No. 352 PK/Pdt/200913.14.15.Bahwa laporan keuangan tahun 1982 dan tahun 1983 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya,halmana terbukti sesuai fakta pemeriksaan dan penelitian yang pernahdilakukan pada tahun 1993 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

No. 352 PK/Pdt/2009bahan yang selalu dipakai sebagai alasan Perusahaan mengalamikerugian, padahal omset penjualan tahun 1983 untuk kecap sebesarRp.503.159.872,00 sedangkan minuman limun sebesarRp.524.760.915,00yang kesemuanya dengan jumlah omset penjualan sebesarRp.1.027.920.787,00 ;16.Bahwa berdasarkan temuan dalam pemeriksaan audit yang dilakukanolehKantor Akuntan Publik Drs. S.G.B.Tampubolon pada tahun 1993,disebutkan antara lain:a. Bahwa PT.

Publik Drs.

Begitu pulahalnya dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwahasilperhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai tidakdapat dipercaya padahal Majelis Hakim belum pernah memeriksa ataumendengar keterangan dari yang bersangkutan? Seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa sebagai Akuntan Publik Drs. Achmad Rivaidalam melakukan tugasnya juga terikat dengan kode etik profesinyaHal. 34 dari 43 hal. Put.

Ikan Mas Djaya tahun 1982 yang dikutip/dicomot secaratidak cermat dari Laporan Keuangan Tahun 1982 yangdibuat oleh Akuntan Publik Drs. Achmad Rivai.

Bahwa Pemohon Banding berpendapat walaupun Pemohon Bandingtidak melakukan pembetulan SPT Tahunan sehubungan telah terbitnyalaporan dari akuntan publik, seharusnya Terbanding mengacu kepadalaporan akuntan publik yang independen untuk pengambilan keputusandalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding;.

HAMDANI:1 (satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.

HAMDANI:7. 1 (satu) bendel management letter audit atas laporan kKeuangan KoperasiUsaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs. ABDULRAHMAN HASANSALIPU ;Dikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT. HiLex Indonesia & PT.HiLex Parts Indonesia;1. Penjelasan Hasil Temuan Audit InternalKoperasi Usaha BersamaPT.Hilex Indonesia dan PT.Hilex Parts Indoinesia;:2. Buku Kas Harian Periode Tahun Buku 2010, tahun buku 2012 dan tahunbuku 2013;3. Bukti Pengeluaran Kas / BAMK Koperasi Usaha Bersama;4.

Berikut alasan danuraian penjelasan Pemohon Banding atas ketidaksetujuan koreksi tersebut :bahwa pada proses pemeriksaan, Terbanding membandingkan perhitunganharga pokok penjualan per Pemohon Banding (home statement) denganlaporan keuangan (audit report) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik;Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan saldo persediaan awaldan persediaan akhir barang dagang sebesar Rp. 11.182.135.653,00.

Atasselisih tersebut, Kemudian Tim Pemeriksa melakukan koreksi atas perhitunganharga pokok penjualan Pemohon Banding;Bahwa dalam proses pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Bandingtelah memberikan penjelasan kepada Terbanding, bahwa secara keseluruhanatau total harga pokok penjualan tidak ada perbedaan perhitungan harga pokokpenjualan per Pemohon Banding (home statement) dengan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut (audit report).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) denganpertimbangan bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadapharga pokok penjualan per home statement dan laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddarta Siddarta &Widjaja, secara keseluruhan (total harga pokok penjualan) tidak adaperbedaan antara perhitungan HPP per home statement denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publiktersebut (audit report

Putusan Nomor 1581/ B/PK/PJK/2016menguji kembali dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memoridari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo tidak terdapat perbedaan signifikan dan prinsipil antara LaporanKeuangan Audited Akuntan Publik dengan Home Statement masingmasingCOGS

Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:1.Sengketa Koreksi Positif atas Biaya Pembelian/Impor Semen (HargaPokok Penjualan/HPP) sejumlah Rp139.101.745.798,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Biaya Pembelian/Impor Semen (Harga Pokok Penjualan) yangdilakukan Terbanding sebesar Rp139.101.745.798,00 karena menurutPemohon Banding, jumlah Pembelian/Impor semen yang berdasarkanlaporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik selamaTahun Pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Publik dan sesuai pula dengan yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Bahwa dengan adanya koreksi pada pembelian/impor semen (HPP) ini,maka Biaya Pembelian/Impor Semen (HPP) yang dilaporkan menurutTerbanding untuk tahun pajak 2007 (Desember 2006 s.d.

Jumlah pembelian/imporsemen (HPP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tersebutsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Osman Bing Satrio & Rekan) danatas laporan keuangan Pemohon Banding, Kantor Akuntan Publik telahmengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga seharusnyaTerbanding tidak perlu melakukan koreksi positif dengan menghitung ulangjumlah pembelian/impor semen (HPP) menurut pajak;Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding jumlahpembelian/impor semen yang seharusnya dapat

dibiayakan adalahRp 615,982,296,278 sesuai dengan pembukuan Pemohon Banding yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan sesuai dengan yang dilaporkandalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;Sengketa Koreksi Positif atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usahaatau Biaya Other Expenses sejumlah Rp 21.723.564.289,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi atas Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha atau Ofher Expensesyang dilakukan Terbanding sejumlah Rp21.723.564.289,00

Olehkarena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa pokok sengketa dalam surat banding Pemohon Banding adalah koreksipositif atas Harga Pokok Penjualan karena perhitungan alokasi biaya kantor pusatyang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan KEP62/13.111995tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KantorPusat tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik;Alasan BandingMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan

Pasal 3 ayat (2):13"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yangdibebankan kepada masingmasing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaanyang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."11 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintah

Publik dan laporan tersebutmengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepadamasingmasing BUT.13.

Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2000,Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakHalaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011141414LSmelampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yangdiaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaranusaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biayaadministrasi yang dibebankan kepada masingmasing BUT di negaratempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehinggatidak memenuhi

Sedangkan persyaratan pertama,yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usahatetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentukusaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, danHalaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 419 B/PK/PJK/2011202021a22memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajibmenyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yangsudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincianperedaran usaha atau kegiatan

., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias premateur.1.4.1.2.1.3.1.4.Bahwa Pasal 40 Koperasi UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, menentukan:Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. PenjelasanPasal 40 menyebutkan: Dalam rangka peningkatan efisiensi,pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yangberkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntanpublik.

Dalam Permen tersebutdisebutkan bahwa KSP wajib dilakukan audit oleh akuntan publik.

publik,hasil audit akan memberikan opini.

KSPTS sebagai badan hukum koperasi yangtunduk pada ketentuan UU Perkoperasian dan Peraturan MenteriKoperasiUKM, maka kerugian tersebut wajib hukumnya didasarkanatas audit oleh akuntan publik atau auditor yang ditunjuk olehPemerintah atau oleh KSPTS, sehingga diketahui penyebab adanyakerugian, bahwa oleh karena kerugian tersebut tidak didasari atas hasilaudit, maka sudah sepatutnya gugatan Para Pengggat ditolak;Bahwa posita angka 4 antara lain menyebutkan Pengurus karenakesalahannya .......... dapat

Gugatan belum waktunya untuk diajukan alias Prematur;Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan bahwaberdasarkan pasal 40 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi menentukanbahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 tahun 2015tentang usaha simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa KSP wajibdilakukan audit oleh akuntan publik.

Ditambah Pembagian Keuntungan (Deviden) yang diperolehselama Tahun berjalan atau beberapa tahun berjalan.Bahwa Apakah pemberian Santunan itu memang sudah adil dan tuntas,maka untuk itu mari kita merujuk pada undangundang saja, yaitu:berpedoman kepada perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik danKonsultan Penilai (Apraisal), sehingga tidak menjadi debat kusir.Bahwa bila dilihat dari segi Subjeknya, maka hal itu terdiri dari orangorangyang sama, terkecuali besarnya nilai porsi saham yang dimiliki

Bapak majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menunjuk Akuntan Publikdan Konsultan Apraisal (Penilai) guna memeriksa pembukuan serta menilaisemua Assetasset perusahaan yang ada pada saat ini.Bahwa adapun kerugian Materil yang Penggugat alami dengan tidakditunjuknya akuntan Publik maupun Konsultan Apraisal (Penilai) gunamemeriksa Pembukuan dan melakukan Perhitungan atas semua Assetasset yang ada, maka minimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsaham almarhum Insinyur MUSTAFA

KAMAL yang ada ditambah dengansegala bentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilaiyang terjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesualdengan perhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik sertaPenilaian Asset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjukatas kesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara Aquo, karena itu dimohon kepada Yth.

Publik dan Konsultan Apraisal (Penilai)guna memeriksa pembukuan serta menilai semua Assetasset perusahaanyang ada pada saat ini.Menyatakan Tergugat , Il dan III wajid membayar kerugian Penggugatsebesar rminimal kerugiannya adalah sebesar Nilai sahamsahamalmarhum Insinyur MUSTAFA KAMAL yang ada ditambah dengan segalabentuk perubahannya dalan bentuk Peningkatan dan penurunan nilai yangterjadi disebabkan situasi dan kondisi yang mengikutinya sesuai denganperhitungan pembukuan yang dibuat oleh Akuntan

pembukuan yang dibuat oleh Akuntan Publik serta PenilaianAsset yang dibuat oleh Konsultan Penilai (Apraisal) yang ditunjuk ataskesepakatan bersama atau ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara Aquo.Menyatakan Tergugat , Il dan III untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menghukum Tergugat , II dan Ill untuk membayar ganti kerugian Morilsebesar sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Menyatakan Tergugat , II dan Ill wajib untuk membayar

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Bahwa, tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Tergugat mengalami kesulitankeuangan, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan bukti adanya laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dandengan hanya akan memberikan kompensasi atas Pemutusan HubunganKerja tersebut kepada Para Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratusHalaman 4 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Pdt.SusPHI/201614.dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidak disangkal (cetak tebal dari Pemohon Kasasi), maka menuruthukum harus dianggap terbukti, yaitu tindakan Tergugat yang bermaksudmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena keadaan memaksa(force majeur) dan bukan pula karena kerugian yang terus menerus selama2 (dua) tahun karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan laporanHalaman 13 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan

publik (sepertiyang diatur dalam Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut Judex Facti menyatakan:..tindakan Tergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan HubunganKerja bukan karena keadaan memaksa (force majeur) dan bukan pulakarena kerugian yang terus menerus selama 2 (dua) tahun karena harusdibuktikan terlebih dahulu dengan laporan kKeuangan 2 (dua) tahun terakhiryang diaudit oleh akuntan publik (seperti yang diatur dalam Pasal 164 ayat 1dan ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013....2.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

Publik JUNADI, SE.

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

Publik (Lampiran 6);Keuangan Interim akhir bulan sebelumpembagian dividen interim TCM yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik (Lampiran 6);Halaman 18 dari 86 Halaman.

Publik;= Laporan Keuangan Interim akhir bulan sebelum pembagian divideninterim TCM yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh IMM sampaidengan 30 Juni 2011; dan Surat Setoran Pajak (SSP) angsuran PPh Pasal 25 oleh TCM sampaidengan 30 Juni 2011; serta" Shareholders Resolution IMM dan TCM (2011);Dapat dibuktikan bahwa pembayaran/pembagian dividen interim 2011dananya berasal dari cadangan laba ditahan (laba setelah dikurangjiPPh);Bahwa oleh karena

Fotokopi Laporan Keuangan PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining untuk tahun 2011 dan 2010 yang telahdiaudit Kantor Akuntan Publik;d. Fotokopi SPT PPh Badan Tahun 2011 atas nama PT IndomincoMandiri dan PT Trubaindo Coal Mining;e. Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 dan per 31Desember 2010 atas nama PT Indominco Mandiri dan PTTrubaindo Coal Mining yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik;f. Fotokopi SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari s.d.

Putusan Nomor 911/B/PK/PJK/201721.22.23.24.29.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.Fotokopi Laporan Keuangan interim per 30 Juni 2011 PT IndomincoMandiri yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PTIndominco Mandiri;Fotokopi SSP angsuran PPh Pasal 25 Januari Juni 2011 PT TrubaindoCoal Mining;Fotokopi Akta Pendirian PT Indominco

Publik;Salinan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2011 PT Trubaindo CoalMining yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik;PT Indo Tambangraya Megah Tbk Shareholder Structure for 2011;Surat Nomor 0882/L/ITM/FIN/3/2015 tanggal 30 Maret 2015, perihalPendapat akhir Pemohon Banding Terkait Sengketa Pajak Nomor 150815582011 Atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP784/WP4J.19/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan NomorHalaman

publik yang ditunjuk.

Penyidik dalam hal ini berdasarkanPenjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang mengatur bahwa Yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk, diberikan dasar untuk menunjuk BPK, BPKP, Inspektorat,Akuntan Publik, maupun menemukan sendiri adanya kerugian Negarayang nyata. Hasil perhitungan yang ada sebelumnya pun dapatdigunakan oleh penyidik.

Jadi sekali lagi, peranan BPKP,Inspektorat dan Akuntan Publik disamping BPK dapat melakukanperhitungan kerugian keuangan Negara selama ditunjuk / diperintahkanoleh orang / lembaga yang memiliki kKewenangan sebagaimanadimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor.Sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan dalam angka 7, 8dan 9 ini dalili Pemohon yang mengatakan bahwa instansi yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan kerugiankeuangan Negara adalan Badan Pemeriksa Keuangan

publik yang ditunjuk,menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Kejaksaan masuk dalamkategori instansi yang berwenang dan juga instansi yang berwenangmenunjuk Akuntan Publik.

Dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalahketentuan tersebut masuk dalam lingkungan hukum pemberantasantindak pidana korupsi sehingga secara logika hukum, maka hasiltemuan kerugian Negara dan juga penunjukan Akuntan Publik adalahdalam rangka pelaksanaan proses penyelidikan maupun prosesHal 29 dari 41 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Bin.11.penyidikan untuk menentukan jumlah kerugian kKeuangan Negara dalamtindak pidana korupsi.Berbicara mengenai kewenangan melakukan penyidikan tindak

Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Terbanding atas Penghapusan Piutang TakTertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00 tidak dapat dipertahankanBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 22 halaman Putusan

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 35 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 66 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi atas Bantuan Pemerintah yang BelumDitentukan Statusnya (BPYBDS) yang dimuat di halaman 14 Audit Report Tahun2009 (catatan: pendapat akuntan

publik "tidak menyatakan pendapat menyebutkan bahwa:bahwa berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Perbendaharaan DepartemenKeuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan PemerintahYang Belum Ditentukan Statusnya Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah PusatNomor: PER10/PB/2007 tanggal 7 Maret 2007, ditetapbkan bahwa Bantuan Pemerintah YangBelum Ditentukan Statusnya, sesuai dengan prinsip substance over form Standar AkuntansiPemerintah, maka Barang Milik Negara yang digunakan

Publik yang memberikan kewajaran terhadap LaporanKeuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukan review pelaporan BPYBDS di BUMN agartidak terjadi pbembukuan ganda pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sehingga menurutPemohon Banding sudah benar dalam mencatat dan memperlakukan BPYBDS sesuai denganperaturan maupun standar akuntansi yang berlaku untuk pengakuan aset, pendapatan dan biayatermasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset

Sjahrir KaizirTempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 30041957Agama : IslamJenis Kelamin > LakilakiJabatan : Kabag Perlengkapan, Biro Keuangan dan Perlengkapan KementerianPerhubungan Republik Indonesia(selanjutnya disebut ahli pertama)Nama : Indra Soesetiawan, CPATempat/Tanggal Lahir : Semarang, 16041964Agama : IslamJenis Kelamin : LakilakiJabatan : Akuntan Publik di KAP Hertanto, Sidik & Rekan(selanjutnya disebut ahli kedua)Nama : Edi CahyonoTempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 02021959Agama : IslamJenis

Publik yangmemberikan kewajaran terhadap Laporan Keuangan yang disajikan dan BPK RI juga melakukanreview pelaporan BPYBDS di BUMN agar tidak terjadi pembukuan ganda pada Laporan KeuanganKementerian Keuangan sehingga menurut Pemohon Banding sudah benar dalam mencatat danmemperlakukan BPYBDS sesuai dengan peraturan maupun standar akuntansi yang berlaku untukpengakuan aset, pendapatan dan biaya termasuk penyusutan atas asset BPYBDS;bahwa selain itu, dasar Pemohon Banding mengakui BPYBDS sebagai aset