Kabupaten Karawang adalah menyusundan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutif yangmekanismenya dimulai melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dankemudian berakhir pada tingkat Kabupaten (BAPPEDA), selanjutnya dari datatersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yangdimungkinkan pada tahun tersebut dengan menerapkan skala prioritas bagiprogram atau proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sesudahdiadakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

2010mengikutsertakan semua dinas instansi terkait serta disesuaikan dengananggaran yang dimungkinkan maka disusunlah rancangan APBD KabupatenKarawang, rancangan ini juga disampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatifdalam hal ini Panitia Anggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif jugamengadakan pembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansiserta pihakpihak yang diperlukan seperti dinasdinas terkait, LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasanbersama antara TAPD

Sus/2010program atau proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sesudahdiadakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) denganmengikutsertakan semua dinas instansi terkait serta disesuaikan dengananggaran yang dimungkinkan maka disusunlah rancangan APBD KabupatenKarawang, rancangan ini juga disampaikan kepada Panitia Anggaran Legislatifdalam hal ini Panitia Anggaran (PANGGAR), kemudian Panggar Legislatif jugamengadakan pembahasan dan mengadakan dengar pendapat dengan instansiserta

pihakpihak yang diperlukan seperti dinasdinas terkait, LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), dan lainlain, selanjutnya diadakan pembahasanbersama antara TAPD dengan Panggar Legislatif yang membahas tentang draftAPBD yang sudah ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta aspirasiyang ada;Selanjutnya persetujuan atau pengesahan Rancangan PeraturanDaerah (RANPERDA) APBD menjadi APBD setelah sidang pleno persetujuanrancangan disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBDKabupaten Karawang

Kabupaten Karawangadalah menyusun dan menetapkan anggaran bersamasama dengan eksekutifyang mekanismenya dimulai melalui Musrenbang tingkat desa, kecamatan dankemudian berakhir pada tingkat Kabupaten (BAPPEDA), selanjutnya dari datatersebut dikompilasikan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yangdimungkinkan pada tahun tersebut dengan menerapkan skala prioritas bagiprogram atau proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan sesudahdiadakan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Saksi menerangkan pejabat yang berwenang untuk menentukan setiapusul rencana kegiatan dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan PemprovKalsel yang dibahas di Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi kalseltersebut layak atau tidak layak untuk disetujui dan dilaksanakan adalahketua Tim TAPD (sekda) yang dibuat dalam bentuk rancangan KUA PPASuntuk selanjutnya diteruskan ke dewan.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.9dari.111lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanaPutusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.10dari.111penggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.3.

Putusan Nomor 38 P/HUM/2013Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab. Kudus pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2013 (T.16).Rapat Kerja Komisikomisi DPRD tanggal 23 Januari 2012 s.d 1 Pebruari 2013.Diantara rapatrapat di DPRD Kab. Kudus, pada tanggal 31 Januari 2013berdasarkan Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2013diadakan Rapat Fasilitasi Pembahasan RAPBD Kab.

Kudus Tahun Anggaran 2013 (T.19).Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab. Kudus tanggal 5 Pebruari 2013 dengan agenda penyelarasan hasilpembahasan komisikomisi DPRD (T.20).Rapat Kerja Komisikomisi DPRD tanggal 6 Pebruari 2013 dengan agendamenindaklanjuti hasil penyelarasan Badan Anggaran DPRD.Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD tanggal 7Pebruari 2013 tentang Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda tentangAPBD Kab.

Kudus Tahun Anggaran2013 sesuai keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 14 Januari2013, telah dilaksanakan :Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab. Kudus pada tanggal 21 s.d 22 Januari 2013 .Rapat Kerja Komisikomisi DPRD tanggal 23 Januari 2012 s.d 1 Pebruari 2013.Diantara rapatrapat di DPRD Kab. Kudus, pada tanggal 31 Januari 2013berdasarkan Surat Kawat Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2013diadakan Rapat Fasilitasi Pembahasan RAPBD Kab.

Kudus Tahun Anggaran 2013 .Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kab. Kudus tanggal 5 Pebruari 2013 dengan agenda penyelarasan hasilpembahasan komisikomisi DPRD .Rapat Kerja Komisikomisi DPRD tanggal 6 Pebruari 2013 dengan agendamenindaklanjuti hasil penyelarasan Badan Anggaran DPRD.Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD tanggal 7Pebruari 2013 tentang Laporan Hasil Pembahasan terhadap Ranperda tentangAPBD Kab.

2019/PN.Pdg Total Rp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggisebesar Rp. 1.250.000.000.00, (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),Walikota Bukittinggi menunjuk SKPD terkait yaitu SKPD Monitoring danEvaluasi (Monev) dari DISDIKPORA Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasiusulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada TAPD

Kemudian TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi melakukan kajian sesualdengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Perwako No. 31 tahun2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan bantuan SosialPemerintah Kota Bukittinggi Bab III pasal 4 yang berbunyi : hibah diberikansesual dengan kemampuan Keuangan Daerah,dimana dana hibah yangdisetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000, ( duaratus

Selanjutnya hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaBukittinggi dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang APBD KotaBukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Perwako Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal09 Februari 2012 tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 yangmenganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) dan terkait

25.000.000, Total Rp. 1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggisebesar Rp. 1.250.000.000.00, (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),Walikota Bukittinggi menunjuk SKPD terkait yaitu SKPD Monitoring danEvaluasi (Monev) dari DISDIKPORA Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasiusulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada TAPD

Kalimantan Timur untuk Kemudiandijadikan dasar pembahasan Anggaran oleh TAPD;Bahwa sepengetahuan saksi tidak karena untuk penetapan lembaga /yayasan pendidikan termasuk besar nominal bantuan hibah / bansosdiserahkan sepenuhnya kepada Tim TAPD TA. 2013 Dinas PendidikanProv Kaltim tidak termasuk dalm TIM TAPD Prov Kaltim;Bahwa terhadap pemberian ijin operasional pelaksaan kegiatan belajarmengajar baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruanada pada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya

Saksi juga beranggapan bahwa seleksipenerima hibah yang sebenarnya, apakah pemohon hibah proposalnyaditerima atau tidak dan nominal hibahnya berapa, ditentukansepenuhnya oleh TAPD, bukan Dinas Pendidikan;Bahwa setelah surat rekomendasi saksi tanda tangani, surat tersebutkembali ke Tim Verifikasi. Tim Verifikasi yang kemudian menyampaikansurat tersebut ke TAPD. Terkait adanya satu surat rekomendasi yangterdapat tulisan c.q.

Mengikuti rapat TAPD dalam proses pembahasan anggaran,e. Dalam hal pencairan anggaran, Kepala Biro melakukan paraf NHPDterhadap pencairan bantuan yang berkaitan dengan bidangkeagamaan; Bahwa peran Biro Sosial adalah sebagai berikut :a. Menerima proposal permohonan bantuan dari masyarakat yangditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur,b.

Biro social merupakan angota dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam proses pembahasan anggaran,e. Biro sosial membantu tugas Biro Keuangan dalam hal prosesverifikasi pencairan hibah, karena PPTK berada di Biro Sosial yangdiangkat oleh Biro Keuangan,f.

Kemudianbaru. dianggarkan biayabiaya lainnya termasuk belanjahibah.Selanjutnya dalam penentuanpenentuan bsaran pagu untuk kegiatanbelanja adalah merupakan kesepakatan TAPD. Saksi tidak ingat lagi apasaja yang terjadi saat pembahasan anggaran hibah dimaksud dalamTAPD juga yang bersangkutan tidak ingat berapa anggaran yangdisepakati TAPD untuk belanja hibah.

RancanganKUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TimBadan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kabupaten Tanggamus.

RAPBD yang diajukan olehTerdakwa tersebut kKemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRDdan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20Nopember 2015 ;Hal. 4 dari 88 hal. Puts.

Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketigatersebut tidak disetujui oleh Banggar DPRD yang tetap menginginkan adanyaefisiensi anggaran terhadap masingmasing SKPD sehingga kemudiandisepakati akan dibahas lagi secara rinci pada saat rapat penyelarasanRAPBD yang dijadwalkan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 ; Bahwa pada tanggal 22 November 2015 pada saat kunjungan kerja keKementerian Dalam Negeri beberapa Anggota Banggar DPRD yaitu NUZULIRSAN, BAHAREN, HERLAN ADIANTO, AGUS MUNADA, IRWANDISURALAGA

No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT TJKmenyampaikan kepada anggota fraksinya masingmasing agar hadirmemenuhi kuorum dalam rapat Paripurna Pengesahan APBD 2016 ;soceee Bahwa para Anggota Banggar DPRD setelah memperoleh informasi dariKetua Fraksi masingmasing mengenai janji pemberian uang dari Terdakwa,selanjutnya pada tanggal 27 November 2015 saat dilakukan RapatPenyelarasan RAPBD tidak menyatakan keberatannya terhadap TAPD yangtidak menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,5% (tiga setengahpersen)

JAZI dengan sengaja menerbitkanSurat Nomor : 913/5031Disdik/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentangPermohonan / usulan Kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan danHonorarium Tenaga Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Tim AnggaranPendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang padahal TerdakwaABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI mengetahui kalau tanggal 21 Desember 2011sudah tidak bisa mengusulkan lagi anggaran.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, SaksiRIZA AHMAD KURNIAWAN, DRS. H.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD dengan AgendaEvaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBD TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);Halaman 117 dari 124 halaman Putusan No.8/PID.SUSTPk/2018/PT.BTN.223.224.225.226.227.228.220.1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.

Berubah menjadi 6 lokasi pergoladengan anggaran sebesar Rp 1.909.115.000,Tanggal 30 Nopember 2012 ditetapbkan KUA PPAS Tahun 2013 terjadirasionalisasi anggaran sesuai arahan TAPD sehingga anggaran pengadaanpergola ditiadakan hanya ada anggaran peningkatan taman sebesar Rp1.017.840.000..Tanggal 5 Desember 2012, Kepala BLH bersama dengan TAPD dipanggil olehKomisi C.

,;Bahwa anggaran untuk pergola tepi jalan itu adalah sebesar Rp.1.040.100.000,;Bahwa benar, break down pengadaan pergola itu adalah berasal dari Terdakwa;Bahwa data yang dikumpulkan rapat tanggal 5 September 2013 itu disepakatioleh Komisi, TAPD untuk anggaran perubahan adalah belum;Bahwa paket2013;26 pengerjaan pergola muncul setelah tanggal 19 SeptemberHalaman 95 dari 342. Putusan Nomor : 13/Pid.SusTPK/2015/PN.

Tim Anggaran Pemerintah Daerahdan pada waktu kita laporakan itu sudah disepakati semua antara TAPD denganBanggar dari masingmasing komisi manakala tambahan anggaran disepekatidan setelah disepakati baru dilaksanakan untuk diadakan penetapan ataupenandatangan MOU anatara pimpinan dewan dengan Wali Kota.

sudah diserahkankepada eksekutif untuk mengeksekusi;Bahwa mengenai arahan setahu saksi tim TAPD sudah konsultasi ke Gubernurterhadap proses APBD Perubahan itu dan menyuruh untuk mengantidatildaripada tanggal penandatanganan APBD perubahan itu, tetapi setelah kita crosscek kesana tidak ada, kalaupun ada saya tidak akan mengantidatil daripadatanggal itu;.Bahwa jumlah yang hadir pada saat rapat di Banggar itu sebanyak 20 anggotadan TAPD jumlah berapa saya tidak hadir, dan saya sendiri hadir karena

Kemudian mengusulkanPengadaan pergola yang diusulkan oleh masyakarat (10wilayah) dan pergola tepi jalan (3 ruas jalan) ke TAPDsehingga oleh TAPD dimasukkan ke KUAPPAS Perubahan.Setelah itu dilakukan pembahasan di Komisi C yaitu tanggal 5September 2013, dalam pembahasan tersebut yang hadiradalah dari Komisi C yaitu Ketua Komisi C (ZUHRIF),anggota Komisi C antara lain TATANG, ERVIAN, ANA,SENO, dan lainlain. Selain itu ada Ketua DPRD (HENRY)yang sering keluar masuk ruangan.

SIG(Penggugat) sebagai Pelaksana sesuai kontrak sebesarRp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh jutarupiah) karena pihak DPR Papua kesulitan untuk menentukan jumlahpembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilakukan, angka 3:Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Sekretaris Dewan mengajukankegiatan tersebut untuk diluncurkan dan TAPD menyetujui usulanHalaman 9 dari 22 hal. Put.

Sekretaris Daerah ProvinsiPapua Selaku Ketua TAPD Provinsi Papua, perihal Permohonan DanaLanjutan Tahun Anggaran 2012 (DPAL) sebesarRp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh jutarupiah) (Bukti P.14A, P.14B); bukan Rp7.500.160.000,00 ( tujuh miliarlima ratus juta seratus enam puluh ribu rupiah) seperti Biaya KontrakNomor 602.1/2523 tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti P.12);16.4.Penggugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaansesuai kontrak;16.5.

Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 910/0494/BAPPEDA/IX/2015, 910/312/DPRD/IX/2015, tanggal 14 September 2015 kebijakan umum perubahan pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2015;

Pal48. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Morowali Utara nomor 4 tahun 2014tentang rencana kerja pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utaratahun 2015;49.5 (lima) lembar surat keputusan Bupati Morowali Utara nomor :188.45/KEPB.MU/0159/IX/2014 tentang penetapan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD) anggaran pendapatan dan belanja DaerahKab.

Morut Ta. 2015Bahwa Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kab.

Morut tahun 2014 dalam KUA PPAS,tetapi didalam pembahasan KUA PPAS intern TAPD dibahas secaraumum tentang penyiapan Fasilitas pemerintahan dan infastruktur lain.Bahwa yang menjadi dasar Dinas Perkerjaan Umum mengeluarkanRKA perencanaan Pembangunan kantor DPRD Kab.

Permendagri No.54 tahun 2010 tentang tahapan, tata carapenyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah;Bahwa Tim Panitia anggaran Daerah (TAPD) Kab. Morut Ta.2015adalah Penaggung Jawab : Yalbert Tulaka selaku Plt. Bupati Morut,Ketua : Yalbert Tulaka selaku Sekda Kab.

PalBappeda dan dibahas pula ditingkat TAPD antara lain PJ. Bupati,Sekda, Dinas PPKAD dan Ekbang;Bahwa Perencanaan pembangunan kantor DPRD merupakanSkala Prioritas Kabupaten Morowali Utara karena :1. Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonomi baru (DOB)masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim danterbatas ;2.

Kalimantan Timur untukKemudian dijadikan dasar pembahasan Anggaran oleh TAPD;Bahwa sepengetahuan saksi tidak karena untuk penetapan lembaga /yayasan pendidikan termasuk besar nominal bantuan hibah / bansosdiserahkan sepenuhnya kepada Tim TAPD TA. 2013 Dinas PendidikanProv Kaltim tidak termasuk dalm TIM TAPD Prov Kaltim;Bahwa terhadap pemberian jjin operasional pelaksaan kegiatan belajarmengajar baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruanada pada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya

Saksi juga beranggapan bahwa seleksi penerima hibahyang sebenarnya, apakah pemohon hibah proposalnya diterima atautidak dan nominal hibahnya berapa, ditentukan sepenuhnya oleh TAPD,bukan Dinas Pendidikan; Bahwa setelah surat rekomendasi saksi tanda tangani, Surat tersebutkembali ke Tim Verifikasi. Tim Verifikasi yang kemudian menyampaikansurat tersebut ke TAPD. Terkait adanya satu surat rekomendasi yangterdapat tulisan cq.

Kutai Barat serta terdapat adanya kepengurusan yangsama / ganda untuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, YayasanPendidikan Sekar Alamanda, dan Yayasan Pendidikan Permata BumiSendawar, setelah permasalahan dalam perkara ini mulai diusut ; Bahwa setelah surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya tersebut diterima oleh Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Prov.

Kutai Barat serta terdapat adanya kepengurusan yang sama / gandauntuk Yayasan Pendidikan Sendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan SekarAlamanda, dan Yayasan Pendidikan Permata Bumi Sendawar, setelahpermasalahan dalam perkara ini mulai diusut ; Bahwa setelahn surat rekomendasi yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya tersebut diterima oleh Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD)Prov.

Kaltim, TAPD Prov. Kaltim, Tim Verifikasi Biro Sosial,Biro Hukum dan Biro Keuangan, tugas dan tanggung jawab jangan dilimpahkanke saya sendiri ;Menimbang, bahwa mengenai apakah pihakpihak lain yang terkaitdengan proses pemberian bantuan hibah kepada Yayasan PendidikanSendawar Sejahtera, Yayasan Pendidikan Sekar Alamanda dan YayasanPendidikan Permata Bumi Sendawar, yang dananya bersumber dari APBDPProv.

Menyatakan barang bukti :1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012.3. 2 (dua) lembar

pidana penjara selama (SATU)TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.Membayar uang pengganti sebesar Rp.36.815.000, (tiga puluh enam juta delapanratus lima belas ribu rupiah) yang dibayarkan dari uang titipan sebagai uangpengganti.Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kota Bandar Lampung TA. 2011;1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan WalikotaBandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 TentangPembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kota Bandar Lampung TA. 2012.2 (dua) lembar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakLangsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 16 Desember 2011;1 (satu) eksemplar foto copy Rincian Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Belanja Tidak

pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir di 29 sekolahdasar Kabupaten Bandung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BandungT.A 2013.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bandung adalah memimpin dan mengkoordinasikan danmengendalikan tugastugas di bidang pengelolaan pelayanan kesertariatan yang meliputipengkoordinasiaan penyusunan program, pengelolaan umum, dan kepegawaian sertapengelolaan keuangan.Bahwa benar Tim TAPD

(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bandung padapertengahan November 2013 mengirimkan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2013 No.DPPA SKPD 1.01.01.01.16.09.5.2 tanggal 15 Nopember 2013 kepada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bandung, lalu DPA Perubahan Tahun Anggaran 2013tersebut diterima oleh sekertariat, kemudian setelah saksi melihat DPA Perubahan TahunAnggaran 2013 tersebut sudah disahkan atau diberikan tanda tangan TAPD, lalu saksiserahkan kepada sdr.

Yang mengusulkan suatu kegaiatan masukpada DPA Perubahan adalah Bidang yang ditujukan ke Kepala Dinas melalui SubBagProgram, lalu di Program dikumpulkan semua usulanusulan tersebut, setelah itu barulahusulan tersebut diteruskan ke TAPD, saat berada di TAPD usulan tersebut diteliti (dalambentuk Rencana Kegiatan Anggaran / RKA) setelah penelitian oleh TAPD kemudianusulan tersebut dikembalikan lagi SKPD untuk diperbaiki, setelah dilakukan perbaikanterhadap RKA tersebut dikembalikan lagi ke TAPD kemudian

oleh TAPD dimasukkan keBadan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bandung, selanjutnya adalah ranah TAPDdan Badan Anggaran alur atau siklus ini diatus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran 2(dua) Tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenBandung (Foto Copy)54.1(satu) lembar Surat Pemerintah Prov Jabar SetdaNomor :903/5293/Keu.Hal:Penyampaian Keputusan Gubernurtentang Evaluasi Raperda Kabupaten Bandung TentangPerubahan APBN Tahun Anggaran 2013 (asli)55.1 (satu) Bundel asli Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo.903/Kep.1547Keu/2013.

yang dilimpahkan oleh Bupati;Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melaluiSekda.Bahwa menurut PERBUP nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember2012 Tugas Pokok dan Fungsi PPTK antara lain:Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis/proposal yang masuk diSKPD terkait;Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/oroposal yang masuk untukditeruskan kepada Bupati dan sebagai dasar pembuatan rekomendasiKepala SKPD terkait, yang selanjutnya meneruskan rekomendasi kepadaBupati, melalui TAPD

Kemudiansehubungan dengan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 dan SKPD terkait yang berkewajiban untuk melakukan evaluasiusulan permohonan hibah dan memberikan rekomendasi kepada KepalaDaerah melalui TAPD adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Rembang.Bahwa yang menjabat sebagai kepala Bagian Kesra pada Kab. Rembangpada tahun 2013 adalah Drs. ABDULLAH.Bahwa bagan struktur organiasi Bagian Kesra pada Kab.

Abdullahdalam pelaksanaan belanja tidak langsung pemberian dana hibah dariPemkab Rembang kepada Pengurus Mushola Ar Rohmah pada tahun2013 ada 2 (dua) yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis danselaku PPTK yaitu :Bahwatugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untuk selanjutnyamembuat rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Melakukan monitoring (pbemantauan pelaksanaan) dan evaluasi terhadapdana

dilimpahkan olehBupati;Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupatimelalui Sekda.Bahwa benar menurut PERBUB nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 21Desember 2012 Tugas Pokok dan Fungsi PPTK antara lain:Melakukan evaluasi kelayakan usulan tertulis/proposal yangmasuk di SKPD terkait;Mengkaji dan mengevaluasi usulan tertulis/proposal yangmasuk untuk diteruskan kepada Bupati dan sebagai dasarpembuatan rekomendasi Kepala SKPD terkait, yang selanjutnyameneruskan rekomendasi kepada Bupati, melalui TAPD

Abdullah ada 2 (dua)yaitu selaku Kabag Kesra sebagai SKPD teknis dan selaku PPTK ;Bahwatugas Kabag Kesra sebagai SKPD teknis adalah :> Bertugas melakukan penelitian proposal yang masuk untukselanjutnya membuat rekomendasi yang disampaikan kepadaBupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kutim, apakah peranansaudara sebagai Sekda Ketua Tim Perencanaan AnggaranHalaman 262 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN SmrPemerintah Daerah (TAPD);Bahwa saksi menerangkan anggota TAPD adalalah Asisten I, Il, Ill, KepalaBappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan KabagPembangunan;Bahwa saksi menerangkan TAPD mempersiapkan penyusunan anggaranpemerintan yang dimulai dengan :Rapat Koordinasi Pembangunan tingkat Kecamatan, pada bulanFebruari, mengakomodir usulanusulan pembangunan dariDesa dan

Pembahasandilakukan oleh TAPD dan Panitia Anggaran DPRD Kab.

IRAWANSYAH selakuKetua TAPD saja tidak berdaya menghadapi usulan POKIR DPRD,apalagi saksi hanya seorang anggota. Pada saat pelantikan KetuaDPRD Kutim, pada tahun 2019, saksi mendengar sambutan dariKetua DPRD Kutim Sdr.

ISMUNANDAR kemudian menyampaikan keTim TAPD (Sdr. PANJI) terkait permintaan rekanan melaluisaksi.

TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kab Kutai Timur terdiri dari Sekretaris Daerah, BPKAD,Bappeda, dan Bapenda.Terdakwa kemudian mengalokasikan 10% dari masingmasing paguanggaran sebagai anggaran BOP (Biaya Operasional) dan anggaranpekerjaan konsultan pengawas. Namun tidak mengubah nilai awalpagu.Kemudian Terdakwa mendapatkan list pekerjaan di Dinas PU dariBappeda yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kab.Kutai Timur selaku TAPD.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota BanggarDPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD diLingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRDtanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Dengan OPD Provinsi Jambi.126 ~=1 (Satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD ProvinsiJambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD ProvinsiJambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRDProvinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.127 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBDProvinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan AnggaranDPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi128 1 (satu) buah buku Peraturan

Setelah itu baru diadakan rapat antaraPanitia Anggaran dengan TAPD;Bahwa selaku Sekda, saksi bertanggung jawab untuk melaksanakanperencanaan APBD sampai disahkannya RAPBD di DPRD selaku TAPD;Bahwa penanggung jawab anggaran adalah Gubernur;Bahwa selaku TAPD saksi bertanggung Jawab kepada Gubernur;Bahwa hampir seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi saksi kenal;Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasikan kepada salah satu AnggotaDPRD mengenai kebenaran permintaan uang ketok palu sebesarRp200.000.000,00

lalu dibuat kesepakatanantara pimpinan DPRD Provinsi Jambi bersama dengan DPRD denganpihak eksekutif bahwa plafon kita untuk anggaran yang akan datang ini Ihojadi plafong anggaran sementara, nanti setelah itu baru dilanjutkan TimTAPD langsung menyusun lagi untuk masingmasing SKPD dan masingmasing SKPD itu membuat anggaran untuk tahun berikutnya kemudiandiserahkan kepada Tim TAPD, kemudian Tim TAPD menyerahkan kembalikepada DPR lalu itu diploting lagi, yang bidang pemerintahan diserahkanHalaman 346

Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD ProvinsiJambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BesertaAnggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov JambiNomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal :Undangan.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibahyang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telahdisetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiKaltim sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Kelua Kota Samarinda, bahwaproposal dana hibah yang pernah diajukan pengurus UKM BandUnmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000, (enamratus juta rupiah).

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgKota Bandung oleh DPKAD kemudian disampaikan kepada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung untuk dilakukan pembahasan secaraInternal.

Untukselanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Nilai GantiRugi yang dibuat secara proforma / fiktif oleh Dinas PKAD Kota Bandungdengan Penerima Kuasa untuk Menjual yaitu para makelar tanah ataudengan pihakpihak yang dikoordinasikan oleh makelar tanah yangbekerja sama dengan Para Terdakwa selaku Anggota Banggar DPRDKota Bandung, EDI SISWADI selaku Ketua TAPD / Sekretaris DaerahKota Bandung serta HERRY NURHAYAT selaku Sekretais TAPD / KepalaDinas PKAD Kota Bandung untuk menyediakan

Kota Bandung melalui HERRYNURHAYAT selaku Sekretaris TAPD Kota Bandung meminta AGUSSLAMET FIRDAUS untuk melakukan perubahan / penyesuaian usulananggaran sesuai permintaan Banggar DPRD Kota Bandung pada saatrapat pembahasan dengan TAPD Kota Bandung, dengan merubah isianRKA Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung dan beberapadokumen pendukung lainnya.

Kota Bandung yangmengacu pada hasil pembahasan antara Banggar DPRD KotaBandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil survey maupundasar perhitungan yang jelas.

hasil pembahasan antara Banggar DPRD KotaBandung dengan Tim TAPD Kota Bandung tanpa hasil surveymaupun dasar perhitungan yang jelas.

Proposal tersebut setelah direkap dikirimkan ke SKPD terkait yaituDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur bersama 47(empat puluh tujuh) proposal lain untuk dilakukan verifikasi dandiberikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro Sosial a.n.Asisten Kesejahteraan Rakyat, Ir. H.

Kelompok Tani Resota Jaya pada tanggal 22 April tahun 2013mengirimkan pembaharuan proposal bantuan hibahnya kepadaGubernur Kaliamantan Timur melalui surat Nomor:009/KTRJ/IV/2013;Halaman 7 dari 52 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor: 460/650/A2/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013perihal Hasil Verifikasi Bansos Tahun Anggaran 2013 yang ditujukankepada Ketua Tim Anggaran pemerintan Daerah (TAPD) ProvinsiKalimantan Timur (c.g.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor: 460/650/A2/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013perihal Hasil Verifikasi Bansos Tahun Anggaran 2013 yang ditujukankepada Ketua Tim Anggaran pemerintahn Daerah (TAPD) ProvinsiHalaman 20 dari 52 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.Kalimantan Timur (c.q.

feenya saja sebesar Rp600.000.000,;Bahwa terhadap APBD pada Dinas PU tahun 2015 tidak ada perubahan,tapi hanya ada pergeseran yakni awalnya pekerjaan jembatananggarannya Rp.12.000.000.000, dirubah menjadi peningkatan jalandengan anggaran sebesar Rp.11.500.000.000, karena pertimbangan dankeperluan teknis namun mata dan besaran anggarannya tidak berubah;Bahwa mekanisme pergeseran anggaran adalah diawali dengan adanyapengajuan dari Dinas PU kepada Bupati, kemudian oleh Bupati akandimusyawarahkan dengan TAPD

Illmembidangi sosial dan kemasyarakatan yang bermitra dengan DinasSosial dan sebagainya, Terdakwa duduk di komisi ;Bahwa fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yang diwujudkan dalampembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yang diwujudkanmelaksanakan pengawasan baik internal maupun eksternal terhadappengunaan anggaran, fungsi anggaran diwujudkan dalam rangkapembahasanpembahasan serta penetapan RAPBD menjadi APBD;Bahwa mekanisme pembahasan RAPBD menjadi APBD adalah diawalidengan adanya pengajuan dari TAPD

hasil dari Musrenbang dariSKPDSKPD, kemudian dilakukan pembahasan dengan komisikomisidengan mitra kerja masingmasing;Bahwa kemudian hasilnya akan dibawa ke rapat gabungan selanjutnyahasilnya ditetapbkan menjadi RAPBD selanjutnya diajukan kepadaGubernur untuk dilakukan evaluasi kemudian akan ditetapkan menjadiAPBD melalui Peraturan Daerah;Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkBahwa mekanisme RAPBD sebagaimana disebutkan di atas, samadengan mekanisme perubahan anggaran, dimana TAPD

telah bermufakat jahat untuk menutupi perbuatan yangsalah yakni tentang APBDP Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 sebab halitu bermasalah karena pembahasannya tidak memenuhi gqorum dalam rapatgabungan sebab ada 3 (tiga) fraksi yang keluar (walk out) namun tetapdilanjutkan rapat dan hasilnyapun tidak memenuhi gorum;Bahwa permasalahan dalam APBDP tahun 2015 dimaksud, karena adapekerjaan pembangunan jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.11,5milyar dirubah sendiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dengan TAPD

khsusnya adanya pekerjaan pembangunan jembatankepada pembangunan peningkatan jalan yang tidak diparipurnakan,Terdakwa melaporkan kepada reskrimsus Polda, Polisi, Kejati;Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN PlIk Bahwa memang yang Terdakwa persoalkan sejak April tahun 2016 ini,adalah APBDP tahun 2015 yang berlaku sampai Desember 2015, karenabaru pada bulan April 2016 terdakwa mengetahuinya; Bahwa Terdakwa menemui Sekda sehubungan dengan APBDP tahun 2015,karena Sekda merupakan ketua TAPD