Ditemukan 324 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan kejaksaan kerasaan kejahatan kekuasaan kejayaan kejawaan kejkasaan kemasaan kejakaan
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Pms
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
62 — 40
  • kesemuanya itu guna menjadikan terangnyatindak pidana yang disangkakan;Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan gelar perkara tanggal 5September 2018 (bukti T 14), melakukan Penangkapan dan membuat beritaacara penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2018/Reskrim tertanggal 5 September2018, membuat berita acara pemeriksaan tersangka atas nama pemohon (bukti T 16) dan melakukan penahanan berdasarkan Surat perintah Penahanan NomorSP.Han/11/IX/2018 Reskrim, tanggal 6 September 2018 dan perpanjanganPenahanan ke Kejasaan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
245 — 176
  • Reklame tersebut dalam keadaan PapanReklame sudah berdiri ; Bahwa Saksi tahu surat keberatan Penggugat yang pertama tanggal 5 Nopember2018, yang kedua 29 Nopember 2018, dan yang ketiga 1 Maret 2019 ;Bahwa Saksi tahu dan terlibat dalam pembuatan obyek surat Kepala Dinas Citakarya, tertanggal 24 Januari 2019 berisi menanggapi surat dari Penggugat ;Bahwa dasar untuk menanggapi surat dari Penggugat terlebih dahulu adakoordinasi dengan Dinasdinas terkait sebelumnya ada rapat koordinasi, yanghadir dari Kejasaan
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 34/Pid.B/2021/PN Olm
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum:
M. IKWANUL FIATURRAHMAN, SH
Terdakwa:
1.NOLDI ALIFEN BABIS Alias NOLDI
2.EMPI ALI ALWIN BABIS Alias EMPI
3.DONAL EDI ANALDO ADONIS Alias DONAL
4.YEDI SIKI Alias DEKI BAREUT
5.YOTRI GABRIEL FENAIS Alias YOTRI
34 — 16
  • ., Penuntut Umum pada Kejasaan NegeriKabupaten Kupang, dan Para Terdakwa hadir secara daring dari Rutan Kelas Il BKupang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd./ ttd./Seppin Leiddy Tanuab, S.H. Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.ttd./Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.Panitera Pengganti,ttd./Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.TURUNAN RESMIPANITERAPENGADILAN NEGERI OELAMASILUKAS GENAKAMA, S.H.NIP.196909101993031004Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Olm
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Skh
Tanggal 10 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.RISZA KUSUMA,SH
2.NANANG PRIYANTO,SH
Terdakwa:
Nur Rochmi Kurnia Sari, S.Pd.
173 — 35
  • Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agardijadikan pertimbangan yang meringankan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkarapidana apapun, belum pernah terlibat perkara pidana apapun danbelum pernah berurusan dengan pihak kepolisian, kejasaan danpengadilan dalam perkara pidana apapun sebelum terjadinyaperkara pidana ini; Bahwa di dalam dan selama pemeriksaan persidanganTerdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif, tidak berbelitbelit danmenunjukan sikap penyesalan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN
Termohon:
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
104 — 18
  • Termohon telah melakukan pengumpulan bahan danketerangan dalam tingkat penyelidikan dan telah dinyatakan bahwa khususuntuk perkara terkait dengan Pemohon didasarkan pada Surat PerintahPenyidikan dari Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: print01/P.1/Fd.1/01/2021, dan di dalam Bukti T.1 tersebut melaporkan kembali kasusyang terkait dikarenakan masih terdapatnya pihakpihak yang patutdipertanggungjawabkan perbuatan pidananya, sehingga oleh Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejasaan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Ptk
Tanggal 26 Maret 2021 — Pemohon:
FRANSISKUS HERIYANTO, SH
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
71 — 10
  • Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat PenetapanTersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor :R.03/Q.1/.Fd1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018, Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Nomor :Print 02/Q.1/Fd.1/01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan SprinNomor :02a/Q.1/Fd.1/04/2018, tanggal 17 April 2018, SuratPerintah Penyidikan Pada Kepala Kejasaan Tinggi KalimantanBarat Nomor : Print02.b/0.1/Fd.1/02/2021 tanggal 24 Februari2021 tentang Perkara Dugaan Tindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — H. SAIFUL HIDAYAT, SH. Bin SURADJI; DKK
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengembalikan keuanganNegara yang diperolehnya kepada kejaksaan atas perintah Kejasaan NegeriSragen, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen hal 171point ke 37 yang menyatakan : Slip setoran titipan uang purna bhakti anggotaDPRD Kab.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Januari 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD YUSROH HASIBUAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
97 — 38
  • perintah tugaskepada penyidik untuk melakukan penangkapan atas nama Muhammad YusrohHasibuan, kemudian melakukan penangkapan berdasarkan surat perintahpenangkapan Nomor Sp.Kap/112/X1/2018/Ditreskrimsus serta melakukanpenahanan berdasarkan surat perintah penahanan NomorSp.Han/75/X1/2018/Ditreskrimsus, terhadap tersangka Muhammad YusrohHasibuan;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&ll13, diperoleh faktaTermohon II telah mengirikan berkas perkara atas nama tersangka MuhammadYusroh Hasibuan kepadakepala Kejasaan
Pengadilan PN BLITAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2015 — Upload : 07-03-2015
Putusan PN BLITAR Nomor 94/Pdt.G/2014/PN Blt
Tanggal 23 Februari 2015 — - Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan) DKK - 1. PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk DKK
58 — 13
  • Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuaidengan UndangUndang No. 16 tahun 2004 tentang Kejasaan RI pasal 30 ayat(2).c. Biro Hukum Pemerintah/TNlI/Kejaksaan RI.d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan(misalnya LBH, Hubungan keluarg, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkaraperkarayang menyangkut anggota/keluarga TNV/Polri).f.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 06-07-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
PT Kalapa Satangkal Makmur Sejahtera diwakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II WIL II PROV JAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN ULP JAWA BARAT TH ANG
241 — 104
  • Stasiun No.76 Ciamis ;untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II (WILAYAH II) PROVINSIJAWA BARAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan Jalan AH.Nasution No. 308 A Ujung Berung Bandung;Dengan hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor :KU.03.01/PanPJP/POKJA II/Pascai18/583, tanggal 12 Juli2018 memberi kuasa dengan Hak Subtitusi kepada RajaNafrizal, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Kepala Kejasaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 25/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon:
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
169 — 106
  • Bahwa menurut pendapat saya berdasarkan pengatahuan hukum yangsaya pahami, surat perintah dimulainya penyidikan SPDP wajib diterbitkanoleh penyidik, pada saat penyidikan dimulai dan harus disampaikan kepadamitra penegak hukum (kejasaan RI), pelapor, korban, dan terlapor selambatlambatnya 7 tujuh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPDP tersebut,apabila penyidik tidak melaksanakan penyidikan/termohon dalam perkara ini,melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 14 ayat 1 peraturankapolri
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-07-2010 — Upload : 19-11-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 127/Pid.B/2009/PN-Mbo
Tanggal 29 Juli 2010 — SUKARDI Bin NYAK CUT
40 — 6
  • NURLIAH, A.Ma,Pd BintiTUTUR : e Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Sekolah SDN Padang Panyang ;e Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah SD Negeri Padang Panyang sejak tanggal 30Nopember 2005 sampai dengan sekarang;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejasaan menyangkut dengan masalahpengadaan buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun Anggaran 2006 ;e Bahwa pengadaan buku tersebut untuk buku perpustakaan yang besarnya dana untukpengadaan buku tersebut adalah sebesar Rp. 53.400.000, (lima
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 503/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
67 — 39
  • Kejasaan Agung Republik Indonesia Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 23-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 24/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 13 September 2018 — Dr. Heri Yulistio. M.Kes MELAWAN BUPATI KETAPANG
458 — 312
  • Nomor :11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan padatanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017, yangdigunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan Keputusan Tata UsahaNegara yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat a quo.Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 dimulainya proses peradilan dan Penggugatmulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan acara sidang perdanapembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan SuratDakwaan dari Kejasaan
    perseratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir, kenapatidak diberikan bagian gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus).PadahalPenggugat ditahan pertama kali dengan status sebagai Tersangka pada tanggal 21Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) dariKepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : Prin2544/Q. 1. 13/Fd. 1/12/2016 tanggal 21Desember 2016 dan baru pada tanggal 28 April 2017 Penggugat ditetapkan denganstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Kejasaan
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Str
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon:
Arif Munawwar Ahadi
Termohon:
Kepolisian Resor Bener Meriah
70 — 40
  • Yangmemeriksa adalah Saksi Henriansyah Putra;Bahwa setahu saksi gelar perkara dilakukan untuk menetukan pasalyang dikenakan kepada Pemohon kemudian di lanjutkan untukpenetapan tersangkanya;Bahwa setahu saksi ada di lakukan pemanggilan saksi Izuddin danmelakukan penyidikan dan setelah surat pemanggilan biasanya hari itudi panggil hadirnya bisa lusa dan yang buat SPDP tidak ingattanggalnya karena yang buat penyidik dan ada di kirim kePengadilan;Bahwa SPDP ada di krim ke Kejasaan dan Pengadilan biasanya
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
1.Hongoriaty alias Ong lian Tjie
2.Bandanagara alias So Kok Tjai
3.Drs. Sutopo Sjahudin. DAN KAWAN
4.Suherna Sjahudin
5.dr. Sutiny Sjahudin
6.Susinto Sjahudin, Bsc.
7.Sulenty Sjahudin, SE.
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi Yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
79 — 26
  • Saksi : ASNAWI, SH, MH.Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2018/PN Plg Bahwa saksi adalah Jaksa pada Kejasaan Tinggi SumateraSelatan. Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat, sedangkan paraTergugat ada beberapa kenak yakn Tergugat Amran Muslimin. Bahwa yang disengketakan antara para Penggugat dan paraTergugat masalah tanah letaknya di JI. Sukarela. Bahwa luasnya saksi tidak tahu, sekarang dikuasai BRI.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Smda
Tanggal 14 September 2011 — Drs. HAKIM AMIN, M. Si
54 — 12
  • (tiga milyar tiga ratus tiga puluhdelapan juta rupiah) diberi tahu oleh penyidik Kejasaan pada saat saksi diperiksa ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana dalamproyek pembangunan terminal cargo tahab IV tahun 2005 tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu volume pekerjaan apa saja ;Bahwa dalam BAP Penyidik tanggal 3 Juni 2010 saksi ada menjelaskan bahwaproyek pembangunan terminal cargo tahap IV tahun
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 3/Pdt Bth/2020/PN Pli
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembantah :PT MNC FINANCE terbantah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN c.q. KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT c.q. Jaksa Penuntut Umum
172 — 91
  • PihakKetiga (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pembantah harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbantah tersebut, Pembantahdalam Repliknya menanggapi dengan menyatakan pada pokoknya bahwasudah jelas dan terbukti adanya kesalahan dalam proses hukum yang dilakukanterbantah, karena mengabaikan fakta hukum dengan tidak memasukkanPembantah sebagai Saksi dalam proses persidangan dan Pembantah tidakpernah dipanggil dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan di tingkatKepolisian dan tingkat Kejasaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.
Terdakwa:
FARID KHAMIDI, S.Hut. bin MUZAKI alm
169 — 46
  • Pasar Brunorejo adalah dari Maghfiroh (bukLurah/Istri Terdakwa);Bahwa, uang dari hasil penjualan lapak/los tersebut ada dibagibagi kepadapengelola pasar, perangkat desa dan BPD;Bahwa, saksi sebagai pengelola pasar mendapatkan bagian yang Tahap sebesar 10.000.000,00 sedangkan Tahap II sebesar Rp7.500.000,00;Bahwa, sepengetahuan saksi ada surat pernyataan dari Terdakwa yang berisibahwa pengakuan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan terpaksa membuatpernyataan tersebut karena disarankan oleh Kasi Pidsus Kejasaan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-10-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 64/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 30 Oktober 2017 — Rahmawati Binti H. Zakaria (Alm)
45 — 18
  • makasampailah kami kepada pembuktian mengenai unsurunsur tindak pidanayang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwadiajukan didepan persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaanPrimair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo 132 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih Subsidiair pasal132 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009.Mengingat Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada kejasaan