NegaraIndonesia adalah Negara hukum yang dinamis (welfare state) yang menuntutsegenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatankegiatan yang menuju padapenyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IVPembukaan UUD 1945 Jo. Pasal 33 serta 34 UUD 1945, karenanya kepatuhanTergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk melandaskan kepadaperaturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 10 UU RI No. 49Prp.

dimaksud, dandengan memperhatikan Asas Keadilan dan Asas Penyelenggaraan KepentinganUmum yang sangat dominan dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), maka penerapan Objek Sengketa a quo adalah cacat dan apabiladiteruskan akan sangat merugikan bagi Penggugat;3 Bahwa tindakan Tergugat dengan memaksakan Objek Sengketa a quo haruslahdihentikan dan atau sekurangnya ditunda oleh karena apabila diteruskan hal iniakan bertentangan dengan prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum yangdinamis (welfare

tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkanpada pokoknya sebagai berikut : Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidakmempunyai daya tangkal sebagai shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya, tidak memberi dampak kepada tujuan akhir daripemidanaan(final goal), dan tujuan akhir dari pemidanaan tidak akanpernah tercapai yakni mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri KotaAgung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umumpada hari itu. juga oleh WHakim tersebut dengan dibantu olehJonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

., M.H.Perincian biaya:Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Padt.G.S/2021/PN Kot1. Pendaftaran Rp 30.000,002. Biaya Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp250.000,004. PNBP Relas Rp 10.000,005. Materai Rp 10.000,006. Redaksi Rp 10.000,00 +Jumlah Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

perbuatan yangtelah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu16 Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare HutapeaS.H., dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Negara Indonesia adalah Negarahukum yang dinamis (welfare state) yang menuntut segenap aparatpemerintahannya melakukan kegiatankegiatan yang menuju padapenyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IVPembukaan UUD 1945 Jo. Pasal 33 serta 34 UUD 1945, karenanyakepatuhan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untukmelandaskan kepada peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 10 UU RI No. 49 Prp.

jaminandimaksud, dan dengan memperhatikan Asas Keadilan dan AsasPenyelenggaraan Kepentingan Umum yang sangat dominan dalamAsas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka penerapanObjek Sengketa a quo adalah cacat dan apabila diteruskan akan sangatmerugikan bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat dengan memaksakan Objek Sengketa a quoharuslah dihentikan dan atau sekurangnya ditunda oleh karena apabiladiteruskan hal ini akan bertentangan dengan prinsip Negara Indonesiasebagai Negara hukum yang dinamis (welfare

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumPutusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 26 dari 27pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Putra A.P., S.H.,M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 27 dari 27

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai dayatangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare

No.3 /PID.SUSANAK/.2018/PT.JMB .dilakukan Anak sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general)yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidakmelakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agartidak mengulangi perbuatannya tidak pernah

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H.

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Trisno Jnohannes Simanullang, S.H.Panitera,Muhasan Pandri, S.H., M.H.Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot Halaman 30 dari 30

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H.

Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Trisno Jnohannes Simanullang, S.H.Panitera,Muhasan Pandri, S.H., M.H.Putusan Nomor 155/Pid.B/2021/PN Kot Halaman 30 dari 30

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12tahun adalah hak ibunya ;Menimbang, bahwa terbukti anak yang bernama ... belummumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan tidakterbuktinya dalam sidang bahwa Penggugat selaku ibukandung, gugur haknya untuk mengasuh seorang anaktersebut dan secara ketetentuan umum anak yang masih kecilmemerlukan kasih sayang intensive dari ibunya maka sematamata demi kepentingan anak tersebut (the best interest ofthe Children) sebaiknya pemeliharaan anak tersebut(Childs Welfare

jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Keseimbangan antara social welfare dengan social defence.c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban).d.

yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanPutusan Pidana Nomor : 712/PID/2017/PT MDN Halaman 8 dari 13pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umumdan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apayang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan kepemidanaan dengan upaya penal(hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (social welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.

,Penuntut Umum dan Terdakwa tanda didampingi oleh Penasihat Hukum;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Lado Firmansyah, S.H., M.H.Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Kot