Ditemukan 406 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : padi pudi pedi phri pidi podi phbi phei
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 1 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr.
Tanggal 8 Februari 2017 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
10 — 8
  • Penggugat denganTergugat yang dikarenakan masalah ekonomi dimana mereka berdua tidak bekerabahkan untuk membeli beraspun tidak ada hingga menyebabkan pertengkaran danketika mereka bertengkar, Tergugat sudah sering bolak balk pulang ke rumahsampai suatu ketka hampir 1 (satu) tahun tidak lagi dicari oleh Penggugat danakhimya pada tanggal 22 Desember 2016 mereka sudah berpisah dan membuatpernyataan perceraian yang diketahui pula oleh Kellan Desa Pakraman Banyualt,Kelian Banjar Dinas Banyualit Ketua PHDI
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 13-12-2017 — Putus : 22-12-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp
Tanggal 22 Desember 2017 — Pemohon:
1.I WAYAN KARTA
2.NI NYOMAN KARTINI
23 — 12
  • nnn nn enn nnn nnn en nnn nnn nnn e enn n nnnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum; Menimbang, bahwa Para Pemohon samasama beragama Hindu,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah makaPerkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Amp
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pemohon:
NI NYOMAN SUKARINI
70 — 17
  • yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Pengadilan PN BANGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap asal usul perkawinan
Register : 16-07-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Bli
Tanggal 1 Oktober 2014 — Pidana - Tersangka : MANGKU RATA
121 — 33
  • sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:bahwa setahu saksi benar antara terdakwa dengan Jero Payu telahterjadi perkawinan karena waktu peminangan saksi hadir karena sebagaikeluarga dari Jero Payu tahun 1999;bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Jero Payu sudah pisah kirakira setahun;bahwa setahu saksi selama Jero Payu ada dirumahnya pernah terdakwadatang kerumah Jero Payu;9. saksi LWAYAN WIRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:bahwa saksi bekerja di Kantor PHDI
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 28-05-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 740/Pdt.P/2018/PA.Sby
Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon:
1.XXXX
2.XXXX
3.XXXX
4.XXXX
5.XXXX
6.
7.XXXX
8.XXXX
8 — 1
  • XXXX Anak ke Pemohon XXXX Anak ke Il Pemohon IlXXXX Anakke Ill Pemohon lllXXXX Anak ke IV Pemohon IVXXXX Anak ke V Pemohon VXXXX Anak ke VI ( beralamat terakhir di XXXX Surabaya.Namun Saat ini keberadaannya tidak diketahui baik di dalam ataupunoa wo Phdi luar wilayah Indonesia ).7. XXXX Anak Ke VIl Pemohon VI8. XXXX Anak ke VIll Pemohon VII9. XXXX Anak ke IX Pemohon Vill.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 226/Pdt.P/2018/PN Srp
Tanggal 2 Januari 2019 — Pemohon:
1.I GEDE WIJANEGARA
2.NI WAYAN AYU BUDIARTINI
17 — 7
  • bernama Ida Pedanda Gede Putra, yangmana Gede Wijanegara berkedudukan sebagai Purusa dan samasamaberagama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 688/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2015 — A.A. NGURAH AGUNG, DKK MELAWAN A.A. NGURAH AGUNG, DK
54 — 26
  • Mendapat rekomendasi dari Bupati dan Parisadha HinduDharma Indonesia ( PHDI) Jrocrnresonnnnrcnnnnrecnnonnrcnnnnsecananseccnnssacaccasecncanscaaccncnesc. Disediakan tanahGQ OSI jee nesses ee eereee eee eee6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2002 telah membuatKesepakatan Bersama yang intinya Tergugat menjual Tanah Sengketa kepadaTergugat Il dan Tergugat II bersedia membeli Tanah Sengketa tersebut dariTergugat dengan harga Rp. 3.840.000.000,.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.SBB
Tanggal 10 Maret 2014 — NI PUTU DEWI ASTINI lawan NGAKAN KETUT MUDNYANA
53 — 20
  • Foto Copy Surat Keterangan Nikah, Nomor :3302/K/PHDI/VII/2006, tertanggal 20Juli 20006, diberi tanda bukti P3;4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5204080502110006, tanggal 5 Februari 2011,an.Kepala Keluarga Ngakan Ketut Mudnyana, diberi tanda bukti P4;Menimbang, bahwa, buktibukti surat tersebut telah diberi materai secukupnyadan bukti P1,P2, telah dicocokan ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti P3,P4fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai bukti
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Agama Perceraian
Register : 14-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 6/PDT.G/2017/PN.PKY
Tanggal 10 Oktober 2017 — - I MADE SUBAGIA - Ni NYOMAN SURATI
94 — 43
  • kekeluargaan dan oleh Tokoh Keagamaan/adat namun tidak berhasil,Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan bersamaTokoh Keagamaan/adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dihadapan KetuaMajelis Parisada Hindu Dharma serta pengurus Parisada Hindu Dharma;Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ketua majelismenyampaikan masalah tersebut kepada saksi karena saksi selaku KepalaDesa;Bahwa tokoh adat yang dimaksud adalah PHDI
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 384/Pdt.P/2020/PN Dps
Tanggal 6 Mei 2020 — Pemohon:
Ir. Bagus John Sujayana, MSiE
39 — 16
  • PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 232/Pdt.P/2018/PN Srp
Tanggal 3 Januari 2019 — Pemohon:
1.I KETUT SUMIARTA
2.NI KETUT MERTA
13 — 7
  • Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiMade Gelgek (dewa saksi), telan menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi)serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atasperkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN TENGGARONG Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Trg
Tanggal 31 Maret 2022 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 11

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;

    3. Menyatakan perkawinan antara Penguggat dan Tergugat yang dilakukan di Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Wiwaha Samkara (Pengukuhan Upacara Perkawinan Secara Agama Hindu) NO: 22/PHDI-KEC.T.S/ vIl/2009 Tertanggal 2 Mei 2016.

Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Srp
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pemohon:
1.I WAYAN YASA
2.NI NENGAH NEGARI
25 — 9
  • Para Pemohontersebut telah dilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telahmelakukan perkawinan dengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuputoleh Jero Mangku Nengah Brata (dewa saksi), telah menghaturkan segehan(butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinassetempat (Manusa saksi) serta telan pula diumumkan di Banjar dan tidak adayang keberatan atas perkawinan anak Para Pemohon tersebut, di manaberdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada HinduDharma (PHDI
Pengadilan PA BANGLI Perdata Agama
Register : 24-06-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PA BANGLI Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bagl
Tanggal 15 Juli 2014 — - EKO RAHARJO bin SUPRIONO - DEWA AYU BUDIASIH binti DEWA GEDE OKA
84 — 5
  • tidak dapat dilangsungkan di Banjar setempat, tetapi harusdilaksanakan di luar Banjar;Bahwa menurut keluarga Pemohon II, sebaiknya pernikahan para pihakdilaksanakan di Jawa secara kawin lari saja;Bahwa kemudian para pihak pergi bersama ke Bantul Yogyakarta / ke rumahPemohon I, kemudian Pemohon I berusaha menikahi Pemohon II di bantulYogyakarta melalui petugas resmi Kantor KUA setempat, namun petugasKantor KUA Bantul meminta syarat dari Pemohon II yakni bukti tertulis yangdikeluarkan oleh pihak PHDI
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Lmj
Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Bambang Noersinto
2.Khawiyah
17 — 5
  • berikut: Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkanperkawinan secara sah pada tanggal 8 Mei 2018, sebagaimana tersebutdalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508KW08052018, tertanggal 8 MeiHalaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 66/Padt.P/2018/PN Lmj2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Lumajang; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sahtersebut, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secaraSiri / Agama yang dilaksanakan di PHDI
Pengadilan PN POSO Perdata Agama Perceraian
Putus : 23-05-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN POSO Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.PSO
Tanggal 23 Mei 2014 — NI VS IGD
33 — 6
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan dari PARISADHA HINDU DHARMAINDONESIA (Majelis Teringgi Umat Hindu) (PHDI) Desa Tambarana,Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Nomor : 01/PHDITI/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P4.Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti tertulis jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing yaitu saksi RU dan saksi ROyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 05-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mam
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 30
  • AP, S.IP,NIP.1975062819941210001, selaku Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenMamuju, diberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan)Nomor: 12/PHDI/BJW/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, antara WayanSuparka dengan Ni Wayan Darmiasih, yang ditandatangani oleh Made Olas,selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Bajawali, diberi tanda P2;Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.760201912060004, tanggal 13November 2019, atas nama Kepala Keluarga Drs.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 31-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Srp
Tanggal 8 Februari 2019 — Pemohon:
1.I Ketut Sukadana
2.Ni Nengah Martini
20 — 12
  • anak Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiKediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) sertatelah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinananak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp
Tanggal 29 September 2021 — Pemohon:
I Nyoman Putra
57 — 21
  • yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 P/HUM/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — TIRTAYASA, DKK vs 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
386 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerukunan Umat Beragama, danPendirian Rumah lbadat, (selanjutnya disebut PBM), termasukketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) hurufb, yang dimulai tanggal 22 Oktober 2005 sampai dengan 21 Maret2006, melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat yang diwakillmajelismajelis agama, yaitu:Majelis Ulama Indonesia (MUI);Persekutuan Gerejagereja Indonesia (PGI):Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI);Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI); danParisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI
    Apalagi sepertidijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkansecara aktif para tokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI,PHDI dan WALUBI) yang masingmasing membawa suara danaspirasi dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila PBMini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hakhakmasyarakat umat beragama.3.
    Apalagi seperti dijelaskan dimuka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkan secara aktif paratokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan WALUBI) yangmasingmasing membawa suara dan aspirasi dari umatnya.
    Apalagi sepertidijelaskan di muka, bahwa pembentukan PBM telah melibatkansecara aktif para tokohtokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI,PHDI dan WALUBI) yang masingmasing membawa suara danaspirasi dari umatnya.