Ditemukan 723 data
89 — 35
., berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 181.1/5611, tanggal 17 November2008, yang selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca berkas perkara tersebut.Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dansaksi saksi di persidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwapenggugat dalam Surat Gugatantanggal22 Oktober 2008 yang diterima dan tedaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari tanggal 6 November 2008 Nomor66/Pdt.G/200 8/PN.Kdi mengemukakan sebagai berikut Bahwa penggugat
87 — 51
Tanjung KrisikMakmur telah selesai sehingga secara hukum Penggugat / Terbanding tidakmemiliki hak untuk menyatakan tanah objek sengketaadalah miliknya; Bahwa Surat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kepala BadanPertanahan Nasional No. 181.1/3691/Huk, tanggal 3 Desember 2004 (buktiP18) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah seluas 80 ha yangterletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawangkarena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997
75 — 30
PU TUS AN NOMOR : 07/B/2016/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimanatersebut di bawah ini dalam sengketa antaraWalikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/26/SK/HK/V/2015,tanggal 26 Mei 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingbernama
121 — 50
Nomor48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, KotaBandung sebagaimana letak, luas dan batasbatas tanah yangdiuraikan dalam gugatan telah dijawab/dikonformasi dengansempurna oleh Tergugat XI melalui Surat Nomor1294/7.32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang intinyamenjelaskan berdasarkan data yang ada pada Kantor PertanahanKota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusan surat dariSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus 2016Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
sampai dengan TergugatIX konpensi yang disebutkan menjual tanah kepada Penggugat d.k/Tergugatd.r dan baru sekitar pertengahan tahun 2016lah secara tibatiba masuk parapenggarap liar diatas tanah milik Penggugat d.r dimaksud dengan caramerusak/menjebol bangunan pagar yang telah didirikan Penggugat jauhsebelumnya yakni tahun 2012 yang kemudian telah dilaporkan secara tertulisHalaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 372/Pdt.G/2019/PN.Bdgoleh Penggugat d.r kepada Kapolresta Bandung melalui Surat Nomor :181.1
Surat Mohon Penjelasan/Konfirmasi yangdisampaikan oleh kuasa masingmasing sebagaimana diuraikan secara rincidalam dalil jawaban Konvensi sebagaimana surat Tergugat XI Surat Nomor :1294/7.32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 telah mengetahui penjelasandan konfirmasi yang lengkap tentang berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusan suratdari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus 2016Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, KotaBandung sebagaimana letak, luas dan batasbatas tanah yang diuraikandalam gugatan telah dijawab/dikonfirmasi dengan sempurna oleh TergugatXI melalui Surat Nomor : 1294/7. 32.73/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016yang intinya menjelaskan berdasarkan data yang ada pada KantorPertanahan Kota Bandung (Tergugat XI) dan sesuai dengan tembusansurat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Agustus2016 Nomor : 593/6001/2016 dan Nomor : 181.1
64 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 133 K/TUN/2017sertipikat tanggal 27 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 00592/2011tertanggal 13 Oktober 2011, luas 53 m*, semula atas nama David Limbunansebagai pemegang hak pertama, dan terakhir atas nama Pemegang HakMuhammad Saleh Daeng Sewang, yang selanjutnya disebut objek sengketaa quo, diterbitkan di atas tanah yang masih merupakan bahagian dari garissempadan Jalan Sungai Saddang Baru yang seharusnya lahan tersebutadalah merupakan fasilitas umum (bukti surat Walikota Makassar Nomor :181.1
ANDI NUR INTAN, SH. MH
Terdakwa:
HADRAWI
90 — 12
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 181.1/512/SKPT/TD/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu atas nama Sdra. DJAHORA.
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor: 1346/MK/2015, tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, antara Pihak Pertama atas nama Sdra. DJAHORA kepada pihak kedua atas nama Sdra. MADO.
81 — 60
,MHkeduanya PNS pada Bagian HukumSetda Kabupaten Pontianakberdasarkan Surat Tugas Khusus dariBupati Pontianak Nomor180/1858/HKB tertanggal 8 Juli 2014dan Surat Kuasa Khusus dari ENOKYURNIATI, S.lp Nomor : 181.1/157/Settertanggal 14 Juli 2014., kemudianpenambahan Kuasa kepada M.TAMSIL SJOEKOER, SH, MH,SAMSIL, SH KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Advokat M.
TAMSILSJOEKOER & REKAN alamat JalanHalaman 2 dari 37 Putusan Nomor 25/Padt.G/2014/PN MPWNurali Nomor 3 telp & fax (0561)769837, Berdasarkan Surat KuasaNomor : 181.1/18/Set tanggal 26Januari 2015, yang didaftarkanKepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah dalam register Nomor12/SK/PDT/2015/PN. MPW, ~ yanguntuk = selanjutnya akan disebutsebagai pihak TURUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri Tersebut. Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan para saksi.
84 — 20
tanggal 1 April 2011, perihal lelangsewa tanah eks pengangonan musim tanam 2011/2012.Surat Setda Indramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei 2011, perihalpelelangan sewa rawa dan tanah eks pengangonan tahun 2011/2012.Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal 30 September2011, perihal pemberitahuan rencana lelang tanah pangonan Bogor seluas80.680 ha.Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12 Oktober 2011,perihal lelang tanah pangonan Bogor.Surat Setda Indramayu No. 181.1
Atas adanya surat yang dikirimkan terdakwaSUKRA bin DURGI , Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu atas namaBupati Indramayu mengirim surat peringatan Nomor ; 181.1/303Huktanggal 17 oktober 2011 yang pada pokoknya menyampaikan bahwarencana lelang yang akan dilaksanakan Terdakwa SUKARTA bin DURGIbertentangan dengan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3Tahun 2009 tentang pengelolaan, tata cara lelang, dan penggunaan hasillelang sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
tanggal 1 April 2011,perihal lelang sewa tanah eks pengangonan musim tanam2011/2012;Surat SetdaIndramayu No. 143.13/932/Otdes, tanggal 23 Mei2011, perihal pelelangan sewa rawa dan tanah ekspengangonan tahun 2011/2012;Copian Surat pemerintah Desa Bogor No.140/33/2011, tanggal30 September 2011, perihal pemberitahuan rencana lelangtanah pangonan Bogor seluas 80.680 ha;Surat pemerintah Desa Bogor No.140/35/Ds.2010, tanggal 12Oktober 2011, perihal lelang tanah pangonan Bogor;Surat Setda Indramayu No. 181.1
Atas adanyasurat yang dikirimkan Terdakwa SUKARTA Bin DURGI, Sekretaris DaerahKabupaten Indramayu atas nama Bupati Indramayu mengirim surat peringatannomor : 181.1/303Huk tanggal 17 Oktober 2011;Meimbang, bahwa dengan demikian unsurunsur melawan hukumdengan maksud untuik menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan adanya keuntunganynag diperoleh, baik terhadap diri sendiri atau orang lain atau terhadap suatukorporasi.
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengetahui kalau Tergugat berusaha menjual tanah sengketa,Penggugat lalu mencegah dan melarang baik secara langsung maupunmelalui Pemerintah Kelurahan Hewuli seperti antara lain terbukti dariSurat Larangan Lurah Hewuli tertanggal 29 Oktober 1998, Nomor HK.181.1/KH/98, yang ditujukan kepada Romanus Manu (Tergugat ) namunternyata Tergugat telah secara diamdiam dan tanpa hak menjualsebagian dari bidang tanah sengketa kepada Tergugat (Emanuel B.Hurint, S.H.) dan Tergugat III (Rovinus Paeng);Hal
104 — 42
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor:181.1/SK13.76/X1/2016, Tanggal 19 November 2016 memberikankuasa kepada:1.3.
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
HK 181.1/04/2004, tanggal 19 Januari 2004;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pejabat Eselon IIB / AsistenAdministrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten
45 — 53
2009tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989.DALAM POKOK PERKARA:1Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawabanTergugat III dalam pokok perkara ini;Bahwa Tergugat HI menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat, kecuali yangdiakui oleh Tergugat III secara jelas dan tegas;11Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III telah berdasarkanketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui Hibah oleh Pemda Pohuwato,sebagaimana Surat Pernyataan Hibah Nomor : 181.1
Terbanding/Jaksa Penuntut : RNALDY UMAR, SH
84 — 53
Rachmat Affandi Hatadji ; -------------------------------------------------------------------------------
- 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; --------------
Tetap digunakan dalam perkara An.RachmatAffandi Hatadji ;1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara An. Terdakwa Alex Tahsin dan Olih Darmawan Hatadji ; 6.
RachmatAffandi Hatadji ;35. 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Pit. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; 7. Membebankan kepada terdakwa DIDI RISMUNADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.
RachmatAffandi Hatadji ;35. 1 (Satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503Bag.Hukum danHAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepadaWalikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.8.
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Reg/181.1/DUVII/1982 tanggal 9 Juli 1982 berdasarkan musyawarahmasyarakat desa;9.
48 — 12
Surat dari Kepala Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, KotaProbolinggo, tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 181.1/92/425.502.3/2014, yangdikeluarkan oleh Lurah Ketapang, Kota Probolinggo, diberi tanda P 1;2. Buku Letter C Desa (Lama/ Tahun 1937) no.209, Persil 18a, Kelas d.I, Luas :1700 M2 (170 da), atas nama B.LASMOENTI SARIJAH, diberi tanda P 2;3.
hakdan dalil itu dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR,para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, paraPenggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 dan 3(tiga) orang saksi, yaitu BUSA, MUHAMMAD YUSUF, dan HASANSANJAYA;Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 berupa Surat dari KepalaKelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tanggal 28Maret 2014, Nomor : 181.1
83 — 63
Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Nomor 181.1/821/XV/2014, tanggal19 Nopember 2014 dari Kantor Kepala Desa Langam, diberi tanda P 7;wonnenee Menimbang, bahwa buktiobukti surat tersebut telah dibubuhi meteraisecukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyatasesuai, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P1 s/d.
III.7; Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak terutang/ PBB tahun 1988 atas namaMusa Sahbudin untuk Kohir/ Pipil 84, diber tanda T.III.8 ; Foto copy Surat Pernyataan No.181.1/321/XV2014, tanggal 19 Nopember2014, diberi tanda T.
, bahwa dari bukti P6 berupa Sertifikat Hak Milik No 1008,Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, KecamatanLapeLopok, Desa Lopok seluas 2.598 m2, Majelis Hakim menilai tidak terdapatbukti persangkaan bahwa telah terjadi penghibahan dari Terbantah Ill kepadaPembantah karena dalam bukti surat P6 obyek sengketa masih atas namaMarsuki Musa (Terbantah Ill) sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan ; wonnennnnee Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P7 berupa Surat PernyataanNomor 181.1
87 — 32
ASNAM, ST, yang telah diberiMeterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P 8.Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah pulamengajukan surat bukti tambahan didepan persidangan berupa :181Foto copy surat Keterangan Nomor 181.1 / GP/ X/ 2011/ 222 tertanggal 19Oktober 2011, yang telah diberi Meterai yang cukup dan telah disesuaikan denganaslinya serta diberi tanda P 9.Foto copy Surat Daftar hadir tertanggal 15 Oktober 2011, yang telah diberiMeterai
ASNAM, ST, yang telah diberiMeterai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P 8.Foto copy surat Keterangan Nomor 181.1 / GP/ X/ 2011/ 222 tertanggal 19Oktober 2011, yang telah diberi Meterai yang cukup dan telah disesuaikan denganaslinya serta diberi tanda P 9.Foto copy Surat Daftar hadir tertanggal 15 Oktober 2011, yang telah diberiMeterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda P 10;Menimbang, selain alat bukti surat penggugat juga mengajukan
291 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemuda No.Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 153 PK/TUN/2013146148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/3962 tanggal 25 September 2013.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu) sebagai Terbanding/Tergugat;melawan:Ny. STEPHANIE RAHARDJA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JI. Agung No. 38Semarang.Ny.
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yaitusuami kakak Penggugat, atas nama ahli waris ayah Penggugat mengajukanSurat Tuntutan Pengembalian tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Poso.Tergugat II dengan Suratnya tanggal 30 Maret 1999 Nomor 181.1/1386/Hkperinal Tuntutan Pengembalian Tanah, memberi jawaban pada pokoknyabahwa Tergugat II tidak pernah meminjam tanah tersebut dan tidak pernahmengalinkan atau memberikan tanah tersebut kepada Tergugat danKantor Departemen Perindustrian
71 — 26
NABATI YASAKEDIRI No. 181.2/15/527.2/1983 tertanggal 9 April 1983, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P16;Fotokopi Surat Nota Dinas No. 181.2/135/013/83 tertanggal 7 Juni1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P17;Fotokopi Surat Perjanjian No. 012/037/504/1994 tertanggal 1 Januari1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P18;Fotokopi Surat Penertiban Inventarisasi No. 181.1/42/527.2/1983tertanggal 28 Juni 1983, selanjutnya
pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P19;Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN.Kdr20.21.22.20.24.25.26.27.28.Fotokopi Surat Penertiban Inventarisasi No. 181.1/89/527.2/1983tertanggal 1 Juni 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P20;Fotokopi Surat Penertiban Inventarisasi No. 181.1/71/517.2/1983tertanggal 9 Februari 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P21;Fotokopi Surat Penitipan Uang Sewa Rumah tertanggal 27 Maret 1981,