Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangnya pihak,dapat dinyatakan tidak dapat diterima;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:Bahwa tidak dapat

bangunan wcumum;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangnya pihak,dapat dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 71 dari 108, Putusan Nomor 129/PDT/2019/PT KPGHal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 78 K/SiP/1972Tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : gugatan kurang Pihak atau tidaklengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1421 K/SiIP/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapatditerimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.Bahwa

Hal ini telahmenjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurangpihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidakdapat diterima.Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :"Bahwa tidak dapatditerimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihakyang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.Bahwa berdasarkan fakta yuridis di

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: Bahwa tidak dapatditerimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.4. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);a.

tidaklah kurang pihak.Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yangtidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakantidak dapat diterima ;e Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNo. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal 19 Putusan Nomor 41/Padt.G/2019/PN Sone Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

., MKn, Notaris / PPAT tersebut, maka berdasarkanHukum Acara Perdata Gugatan PENGGUGAT adalah tidak lengkap atautidak sempurna oleh karena kekurangan pihak Gugatan PENGGUGATharus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini menjadi pendirianMahkamah Agung RI, dalam putusannya Nomor /78/K/Sip/1972,tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : Gugatan Kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421/K/Sip/1975

untuk menunda Pelantikan Desa, khususKepala Desa di Desa Kasumewuho;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangttmenegaskan: Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan Gugatan kurangpihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidakdapat diterima demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan Bahwa tidak dapatditermmanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihakyang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat,B. DALAM POKOK PERKARA1.

dinyatakan tidak sempurna dandiputus gugatan tidak dapat di terima Bahwa sesuai dengan Hukum acara Perdata, gugatan penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatankurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tertanggal11 Oktober 1975 yang menegaskan: Gugatan kurang pihak atau tidaklengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 Tertanggal 8 Juni 1976, menyatakan: Bahua tidakdapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formilmengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat,Halaman 17 dari 60 Putusan

., juncto Nomor1421 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliI juga sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi jugasebagai Termohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding tersebut telah diberitahukankepada:1.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatanPenggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangpihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan: "Gugatankurang pihak atautidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:"Bahwa tidak dapat

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, GUGATANPENGGUGAT YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK SEMPURNAKARENA KURANG PIHAK DAPAT DINYATAKAN TIDAK DAPATDITERIMA ;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamYurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia putusan No. 78K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal

Bahwa sesuai dengan HukumAcara Perdata gugatan penggugat yang tidak lengkap harus tidakditerima Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalamputusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan Bahwa tidakdapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formilmengenai

Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 Tertanggal11 Oktober 1975 yang menegaskan: Gugatan kurang pihak atau tidaklengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 Tertanggal 8 Juni 1976, menyatakan: Bahwa tidakdapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahanformilmengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat,Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor

Foto copy dari Asli Surat Undangan Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Peovinsi DKI Jakarta Nomor1421/1.796.6 tertanggal 21 April 2015 Untuk selanjutnya diberi tandaBukti T.l 11 ;12. Foto copy dari Asli Surat Undangan Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Peovinsi DKI Jakarta Nomor1821/1.796.6 tertanggal 21 Mei 2015 Untuk selanjutnya diberi tandaBukti T.l 12 ;13.

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor1078 K/SIP/ 1972 Tanggal 11 Nopember 1975,yang menyatakan:Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 375/Pdt.G/2019/PN CbiSeharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakandalam perkara, sebagai pihak yang telah menjualtanah tersebut kepada Penggugat.3) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 78K/ Sip/1972 Tanggal 11 Oktober 1975, yangmenyatakan:Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap ataukekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapatditerima.4) Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor1421

Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 172/2015 tanggal 10 April 2015; Sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor1421/Karang Asem Barat, dengan luas 90 M2 (sembilan puluhmeter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal15 Maret 2013 Nomor 16/Karang Asem BRT/2013, tertulis atasnama H.E.

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahanformil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belumdigugat.III. GUGATAN MENGANDUNG CACAT GEMIS AANHOEDANIG HEIDa.

harusnya semua ahli waris dari Alm.Agustinus Bolling harus di gugat.Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugatyang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima ; Hal ini telah menjadi pendirianMahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal11 Oktober 1975 yang menegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil,harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor1421