saham, Para Komisarisdan Para Direktur perihal PemberiathuanPembatalan RUPSLB PT.Nurmuda Cahayadan undangan RUPSLB PT. NurmudaCahaya;: Fotokopi Surat tanggal 3 Januari 2013 dariPT.
Register : 27-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 220/PID/2020/PT DKI
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : HERU SAPUTRA, SH. M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KIM DAE JIN
21765
  • Arum Invesment Indonesia tanggal 18Januari 2018 tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik sahamArum Insite Co.Ltd.Bahwa setelah RUPSLB selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.
    Notulensi RUPSLB PT.Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat olehsaksi Jodianing Riany Baskoroberisi kondisi yang tidak benar dimanasaksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan RUPSLB kepada saksiBudiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta MegaMandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd kondisi ini tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham ArumInsite CO.LTD bukan hanya PT.
    Seharusnya yang hadirdalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. ARUMINVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegangsaham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yangdiwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUMINSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIAyaituSdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan saksi KIM KYUNGGOatau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    Setelan komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyantomengirim Draft Notulen RUPSLB PT.
    Cipta Mega Mandala 30.000lembar saham (42 %).Bahwa setelan pelaksanaan RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesiatanggal 18 Januari 2018 selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.
Register : 15-06-2011 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2011 — Deddy Hartawan Jamin;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
45196
  • SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.
    Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.
    Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.
    Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..
    Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 170/PID/2020/PT BJM
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SUPRIYADI, SH.
Terbanding/Terdakwa I : Hj. SARMAH binti KARTU
Terbanding/Terdakwa II : H. SUHARDI bin H. SADERI
16953
  • Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor :01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono, SH. MH, M.Kn,bukan menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum ;Z.
    Bahwa dalam memori perlawanannya pada halaman 2, Penuntut Umum yangmenyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) NomorHalaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 170/PID/2020/PT.BJMO01 tanggal 2 Februari 2019 yang dilaksanakan di Kantor Notaris AdiSartono, SH., MKn bukan dasar dari dakwaannya adalah dalil yang tidakbenar adanya karena Penuntut Umum jelas memuat dan menjadikannyaRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 01 tanggal 2Februari 2019 sebagai dasar dalam surat dakwaannya
    Terhadap kedua putusan Judex Pactie a quo masih dalam proses kasasi diMahkamah Agung RI atas perkara Nomor 5/PDT/2020/PT BJM JO Nomor2/Pdt.G/2019/PN.Prn ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Perlawanan dari PenuntutUmum dan Kontra Memori Perlawanan dari Penasihat Hukum Para Terdakwatersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor : 01 tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono,S.H., M.H., M.Kn. nampak adanya Rapat
    Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) memakai penomoran yang dalam hal ini Nomor 01 dilaksanakanpada tanggal 2 Pebruari 2019;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Paringin No.2/Pdt.G/2019/PN.Prn yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan TinggiBanjarmasin No. 5/PDT/2020/PT.BJM yang belum berkekuatan hukum tetapyang bunyi amarnya nomor 3 Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
    Rahmah Mandiri Mulia tanggal 2Februari 2019;Menimbang, bahwa amar nomor 4 putusan tersebut diatas "MenyatakanAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa terlepas dari redaksi Penuntut Umum yangmenyebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 01tanggal 2 Pebruari 2019 di Kantor Notaris Adi Sartono S.H., M.H., M.Kn.dengan amar Putusan tersebut
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 102/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir AMRAN YUNUS Bin M.A. YUNUS
22299
  • Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
  • 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;

Dikembalikan Kepada

Tonia MitraSejahtera, selanjutnya saksi KALB MULIAWAN membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutip darikonsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja diKantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas namaPT. Tonia Mitra Sejahtera, saksi KALB MULIAWAN menghubungisaksi ARDYANSAH dan menyampaikan jika Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas nama PT.
TONIA MITRA SEJAHTERA tersebutatas petunjuk terdakwa, selanjutnya saksi KALBI MULIAWAN membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dikutipdari konsep Notulen RUPSLB yang ada di laptopnya saat masih bekerjadi Kantor Notaris ASBAR IMRAN, setelah selesai membuat Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRASEJAHTERA, saksi KALBI MULIAWAN menghubungi saksi ARDYANSAHdan menyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
Luar Biasa (RUPSLB)PT.
,setelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.
) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yangada di laptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 104/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
KALBI MULIAWAN
21197
  • Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013 / B / DU / SU / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
  • 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID ;
  • 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris
    Tonia Mitra Sejahtera tersebut atas petunjuk dari saksi AMRANYUNUS melalui saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA, selanjutnyaterdakwa membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Tonia Mitra Sejahtera dan setelah selesai makaterdakwa menghubungi saksi ARDYANSYAH TAMBURAKA danmenyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) atas nama PT.
    RUPS PT.Tonia Mitra Sejahtera;Bahwa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
    TONIA MITRA SEJAHTERAtersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnya KALBI MULIAWANmembuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada di laptopnya saat masihbekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dan setelah selesai membuatNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TONIAHalaman 87 dari 97 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN.
    Kdi.MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWAN menghubungi ARDYANSAH danmenyampaikan jika Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.
Register : 10-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — HERU SANTOSO >< Sdr.SJACHROEDIN ZP CS
3319
  • Setain itu dilihat dari pokokpokok gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan perouatan melawanhukum terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.
    dalam RUPSLB tanggal 6 januari tahun 2014 termasuk pula 2 (dua) orangyang di tolak usulan pengangkatannya yaitu Penggugat dan Bapak Muhammmadllyas Yoenoes;.
    Bank Pembangunan Daerah Lampung;(Bukti: PT5 dan 6) Bahwa terhadap keputusan RUPSLB PT. BankPembangunan Daerah Lampung tanggal 06 Januar 2014 dan Surat No.067/D10/KOMW2014 perihal Pemberitahuan Keputusan RUPSLB PT.
    Bank Lampung;(3) Surat No. 498/DIR/SDM/XI/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BankPembangunan Daerah Lampung yang akan diselenggarakan padatanggal 12 Desember 2013; dan(4) Surat No. 531/DIR/SDMXI1/2013 perihal Undangan Menghadiri RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    BankPembangunan Daerah Lampung sebagaimana tertuang di dalam Akta RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Lanjutan PT.
Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 272/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Desember 2016 — SIRKE SISWOYO Cs melawan ARIEF BUDI DARMAWAN Dkk
21393
  • Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf Teknik Perkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat ;5. Menyatakan Penggugat I sebagai Direktur dan Penggugat II sebagai Komisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.
    Notulen rapat tersebut haruslahdibatalkan karena Tergugat1 bukanlah pemegang 45,8%saham perseroannamun hanya 44% saham perseroan.Bahwa alasan lain Penggugat meminta pembatalan RUPSLB tersebut adalah, baik Penggugat1 maupun Tergugat1selaku pihak yang mewakili PT. SIERAF TEKNIK PERKASAtelah terikat perjanjian kredit dengan PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk yang dituangkan dalam AktaPersetujuan Membuka Kredit Nomor 19 tanggal 12Nopember 2008.
    Membatalkan RUPSLB beserta Notulen RUPSLB (kedua) PT. SierafTeknik Perkasa tertanggal 05 Mei 2015 ;4. Membatalkan Akta Penyataan RUPSLB (kedua) PT. Sieraf TeknikPerkasa No. 3 tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh TurutTergugat ;5. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dan Penggugat Il sebagaiKomisaris PT. Sieraf Teknik Perkasa ;6.
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Maret 2021 — Pemohon:
1.THAMRIN SANDALA
2.CHARLES ARNOLD NICOLAAS RADJAWANE
19454
  • Bahwa kami Panitia Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi dengan namanama sebagai berikut : Penasehat : 1. Laksda (Purn) TNIAL Frits A.C Mantiri2. Prof.DR.Wulanmas Frederik, SH,MH3. Drs. Ramdi Markus Luntungan4. Toar Palilingan, SH, MH5. Drs.
    Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.PERINDOtelah melaksanakan RUPS Luar Biasa PT.PERINDO pertama kali padahari Sabtu tanggal 07 November 2020 bertempat di Gedung Serba GunaSyarikat Islam Kelurahnan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.Dan RUPSLB PT.PERINDO dalam Likuidasi yang pertama tidakmencapai Kuorum;. Bahwa kami Panitia penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT.
    Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi;Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Pdt.P/2021/PN.Mnd3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi berapapun paraPemegang Saham yang hadir dan Kuorum Pengambilan Keputusandengan suara terbanyak dari jumlah yang hadir dalam RUPS Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi tersebut adalah Sah;4.
    Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Undangan RUPSLB PT. PERINDO Il tanggal 21 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P3;Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor. 32/Padt.P/2021/PN.Mnd4. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT. PERINDO tanggal 07 November2020, selanjutnya fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Daftar Hadir RUPSLB PT.
    Menetapkan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT Perindo Dalam Likuidasi;3. Menetapkan Kuorum Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.PERINDO dalam Likuidasi yang hadir danKuorum Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak dari jumlahyang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. PERINDO dalam Likuidasitersebut adalah Sah;4. Menetapkan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.PERINDO dalam Likuidasi;5.
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. SINGATIN SAMUDRA MINING;
5957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Singatin Samudra Mining, yangAlamat maupun Identitas Jelasnya diketahui dengan Benar dan tidakpernah ada perubahan ldentitas dan Alamat, namun Tidak pernahdilakukan Pemanggilan Resmi melalui Surat Resmi yang disampaikankepada Para Penggugat untuk diadakan RUPSLB Perseroan TerbatasPT.
    Singatin Samudra Mining;Bahwa Pengumuman Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan di Media Cetak Rakyat Merdekahanyalah Serangkaian Perbuatan Kecurangan dengan Sengaja agarPara Penggugat dianggap Tidak Patuh dan Tidak Memenuhi PanggilanRUPSLB, Pengumuman Pemanggilan RUPSLB dalam Surat Kabarharuslah dilakukan dengan Kepatutan dan Kewajaran, artinyaPengumuman tersebut haruslah dipandang dari Sudut Kepatutan danProporsional yakni mudah dilihat dan dibaca.
    Bank Negara Indonesia, makadapat dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum serta atashasil RUPSLB Perseroan PT. Singatin Samudra Mining adalah telahBertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa Kegiatan mengalinkan Saham pada RUPSLB dilakukan TanpaPersetujuan ljin Prinsip Perubahan dari Instansi yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 48 Peraturan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2013;Bahwa Perseroan PT.
    Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b. Pengalihan SahamSaham sebagian Saham Perseroan PT.
    Dengan demikian pengajuan gugatan a quo yang salah satunyadidasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa mekanisme RUPS / RUPSLB PT.
Register : 12-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 569/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. INTI OMARMANDIRI
Terbanding/Tergugat I : PAK MING SUM
Terbanding/Tergugat II : HWANG HOE CHUN
Terbanding/Tergugat III : SETYONO TEDJO
Terbanding/Tergugat IV : TJOA KARINA JUWITA, S.H
Terbanding/Tergugat V : VEERAS LIMITED
Terbanding/Tergugat VI : PT. UNGGUL MAKMUR UTAMA
Terbanding/Tergugat VII : PT. MULIA ANUGERAH SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat VIII : PT. PANTORU MAS
166102
  • yang memintakepada TERGUGAT IV selaku notaris untuk dibuatkan akta notarisatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009 untuk TURUT TERGUGAT IV.Bahwa atas permintaan dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV dengan ketidakcermatan dan tidak teliti langsung menerbitkan aktaatas Berita Acara RUPSLB Tahun 2009, sehingga terbit adanyaAkta PKR Tahun 2009.
    Veeras LimitedBahwa dengan hadirnya PENGGUGAT dalam Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 15 September 2009 tersebutmenunjukkan bahwa PENGGUGAT mengetahui semua hal yangdibicarakan dalam RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.
    Bahwa dalam RUPSLB tahun 2009 TERGUGAT III jelasjelas telah menjelaskan mengenai agenda RUPSLB yang diadakan, sehingga alangkahtidak masuk akalnya apabila dikemudian hari PENGGUGAT mengatakanbahwa mengenai perubahan kuorum tidak dijabarkan terlebih dahulu.Dalil PENGGUGAT ini merupakan dalil yang mengadaada, mengingatPENGGUGAT sendiri membubuhkan tanda tangannya dalam BeritaAcara RUPSLB tanggal 15 September 2009.
    TERUGAT IV sebagai notaris hanya berkewajiban untukmencatat Berita Acara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 dalambentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar hasil RUPSLB tersebutdapat didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham untuk dimintakanhal 59 dari 84 hal put. No. 569PDT/2019/PT.DKIpersetujuan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.TERGUGAT IV justru tidak boleh sama sekali mengubah isi dari BeritaAcara RUPSLB tertanggal 15 September 2009 karena merupakan hasilrapat.9.
    PENGGUGAT sendiri menghadiri RUPSLB tertanggal 15 September2009 dan menyetujul segala yang diputuskan dalam RUPS LB tertanggal 15 September 2009 tersebut.2. PENGGUGAT pernah menyatakan keberatannya terhadap pemberiankuasa dari TERGUGAT kepada TERGUGAT II baik sebelum ataupada saat diadakannya RUPSLB tertanggal 15 September 2009 tersebut.3.
Register : 10-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. DGC INDONESIA VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. HARYO BIMO ARIANTO, DKK;
11754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haryo Bimo Arianto agar tidak melaksanakanpelaksanaan RUPSLB Perseroan PT.
    Putusan Nomor 556 K/TUN/2017Perseroan untuk tidak melaksanakan RUPSLB dimaksud, denganmelayangkan: Surat Nomor 003/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdri. Yannie; dan Surat Nomor 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepadaSdr.
    Bank KEB Hana Indonesia;Bahwa dalam penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan Sdr.Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey, Sdri. Yannie danSdr.
    itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB Penggugattelah mensomasi Sdr.
    dengan melampirkan faktafakta dan buktibukti hukum.Disamping itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB PemohonHalaman 60 dari 68 halaman.
Register : 05-01-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Agustus 2015 — AZHAR UMAR >< Hiendra Soenjoto,Cs
21382
  • Menyatakan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA = TERMINALtertanggal 25 Juni 2014 tidak sah dan batal demi huum dengan segalaakibatnya;4.
    tanggal 25 JUNI 2014 yang menyetujuiKompensasi Hak Tagih Tergugat Ill sebagai setoran saham yang diambil,telah dilakukan sesuai dengan Tata Cara RUPSLB mulai dari pemanggilanrapat, kuorum dan jumlah suara ;Bahwa dalam rangkan pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, Tergugat telah melakukan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat sesuai suratundangan tertanggal 9 Juni 2014 dengan menggunakan jasa pengiriman suratTIKI, dan undangan tersebut telah diterima oleh Penggugat (vide positagugatan angka 3.1
    Zainuddin, SH ;Bahwa, dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan yaitu di Jakarta Utara, denganagenda:1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan ;2. Persetujuan perubahan selurun Anggaran Dasar Perseroan ;3. Perubahan Pengurus Perseroan ;Bahwa RUPSLB PT.
    Bahwa, oleh karena sah danberlakunya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    karena RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBaisa) PT.
Register : 18-07-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 202/PDT.P/2013/PN.BGL
Tanggal 21 Nopember 2013 — PEMOHON : - YULIUS SUNARNO TERMOHON : - DIREKSI PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA - KOMISARIS PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA
369168
  • Nginden Semolo No. 42 Surabaya,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Juli 2013,untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON Dalam hal ini mengajukan Permohonan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)terhadap :DIREKSI PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA : yangberalamat di Jalan Patimura No 2 Pandaan Pasuruan, dalamhal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SoehartonoSoemarto S.H., M.Hum., R.A. Zestiena C Asrini, SH.
    Nugraha Ahmadaris Medika (selanjutnya disingkat sebagaiPT.SNAM) ; eeTelah pula meneliti bukti bukti surat yang diajukan dan mendengarpihakpihak yang terkait dalam permohonanIn, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangiltertanggal 18 Juli 2013 dibawah register No:202/PDT.P/2013/PN.BGL telahmengemukakan halhal sebagai berikut :Pemohon mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
    dan diberi kesempatan kepadapemohon untuk secepatnya memberikan laporan keuanganperusahaan a quo;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 dalam forum RUPSLB, sekalilagi pemohon tidak dapat mempertanggungjawabkan keuanganperusahaan a quo selama dipimpin oleh pemohon dan berjanji akanmenyerahkan kepada Termohon secepatnya agar bisa dilakukan legalaudit; Bahwa berdasarkan pada RUPSLB pada tanggal 2 Desember 2010,ditunjuklah KAP J.
    Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon point 3 sampai denganpoint 9, Termohon I tangapi sebagaiberikut : Permohonan yang diajukan oleh pemohon agar ketua pengadilanmenetapkan member ijin kepada pemohon untuk melakukansendiripemanggilan RUPSLB PT. SNAM, adalah permohonan yang tidakberdasar, dan seandainya Ketua Pengadilan Negeri mengabulkanpermohonan ini, maka dalam RUPS PT.
    untukdiselengarakannya RUPSLB sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa agar permohonan (verzoek/petition) pemohonselaku pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat dikabulkan olehPengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Ayat (2) UUNo 40 tahun 2007, tentunya harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksuddalam UU Perseroan terbatas yang pada pokoknya :1.
Putus : 07-11-2013 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 407/Pdt/G/2012/PN.SMG
Tanggal 7 Nopember 2013 — JOE TJIE LIANG BAMBANG LIANGGONO (PENGGUGAT) VS Wu Weler , DKK. (TERGUGAT)
6621
  • Weilingselaku Direktur selama kurun waktu 8 (delapan) tahun dengan harapandapat meningkatkan kinerja secara professional dalam berbagai upayaupaya bisnis ditengah ketatnya persaingan usaha;Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat mendapatkanundangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Weiling di Hotel Ciputra, namun sesampainya di hotel Ciputra hanyaTergugat VI dan Penggugat yang hadir dan RUPSLB urung dilaksanakan;4.
    Bahwa Penggugat mendapat undangan RUPSLB di Kantor Turut Tergugat IIpada tanggal 31 Juli 2012, tanggal 3 September 2012 dan 14 September2012 namun dari ketiga undangan tersebut para pemegang saham lainnyatidak hadir hanya Penggugat saja yang hadir dan dengan tanpadilaksanakan RUPSLB pada tanggaltanggal tersebut tibatiba Penggugatdipaksa untuk menanda tangani Risalah RUPSLB dan Penggugat tidak maumenandatanganinya;6.
    Bahwa Tergugat II dan Tergugat V, menolak dalil Penggugat posita angka 3 dan4, karena RUPSLB dalam panggilan di Hotel Ciputra Semarang adalahRUPSLB Lanjutan, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Lokasi Pabrik /Perusahaan PT.
    WEILING, keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, telah sah danmengikat.. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dengan hormatmelalui RUPSLB tersebut maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhakmenempati pabrik yang terletak di Kawasan Industri Wijaya Kusuma, komplekkawasan Berikat Rukti Bawana blok B No. 18, 31.
    Utama PT.Wei Ling dengan Tergugat VIII dimana sesuairisalah RUPSLB dalam akte 42/2011 hal tersebut merupakan yang diamanatkankepada Direktur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13 berupa perbedaan tanda tanganXu Jun dalam risalah RUPSLB PT.Wei Ling yang dibuat Notaris KiagusDaud,SH.MKn dan Akta Jual Beli No.62 dan No.64 Akta Notaris Astuti Amirin, SH49dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut harus dibuktikandalam