• MENETAPKAN

  1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 3433/Pdt.G/2015/PA.Sda dari pendaftaran dalam register perkara;

  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686000,- ( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

  3433/Pdt.G/2015/PA.Sda

• MENGADILI

  I Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;

  II Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi:

  Dalam Eksepsi

  Menolak Eksepsi Para Tergugat;

  Dalam Pokok Perkara:

  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk

  Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9)UndangUndang Republik Indonesia UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteral, sehingga dinyatakan mempunyailegal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa setelan mempelajari dan meneliti denganseksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban BeritaAcara Sidang, suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dansalinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3433

  telah mempertimbangkan perkara ini dan memutus berdasarkan buktibukti dan faktafakta di persidangan, dengan tambahan pertimbangan tersebutdi atas sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dan putusannya sebagaimana tercantum dalam amarputusan perkara ini telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dandiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, PutusanPengadilan Agama Cibinong Nomor 3433

• Ciriciri HGB yang berdiri di atas Hak Pengelolaan (HPL), yaitu:1.Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dangadai, hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuantertulis dan harus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex :Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat MenegAgraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, tentang Agunan Sertipikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan,juncto Keputusan

  izin tertulis dan tanpa biayaretribusi kepada Pemegang' HPL.BPHTB hanya sesuai UU Nomor 21Tahun 1997 yang telah dirubah denganUU Nomor 20 Tahun 2000, tanpa adakatakata HPL pada Sertifikat maupundokumen dokumen lainnya;Bahwa, jika status tanah danbangunan yang Penggugat milikiberstatus HGB di tas HakPengelolaan. maka syaratsyarat izintertulis dan biaya retribusisebagaimana diatur pada Pasal 34angka 7 PP Nomor 40 1996. junctoSurat Menteri Negara Agraria/KepalaBPN tanggal 17 September 1998Nomor 680.1 3433

  daerah DKI Jakartayang seharusnya diterima oleh pihakpemegang HPL sesuai denganKeputusan Gubernur KDKI JakartaNomor 122 Tahun 2001, yangcenderung menimbulkan persoalanhukum lainnya seperti korupsi yangmerugikan Negara dan lainsebagainya;Bahwa berdasarkan rentetan panjangyang terpapar di atas, tindakan ParaTergugat mulai dari pelanggaranundangundang dan peraturan yangberlaku, yaitu Pasal 34 angka 1 PPNomor 40 1996 juncto Surat MenteriNegara Agraria/Kepala BPN tanggal 17September 1998 Nomor 630.1 3433

  Bahwa pada tahun 1998 keluar SuratMenteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 17September 1998 Nomor 630.1 3433.tentang Pedoman Hak TanggunanAtas Hak Guna Bangunan Di AtasTanah Hak Pengelolaan, yangmenyatakan bahwa setiappembebanan Hak Guna Bangunanyang berdiri di atas Hak Pengelolaanharus mendapat izin tertulis daripemegang Hak Pengelolaan, akantetapi selama ini sudah hampir 20tahun dan Para Pemilik lainnya telahmengagunkan kios mal milik mereka,namun tidak pernah adanyapermintaan

  Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September 1998Nomor 630.1 3433, tentang Agunan Sertipikat di Atas Tanah HakPengelolaan yang mengharuskan minta izin tertulis kepada pemegangHPL, juncto:Hal. 29 dari 82 hal. Putusan Nomor 1519 K/Pdt/20143.

• Setiap peralinan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulisdan harus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : Pasal 34angka 7 PP Nomor 40 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg AgrariaKepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, tentangAgunan Sertipikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto KeputusanGubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001); tentang: Tata CaraPemberian

  Nomor 583 PK/Pdt/201712.Bahwa, jika status tanah dan bangunan yang Penggugat milikiberstatus HGB di atas Hak Pengelolaan. maka syaratsyarat izintertulis dan biaya retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 34 angka 7PP Nomor 40 1996. juncto Surat Menteri Negara Agraria/KepalaBPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433. junctoKeputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001, tidak mungkinbisa terlewati baik oleh PPAT maupun oleh Badan PertanahanNasional sebelum terjadinya transaksi penjualan;13.

  Nomor 583 PK/Pdt/2017yang merugikan Negara dan lain sebagainya;17.Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undangundang dan peraturanyang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 1 PP Nomor 40 1996 junctoSurat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor122 Tahun 2001, sampai pada pelanggaran Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1997 yang telah dicabut dan diganti denganPeraturan

  Nomor 583 PK/Pdt/2017630.1 3433, juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 yang telahdicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun2000, Pasal 2 huruf b, tidak terpenuhi;47.Bahwa selain itu tindakan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat IV semakin jelas dimana hingga saat ini Penggugat sulituntuk melihat dan mendapatkan salinan Sertifikat induk dan Pertelaanyang meliputi uraian dan lampiran;48.Bahwa dengan sulitnya untuk

  Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 17 September1998 Nomor 630.1 3433, tentang Agunan Sertipikat di AtasTanah Hak Pengelolaan yang mengharuskan minta izin tertuliskepada pemegang HPL, juncto:3.

• - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe 28 D (MIO) / AL1155, DR 3433 BV, Tahun 2011, Warna Merah Marun, Noka : MH328D40CBJ130731, Nosin : 28D-3130604, STNK an. SRI NURMALASARI.

  Digunakan dalam perkara lain atas nama HAEKAL

  1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

  barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang ataulebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersamadengan anak HAEKAL yang pada saat melintas di Pantai AsuhanPATMOS yang beralamat di Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram, Kota Mataram menggunakan sepeda motorYamaha Mio Nopol DR 3433

  Ullo dijual kepada Saeful Anwarseharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebutdibagi bersama Haekal ; Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) buah kotak HP Merk OPPO A12, Warna Biru denganNomor Imei 1 : 863634042643579 dan Nomor Imei 2:863634042645361 1 (satu ) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam. 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Tipe 28 D (MIO) /AL1155, DR 3433

• ) 2(241625) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 564.00 752.00 Tm/F12 1 TE(11) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 227.00 731.00 Tm/F12 1 TE(30) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 234.00 731.00 Tm/Fl12 1 TF(2) 2(1365) 2(1431) 1(5) 2(11175) 2(341120) 1(2) 2(20) 1(24165) 2(25) 1(3175) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 367.00 731.00 Tm/F12 1 TE(40) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370.00 731.00 Tm/F12 1 TEE(TING 3 33'N3 313 3433

  33 S'333133 33 V33 3 3433 .3333 33'N3 33333 S3333333333333) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 708.00 Tm/B23 1 TE(1) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 227.00 708.00 Tm/F12 1 TE(155) 2(2731) 1(5) 2(11) 292(30) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 274.00 708.00 Tm/E1lZ 2 DE(2) 2(1L365) 2(1431) 1(S5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 315.00 708.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 321.00 708.00 Im/F12

• bagian leher baju terdapat noda merah yang diduga darah;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru di bagian saku belakang sebelah kanan bertuliskan KING jeans warna kuning dan merk Dop 69 dan bagian depan celana terdapat noda merah yang diduga darah;----------------------------------------------------- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi EB 3433

  AG;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No. 0045672/NT/2009 dengan Nomor Polisi EB 3433 AG, atas nama pemilik BONEFASIUS LAUS, Nomor, merk / Type NF 125;---------------------------------------------------------------------- 1 (satu) buah kunci yang bertuliskan HONDA;--------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Terdakwa;---------------

  Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih yang bagiandepannya bertuliskan ATHLETICK merk Pallmall dan di bagianleher baju terdapat noda merah yang diduga darah;1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru di bagiansaku belakang sebelah kanan bertuliskan KING jeans warnakuning dan merk Dop 69 dan bagian depan celana terdapat noda merah yang didugadarah; Dirampas untukdimusnahkan; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitamdengan nomor polisi EB 3433 AG;1

  Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong warna putih yang bagian depannyabertuliskan ATHLETICK merk Pallmall dan di bagian leher bajuterdapat noda merah yang diduga darah; 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru di bagian sakubelakang sebelah kanan bertuliskan KING jeans warna kuningdan merk Dop 69 dan bagian depan celana terdapat noda merah yang diduga darah;1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitamdengan nomor polisi EB 3433 Page 53 of 54e 1 (satu) lembar

  Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)dengan No. 0045672/NT/2009 dengan Nomor Polisi EB 3433 AG,atas nama pemilik BONEFASIUS LAUS, Nomor, merk / Type NF 125;e 1 (satu) buah kunci yang bertuliskanHONDA;Dikembalikan kepadaTerdakwa; 6.

• meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  4. Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda Motor dengan Merk YAMAHA JUPITER MX warna biru putih dengan nomor polisi KB 3433

  NM dengan Nomor Rangka 350C003DKS36576, Nomor Mesin 50C536647;

• 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Merk YAMAHA JUPITER MX warna biru putih dengan nomor polisi KB 3433 NM dengan Nomor Rangka 350C003DKS36576, Nomor Mesin 50C536647;
• 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis JUPITER MX Mrek YAMAHA dengan Nomor Rangka 350C003DKS36576, Nomor Mesin 50C536647;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Rigorius Deni;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk

• 217) 11122) 22) 21617) 15) 21122) 25) 21522) 27) 13722) 25) 21522) 27) 11167) 111232) 21622) 27) 165) 2345) 23) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 483.00 401.00 Im/F16 1 TE(((((((((((((((((((((((43) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 255.00 357.00 Tm/E8 1 TE(4307) 1(46) 1(7) 1(22) 1(227) 1(3) 1(27) 1(3) 1(33) 1(21) 1(3035) 1(433) 1(6) 1(35) 1(6) 1(7) 1(37) 1(6) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 171.00 310.00 Tm/Fl16 1 TF(44) 2(2) 2(37) 1(13) 1(275) 2(3433

  450.00 147.00 Im/F16 1 TEa ee ee ee ee ee a(5051515455) 2(1) 1(617) 2(5657) 2(55) 2(5051405255) 2(1) 1(12) 2(5614) 1(20) 2(56) ToETQendstreamendobj40 obj/XObject >/ExtGState >>>endobj18 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 154.00 884.00 Tm/F16 1 T(42) 12) 230) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 208.00 884.00 Tm/F16 1 TF(11) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 215.00 884.00 Tm/Fl16 1 TF(45) 1(7) 1(10) 1(S) 2(17) 1(5) 2(3411) 350(42) 1(5) 2(13) 1(5) 2(3433

• .014 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaiPemohon ;Anik Wati binti Sabar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun karang TemplekRT.002 RW. 014 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu KabupatenJember, sebagai Pemohon Il;dalam hal ini dikuasakan kepada: Sutowijoyo, S.H, pekerjaan Advokat,berkantor di Jalan Mastrip No. 145 Sumbersari Jember berdasarkan suratkuasa khusus 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Pengadilan AgamaJember Nomor: 3433

• TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 258.00 427.00 Tm/F8 1 Tf(1) 1(3242) 1(345) 2(37) 2(465) 1(e) 1(24) 1(s) 2(6) 1(1247) 1(2) 1(44) 1(2) 1(37) TaRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 150.00 394.00 Tm/F16 1 TE(3) 2(23) 2(2430) 1(32) 1(352426) 2(2547) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 211.00 394.00 Tm/EL6 2 DE(5) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 218.00 394.00 Tm/F16 1 TE(3526) 2(4451) 1(26) 2(5) 379(32) 1(26) 2(4041) 2(34275) 379(2726) 2(245) 379(43) 1(3433

  TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 317.00 298.00 Tm/F16 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 321.00 298.00 Tm/EL6 2 DE(4223) 23732) 15244522426) 2245) 10422) 223) 2242525342526) 243) 15) 10443) 123) 23741) 223) 2353443) 15) 1044226) 243) 13443) 15) 1043424 43) 134405) TdRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 276.00 Tm/F16 1 TE(2730) 1ee ee a ee ee ee ee ae ae ae(4026) 2(353431) 1(4026) 2(245) 21(43) 1(26) 2(244226) 2(NS) 20(4223) 2(3741) 2(23) 2(43) 1(3433

• dari Kantor Urusan Agama kecamatan Muncar,kabupaten Banyuwangi Nomor Kk.15.30.14/Pw.01/99/2013, bertanggal 28 Mei2013, atas nama M.Nurahdi bin Anmadun dengan Supiyatun, kode P. 1;Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Banyuwangi bertanggal 27 Mei 1998No: XXX , atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga, XXX sebagai istri dan DewiUlandari binti Nuraini sebagai anak ke 6 (enam), kode P.2;SALINANjazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 10 Muncar Tahun Pelajaran2010/2011 04 Juni 2011 Nomor Induk: 3433

• Fotocopy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Nomor : P.VI/3433/2290/Sk.Drhtanggal 31 Desember 1974 atas nama KARSILAH; (P.8)i.

• kepada pemegang HPL, BPHTB hanya sesuai UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000, tanpa ada kata kata HPL padasertifikat maupun dokumen dokumen lainnya;12) Bahwa, jika status tanah dan bangunan yang Penggugat milikiberstatus HGB di atas Hak Pengelolaan, maka syarat syarat izintertulis dan biaya retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 34 angka7 PP Nomor 40 1996, juncto Surat Menteri Negara Agraria /Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433

  ,juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001, tidakmungkin bisa terlewati baik oleh PPAT maupun oleh BadanPertanahan Nasional sebelum terjadinya transaksi penjualan;13) Bahwa logikanya, bagaimana mungkin syarat syarat izin tertulisdan biaya retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 34 angka 7 PPNomor 40 1996, juncto Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBPN tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433, junctoKeputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001 serta BPHTBsebesar 50 % (lima puluh persen

  Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan KeputusanGubernur KDKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001, yang cenderungmenimbulkan persoalan hukum lainnya seperti korupsi yangmerugikan Negara, dan lain sebagainya;17) Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar di atas,tindakan Para Tergugat mulai dari pelanggaran undang undangdan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 1996 juncto Surat Menteri Negara Agraria Kepala BPN tanggal 17September 1998 Nomor 630.1 3433

  menutup nutupi status Hak Pengelolaana quo maka Tergugat dan II sengaja untuk tidak menyinggung adanyakewajiban pembayaran pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 % (lima persen), sama sepertihalnya Hak Guna Bangunan yang berdiri di atas tanah Negara atau hakmilik;25) Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433

  Nomor 2496 K/Pdt/2015berlanjut pada pelanggaran undang undang dan peraturan lainnyayaitu melanggar: Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yangmengharuskan adanya ketentuan izin dan minta rekomendasitertulis kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralihan (jualbeli, hibah, wasiat, tukar menukar, dsb), pembebanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998Nomor 630.1 3433, tentang Pedoman Hak

• Uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;dirampas untuk Negara;8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 3433 NR;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

  Uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1lembar;dirampa suntuk Negara;8. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.PolBM 3433 NR;dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kKepemilikan yang sah;Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Bkn4.

  pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah)sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)sebanyak 1 lembar, Uang pecahan Rp.10.000, (Ssepuluh ribu rupiah) sebanyak 2lembar, Uang pecahan Rp.5.000, (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Uangpecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, memiliki nilaiekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara,sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 3433

  Uang pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 1lembar;dirampas untuk Negara;8. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.PolBM 3433 NR;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;5.

• Bank Negara Indonesia (Persero) Tbklunas seluruhnya, maka para pihak sepakat bahwa pihak pertama(Penggugat) akan melepaskan dan menyerahkan hakhak yangpihak pertama (Penggugat) punya atas tanah hak milik nomor 3433/Kelurahan Balai Gadang tersebut kepada pihak kedua (Tergugat)dengan surat/akta kuasa yang akan dibuat secaratersendiridihadapan Notaris. dengan telah diterimanya Sertipikat Hak Milik Nomor3433/Kelurahan Balai Gadang tersebut oleh pihak kedua(Tergugat) dari Bank Negara Indonesia, sehingga

  Sedangkan cicilan kredit atas pembelian tanah Hak Milik Nomor 3433/Kelurahan Balai Gadang yang terjamin pada PT. Bank Negara IndonesiaHal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/ PA.Pdg(Persero) Tbk tersebut akan tetap dilanjutkan dan dibayar serta menjadibeban dan tanggungan pihak kedua (Tergugat).4. Dengan dilunasinya pinjaman pada PT.

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal DHANA BAHARI 1 Nomor : 1500 tanggal 01 Februari 2011 yang diuraikan dalam surat ukurnya Nomor 3433/HHa tanggal 25 September 2009 yang disyahkan di Kantor Pelabuhan Batam oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Panjang 73,15 meter, Lebar 21,95 meter, Dalam

  4,88 meter, Isi Kotor (GT) 2037, Isi Bersih (NT) 1697, Tanda Selar GT.2037 Nomor 3433/HHa yang dibuat di Batam dalam tahun 2008 terutama dari Baja, tanpa mesin induk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam nama pemilik PT.

• Berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2009 yangtelah terdaftar pada buku register kuasa PengadilanAgama Ciamis tanggal 30 Juli 2009 Nomor :3433/7/K/2009, telah memberi kuasa kepada :PIPIN SARIPIN, SH, MH, Pengacara danPenasehat Hukum berkantor di Jalan OtoIskandardinata No.76 Ciamis Yang selanjutnyadisebut sebagai "TERMOHON".Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar pihakpihak dan saksi keluarganya;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa pemohon

• 3433 K/Pdt/2019

  PUTUSANNomor 3433 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD YUSMAN CHAMIMI, bertempat tinggal di NgemplakRT.001/RW.003, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan,Kabupaten Klaten;Pemohon Kasasi;Lawan:1. PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL MABRUR,berkedudukan di Jalan Raya KlatenSolo KM.04, Kerun Baru,Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten;2.

• kepadaTerdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;Membaca, Memori banding tanggal 27 Juli 2018 dan diterima memoribanding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27Juli 2018, bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas PengadilanNegeri Simalungun, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa tanggal 17Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara NomorW2.U.16/3433