Ditemukan 324 data
1.ARI INDAH SETYORINI, SH
2.LYNA MARLIANA, SH
3.VARISKA .AK ,SH.MH
Terdakwa:
BENNY BIN BUANG HANAFI
26 — 6
., Penuntut Umum pada Kejasaan NegeriMuara Enim dan dihadapan terdakwaHAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS1. RIO NAZAR. SH.MH. HARYANTO DASAT, S.H.2. ARPISOL, S.H.,PANITERA PENGGANTIGLORIA RICE ERICA, SE.,Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Mre
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
238 — 167
Reklame tersebut dalam keadaan PapanReklame sudah berdiri ; Bahwa Saksi tahu surat keberatan Penggugat yang pertama tanggal 5 Nopember2018, yang kedua 29 Nopember 2018, dan yang ketiga 1 Maret 2019 ;Bahwa Saksi tahu dan terlibat dalam pembuatan obyek surat Kepala Dinas Citakarya, tertanggal 24 Januari 2019 berisi menanggapi surat dari Penggugat ;Bahwa dasar untuk menanggapi surat dari Penggugat terlebih dahulu adakoordinasi dengan Dinasdinas terkait sebelumnya ada rapat koordinasi, yanghadir dari Kejasaan
1.RISZA KUSUMA,SH
2.NANANG PRIYANTO,SH
Terdakwa:
Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd.
166 — 35
Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agardijadikan pertimbangan yang meringankan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkarapidana apapun, belum pernah terlibat perkara pidana apapun danbelum pernah berurusan dengan pihak kepolisian, kejasaan danpengadilan dalam perkara pidana apapun sebelum terjadinyaperkara pidana ini; Bahwa di dalam dan selama pemeriksaan persidanganTerdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif, tidak berbelitbelit danmenunjukan sikap penyesalan
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG
228 — 97
Stasiun No.76 Ciamis ;untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II (WILAYAH II) PROVINSIJAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan Jalan AH.Nasution No. 308 A Ujung Berung Bandung;Dengan hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :KU.03.01/PanPJP/POKJA II/Pascai18/583, tanggal 12 Juli2018 memberi kuasa dengan Hak Subtitusi kepada RajaNafrizal, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Kepala Kejasaan
57 — 13
Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuaidengan UndangUndang No. 16 tahun 2004 tentang Kejasaan RI pasal 30 ayat(2).c. Biro Hukum Pemerintah/TNlI/Kejaksaan RI.d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan(misalnya LBH, Hubungan keluarg, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkaraperkarayang menyangkut anggota/keluarga TNV/Polri).f.
MUHAMMAD YUSROH HASIBUAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
93 — 38
perintah tugaskepada penyidik untuk melakukan penangkapan atas nama Muhammad YusrohHasibuan, kemudian melakukan penangkapan berdasarkan surat perintahpenangkapan Nomor Sp.Kap/112/X1/2018/Ditreskrimsus serta melakukanpenahanan berdasarkan surat perintah penahanan NomorSp.Han/75/X1/2018/Ditreskrimsus, terhadap tersangka Muhammad YusrohHasibuan;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&ll13, diperoleh faktaTermohon II telah mengirikan berkas perkara atas nama tersangka MuhammadYusroh Hasibuan kepadakepala Kejasaan
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengembalikan keuanganNegara yang diperolehnya kepada kejaksaan atas perintah Kejasaan NegeriSragen, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen hal 171point ke 37 yang menyatakan : Slip setoran titipan uang purna bhakti anggotaDPRD Kab.
M. IKWANUL FIATURRAHMAN, SH
Terdakwa:
1.NOLDI ALIFEN BABIS Alias NOLDI
2.EMPI ALI ALWIN BABIS Alias EMPI
3.DONAL EDI ANALDO ADONIS Alias DONAL
4.YEDI SIKI Alias DEKI BAREUT
5.YOTRI GABRIEL FENAIS Alias YOTRI
34 — 13
., Penuntut Umum pada Kejasaan NegeriKabupaten Kupang, dan Para Terdakwa hadir secara daring dari Rutan Kelas Il BKupang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd./ ttd./Seppin Leiddy Tanuab, S.H. Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.ttd./Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.Panitera Pengganti,ttd./Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.TURUNAN RESMIPANITERAPENGADILAN NEGERI OELAMASILUKAS GENAKAMA, S.H.NIP.196909101993031004Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Olm
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
96 — 18
Termohon telah melakukan pengumpulan bahan danketerangan dalam tingkat penyelidikan dan telah dinyatakan bahwa khususuntuk perkara terkait dengan Pemohon didasarkan pada Surat PerintahPenyidikan dari Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: print01/P.1/Fd.1/01/2021, dan di dalam Bukti T.1 tersebut melaporkan kembali kasusyang terkait dikarenakan masih terdapatnya pihakpihak yang patutdipertanggungjawabkan perbuatan pidananya, sehingga oleh Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejasaan
FRANSISKUS HERIYANTO, SH
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
68 — 10
Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat PenetapanTersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor :R.03/Q.1/.Fd1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor :Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan SprinNomor :02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, SuratPerintah Penyidikan Pada Kepala Kejasaan Tinggi KalimantanBarat Nomor : Print02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari2021 tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana
63 — 36
Kejasaan Agung Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq.
39 — 6
NURLIAH, A.Ma,Pd BintiTUTUR : e Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Sekolah SDN Padang Panyang ;e Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Padang Panyang sejak tanggal 30Nopember 2005 sampai dengan sekarang;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejasaan menyangkut dengan masalahpengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2006 ;e Bahwa pengadaan buku tersebut untuk buku perpustakaan yang besarnya dana untukpengadaan buku tersebut adalah sebesar Rp. 53.400.000, (lima
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
162 — 106
Bahwa menurut pendapat saya berdasarkan pengatahuan hukum yangsaya pahami, surat perintah dimulainya penyidikan SPDP wajib diterbitkanoleh penyidik, pada saat penyidikan dimulai dan harus disampaikan kepadamitra penegak hukum (kejasaan RI), pelapor, korban, dan terlapor selambatlambatnya 7 tujuh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPDP tersebut,apabila penyidik tidak melaksanakan penyidikan/termohon dalam perkara ini,melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 peraturankapolri
433 — 289
Nomor :11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan padatanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017, yangdigunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan Tata UsahaNegara yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat a quo.Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 dimulainya proses peradilan dan Penggugatmulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan acara sidang perdanapembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan SuratDakwaan dari Kejasaan
perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir, kenapatidak diberikan bagian gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus).PadahalPenggugat ditahan pertama kali dengan status sebagai Tersangka pada tanggal 21Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) dariKepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : Prin2544/Q. 1. 13/Fd. 1/12/2016 tanggal 21Desember 2016 dan baru pada tanggal 28 April 2017 Penggugat ditetapkan denganstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Kejasaan
KOZAR KERTYASA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD EMIR FIRMANSYAH
111 — 52
sewenangwenangbaik itu. melampaui kewenangan, mencapuradukan kewenangan ataubertindak diluar Kewenangannya dengan mekanisme pra peradilan itu makadipastikan apakah proses syaratsyarat formal tadi sudah terpenuhi atauHalaman 30 dari 58 Putusan Nomor : 226/Pid.B/2018/PN.Dpktidak dalam konteks obyek pra peradilan mengalami perkembangan antaralain salah satunya penetapan tersangka dan dalam perkembangan itu lagiSP3 diamdiam pun sekarang bisa jadi objek pra perdalian dalam artimisalkan jika kepolisian, kejasaan
165 — 71
PihakKetiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pembantah harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbantah tersebut, Pembantahdalam Repliknya menanggapi dengan menyatakan pada pokoknya bahwasudah jelas dan terbukti adanya kesalahan dalam proses hukum yang dilakukanterbantah, karena mengabaikan fakta hukum dengan tidak memasukkanPembantah sebagai Saksi dalam proses persidangan dan Pembantah tidakpernah dipanggil dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan di tingkatKepolisian dan tingkat Kejasaan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD MUZAKKI, SH
191 — 107
Rabu tanggal 29April 2020;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Pasuruan telah mengajukan memori banding di kepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hariSelasa tanggal 21 April 2020 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihathukum Terdakwa dengan surat relaas penyerahan memori banding hari Rabutanggal 22 April 2020;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan
Terbanding/Tergugat : 1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Terbanding/Turut Tergugat : 2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
151 — 70
disitulah menurut Pemohon Banding terjadisimpangsiur dan kontra antara buktibukti asal Tergugat yang adapada Penggugat dan digunakan sebagai alat bukti surat olehPenggugat, untuk itu mohon agar yang mulia Hakim Tingkat Bandingdapat meneliti kembali isi dari bukti P7 dan bukti P10 serta kaitannyadengan keterangan saksi Tergugat atas nama HUSEIN TOLANG yangdalam fakta sidang telah menerangkan bahw saksi menyaksihkandengan mata kepala sendir proses jual beli objek sengketa antaraARNOLUS MALAIMAKANI dengan Kejasaan
39 — 10
makasampailah kami kepada pembuktian mengenai unsurunsur tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwadiajukan didepan persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaanPrimair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo 132 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih Subsidiair pasal132 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009.Mengingat Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada kejasaan
Arif Munawwar Ahadi
Termohon:
Kepolisian Resor Bener Meriah
67 — 36
Yangmemeriksa adalah Saksi Henriansyah Putra;Bahwa setahu saksi gelar perkara dilakukan untuk menetukan pasalyang dikenakan kepada Pemohon kemudian di lanjutkan untukpenetapan tersangkanya;Bahwa setahu saksi ada di lakukan pemanggilan saksi Izuddin danmelakukan penyidikan dan setelah surat pemanggilan biasanya hari itudi panggil hadirnya bisa lusa dan yang buat SPDP tidak ingattanggalnya karena yang buat penyidik dan ada di kirim kePengadilan;Bahwa SPDP ada di krim ke Kejasaan dan Pengadilan biasanya